JAKARTA, DN-II Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) memberikan klarifikasi resmi terkait substansi kerja sama pertahanan terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kemhan menegaskan bahwa isu izin lintas udara (overflight clearance) bagi pesawat militer AS tidak termasuk dalam poin kesepakatan Major Defence Cooperation Partnership (MDCP).
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Humas) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyampaikan hal tersebut guna merespons opini publik yang berkembang mengenai kedaulatan wilayah udara nasional di tengah penguatan kerja sama bilateral.
“Kami pastikan bahwa klausul mengenai izin terbang pesawat Amerika Serikat tidak ada dalam dokumen MDCP tersebut,” ujar Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kepada awak media di Jakarta, Selasa (14/15/2026).
Diplomasi Pertahanan di Pentagon
Klarifikasi ini muncul menyusul pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sekretaris Pertahanan (Secretary of Defense) Amerika Serikat, Pete Hegseth, di Gedung Pentagon, Washington D.C., pada Senin (13/4/2026). 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan status kerja sama pertahanan ke level yang lebih strategis. Namun, Brigjen Rico menekankan bahwa setiap kerja sama militer yang dijalin tetap berpegang teguh pada prinsip:
Prinsip Bebas Aktif: Menjaga keseimbangan geopolitik tanpa memihak blok manapun.
Kedaulatan Wilayah: Prosedur izin lintas udara tetap tunduk pada regulasi nasional dan hukum internasional yang berlaku, bukan diberikan secara otomatis melalui perjanjian MDCP.
Resiproksitas: Kerja sama harus memberikan keuntungan timbal balik bagi peningkatan kapasitas alutsista dan personel TNI.
Fokus Kerja Sama MDCP
Alih-alih membahas konsesi wilayah udara, kemitraan MDCP diproyeksikan untuk fokus pada beberapa pilar utama, di antaranya:
Modernisasi Alutsista: Percepatan pengadaan teknologi pertahanan mutakhir.
Pendidikan dan Latihan: Peningkatan intensitas latihan bersama seperti Super Garuda Shield.
Keamanan Maritim: Kerja sama pemantauan wilayah perairan untuk menghadapi ancaman transnasional.
Dengan penjelasan ini, Pemerintah RI memastikan bahwa kerja sama dengan Washington tetap dalam koridor penguatan pertahanan tanpa mengorbankan integritas kedaulatan ruang udara Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Sumber Militer
PARIS, DN-II Presiden Prabowo Subianto resmi bertolak kembali ke tanah air setelah menuntaskan rangkaian kunjungan kerja singkat selama dua hari ke dua negara kekuatan besar dunia, Rusia dan Prancis, pada 13–14 April 2026.
​Kunjungan strategis ini menjadi sorotan internasional mengingat posisi kedua negara tersebut sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pemegang hak veto, sekaligus pilar utama dalam peta ekonomi dan energi global.
​Pertemuan Intensif di Istana Élysée
​Puncak kunjungan di Paris ditandai dengan pertemuan tatap muka antara Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron. Pertemuan yang berlangsung di Istana Élysée tersebut berjalan sangat produktif dan melampaui durasi yang dijadwalkan, yakni selama lebih dari dua jam.
​Keakraban kedua pemimpin terlihat sangat menonjol, mencerminkan hubungan personal yang telah terjalin erat sejak Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Fokus Kerja Sama Strategis
​Dalam sesi pertemuan empat mata tersebut, kedua kepala negara sepakat untuk memperdalam kemitraan strategis di beberapa sektor kunci, antara lain:
​Ketahanan Energi: Penguatan infrastruktur dan pasokan energi berkelanjutan.
​Pendidikan: Perluasan program pertukaran pelajar dan pengembangan kapasitas akademik.
​Transformasi Digital: Kerja sama di sektor komunikasi digital guna menghadapi tantangan teknologi masa depan.
​Investasi Ekonomi: Komitmen terhadap investasi jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
​Langkah diplomasi ini diharapkan semakin memperkokoh posisi Indonesia di kancah internasional sebagai mitra strategis bagi negara-negara adidaya, sekaligus membawa dampak konkret bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
​Red/TIW
#CatatanSeskab
JAKARTA, DN-II Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/4). Pertemuan ini fokus pada finalisasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2 Tahun 2026.
​Data ini akan menjadi kompas utama pemerintah dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) PKH dan BPNT Triwulan II, sekaligus menjadi basis data tunggal untuk rekrutmen siswa Program Sekolah Rakyat.
​Akurasi Data: Menekan Error, Menjangkau yang Tercecer
​Berdasarkan hasil pemadanan terbaru dengan data Dukcapil, terdapat pergeseran angka yang signifikan guna memastikan perlindungan sosial yang lebih inklusif:
​Total Keluarga: Meningkat dari 95,0 juta menjadi 95,3 juta keluarga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Total Individu: Meningkat dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta jiwa.
​Gus Ipul menegaskan bahwa proses verifikasi ini berhasil mengidentifikasi inclusion error sebanyak 11.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sekitar 0,06% dari total penerima sebelumnya. Di sisi lain, dari 77.014 keluarga yang sebelumnya belum memiliki status ekonomi (desil), sebanyak 25.665 keluarga kini teridentifikasi masuk dalam Desil 1–4 dan berhak mendapatkan intervensi bantuan.
​Revolusi Rekrutmen Sekolah Rakyat
​Salah satu poin krusial dalam penggunaan DTSEN Volume 2 adalah sistem rekrutmen Sekolah Rakyat. Berbeda dengan institusi pendidikan pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum.
​”Kami menggunakan prinsip penjangkauan langsung (outreach). Data sudah ada di tangan, petugas yang mendatangi rumah warga. Ini dilakukan untuk menjamin proses yang transparan, bebas titipan, dan bersih dari praktik KKN,” ujar Gus Ipul.
​Sinergi Lapangan dan Transparansi Publik
​Guna memastikan validitas di lapangan, Kemensos mengerahkan tenaga pendamping yang bersinergi dengan Dinas Sosial dan BPS. Verifikasi faktual dilakukan door-to-door untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari klaster kemiskinan ekstrem.
​Meski menggunakan sistem jemput bola, Kemensos tetap menyediakan kanal sanggahan. Fasilitas ini dibuka sebagai ruang partisipasi publik sekaligus kontrol sosial jika terdapat warga yang merasa berhak namun belum terdata, atau sebaliknya.
​Langkah ini menjadi perwujudan nyata dari semangat transformasi birokrasi yang lebih presisi dan akuntabel dalam melayani masyarakat.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​#KitaMulaiCaraBaru
MOSKOW, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dan langsung disambut oleh Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin pada Senin (13/4/2026) siang waktu setempat. Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung intensif selama lima jam, menandai semakin eratnya hubungan diplomatik kedua negara.
​Rangkaian pertemuan diawali dengan diskusi bilateral bersama delegasi selama dua jam, yang kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tertutup empat mata antara kedua pemimpin selama tiga jam.
​Kesepakatan Strategis: Energi hingga Investasi
​Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dan Rusia menyepakati sejumlah poin krusial untuk memperkuat kerja sama strategis, di antaranya:
​Ketahanan Energi & Hilirisasi: Peningkatan kerja sama jangka panjang di sektor ESDM, mencakup ketahanan energi migas serta percepatan hilirisasi industri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Pembangunan Industri: Komitmen keberlanjutan investasi di berbagai sektor, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur industri di Indonesia.
​Pendidikan & Teknologi: Penguatan kolaborasi di bidang pendidikan, riset teknologi, serta sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.
​Diplomasi Intensif di Panggung Global
​Langkah Presiden Prabowo memperkuat hubungan dengan Moskow dinilai sangat strategis, mengingat posisi Rusia sebagai pemegang hak veto PBB, pendiri blok BRICS, serta negara dengan cadangan sumber daya alam terbesar di dunia.
​”Rusia merupakan salah satu kekuatan besar dunia yang memiliki posisi tawar sangat strategis dalam geopolitik global,” ujar keterangan resmi terkait kunjungan tersebut.
​Pertemuan ini menjadi catatan sejarah tersendiri dalam diplomasi kedua negara. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tercatat Presiden Prabowo dan Presiden Putin telah bertemu sebanyak lima kali. Pertemuan terakhir keduanya terjadi pada Desember lalu, menunjukkan konsistensi komunikasi tingkat tinggi antara Jakarta dan Moskow.
​Red/TIW
#CatatanSeskab
LUWUK, DN-II Pelaksanaan anggaran Belanja Barang pada Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran (TA) 2024 menjadi sorotan. Berdasarkan hasil pemeriksaan audit, ditemukan adanya kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak yang berpotensi merugikan keuangan daerah. (14/4/2026).
Realisasi Anggaran dan Temuan Audit
Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp354,7 miliar pada TA 2024. Hingga Triwulan III, realisasi serapan baru mencapai Rp142,6 miliar atau sekitar 40,21%.
Namun, di balik serapan tersebut, tim pemeriksa menemukan total kelebihan pembayaran senilai Rp346.640.223,67. Angka ini merupakan akumulasi dari beberapa paket pekerjaan di dua dinas terkait yang dinilai tidak sesuai dengan komitmen kontrak dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dinas Sosial: Pengadaan Tenda dan Kursi Bermasalah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu poin krusial ditemukan pada Dinsos Banggai terkait pengadaan tenda besi dan kursi plastik yang dilaksanakan oleh CV Ar dengan nilai kontrak mencapai Rp2,35 miliar. Meski pembayaran telah dicairkan 100%, audit menunjukkan adanya kelebihan bayar sebesar Rp165.128.973,12.
Penyimpangan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara volume atau kualitas barang yang diterima di lapangan dengan nilai yang dibayarkan oleh negara.
Landasan Hukum dan Pelanggaran Aturan
Tindakan ketidaksesuaian spesifikasi dan kelebihan pembayaran ini bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya:
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Pasal 7: Mengamanatkan bahwa para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, termasuk menghindari dan mencegah pemborosan serta kebocoran keuangan negara.
Pasal 17: Menegaskan kewajiban Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 18 ayat (3): Menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menegaskan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Konsekuensi dan Rekomendasi
Atas temuan ini, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di instansi terkait diinstruksikan untuk segera melakukan penagihan kembali atas kelebihan pembayaran tersebut kepada pihak penyedia.
Jika kelebihan bayar tersebut tidak segera disetorkan kembali ke Kas Daerah dalam jangka waktu yang ditentukan (sesuai aturan BPK biasanya 60 hari), maka hal ini dapat ditingkatkan menjadi ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih dalam proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
Catatan Redaksi (Ringkasan Temuan):
Uraian Temuan Nilai Kelebihan Bayar
Pengadaan Tenda & Kursi (Dinsos) Rp165.128.973,12
Temuan Lain (Dinas TPHP/Dinsos) Rp36.098.827,03
Ketidaksesuaian Spesifikasi Lainnya Rp145.412.423,52
Total Akumulasi Rp346.640.223,67
Tim Red
PEKANBARU, DN-II Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh satuan pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB di bawah naungan Pemerintah Provinsi Riau. Ia mengimbau agar sekolah tidak menggelar acara perpisahan di hotel atau tempat mewah yang berpotensi membebani finansial orang tua siswa.
​Instruksi ini disampaikan Erisman usai menghadiri prosesi pelepasan siswa kelas XII SMA Plus di Pekanbaru, Senin (13/4/2026). Ia menekankan bahwa esensi kelulusan adalah syukur dan makna, bukan kemewahan lahiriah.
​Prioritaskan Kesederhanaan di Lingkungan Sekolah
​Erisman menegaskan bahwa Dinas Pendidikan telah memberikan arahan formal agar sekolah-sekolah mengedepankan efisiensi. Fenomena perpisahan mewah di luar sekolah dinilai tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.
​”Kami tidak ingin ada kegiatan yang berlebihan, apalagi sampai terkesan mewah di hotel. Silakan laksanakan perpisahan, tetapi cukup di lingkungan sekolah masing-masing secara sederhana,” tegas Erisman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Langkah ini sejalan dengan upaya pencegahan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan. Berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, ditegaskan bahwa penggalangan dana oleh Komite harus bersifat sukarela dan tidak boleh ditentukan jumlah serta jangka waktunya (bukan pungutan).
​Larangan Pungutan Wajib
​Lebih lanjut, Kadisdik Riau mengingatkan pihak sekolah dan komite agar tidak menjadikan momentum perpisahan sebagai ajang pungutan wajib. Hal ini merujuk pada Pasal 10 ayat (2) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang melarang Komite Sekolah melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya.
​”Yang penting sederhana, tidak memberatkan orang tua, dan mutlak tidak boleh ada pungutan yang bersifat wajib. Jangan sampai ada siswa yang merasa terbebani untuk ikut merayakan kelulusannya,” tambahnya.
​Kesiapan PPDB 2026: Daya Tampung Riau Mencukupi
​Selain menyoroti acara perpisahan, Erisman juga memaparkan kesiapan Provinsi Riau dalam menyambut Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB Tahun Ajaran 2026/2027. Berdasarkan data pemetaan, daya tampung sekolah negeri di Riau diklaim sangat memadai.
​”Secara statistik, daya tampung sekolah negeri kita mencukupi. Bahkan, terdapat ruang sisa sekitar 12% yang diproyeksikan dapat diisi oleh sekolah swasta,” ungkapnya.
​Erisman menyayangkan adanya stigma “sekolah favorit” yang seringkali memicu penumpukan pendaftar di satu titik, sementara sekolah lain kekurangan siswa. Hal ini menjadi perhatian serius sesuai dengan semangat Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB yang mengedepankan jalur zonasi untuk pemerataan akses pendidikan.
​Dinas Pendidikan Riau menghimbau masyarakat untuk:
​Tidak terpaku pada sekolah-sekolah tertentu (persepsi sekolah favorit).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Memanfaatkan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua secara bijak.
​Mempertimbangkan sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa.
​”Masalahnya bukan kuota yang kurang, tapi semua ingin masuk ke sekolah yang sama. Kami imbau masyarakat lebih terbuka agar pemerataan pendidikan di Riau dapat terwujud,” pungkasnya.
​Poin Penting Arahan Kadisdik Riau:
Topik Arahan Utama Dasar Hukum/Prinsip
Lokasi Perpisahan Cukup di lingkungan sekolah (Internal). Efisiensi & Kesederhanaan.
Biaya Dilarang ada pungutan wajib/memberatkan. Permendikbud No. 75 Tahun 2016.
PPDB 2026 Daya tampung cukup (Negeri & Swasta). Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
Harapan Fokus pada makna kelulusan & pemerataan. Integritas Pendidikan.
Tim Red
JAKARTA, DN-II Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup, Ali Sopyan, angkat bicara menanggapi pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayat, yang menyarankan ulat dan belalang sebagai alternatif menu dalam program makan bergizi gratis.
Dengan nada tegas, Ali Sopyan meminta pihak BGN untuk tidak merendahkan martabat anak-anak Indonesia melalui usulan konsumsi yang dianggap tidak layak bagi standar gizi pendidikan nasional tersebut.
Kritik Tajam untuk Kepala BGN
Ali Sopyan menilai bahwa usulan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap anak didik di Indonesia. Ia bahkan menyarankan agar saran tersebut diterapkan secara pribadi terlebih dahulu sebelum dilempar ke publik.
“Pak Dadan Hidayat yang terhormat, silakan berikan ulat dan belalang itu kepada keluarga dan anak cucu Anda sendiri demi meringankan beban penghasilan Anda. Jangan menghina anak-anak bangsa Indonesia. Kami masih sangat mampu memberikan makanan bergizi yang layak,” ujar Ali Sopyan dalam keterangannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa jika BGN merasa tidak mampu mengelola program makan bergizi dengan standar yang layak, lebih baik kepemimpinannya dievaluasi.
“Kalau Anda tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala BGN, lebih baik mundur. Jangan justru mengarahkan anak didik kita untuk mengonsumsi ulat dan belalang,” lanjutnya dengan suara lantang.
Latar Belakang Keluarga Prajurit
Sebagai putra dari seorang prajurit TNI AD (Yonkav V/Kavaleri Serbu, Karang Endah, Sumsel), Ali Sopyan menekankan bahwa standar gizi yang layak adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar.
“Saya anak prajurit. Orang tua saya tidak pernah memberi makan ulat dan belalang kepada anak-anaknya. Kita harus memberikan yang terbaik untuk generasi penerus bangsa, bukan sisa-sisa atau makanan yang tidak lazim bagi pendidikan,” pungkasnya.
Tim Red
MOSKOW, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendarat di Bandara Vnukovo-2, Moskow, Federasi Rusia, pada Senin (13/04/2026) pukul 07.45 waktu setempat. Kunjungan kerja ini menandai langkah krusial Indonesia dalam menavigasi diplomasi ekonomi di tengah dinamisnya konjungtur global.
​Fokus Utama: Kedaulatan Energi dan Pangan
​Agenda utama dalam kunjungan ini adalah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Fokus pembicaraan diprediksi akan berpusat pada kemitraan strategis di sektor energi, mengingat Rusia merupakan salah satu pemain kunci energi dunia.
​Pemerintah Indonesia memandang Rusia bukan sekadar mitra dagang, melainkan sekutu strategis dalam menjaga stabilitas pasokan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
​”Kunjungan ini merupakan penegasan posisi Indonesia yang aktif dan bebas dalam menjalin kerja sama internasional demi kepentingan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan krisis energi global.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Delegasi Pendamping
​Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat sektor teknis terlihat dari jajaran menteri yang turut mendampingi Kepala Negara. Delegasi resmi yang hadir di antaranya:
​Sugiono (Menteri Luar Negeri)
​Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
​Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet)
​Kehadiran Menteri ESDM memperkuat sinyal bahwa akan ada pembahasan mendalam mengenai investasi di sektor hulu migas maupun teknologi energi baru antara kedua negara.
​Red/Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#DiplomasiRI
#IndonesiaRusia
#PrabowoSubianto
​JAKARTA, DN-II Menjelang tengah malam pada Minggu (12/4/2026), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia, dalam rangka kunjungan kenegaraan. Kunjungan ini merupakan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dan memantapkan posisi Indonesia di panggung geopolitik internasional.
​Presiden beserta rombongan menempuh penerbangan langsung (non-stop) selama kurang lebih 12 jam menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia. Kepala Negara diperkirakan tiba di Moskow pada Senin pagi waktu setempat dan dijadwalkan langsung melangsungkan pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada siang harinya.
​Fokus Strategis: Energi dan Perdamaian Dunia
​Di tengah dinamika global yang kian menantang, pertemuan kedua pemimpin negara ini membawa misi krusial yang menyentuh sektor vital nasional dan internasional. Beberapa poin utama yang akan dibahas meliputi:
​Ketahanan Energi Nasional: Melanjutkan kerja sama strategis dengan Pemerintah Rusia guna memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri, termasuk ketersediaan stok minyak nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Stabilitas Geopolitik: Menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai negara yang aktif menyuarakan perdamaian dan menjaga keseimbangan stabilitas global di tengah ketidakpastian dunia.
​Delegasi Pendamping
​Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya:
​Sugiono (Menteri Luar Negeri)
​Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
​Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet)
​Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan konkret yang memperkokoh kemandirian energi Indonesia serta memperkuat peran kepemimpinan Indonesia di level global.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan ke Rusia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
​Red/ TIW
#CatatanSeskab
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVI Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Masa Bakti 2026–2030. Acara yang mempertegas arah masa depan bela diri kebanggaan Indonesia ini digelar di Ruang Cendrawasih, Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/04/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pencak silat bukan sekadar cabang olahraga atau teknik bela diri semata, melainkan manifestasi dari budaya dan jati diri bangsa Indonesia.
Lebih dari Sekadar Olahraga
Menurut Kepala Negara, pencak silat membawa warisan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi karakter bangsa. Beliau merinci beberapa poin utama yang harus dimiliki oleh setiap praktisi silat:
Nilai Fundamental: Keberanian, kehormatan, dan kerendahan hati.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Integritas: Komitmen kuat untuk selalu membela kebenaran dan keadilan.
Kekuatan Spiritual: Seorang pendekar sejati tidak hanya ditempa secara fisik, tetapi juga wajib memiliki kekuatan jiwa, akhlak yang mulia, serta keimanan yang kokoh.
“Pencak silat adalah bagian dari jiwa kita. Menjadi pendekar berarti memiliki keseimbangan antara ketangguhan raga dan kejernihan hati,” ujar Presiden.
Misi Menembus Panggung Olimpiade
Selain menyoroti aspek filosofis, Presiden Prabowo juga menegaskan visi strategis IPSI untuk membawa pencak silat ke level tertinggi olahraga dunia: Olimpiade.
Meskipun menyadari bahwa perjalanan menuju status cabang olahraga Olimpiade membutuhkan proses panjang dan persyaratan internasional yang ketat, Presiden menyatakan optimismenya. Beliau mendorong seluruh pengurus IPSI dan pemangku kepentingan untuk tetap konsisten dan bekerja keras dalam melakukan diplomasi serta standarisasi silat di kancah global.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#PencakSilat
#MunasXVIIPSI
#PrabowoSubianto
You cannot copy content of this page