JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai tahapan pembangunan (groundbreaking) Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela pada Kamis (16/7/2026).
Peresmian yang menandai dimulainya fase konstruksi ini dilakukan secara hibrida, dengan pusat kegiatan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, dan terhubung langsung dengan lokasi proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
Proyek yang telah melalui proses perencanaan panjang sejak 1998 ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Dengan total investasi yang mencapai USD20,9 miliar, fasilitas LNG Abadi Masela ditargetkan memiliki kapasitas produksi sebesar 9,5 juta ton LNG per tahun. Komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan energi ditegaskan melalui kebijakan prioritas, di mana 60 persen dari total produksi akan dialokasikan untuk kebutuhan domestik.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan bangsa memerlukan fondasi berupa kerja keras, sinergi, dan persatuan. Ia secara khusus memberikan arahan agar proyek yang telah dinantikan selama hampir tiga dekade ini dapat diselesaikan sesuai jadwal, bahkan dipercepat agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
”Pembangunan suatu bangsa membutuhkan kerja keras dan persatuan. Proyek ini sangat krusial bagi masa depan energi kita, saya minta seluruh pihak terkait untuk bekerja optimal agar penyelesaiannya dapat dilakukan secepat mungkin,” ujar Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, pemerintah memandang LNG Abadi Masela bukan sekadar proyek infrastruktur energi, melainkan langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Melalui proyek ini, nilai tambah gas bumi di dalam negeri akan meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Maluku dan kawasan Timur Indonesia. Red
Jakarta, DN-II Sorak-sorai silih berganti di salah satu ruangan Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, (16/7/2026), Sorak-sorai itu mengiringi selama pertandingan semifinal antara timnas Inggris melawan Argentina dalam Piala Dunia 2026.
Keseruan nonton bareng (nobar) piala dunia itu juga disaksikan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
Nobar piala dunia yang kegiatannya didukung oleh TVRI itu tidak hanya di Kalibata, di kantor balai transmigrasi yang ada di Denpasar-Bali, Pekanbaru-Riau, Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Malaka-NTT, Rempang-Batam, dan Yogyakarta juga secara serentak melakukan nobar. Para transmigran yang berada di Kawasan Barelang, Kota Batam; Salor, Merauke; dan Malaka, Nusa Tenggara Timur, juga terhubung dalam nobar itu.
Menurut Viva Yoga acara itu tidak hanya sekadar nobar namun dengan kegiatan tersebut dijalin rasa persatuan dan silaturahmi antara jajaran Kementrans dan transmigran. “Kita hadir dalam nobar tidak hanya menonton pertandingan namun juga mempererat dengan pegawai di daerah dan para transmigran yang berada di berbagai kawasan”, ujarnya.
Meski kesebelasan yang didukung tidak sama diharapkan perbedaan itu menambah keakraban. “Saya mendukung Argentina dan bila ada yang mendukung Inggris, silahkan”, tuturnya. Paling penting menurutnya adalah mengedepankan sportifitas, dan bisa menjadi media pelajaran tentang spirit perjuangan, kedisiplinan. kerjasama tim, dan strategi taktik lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengomentari pertandingan, Viva Yoga menyebut laga yang digelar pukul 02.00 WIB itu berlangsung seru. Di babak pertama Inggris dan Argentina berusaha untuk mencetak gol. Meski ada peluang namun hasil akhir dari babak pertama itu berakhir imbang. Di babak dua, pertandingan lebih seru dengan bukti Inggris pada menit 55’ mampu merobek gawang lawan lewat gol Anthony Gordon.
Sebagai pendukung Argentina, Viva Yoga mendukung semangat Tim Tango itu. “Meski kebobolan lebih dulu namun Argentina tetap semangat, kerja keras, dan tidak mengenal lelah untuk mengejar ketertinggalan”, ujarnya. “Usaha tak mengkhianati hasil, kerja keras dan tak mengenal lelah itu membuah hasil dengan dua gol”, tambahnya.
Gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez yang membawa Argentina menang 2-1 atas Inggris. “Di sini peran Lionel Messi sangat penting untuk memberi umpan lambung di depan gawang lawan.”, ujarnya. Pelajaran dari kemenangan Argentina, menurut Viva Yoga, kita tidak boleh cepat menyerah. Selama ada waktu harus tetap berusaha sekuat tenaga agar cita-cita kita tercapai meski di menit-menit akhir seperti Argentina mencetak gol baru di menit 85’ dan 90+2’. “Pertandingan belum selesai selama wasit belum meniup peluit akhir”, paparnya. “Semangat hingga akhir inilah yang perlu Kita pegang”, tambahnya.
Semangat dan kerja keras ini dikatakan seperti pesan pak menteri (M. Iftitah Sulaiman Suryanagara) yang menegaskan dalam sepakbola ada semangat, disiplin, kerja sama, dan perjuangan. “Hal-hal inilah yang menurut Bapak Menteri perlu dikembangkan di masyarakat agar Indonesia menjadi lebih baik”, tuturnya. Red
Jakarta. DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo didampingi Wakil Panglima TNI serta para Kepala Staf Angkatan, memberikan pembekalan kepada 1.173 Calon Perwira Remaja (Capaja) dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU) dan Akademi Kepolisian (Akpol) di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (15/7/2026).
Dalam pembekalannya, Panglima TNI menegaskan bahwa para perwira remaja harus mampu menghadapi tantangan perang modern sekaligus mendukung pembangunan nasional melalui kepemimpinan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan bangsa. “Tugas para perwira ke depan adalah mendukung pengelolaan sumber daya alam dan proses pembangunan nasional. Ancaman Perang Modern bagi bangsa Indonesia bukan lagi perang konvensional semata. Ancaman saat ini berupa invasi non-fisik untuk mengontrol kepentingan politik, ekonomi, sumber daya alam, dan akses strategi,” ujar Panglima TNI.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengingatkan para Capaja agar mewarisi semangat Generasi 45 dengan menjunjung tinggi patriotisme, nasionalisme, profesionalisme, dan integritas, serta menjadi pemimpin yang adaptif, berkarakter, dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di tengah dinamika perkembangan teknologi, geopolitik, ancaman siber, dan perang informasi.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa soliditas dan sinergitas TNI-Polri merupakan kunci dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Para Capaja juga diharapkan menjadi perwira yang peka terhadap persoalan masyarakat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menghadirkan solusi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembekalan ini menegaskan komitmen TNI dan Polri dalam membentuk perwira muda yang profesional, berintegritas, loyal, dan berjiwa pengabdian, sekaligus memperkuat soliditas TNI-Polri sebagai fondasi menjaga persatuan, meningkatkan sinergi antarlembaga, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Red
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Rapat kerja yang digelar secara tertutup tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertahanan/TNI Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran negara.
Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
Kehadiran Panglima TNI bersama para Kepala Staf Angkatan dalam rapat tersebut mencerminkan komitmen TNI untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta memperkuat sinergi dengan DPR RI dalam mewujudkan tata kelola pertahanan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Pemerintah menegaskan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat penyaluran program bantuan pemerintah sekaligus berfungsi sebagai penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi distribusi bantuan dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa KDMP dirancang sebagai infrastruktur pemerintah yang berfungsi untuk mendistribusikan bantuan sosial serta barang-barang bersubsidi. Selain itu, KDMP memegang peran krusial sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi pertanian masyarakat.
”Peran ini sangat vital, terutama saat harga komoditas pertanian di pasar berada di bawah harga ketetapan pemerintah,” ujar Zulkifli Hasan usai memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/07/2026).
Senada dengan hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan bahwa program KDMP diproyeksikan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, mekanisme pengelolaan koperasi memastikan bahwa sebesar 20 persen dari keuntungan operasional akan dikembalikan kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan desa.
Integrasi dengan BUMDes
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan melalui integrasi KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal juga menjadi prioritas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
”Ke depan, setiap KDMP akan bersinergi dengan BUMDes untuk memastikan komoditas yang dipasarkan relevan dengan potensi unggulan desa masing-masing. Dengan cara ini, kemandirian ekonomi desa dapat terwujud dan manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh penduduk desa,” pungkas Yandri.
Red/BPMI Setpres
Tagar: #KemensetnegRI #RilisPresiden
LAHAT, DN-II Kedatangan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Kawasan Transmigrasi Kikim, Kabupaten Lahat, pada Senin (13/7/2026), membawa harapan baru bagi warga setempat. Momen ini menjadi sangat bersejarah, mengingat sejak program transmigrasi pertama kali dimulai di wilayah tersebut pada tahun 1982, baru kali ini kawasan mereka ditinjau langsung oleh pejabat setingkat Menteri.
Kehadiran Viva Yoga di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, disambut antusias oleh masyarakat transmigran, jajaran guru dan siswa, serta unsur pemerintah daerah, termasuk Bupati Lahat Bursah Sarnubi dan Wakil Bupati Widia Ningsih.
Dalam kunjungan tersebut, Viva Yoga meresmikan proyek pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan di kawasan transmigrasi. Ia mengenang perjalanan panjang para transmigran asal Jawa yang mulai menempati wilayah Lahat sejak 44 tahun lalu.
”Dahulu, transmigrasi dilakukan dengan pendekatan top-down oleh pemerintah pusat. Kini, polanya telah berubah menjadi bottom-up dan desentralisasi, di mana program ini berjalan atas inisiatif pemerintah daerah,” ujar Viva Yoga.
Ia menambahkan, kesuksesan transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terbukti dari tingginya minat kepala daerah. Saat ini, terdapat 60 proposal dari berbagai bupati yang mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru. Namun, Viva Yoga menegaskan bahwa setiap lahan yang disiapkan harus memenuhi kriteria clear, clean, and free untuk menghindari sengketa di masa depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program “Trans Tuntas” untuk Kepastian Hukum
Menanggapi aspirasi warga terkait tumpang tindih lahan dan sertifikasi hak atas tanah, Viva Yoga menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi tengah menggeber program “Trans Tuntas”.
”Program ini difokuskan untuk menyelesaikan sengketa lahan di kawasan transmigrasi dan mempercepat sertifikasi lahan milik warga menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Kami akan terus bekerja sampai seluruh persoalan lahan ini selesai,” tegasnya.
Sinergi Pembangunan Pendidikan
Guna memaksimalkan dampak, Viva Yoga mengungkapkan bahwa Kementerian Transmigrasi telah menjalin sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
”Kemendikdasmen memiliki target pembangunan dan rehabilitasi sekolah di 70.000 titik. Ribuan sekolah di kawasan transmigrasi yang masih membutuhkan perbaikan akan kami integrasikan dalam program kerja sama ini, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar,” jelasnya.
Mengakhiri kunjungannya, Viva Yoga menyampaikan optimisme terhadap masa depan anak-anak di kawasan transmigrasi. Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang kompetitif dari pelosok desa.
”Saya melihat anak-anak di sini sangat cerdas dan ceria. Mereka adalah aset masa depan yang harus kita dukung dengan fasilitas pendidikan yang layak agar potensi mereka dapat berkembang maksimal,” pungkasnya. Red
Jakarta, DN-II Sudah urgent Yth Bapak Jenderal Purn Haji Prabowo Subianto Untuk mengatasi berbagai kasus pertanahan yang melibatkan oknum oknum petinggi pejabat diberbagai link sudah saatnya ada Lembaga Satgas khusus menangani masalah kasus kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia”, ujar Profesor Doktor KH Sutan Nasomal Tambunan SH MH Pakar hukum internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH dikantornya markas pusat partai oposisi Merdeka dibilangan Asrama Koppasus Cijantung Jakarta, (14/7/2026) via telpon selulernya.
Praktik mafia tanah yang terus terjadi di berbagai daerah kembali mendapat sorotan keras dari pakar hukum internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam memberantas kejahatan tersebut hingga ke akar.
Dalam pernyataannya pada 14 Juli 2026, Prof. Sutan menegaskan bahwa kesabaran masyarakat semakin menipis. Rakyat, kata dia, menuntut bukti konkret, bukan sekadar retorika atau janji penegakan hukum.
“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh tindakan nyata. Mafia tanah masih bebas bergerak, bahkan banyak yang berlindung di balik premanisme. Ini ancaman serius bagi keadilan dan kedaulatan hukum,” tegasnya.
Menurutnya, mafia tanah bukan hanya merampas hak masyarakat kecil, tetapi juga berpotensi merugikan negara dalam skala besar. Jika tidak ditindak tegas, praktik ini dapat merusak sistem hukum, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun demikian, ia juga menekankan bahwa pemberantasan mafia tanah harus dilakukan secara adil, profesional, dan berbasis hukum, tanpa tebang pilih dan tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan.
“Penindakan harus tegas, tetapi tetap dalam koridor hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru melahirkan ketidakadilan baru. Negara harus hadir dengan kekuatan hukum, bukan kekuasaan semata,” ujarnya.
Selain mendesak Presiden, Prof. Sutan juga meminta seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait—baik TNI, Polri, maupun pemerintah daerah—untuk tidak ragu bertindak dan memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Aparat tidak boleh lemah. Negara harus hadir di tengah masyarakat. Berikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman secara nyata. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi mafia tanah,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal dan transparansi dalam setiap proses penanganan kasus agar tidak menimbulkan kecurigaan publik serta memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel.
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, pemerintah diharapkan mampu menjawab tantangan ini dengan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan demi menegakkan keadilan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.,Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Gelar Musyawarah Adat, Warga Muara Kuang Desak Peninjauan Ulang HGU PT BRK
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Lembaga Adat Kelurahan Muara Kuang menggelar musyawarah besar bersama masyarakat pada Selasa (14/07/2026). Pertemuan yang dipusatkan di Aula Kantor Lurah Muara Kuang ini diadakan secara khusus untuk merumuskan langkah strategis dan tindak lanjut hukum terkait tuntutan pelepasan lahan ulayat yang telah dikuasai oleh PT BRK selama puluhan tahun.
Pertemuan krusial ini dihadiri oleh seluruh elemen penting kelurahan demi mencapai mufakat yang berkekuatan hukum adat dan sosial. Terpantau di lokasi, hadir di antaranya Lurah Muara Kuang, jajaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala lingkungan (kaling), seluruh ketua RT, serta ratusan warga setempat yang antusias mengawal hak atas tanah mereka.
Dalam sambutan pembukanya, Lurah Muara Kuang, Satria Reza Pratama, S.Sos, menegaskan posisi objektif pemerintah kelurahan dalam menjembatani aspirasi ini. Satria mengklarifikasi bahwa pihak kelurahan memposisikan diri sebagai fasilitator penyedia tempat bagi warga untuk bermusyawarah, bukan sebagai mediator formal ataupun narasumber yang mengarahkan jalannya keputusan.
Lebih lanjut, Satria meredam spekulasi dengan meluruskan status pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa agenda tersebut murni merupakan ajang silaturahmi antara PT BRK, pemerintah kecamatan, dan lima wilayah penyangga—yakni Muara Kuang, Seri Kembang, Suka Cinta, Rama Kasih, dan Sukajadi. Pertemuan itu bukanlah rapat keputusan, melainkan ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan keinginan berdialog langsung dengan kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Merespons penjelasan tersebut, Ketua Lembaga Adat Kelurahan Muara Kuang, Sawaludin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak kelurahan atas ruang transparansi yang diberikan. Sawaludin menekankan bahwa konsolidasi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi warga, sekaligus menjadi benteng agar tidak ada isu-isu liar atau klaim sepihak yang dapat memecah belah kekompakan masyarakat di lapangan.
Suasana musyawarah sempat bergulir dinamis saat membahas sejarah legalitas pemanfaatan lahan oleh korporasi. Mantan Kepala Desa setempat pada masa awal operasional perusahaan, KH. Edison Mulkan, dengan nada tegas membantah isu miring yang menyebutkan bahwa tanah tersebut telah diperjualbelikan. Ia menggarisbawahi bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak pernah ada kesepakatan pelepasan hak milik berupa jual beli.
Secara historis, KH. Edison Mulkan menjabarkan bahwa uang senilai Rp100.000 yang diterima warga puluhan tahun silam merupakan uang kerohiman atau tali asih. Adapun pembubuhan tanda tangan masyarakat saat itu murni sebagai bukti administrasi penerimaan dana atas status “pinjam pakai” lahan demi operasional PT BRK yang kini telah berjalan sekitar kurang lebih 36 tahun dan bukan merupakan bukti pengalihan kepemilikan.
Musyawarah yang berlangsung secara demokratis tersebut akhirnya menelurkan kesepakatan bulat yang dirangkum ke dalam tiga poin komitmen utama. Masyarakat sepakat untuk segera melakukan perintisan dan pemasangan patok batas wilayah, mempercepat pemetaan berkas terintegrasi yang didukung surat pernyataan mantan kepala desa, serta menyurati anggota DPR RI guna menginisiasi pertemuan tripartit bersama pihak perusahaan dan BPN untuk meninjau ulang izin Hak Guna Usaha (HGU) PT BRK.
REPORT : JULIYAN
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan pemberlakuan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pelaku usaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT). Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah nyata pemerintah untuk menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keberlanjutan sektor perikanan nasional.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin (13/7/2026).
Skema Pembiayaan Non-APBN
Pemerintah menetapkan harga BBM khusus untuk kategori kapal 30–200 GT sebesar Rp15.000 per liter. Menariknya, dukungan harga ini tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai gantinya, pemerintah mengoptimalkan pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) demi menjaga disiplin fiskal negara.
Kuota dan Mekanisme Penyaluran
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai tahap awal, pemerintah telah menyiapkan kuota BBM sebanyak 400.000 ton untuk masa enam bulan ke depan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya efektivitas dalam penyaluran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh nelayan yang membutuhkan.
Terkait teknis pelaksanaan, pemerintah telah membagi peran antarlembaga:
Kementerian ESDM: Bertanggung jawab untuk segera menerbitkan regulasi pelaksana sebagai payung hukum penyaluran BBM khusus.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Berkoordinasi dalam pengawasan distribusi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan.
Langkah ini diharapkan menjadi katalisator bagi penguatan ekonomi maritim Indonesia, sekaligus memberikan kepastian usaha yang mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional di masa depan.
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis koperasi sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/07/2026).
Mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, perhelatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh pelosok tanah air.
Ekonomi Berlandaskan Kekeluargaan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Menurutnya, ekonomi Indonesia harus dibangun di atas semangat kekeluargaan yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk berkembang.
”Kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa penguatan sektor koperasi bukan berarti mematikan peran sektor usaha lainnya. Sebaliknya, Indonesia memerlukan sinergi yang harmonis antara koperasi, UMKM, BUMN, BUMD, dan sektor swasta agar seluruh potensi ekonomi nasional dapat tumbuh secara seimbang dan berkelanjutan.
Melawan Jeratan Rentenir
Presiden menyoroti tantangan nyata yang masih dihadapi petani di pedesaan, yakni keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Selama ini, banyak petani terjebak dalam lingkaran utang berbunga tinggi dari rentenir untuk menutupi biaya operasional dan kebutuhan hidup selama masa tanam, meskipun hasil panen mereka sebenarnya mengalami peningkatan.
Sebagai solusi konkret, pemerintah menghadirkan KDKMP dengan skema pembiayaan berbunga rendah. KDKMP diharapkan menjadi instrumen strategis untuk:
Memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.
Menjadi saluran distribusi yang efektif bagi barang-barang bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Dengan hadirnya KDKMP, Presiden optimistis koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page