TOKYO, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang yang digelar di Imperial Hotel Tokyo, Senin (30/03/2026). Dalam forum strategis tersebut, Presiden menekankan pentingnya transformasi kerja sama ekonomi kedua negara agar lebih progresif dan relevan dengan tantangan industri masa depan.
​Presiden Prabowo menegaskan bahwa Jepang bukan sekadar mitra dagang, melainkan pilar penting dalam perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, konsistensi investasi Jepang selama puluhan tahun telah membentuk pemahaman mendalam terhadap karakteristik pasar dan budaya masyarakat Indonesia.
​”Jepang adalah mitra yang sangat penting. Kehadiran saya di sini bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ‘naik kelas’ ke tingkat yang lebih tinggi dengan tempo yang lebih cepat,” ujar Presiden Prabowo.
​Fokus Utama Kolaborasi
​Dalam pidatonya, Presiden menggarisbawahi beberapa poin krusial untuk memperkuat sinergi bilateral:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Akselerasi Teknologi: Memanfaatkan keunggulan teknologi dan metode industri Jepang untuk diaplikasikan di Indonesia.
​Pengembangan SDM & Industri: Mendorong transfer pengetahuan guna memperkuat pondasi industri masa depan.
​Keterbukaan Investasi: Menegaskan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha Jepang.
​Sinergi Kekuatan Dua Negara
​Presiden meyakini bahwa kombinasi antara keahlian teknis Jepang dengan melimpahnya sumber daya alam serta pertumbuhan pasar Indonesia akan menciptakan hubungan mutual benefit (saling menguntungkan).
​”Sinergi antara pengalaman industri Jepang dengan potensi besar Indonesia adalah kunci. Kami sangat terbuka bagi kolaborasi yang membawa kemajuan nyata bagi kedua bangsa,” pungkasnya.
​Hadir dalam acara tersebut sejumlah pimpinan perusahaan raksasa Jepang, menteri terkait, serta delegasi bisnis yang siap menjajaki peluang investasi baru di tanah air.
Red/BPMI Setpres
​#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#IndonesiaJepang
#DiplomasiEkonomi
TOKYO, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kehormatan kepada Kaisar Jepang, Naruhito, di Istana Kekaisaran Jepang, Tokyo, pada Senin (30/03/2026). Pertemuan ini menjadi simbol penguatan hubungan persahabatan serta kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin erat selama puluhan tahun.
Sambutan Hangat di Istana Kekaisaran
Setibanya di pelataran Istana, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Kaisar Naruhito. Suasana penuh penghormatan tampak saat kedua pemimpin negara tersebut saling menyapa sebelum memasuki area dalam istana.
Agenda dilanjutkan dengan sesi foto bersama di Ruang Take-no-ma, sebuah ruangan ikonik yang kerap digunakan untuk menerima tamu negara penting. Setelahnya, kedua kepala negara melakukan pertemuan empat mata yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab.
Dialog Strategis dan Kedekatan Personal
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito membahas sejumlah isu strategis terkait kepentingan kedua negara di kawasan Asia Pasifik. Meski membahas hal-hal serius, pembicaraan tetap diwarnai dengan pertukaran cerita ringan yang menunjukkan kedekatan personal antara pemimpin Indonesia dengan keluarga Kekaisaran Jepang.
Selain bertemu dengan Kaisar, Presiden Prabowo juga melakukan pembicaraan dengan Putra Mahkota Jepang, Akishino (Fumihito). Pertemuan lintas generasi ini menegaskan komitmen kedua negara untuk terus menjaga keberlanjutan hubungan bilateral di masa depan.
Jamuan Santap Siang Kenegaraan
Rangkaian kunjungan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang diselenggarakan di Rensui North, Istana Kekaisaran. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo bersama Kaisar Naruhito dan Putra Mahkota Fumihito tampak menikmati hidangan sambil melanjutkan diskusi santai mengenai kebudayaan dan kerja sama sosial-ekonomi.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya di kancah internasional, sekaligus mengukuhkan Jepang sebagai salah satu mitra pembangunan terpenting bagi tanah air.
Red
Sumber: BPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo
#KunjunganNegara
#IndonesiaJepang
#DiplomasiRI
#KemensetnegRI
JAKARTA, DN-II Suasana hangat menyelimuti Istana Merdeka saat Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan sahabat lamanya, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, pada Jumat (27/03/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua pemimpin negara serumpun untuk memperkuat sinergi di tengah dinamika global.
​Bukan sekadar pertemuan formal, agenda ini menjadi ajang silaturahmi Idulfitri yang penuh kekeluargaan. Namun, di balik kehangatan tersebut, kedua pemimpin terlibat diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis, terutama terkait eskalasi geopolitik di kawasan Asia Barat yang kian dinamis.
​Fokus pada Stabilitas Kawasan
​Selain membahas situasi global, Prabowo dan Anwar Ibrahim juga menyelaraskan pandangan mengenai kerja sama bilateral yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Dialog yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut mencerminkan kedekatan personal sekaligus komitmen politik yang kuat antara Indonesia dan Malaysia.
​Penghormatan di Menit Terakhir
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Kedekatan kedua pemimpin ini kian tampak saat Presiden Prabowo mengantar langsung PM Anwar Ibrahim menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Keduanya menaiki kendaraan yang sama, menunjukkan simbol persahabatan yang erat di tingkat tertinggi pimpinan negara.
​Setibanya di bandara, PM Anwar dilepas dengan jajar kehormatan prajurit TNI yang berbaris rapi mengiringi langkahnya menuju tangga pesawat. Tepat pada pukul 19.20 WIB, pesawat yang membawa PM Anwar beserta rombongan terbatas bertolak meninggalkan tanah air.
Red
​Sumber: BPMI Setpres
​#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#DiplomasiRI
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih secara virtual pada Sabtu (28/03/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada sinkronisasi arah kebijakan nasional di sektor ekonomi dan energi guna menghadapi tantangan dinamika global yang terus berkembang.
​Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan yang responsif namun tetap selaras dengan target pembangunan jangka panjang. Ratas ini menjadi wadah koordinasi lintas sektoral untuk memastikan setiap langkah kementerian tetap terukur dan tepat sasaran.
​”Kebijakan kita harus dinamis namun tetap berpegang pada prinsip kemandirian bangsa, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kedaulatan energi di tengah situasi dunia yang tidak menentu,” tegas Presiden dalam forum tersebut.
​Fokus Koordinasi Lintas Kementerian
​Rapat ini dihadiri oleh jajaran menteri kunci yang membidangi aspek ekonomi, investasi, hingga tata kelola birokrasi, di antaranya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
​Menko Bidang PMK: Pratikno
​Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
​Menteri Investasi: Rosan Roeslani
​Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
​Menteri Tenaga Kerja: Yassierli
​Menteri PAN-RB: Rini Widyantini
​Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
​Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya
​Sinergi antar-lembaga ini diharapkan mampu mempercepat eksekusi program-program strategis, khususnya yang berkaitan dengan iklim investasi dan efisiensi birokrasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
​Sumber: BPMI Setpres
​#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#IndonesiaMaju
#EkonomiNasional
JAKARTA, DN-II Pemerintah resmi memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun anggaran 2026. Langkah strategis ini diambil guna mempercepat perwujudan pendidikan inklusif dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat di pelosok negeri.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kebijakan tahun ini membawa terobosan signifikan dengan memasukkan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) ke dalam daftar penerima bantuan. Hal ini dimaksudkan agar intervensi pendidikan dapat dilakukan sejak usia emas (golden age).
Komitmen Pendidikan Berkelanjutan
Perluasan ini bukan sekadar menambah jumlah penerima, melainkan bagian dari desain besar pemerintah untuk memperkuat akses pendidikan yang berkeadilan. Dengan menyasar jenjang pra-sekolah, pemerintah berharap dapat menekan angka putus sekolah sejak dini dan meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu dalam mengakses layanan pendidikan layak.
“Pendidikan inklusif adalah hak setiap anak bangsa. Dengan memperluas PIP hingga ke jenjang PAUD dan TK, kita sedang menanam investasi jangka panjang untuk kualitas SDM Indonesia yang lebih kompetitif di masa depan,” ujar perwakilan pemerintah dalam keterangan tertulisnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fokus pada Pemerataan SDM
Melalui sinergi antar-lembaga, program PIP 2026 akan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dengan pemanfaatan basis data terpadu. Fokus utama tetap pada daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) guna memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Langkah ini diharapkan menjadi katalisator dalam menciptakan generasi emas Indonesia yang unggul, kreatif, dan memiliki daya saing global melalui pondasi pendidikan yang kokoh sejak bangku taman kanak-kanak.
#KemensetnegRI
#IndonesiaPintar2026
#PendidikanInklusif
#SDMUnggul
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri dan memperkokoh ketahanan energi nasional. Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam (SDA) demi mencapai kemandirian ekonomi yang inklusif.
​Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3).
​Ekspansi Hilirisasi: 13 Item Baru Menanti
​Bahlil merinci kemajuan signifikan pada proyek hilirisasi nasional. Dari 20 proyek strategis tahap pertama, sebagian besar telah melakukan groundbreaking, sementara sisanya dipastikan akan menyusul pada bulan depan.
​Pemerintah juga tengah memfinalisasi penambahan 13 item hilirisasi baru dengan nilai investasi yang fantastis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Ada penambahan 13 item hilirisasi dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp239 triliun. Prosesnya akan segera difinalisasi untuk memperkuat nilai tambah komoditas kita,” ujar Bahlil.
​Menuju Swasembada Energi
​Selain fokus pada mineral, rapat tersebut membahas akselerasi energi alternatif untuk mencapai target swasembada energi. Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran menteri untuk memaksimalkan potensi energi domestik guna mengurangi ketergantungan impor. Fokus utama meliputi:
​Optimalisasi Biofuel: Pengembangan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO).
​Transisi EBT: Percepatan peralihan menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara terukur.
​Stabilitas Harga Komoditas
​Terkait dinamika pasar global, Bahlil melaporkan bahwa harga komoditas unggulan seperti batu bara dan nikel masih dalam pantauan ketat. Hingga saat ini, pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan kebijakan pengelolaan yang ada sambil terus memitigasi dampak fluktuasi pasar internasional.
​Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara produksi domestik dan kebutuhan pasar global guna memastikan harga tetap kompetitif tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Red
​Sumber: BPMI Setpres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tag: #KemensetnegRI
#RilisPresiden
#Hilirisasi
#KetahananEnergi
#PrabowoSubianto
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung pengelolaan puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, pada Rabu (25/3/2026) dini hari.
Peninjauan yang dilakukan pada pukul 01.00 hingga 02.00 WIB tersebut bertujuan untuk memastikan pergerakan pemudik di terminal bus terbesar di Indonesia itu tetap berjalan aman, lancar, dan nyaman.
Pastikan Kenyamanan Pemudik
Dalam kesempatan tersebut, Seskab Teddy menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para penumpang yang baru saja tiba dari berbagai daerah.
“Tadi jam 1 malam diajak Pak Menhub mengecek puncak arus balik di Terminal Pulo Gebang. Alhamdulillah, setelah tanya-tanya langsung ke para pemudik di bus, mereka menyampaikan perjalanan lancar dan nyaman. Ya, sekalian sapa-sapa dan foto-foto sedikit untuk menghibur mereka,” ujar Seskab Teddy.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan mudik dan balik setiap tahunnya. Sinergi antara Kementerian Perhubungan, Polri, Pemerintah Daerah, serta instansi terkait menjadi kunci utama dalam mengelola mobilitas masyarakat yang sangat tinggi tahun ini.
Antisipasi Gelombang Kedua Arus Balik
Meski puncak arus balik tengah berlangsung, Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada 28–29 Maret 2026. Sejumlah strategi telah disiapkan, antara lain:
Rekayasa Lalu Lintas: Penerapan sistem one way secara situasional di titik-titik krusial.
Manajemen Rest Area: Pengaturan durasi dan kapasitas parkir untuk mencegah penumpukan.
Pembatasan Angkutan Barang: Pengalihan operasional kendaraan besar guna memperlancar arus kendaraan pribadi dan bus.
Insentif Perjalanan: Pemberian diskon tarif tol serta penyediaan ribuan bus mudik gratis untuk mengurai kepadatan.
Dengan perencanaan yang matang dan respons cepat di lapangan, pemerintah optimis seluruh rangkaian arus balik Lebaran 2026 akan berakhir dengan sukses hingga seluruh masyarakat tiba di tujuan masing-masing dengan selamat.
Red
Bogor, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, pada Rabu (25/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan khusus mengenai percepatan transformasi pengelolaan sampah menjadi sumber energi terbarukan atau Waste to Energy (WTE).
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani, hadir melaporkan progres signifikan program WTE yang tengah berjalan di berbagai wilayah Indonesia.
Fokus pada Kota Padat Penduduk
Laporan tersebut menyoroti urgensi penanganan sampah di kota-kota besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Fokus utama mencakup wilayah strategis seperti:
Jawa: DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Luar Jawa: Medan, Bali, serta kota-kota besar lainnya di seluruh tanah air.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tumpukan sampah yang selama ini tidak tertangani dengan baik di daerah harus segera dibersihkan dan dihilangkan melalui pendekatan teknologi.
Transformasi Limbah Menjadi Energi Listrik
Lebih dari sekadar pembersihan lingkungan, Presiden menginginkan pemerintah pusat mengambil peran aktif dalam mengelola limbah tersebut untuk diubah menjadi energi, khususnya energi listrik.
“Pemerintah pusat harus segera turun tangan mengelola sampah yang selama ini terbengkali. Kita ubah masalah lingkungan ini menjadi nilai tambah bagi ketahanan energi nasional,” tegas Presiden dalam arahan tersebut.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan krisis lahan pembuangan akhir (TPA) yang kian kritis, tetapi juga mempercepat target transisi energi bersih di Indonesia.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
BEKASI, DN-II Integritas pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali menjadi sorotan. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran (TA) 2024, ditemukan kekurangan volume pada 23 paket pekerjaan dengan total nilai kerugian mencapai Rp5.793.043.825,00.
Temuan ini tersebar di dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) vital, yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK).
Sorotan Tajam pada Proyek PJUL
Salah satu temuan yang mencolok adalah proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Lingkungan (PJUL) Single Stang di Wilayah I. Proyek yang dikerjakan oleh PT RTP dengan nilai kontrak Rp9,7 miliar ini terindikasi mengalami kekurangan volume sebesar Rp190.311.720,00.
Meski pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Juni 2024, pemeriksaan fisik (uji petik) yang dilakukan Inspektorat bersama penyedia justru menemukan ketidaksesuaian antara realisasi di lapangan dengan nilai yang dibayarkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Landasan Hukum dan Pelanggaran Aturan
Ketidaksesuaian volume pekerjaan ini bersinggungan langsung dengan beberapa regulasi ketat mengenai pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan negara:
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa pejabat yang menandatangani surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. 
Perpres No. 12 Tahun 2021 (Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Pasal 7 mengatur mengenai kewajiban para pihak untuk mematuhi etika pengadaan, termasuk menghindari dan mencegah pemborosan serta kebocoran keuangan negara.
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021:
Mengatur secara detail bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan realisasi volume pekerjaan yang terpasang di lapangan. Jika terjadi kelebihan bayar akibat kekurangan volume, maka penyedia wajib mengembalikan selisih tersebut ke Kas Daerah.
Lemahnya Pengawasan di Lapangan
Kasus ini mencuatkan pertanyaan besar mengenai fungsi kontrol yang dijalankan oleh konsultan pengawas. Dalam proyek PJUL Wilayah I, CV TE bertindak sebagai konsultan pengawas, namun gagal mendeteksi adanya kekurangan volume sebelum proses serah terima (BAST) dilakukan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan aturan, kelalaian dalam pengawasan dapat berakibat pada sanksi administratif hingga daftar hitam (blacklist) bagi penyedia maupun konsultan, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP terkait Sanksi Daftar Hitam.
Tindak Lanjut
Pemerintah Kabupaten Bekasi kini diwajibkan untuk menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan rekomendasi BPK, yaitu menarik kembali kelebihan pembayaran dari pihak penyedia untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan (biasanya 60 hari) kerugian tersebut tidak dikembalikan, maka kasus ini dapat bergeser dari ranah administratif ke ranah hukum tindak pidana korupsi.
Catatan Redaksi: Transparansi dalam proyek infrastruktur adalah hak masyarakat Bekasi. Publik menanti langkah tegas Pj Bupati Bekasi untuk mengevaluasi kinerja kepala SKPD terkait guna mencegah kebocoran anggaran serupa di masa mendatang. Tim Red
BEKASI, DN-II Bobroknya mentalitas sejumlah oknum Kepala Desa di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, kini tengah menjadi sorotan tajam. Praktik bagi-bagi amplop berisi uang Rp150.000 kepada pihak yang mengaku wartawan bukan sekadar masalah etika, melainkan indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi berjamaah dan penggelapan dana pajak negara.
Isu ini mencuat menyusul pengakuan oknum wartawan yang memamerkan uang “jatah” dari sejumlah desa, meliputi Desa Cibarusah Kota, Sirnajati, Wibawamulya, Ridomanah, hingga Ridogalih.
Pimpinan Redaksi Rajawali News Group, Ali Sofyan, memberikan pernyataan keras terkait fenomena ini. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis sekaligus pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Ini adalah penghinaan luar biasa terhadap profesi jurnalis sekaligus pengkhianatan keji terhadap rakyat! Dana PPh Pasal 21 dan anggaran desa itu milik negara yang harus dipertanggungjawabkan, bukan harta pribadi kepala desa yang bisa dibagikan semena-mena untuk membungkam kontrol sosial,” tegas Ali Sofyan.
Dugaan Skema Kejahatan Terstruktur
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, tabir gelap operasional desa mulai terkuak. Pengakuan seorang oknum perangkat desa berinisial K menyebutkan adanya perintah langsung dari pimpinan desa untuk membagikan uang tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik pemberian uang tersebut merupakan kebijakan yang terstruktur dan sistematis.
Secara hukum, dana yang bersumber dari pajak (PPh) wajib disetorkan ke rekening kas negara. Mengalihkan dana tersebut untuk pemberian tunai (gratifikasi) kepada pihak luar berpotensi melanggar hukum, di antaranya:
Pasal 8 UU Tipikor: Terkait penggelapan uang atau surat berharga oleh pegawai negeri atau orang lain yang menjalankan jabatan umum.
Permendagri No. 20 Tahun 2018: Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.
Desakan Penegakan Hukum
Ali Sofyan juga menyoroti rusaknya ekosistem kontrol sosial akibat kolaborasi negatif antara pejabat desa yang takut akan kritik dan oknum media yang menerima “uang receh” tersebut.
“Kami mendesak Kejari Kabupaten Bekasi dan Unit Tipidkor Polres Metro Bekasi untuk segera turun tangan. Jangan diam melihat uang pajak rakyat diselewengkan! Periksa seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) desa di wilayah Cibarusah. Rakyat butuh transparansi, bukan drama bagi-bagi amplop untuk menutupi borok kebijakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Camat Cibarusah maupun para Kepala Desa terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai sumber dana “amplop” yang kini menjadi bola panas di tengah masyarakat tersebut.
Tim Red
You cannot copy content of this page