TEGAL, DN-II Suasana di Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, sempat mencekam setelah terjadi ketegangan hebat antara warga dengan Kepala Desa (Kades) setempat. Aksi protes warga yang terekam dalam video amatir tersebut mendadak viral di media sosial, memperlihatkan kemarahan warga yang merasa martabatnya direndahkan oleh sang pejabat desa. Selasa, (3/3/2026).
Pemicu: Keluhan Sampah yang Berujung Umpatan
Perselisihan ini bermula dari persoalan pelayanan publik yang tersumbat. Warga RT 03/RW 01 merasa resah akibat penumpukan sampah di wilayah mereka yang tak kunjung diangkut.
Pada Jumat (27/2), perwakilan warga, Kuri, didampingi Mudi (mantan Ketua RT 06), mendatangi ruko milik Kades Berkat untuk meminta klarifikasi sekaligus solusi konkret. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban administratif yang menyejukkan, pertemuan tersebut justru meledak menjadi adu mulut.
Menurut keterangan saksi, Kades memberikan respons emosional dan melontarkan kata-kata kasar yang dinilai tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin desa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya tidak terima! Tanah kelahiran saya diinjak-injak terus sama kalian! Keluar kalau berani!” teriak salah satu warga dalam rekaman video yang beredar, merujuk pada rasa tersinggung atas sikap arogan oknum tersebut.
Ketegangan Memuncak di Balai Desa
Puncak kemarahan warga pecah pada Selasa (2/3/2026) pagi. Sejumlah pemuda setempat menggeruduk Balai Desa Berkat untuk menuntut pertanggungjawaban atas ucapan Kades yang dianggap menghina warga.
Situasi sempat memanas di halaman kantor desa saat Kades hendak meninggalkan lokasi menggunakan mobil. Warga yang tersulut emosi bahkan sempat melayangkan tantangan duel satu lawan satu (one by one) karena merasa harga diri mereka dilecehkan. Beruntung, sejumlah tokoh masyarakat dan warga lainnya sigap menengahi massa.
“Heh, ingat! Ini bulan puasa! Jaga emosi,” teriak seorang warga di lokasi kejadian mencoba meredam suasana agar tidak terjadi kontak fisik.
Mediasi dan Upaya Damai
Guna menghindari konflik yang lebih luas, aparat keamanan dari Kanit Reskrim Polsek Tarub dan Babinsa segera turun tangan melakukan mediasi di dalam kantor Balai Desa.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, tensi yang semula tinggi perlahan mendingin. Kades Berkat akhirnya mengakui kekhilafannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada warga atas ucapan serta tindakan yang kurang berkenan.
Poin-poin kesepakatan mediasi tersebut meliputi:
Permohonan Maaf Resmi: Kades Berkat, Sabar, secara resmi meminta maaf kepada perwakilan warga dan tokoh pemuda.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyelesaian Kekeluargaan: Mengingat momentum bulan suci Ramadan, warga sepakat menerima permohonan maaf tersebut dan mengakhiri perselisihan secara kekeluargaan.
Komitmen Layanan: Pihak pemerintah desa berjanji akan lebih serius menangani masalah sanitasi dan pengangkutan sampah yang menjadi pemicu awal protes.
Saat dikonfirmasi, Kades Berkat, Sabar, menegaskan bahwa persoalan tersebut kini telah tuntas.
“Kejadian itu sudah selesai, hanya miskomunikasi saja,” ujarnya singkat.
Meski berakhir damai, insiden ini menjadi catatan penting bagi tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Tarub, terutama terkait pentingnya komunikasi publik yang santun dan responsif terhadap keluhan masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Kerja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (3/3/2026) ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil pendidik di daerah guna menciptakan ekosistem belajar yang transformatif.
Acara yang dibuka langsung oleh Sutaryono, SH., M.Si.. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes yang diwakili Herkusnadi, S.Kom. (sering disapa Pak Herkus) adalah Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF (Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten ini dihadiri oleh jajaran pimpinan organisasi profesi keguruan, mulai dari KKG, MGMP, MKKS, hingga HIMPAUDI dan IGTKI se-Kabupaten Brebes.
Sinergi Pasca-Koordinasi Nasional
Agenda ini merupakan tindak lanjut (follow-up) strategis dari koordinasi intensif yang sebelumnya digelar di Hotel Sahid, Jakarta. Fokus utama tahun 2026 adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Seluruh rangkaian kegiatan yang dirancang BBGP mulai dari penguatan pengawas, peningkatan kapasitas kepala sekolah, hingga pengembangan guru melalui kolektif MGMP dan KKG—memiliki satu muara utama: menciptakan suasana belajar yang menyenangkan,” ujar perwakilan Tim Mitra Daerah BBGP Jateng.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Filosofi Kebahagiaan dalam Kelas
Narasumber menekankan bahwa efektivitas transfer ilmu sangat bergantung pada kondisi psikologis di dalam kelas. Mengadopsi filosofi “Well-being”, BBGP meyakini bahwa proses transformasi ilmu tidak akan berjalan maksimal jika salah satu pihak merasa tertekan.
“Keyakinan kami adalah pembelajaran itu harus menyenangkan. Guru harus senang saat mengajar, dan siswa pun harus merasa senang saat belajar. Itulah prinsip kuncinya,” tambahnya. Dengan suasana yang positif, mata pelajaran yang dianggap sulit seperti Matematika, IPA, maupun Teknologi diharapkan tidak lagi menjadi beban, melainkan kebutuhan dasar bagi masa depan murid.
Mendorong Diskusi Kritis dan Inklusif
Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh pakar pendidikan seperti Dr. Heri dan Pak Lendra ini, para peserta didorong untuk aktif dan kritis. BBGP berharap para pengurus organisasi profesi tidak ragu menggali informasi sedalam mungkin untuk kemudian diteruskan kepada seluruh anggota di wilayah masing-masing.
“Carilah pertanyaan yang menantang sehingga kita bisa terus menggali informasi lebih dalam. Kita ingin memastikan kualitas pendidikan di Brebes meningkat secara inklusif dan progresif,” tegas pihak penyelenggara.
Poin Strategis Program BBGP Jateng 2026:
Sinkronisasi Vertikal: Penyelarasan program kerja daerah dengan hasil koordinasi nasional.
Penguatan Kapasitas SDM: Fokus pada Bakal Calon Kepala Sekolah (B-CKS), pengawas, dan guru penggerak.
Ekosistem Positif: Mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang membahagiakan tanpa tekanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Optimalisasi Wadah Profesi: Memperkuat peran KKG dan MGMP sebagai garda terdepan pengembangan kompetensi guru.
Reporter: Teguh
TEGAL, DN-II Kepanikan melanda arena judi sabung ayam di perbatasan Kota Tegal dan Larangan, Brebes, pada Senin (2/3/2026). Demi menghindari sergapan petugas, empat pria nekat menceburkan diri ke aliran Sungai Ketiwon yang sedang meluap. Aksi tersebut berujung maut; satu orang ditemukan tewas, sementara tiga lainnya hilang ditelan arus.
Kronologi Penggerebekan
Insiden bermula saat tim gabungan melakukan razia mendadak di lokasi yang ditengarai menjadi sarang perjudian. Kedatangan petugas yang tiba-tiba membuat puluhan pengunjung kocar-kacir.
Dalam upaya melarikan diri, empat pria yang terdesak memilih melompat ke sungai tanpa memperhitungkan kondisi debit air yang tengah tinggi. Arus sungai yang sangat deras diduga menjadi penyebab para korban langsung terseret dan hilang dari pandangan.
Update Korban dan Evakuasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga Selasa pagi, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi satu orang dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan tersangkut tak jauh dari titik awal lokasi kejadian.
“Fokus utama kami saat ini adalah menyisir sepanjang aliran sungai untuk mencari tiga korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Kendala di lapangan adalah arus bawah yang kuat dan tingkat kekeruhan air,” ujar salah satu petugas SAR di lokasi.
Langkah Kepolisian
Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendataan terkait identitas korban, baik yang tewas maupun yang belum ditemukan. Selain fokus pada pencarian korban, petugas juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk:
Ayam aduan.
Sarana perjudian (kisa dan jam).
Kendaraan bermotor yang ditinggalkan para penjudi.
Kasus ini kini dalam penanganan lebih lanjut untuk mengungkap penyelenggara di balik praktik perjudian tersebut.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Skema penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Brebes mulai memasuki babak baru. Sebanyak 1.800 tenaga PPPK paruh waktu kini tercatat menerima hak keuangan mereka melalui PT BPR BKK Bank Brebes (Perseroda).
Klasifikasi dan Besaran Honorarium
Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat perbedaan nominal antara kategori pekerja. Beberapa tenaga PPPK paruh waktu mengaku telah menerima gaji melalui BPR BKK selama dua bulan terakhir dengan nominal Rp 2.100.000. Sementara itu, kelompok tenaga outsourcing (alih daya) dilaporkan menerima besaran yang berbeda, yakni sekitar Rp 2.400.000, yang sudah berjalan sejak Januari lalu.
Staf Bagian Umum BPR BKK Bank Brebes, Ibu Yuli, mengonfirmasi bahwa banknya mengelola pembayaran untuk ribuan tenaga tersebut, namun dengan klasifikasi yang ketat.
“PPPK paruh waktu tidak semuanya dibayar lewat sini. Untuk wilayah Brebes, tercatat ada sekitar 1.800 orang PPPK paruh waktu yang terdaftar di kami,” jelas Yuli saat dikonfirmasi di kantornya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kendala Pembayaran di Hari Libur
Implementasi sistem baru ini bukan tanpa hambatan. Iwan, salah satu karyawan PPPK paruh waktu, mengeluhkan mekanisme pengambilan gaji yang tidak bisa dilakukan saat hari libur.
“Biasanya di bank sebelumnya, meskipun tanggal satu jatuh pada hari libur, kami tetap bisa menerima. Tapi di BPR BKK ini tidak bisa. Alasannya ada aturan dari OJK yang melarang transaksi pembayaran gaji pada hari libur atau hari Minggu,” keluh Iwan.
Landasan Hukum dan Administrasi
Secara regulasi, status PPPK Paruh Waktu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 66 dijelaskan bahwa penataan tenaga non-ASN (honorer) wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024, yang mana salah satu solusinya adalah pengalihan menjadi PPPK Paruh Waktu.
Terkait besaran gaji, pemerintah daerah mengacu pada:
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, yang mengatur honorarium tenaga non-ASN termasuk petugas kebersihan dan keamanan (satpam).
Pemisahan Data Tenaga Outsourcing
Pihak BPR BKK menegaskan adanya pemisahan administratif yang tegas antara PPPK dan tenaga outsourcing. Hal ini sesuai dengan skema pengadaan barang dan jasa pemerintah yang membedakan pegawai yang diangkat langsung oleh pemda dengan pegawai dari penyedia jasa pihak ketiga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, detail operasional mengenai kerjasama ini masih menunggu keterangan lebih lanjut dari bagian bisnis. “Terkait detail teknisnya, biasanya ada di bagian bisnis dan operasional,” pungkas Yuli.
Manajemen BPR BKK sendiri belum memberikan pernyataan resmi tambahan dikarenakan pejabat berwenang sedang tidak berada di tempat. Para pekerja berharap, meskipun terdapat transisi perbankan, distribusi hak mereka tetap berjalan tepat waktu demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Brebes, DN-II Kondisi Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dipastikan telah kembali kondusif. Ketegangan yang sempat memicu aksi protes massa terhadap Kepala Desa (Kades) Sengon, Ardi Winoto, kini berakhir damai setelah sang pemimpin desa resmi meresmikan hubungannya secara hukum dan agama, Senin (2/3/2026).
Persoalan yang sebelumnya sempat memanas hingga ke tingkat kecamatan tersebut mereda pasca Ardi Winoto mengambil langkah tegas terkait status personalnya yang sempat dipermasalahkan warga.
Dari “Dua Pacar” ke Ijab Kabul
Darnen (56), warga RT 03/RW 07 yang sebelumnya dikenal vokal dalam aksi massa, mengungkapkan bahwa gejolak di masyarakat kini telah padam. Menggunakan analogi sederhana, ia menjelaskan bahwa pemicu demonstrasi sebelumnya adalah ketidakpastian sikap sang Kades.
“Dulu saya sering ikut demo karena statusnya belum sah. Istilahnya masih ‘pacaran’, bahkan pacarnya ada dua. Kami warga mendesak Pak Lurah untuk mengambil sikap tegas memilih salah satu agar tidak jadi fitnah,” ujar Darnen saat ditemui di kediamannya, Senin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penantian warga akhirnya terjawab pada Jumat lalu. Ardi Winoto resmi melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Ia diketahui mempersunting Unun Narsih (30), wanita yang kini resmi menjadi Ibu Lurah Sengon.
Harapan Menjadi Teladan Moral
Pernikahan ini dipandang sebagai langkah krusial dalam memulihkan kepercayaan publik. Bagi warga, legalitas hubungan pemimpin bukan sekadar urusan privat, melainkan cerminan integritas moral seorang pejabat publik di mata rakyatnya.
“Sekarang alhamdulillah sudah ‘ijab kabul’ yang sah. Semuanya sudah kondusif, tidak ada lagi demo-demo itu. Warga sudah tenang,” tambah Darnen.
Darnen mewakili harapan warga agar Kades Sengon dapat fokus kembali membangun desa tanpa dibayangi isu miring. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang memberikan contoh baik bagi masyarakat.
“Harapan saya, Pak Lurah bisa memberi contoh kepada masyarakat. Cukup yang ini saja yang sudah resmi, jangan mengulangi masalah serupa ke depannya. Kami ingin pemimpin yang lurus,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
PATI, DN-II Pekikan “Hidup rakyat kecil!” menggema di tengah teriknya matahari di halaman kantor BRI Unit Gembong, Senin (2/3/2026). Puluhan warga yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan rakyat kecil menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan atas hilangnya saldo tabungan milik Bagus Susanto, seorang nasabah lokal yang kehilangan ratusan juta rupiah secara misterius.
Kronologi Hilangnya Uang Hasil Jual Mobil
Kasus ini bermula saat Bagus Susanto, warga Dukuh Kedungbulus, Kecamatan Gembong, menjual mobil hasil jerih payahnya pada Januari lalu. Demi keamanan, ia mempercayakan uang sebesar Rp130 juta untuk disimpan di rekening Simpedes BRI Unit Gembong.
Namun, bak petir di siang bolong, Bagus mendapati rekeningnya terblokir saat hendak melakukan penarikan pada 18 Februari 2026. Setelah mengajukan laporan tertulis, pihak bank mengungkapkan fakta mengejutkan:
Pemblokiran Otomatis: Rekening telah diblokir sistem sejak 7 Februari 2026.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transaksi Misterius: Terjadi aliran dana keluar sebesar Rp121 juta lebih pada tanggal 2 dan 3 Februari 2026.
Waktu Janggal: Transaksi terjadi antara pukul 23.00 hingga 02.00 WIB dini hari, waktu di mana korban mengaku tidak melakukan aktivitas perbankan apa pun.
Jawaban Bank Dinilai Mengecewakan
Setelah melakukan investigasi selama 10 hari, pihak BRI mengeluarkan pernyataan yang memicu kemarahan nasabah. Bank menyatakan transaksi tersebut sah karena dilakukan menggunakan user, password, dan kode OTP yang masuk ke sistem mereka, sehingga kerugian dianggap sebagai tanggung jawab nasabah.
Mury, selaku juru bicara aksi, menyampaikan kekecewaannya dengan nada tinggi di depan kantor bank.
“Bank seolah cuci tangan! Keamanan sistem mereka yang lemah, tapi nasabah yang dikorbankan. Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat kecil dizalimi seperti ini,” tegas Mury dalam orasinya.
Langkah Hukum Selanjutnya
Meski sempat memanas, unjuk rasa yang diikuti sekitar 30 orang tersebut berlangsung kondusif. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, namun berjanji akan membawa kasus ini ke ranah hukum yang lebih tinggi.
Pihak korban berencana menempuh jalur hukum formal guna menuntut pertanggungjawaban pihak bank atas hilangnya dana yang dikumpulkan selama bertahun-tahun tersebut.
Tim Redaksi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Slawi, DN-II Polres Tegal melaksanakan prosesi penyerahan jabatan Kapolsek Bojong dari Kompol Khaerun, S.H., kepada Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., menjelang masa purna tugas yang akan berlaku terhitung mulai 1 Maret 2026. Kegiatan berlangsung khidmat di Aula Mapolres Tegal dengan diikuti pejabat utama serta personel jajaran, Jumat (28/2/2026).
Penyerahan jabatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme organisasi sebelum pejabat memasuki masa pensiun. Dalam kegiatan tersebut, Kompol Khaerun, S.H., secara resmi menyerahkan tanggung jawab jabatan Kapolsek Bojong kepada Kapolres Tegal yang selanjutnya menunjuk IPTU Setiadi Mujahidin, S.H., sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kapolsek Bojong.
Kapolres Tegal dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian Kompol Khaerun, S.H., selama bertugas di institusi Polri, khususnya dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Bojong. Ia berharap pengalaman dan pengabdian tersebut menjadi teladan bagi seluruh personel. 
“Terima kasih atas pengabdian dan kinerja yang telah diberikan selama ini. Semoga memasuki masa purna tugas tetap sehat dan terus berkontribusi bagi masyarakat. Kepada pejabat yang ditunjuk sebagai Plt., diharapkan dapat melanjutkan program kerja serta menjaga sinergitas dengan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujarnya.
Prosesi ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan jabatan, penyematan tanda jabatan, serta pemberian ucapan selamat dari seluruh peserta kegiatan. Momentum ini juga menjadi bentuk penghormatan institusi kepada anggota yang telah menyelesaikan masa dinas dengan baik dan penuh tanggung jawab.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan berlangsung penuh kekeluargaan sebagai wujud soliditas internal Polri serta komitmen dalam menjaga profesionalitas dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. ( Bim )
Brebes, DN-II Di tengah gempuran game online dan mainan plastik modern, sosok Pak Ramlan (atau yang akrab disapa Sukra) tetap kokoh berdiri di depan gerbang sekolah. Dengan senyum ramahnya, warga Kelurahan Limbangan Wetan , Kecamatan Brebes ditemui hari Senin 2 Februari 2026 di depan SDN 2 Brebes ini konsisten menjajakan potongan memori masa lalu berupa mainan tradisional yang kian langka. (2/3/2026).
Pak Ramlan bukan sekadar pedagang; ia adalah pengrajin. Semua dagangannya, mulai dari pistol-pistolan kayu hingga “kesimbangan”, ia rakit sendiri dengan tangan terampilnya.
Mainan yang Dianggap “Sulap”
Salah satu mainan yang paling mencuri perhatian adalah Kesimbangan. Bagi anak-anak generasi Z atau Alpha, mainan yang terbuat dari bambu, selotip, dan karet ini tampak seperti keajaiban.
“Anak-anak sekarang lihatnya aneh, dibilangnya kayak sulap. Padahal ini ilmu kuno,” ujar Pak Ramlan saat ditemui di sela-sela kegiatannya berjualan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prinsip keseimbangan fisika yang diterapkan Pak Ramlan memang mampu membuat mainan tersebut berdiri tegak hanya dengan satu titik tumpu, sebuah keterampilan yang ia sebut sebagai warisan masa lalu.
Meski memiliki nilai seni dan edukasi, harga yang dipatok Pak Ramlan sangat merakyat. Sebuah pistol kayu dijual seharga Rp5.000, sementara mainan kesimbangan hanya dibanderol Rp 2.000.
Dengan modal sekitar Rp 100.000, Pak Ramlan berkeliling dari SD 2 hingga SD 6. Penghasilannya pun tidak menentu.
Pendapatan harian: Berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000.
Prinsip: “Enggak tentu, namanya juga jualan untuk anak-anak,” ucapnya rendah hati.
Pesan untuk Generasi Muda
Bagi Pak Ramlan, bertahan berjualan mainan jadul bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga menjaga agar tradisi tidak sepenuhnya lenyap. Ia berharap anak muda sekarang bisa kembali tertarik pada hal-hal manual yang mengasah kreativitas dan logika, seperti mainan buatannya.
Di balik kesederhanaan bambu dan karet, Pak Ramlan mengajarkan kita bahwa kegembiraan tidak harus selalu mahal, dan “ilmu kuno” tetap memiliki daya pikatnya tersendiri di era digital.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Brebes kembali memicu kritik tajam. Meski pemerintah daerah gencar mengampanyekan program pengentasan, temuan di lapangan menunjukkan realitas yang kontras, bahkan di wilayah perkotaan yang notabene dekat dengan akses pendidikan. (2/3/2026).
Mantan Ketua RT 05/RW 01 Kelurahan Pasar Batang, Imron Adami Adji, mengungkapkan bahwa di lingkungannya saja terdapat sedikitnya 11 anak yang putus sekolah. Mirisnya, fenomena ini terjadi tepat di jantung kota, di mana lokasi tempat tinggal mereka bertetangga langsung dengan institusi pendidikan ternama.
Ironi di Balik Tembok Sekolah
Data tersebut mencakup anak-anak dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK. Beberapa kasus dialami oleh siswa yang sebelumnya menempuh pendidikan di SMK Pusponogoro—yang lokasinya bersebelahan dengan rumah mereka—serta SMP Negeri 1 Brebes.
“Masalah ekonomi memang faktor mendasar, namun ketidakharmonisan keluarga dan kurangnya motivasi dari lingkungan sekitar membuat anak-anak ini akhirnya memilih berhenti di tengah jalan,” ujar Imron saat memberikan keterangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
GKS Dinilai Kurang Menyentuh Akar Rumput
Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait efektivitas Gerakan Kembali Sekolah (GKS). Program yang disebut-sebut menyerap anggaran APBD hingga miliaran rupiah tersebut dinilai belum mampu memberikan solusi jangka panjang bagi anak-anak yang rentan putus sekolah.
Imron mengkritik implementasi program yang terkesan seremonial. Ia mengaku sempat merekomendasikan anak-anak tersebut ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sigambir agar bisa sekolah gratis, namun banyak dari mereka yang kembali putus sekolah karena kurangnya pendampingan berkelanjutan.
“Perlu langkah konkret, bukan sekadar seremonial. Masalah ATS ini adalah persoalan serius yang berdampak langsung pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Brebes,” tegas Imron.
Tuntutan Evaluasi Total
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Brebes tidak hanya terpaku pada angka serapan anggaran, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pendampingan anak-anak ATS. Tanpa intervensi sosial yang kuat dan pengawasan ketat, program miliaran rupiah dikhawatirkan hanya akan menjadi serapan anggaran tanpa dampak nyata bagi masa depan generasi muda di Brebes.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Isu kesejahteraan dan profesionalisme guru di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Drs. Budi Anjar Pranoto, S.Pd., M.Pd., anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes yang membidangi Analisis Anggaran, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap tata kelola guru yang dinilai belum memanusiakan tenaga pendidik. (2/3/2026).
Ia menekankan bahwa dunia pendidikan nasional sedang menghadapi tantangan sistemik, mulai dari ketidakpastian sumber pendanaan gaji hingga penurunan marwah lembaga pencetak calon guru.
Simalakama Pembiayaan Guru Honorer
Hingga saat ini, sumber pendanaan gaji guru honorer masih menjadi “bola panas” antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Budi menyoroti dilema klasik antara penggunaan APBD dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak kunjung menemui solusi konkret.
Keterbatasan APBD: Pemerintah daerah kerap berdalih anggaran tidak mencukupi untuk menanggung seluruh beban gaji guru honorer secara layak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Minimnya Dana BOS: Jika beban gaji dialihkan ke dana BOS, nominal yang diterima guru menjadi sangat tidak manusiawi karena terbatasnya pagu anggaran sekolah.
“Jika anggaran 15 juta rupiah harus dibagi untuk sembilan orang, setiap guru hanya mendapat sekitar 1,6 juta rupiah. Bahkan, fakta di lapangan menunjukkan banyak guru yang masih menerima honor di kisaran 300 ribu hingga 400 ribu rupiah per bulan,” ungkap Drs. Budi Anjar Pranoto.
Kesejahteraan: Syarat Mutlak Profesionalisme
Sebagai pakar analisis anggaran, Budi menegaskan bahwa guru adalah jabatan profesional yang menuntut keahlian khusus. Sangat ironis ketika sosok yang memikul tanggung jawab mencerdaskan bangsa justru menerima upah yang jauh lebih rendah dibandingkan pekerja sektor informal atau buruh swasta.
“Bagaimana kita bisa menuntut guru bekerja profesional jika kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi? Jika sistem ini dibiarkan, kualitas pendidikan anak cucu kita yang menjadi taruhannya,” tegasnya.
Ia mendesak adanya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak ada lagi pihak yang saling lempar tanggung jawab terkait standarisasi gaji guru. 
Revolusi LPTK: Usul Kembali ke Sistem Kedinasan
Di sisi hulu, Budi mengusulkan reformasi total pada Lembaga Penghasil Tenaga Kependidikan (LPTK). Ia merujuk pada keberhasilan model Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di masa lalu yang menerapkan sistem asrama.
Menurutnya, untuk menghasilkan pendidik berkarakter, pendidikan guru sebaiknya dikembalikan ke model Sekolah Kedinasan (seperti STAN, IPDN, atau Akpol) dengan poin utama:
Seleksi Ketat: Hanya lulusan terbaik yang diperbolehkan masuk ke profesi guru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendidikan Karakter: Menerapkan sistem asrama 24 jam untuk membentuk jiwa pendidik yang tangguh.
Spesialisasi Lembaga: Guru harus dicetak oleh lembaga khusus seperti IKIP atau FKIP, bukan sekadar lulusan universitas umum tanpa penempaan karakter pedagogis yang mendalam.
Kesimpulan: Evaluasi Total dari Hulu ke Hilir
Masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas sarjana yang dihasilkan, dan hal itu mustahil tercapai tanpa guru yang kompeten dan sejahtera. Budi menyimpulkan bahwa evaluasi total harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perekrutan calon guru hingga kepastian status dan kesejahteraan mereka di lapangan.
Tanpa langkah konkret, visi Indonesia Emas untuk bersaing di kancah global akan terus terganjal oleh rapuhnya fondasi kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page