JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan strategis dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri tahun 2026 yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (09/02/2026). Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan pentingnya penguatan institusi pertahanan dan keamanan sebagai fondasi stabilitas bangsa.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam keterangannya kepada awak media, mengungkapkan bahwa Presiden memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi TNI dan Polri yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mengawal program-program strategis pemerintah.
“Presiden menekankan peran vital TNI dan Polri bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai motor penggerak kesuksesan program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Mensesneg.
Poin-Poin Utama Arahan Presiden:
Reward bagi Pengabdian: Presiden menginstruksikan pimpinan TNI dan Polri untuk tidak ragu memberikan penghargaan (reward) kepada anggota yang menunjukkan prestasi dan pengabdian luar biasa di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Persatuan dan Soliditas: Menghadapi dinamika global dan tantangan domestik, Presiden meminta kedua institusi tetap solid, terutama dalam penanganan bencana alam serta percepatan pembangunan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Kehadiran Negara di Masyarakat: TNI dan Polri diminta terus hadir sebagai pengayom masyarakat, memastikan rasa aman di seluruh pelosok negeri.
Kesiapan Menjelang Ramadan dan Idulfitri
Menutup taklimatnya, Mensesneg menegaskan bahwa Presiden menaruh perhatian khusus pada persiapan menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Koordinasi lintas kementerian akan ditingkatkan dengan melibatkan aktif personel TNI dan Polri.
“Fokus utamanya adalah memastikan kehadiran negara dalam menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat selama menjalankan ibadah serta arus mudik mendatang,” pungkas Prasetyo Hadi.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#PresidenPrabowo
#RapimTNIPolri2026
#KedaulatanNegara
#Mensesneg
#IndonesiaMaju
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan tegas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2026 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Momen ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya, Rapim TNI-Polri dilaksanakan langsung di lingkungan Istana Kepresidenan.
Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menekankan peran vital TNI dan Polri bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan rakyat.
Poin Utama Arahan Presiden
Presiden menyampaikan delapan poin instruksi strategis yang menjadi pedoman aparat keamanan di tahun 2026:
Respons Cepat Bencana: Presiden memberikan apresiasi tinggi atas kecepatan prajurit dalam penanganan bencana di berbagai wilayah tanah air.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergitas Wilayah: Memperkuat kekompakan dari level pimpinan hingga prajurit akar rumput, dengan penekanan khusus pada penguatan koordinasi di wilayah Sumatra.
Kepercayaan Rakyat: Meminta seluruh personel membuktikan kepercayaan publik dengan selalu hadir dan siap membantu masyarakat kapan pun dibutuhkan.
Pengawalan Program Nasional: Prajurit diminta mengawal ketat program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, hingga kedaulatan pangan dan energi.
Pemerataan Infrastruktur: Mendukung pembangunan jembatan desa guna menjamin aksesibilitas warga dan anak sekolah.
Hukum dan Lingkungan: Penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, serta pelaksanaan program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di lingkungan kantor dan masyarakat.
Proteksi Sumber Daya Alam: Menjaga kekayaan alam Indonesia dari segala bentuk eksploitasi ilegal dan pelanggaran hukum.
Kesiapsiagaan Total: TNI-Polri harus menjadi garda terdepan yang langsung turun saat warga membutuhkan pertolongan.
“Kapan pun warga membutuhkan bantuan, di saat itulah TNI-Polri harus langsung turun membantu,” tegas Presiden dalam arahannya.
Momentum Penguatan Visi
Pelaksanaan Rapim di Istana Merdeka ini menjadi simbol penguatan visi bersama antara pemerintah dan aparat keamanan. Fokus utamanya adalah memastikan stabilitas negara tetap terjaga, sembari memastikan program-program strategis nasional berjalan secara cepat, tepat, dan efektif di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Acara ini ditutup dengan komitmen bersama dari jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk mengimplementasikan direktif Presiden demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri. (*)
— TIW —
#CatatanSeskab
JAKARTA, DN-II Ketua Relawan Rakyat Membela Prabowo (Rambo) Nusantara, Ali Sopyan, angkat bicara mengenai mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Ali mengendus adanya ketidakberesan dalam penanganan kasus periode 2024 yang dilaporkan pada 14 Februari 2025 lalu.
Menurut Ali, hingga saat ini perkembangan kasus tersebut seolah “ditelan bumi” tanpa ada kejelasan status hukum yang transparan dari pihak berwenang.
Kritik Tajam Terhadap Kinerja KPK
Ali Sopyan menyatakan keprihatinannya terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dinilai lamban dalam merespons laporan masyarakat terkait sektor ketahanan pangan.
“Kami sangat prihatin. Jangan sampai pameo ‘hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah’ benar-benar terjadi di lembaga sekelas KPK. Kasus ini melibatkan kepentingan petani dan kerugian negara yang diduga sangat besar,” ujar Ali Sopyan kepada media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen Kawal Kasus Hingga Tuntas
Relawan Rambo Nusantara menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan terus memantau serta menagih perkembangan laporan ini ke gedung Merah Putih. Ali menduga ada kerugian keuangan negara yang signifikan dalam carut-marut distribusi atau pengadaan pupuk tersebut.
“Kami akan terus memburu kejelasan kasus ini. Rakyat berhak tahu ke mana aliran dana tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab. Tunggu langkah kami selanjutnya,” tegas Ali menutup pembicaraan.
Tim Prima
MUSI RAWAS, DN-II Praktik dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar di SPBU 24.316.93 Terawas (Bukit Beton), Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, kini menjadi sorotan tajam. Selain memicu kemacetan panjang di Jalur Lintas Sumatera, aktivitas ini diduga kuat dibekingi oleh oknum yang melakukan intimidasi terhadap pihak-pihak yang mencoba mengusik praktik tersebut.
Modus Antrean “Kendaraan Hantu”
Kepala Biro Media Cakra Buana Muratara, M. Sunandi, mengungkapkan bahwa SPBU Bukit Beton diduga melayani pengisian BBM bersubsidi dengan modus penggunaan “barcode” pada kendaraan tertentu secara berulang.
“Ratusan kendaraan antre dari pagi hingga pagi lagi tanpa henti. Akibatnya, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera sering mengalami kemacetan parah. Masyarakat umum, terutama pengendara logistik, sering mengeluh karena tidak pernah kebagian Solar akibat antrean yang didominasi oleh armada itu-itu saja,” ujar Sunandi, Minggu (08/02/2026). 
Sunandi menambahkan, pantauan di lapangan menunjukkan keganjilan pada jenis kendaraan yang mengantre. “Banyak truk pengangkut batu bara dalam keadaan kosong atau truk tanpa bak yang mengantre berkali-kali. Kami mendesak pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap manajemen SPBU ini,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Intimidasi dan Ancaman Keamanan
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media justru mendapat respons keras dari pihak yang mengaku sebagai keamanan SPBU. Seorang pria berinisial LAN secara terang-terangan melontarkan ancaman melalui pesan dalam bahasa daerah, meminta agar aktivitas di SPBU tersebut tidak diberitakan.
“Demlah Sunandi, jangan mau mengganggu SPBU Terawas. Cari yang lain saja. Yang menjaganya kakak saya, berarti saya juga ikut menjaga. Jangan buat berita yang tidak terbukti,” ujar LAN dalam kutipan bahasa daerah yang diterjemahkan.
Ia bahkan mengisyaratkan adanya potensi konflik fisik jika pihak media bersikeras menemui manajer atau mengusik operasional SPBU tersebut. LAN menyebutkan bahwa SPBU tersebut adalah sumber penghidupannya yang tidak boleh diganggu.
Respons Keamanan dan Manajemen
Sementara itu, M. Zakir, salah satu anggota Brimob yang disebut bertugas sebagai keamanan di lokasi, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait situasi di lapangan. “Saya sedang sakit cacar, Pak, belum bisa beraktivitas,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Manajer SPBU 24.316.93 Terawas (Bukit Beton) belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi maupun keterlibatan oknum dalam operasional mereka.
Masyarakat kini menunggu ketegasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pertamina Patra Niaga untuk menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran hukum di SPBU tersebut, agar subsidi negara tepat sasaran dan tidak hanya dinikmati oleh oknum penimbun.
(TIM)
Jakarta, DN-II Bertambahnya usia bagi HPN membuat dunia pers semangkin piawai dalam kiprahnya sebagai pembawa berita kabar bagi dunia baik dalam negeri maupun luar negeri dalam arti seluas luasnya “, ujar Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Tokoh Pers Internasional, Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional memberikan stegmennya menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi cetak onken dalam luar negeri (8/2/2026) melalui telpon selulernya.
“HPN 2026: Dimata Prof Sutan Nasomal SH MH Mempertegas Peran Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi dan Pengawal Transparansi Publik”
Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH meminta dan menyatakan komitmen seluruh INSAN PERS untuk tetap tegak lurus pada fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Di tengah disrupsi informasi, momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan penguatan kembali marwah profesi jurnalis yang berlandaskan hukum.
Pers Sebagai Instrumen Pengawasan Publik
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pimpinan Redaksi Nasional harus menekankan bahwa transparansi adalah kunci. “Kami tidak hanya menyampaikan berita, tapi memastikan setiap informasi memiliki landasan verifikasi yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pers, di mana pers nasional berperan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar,” ujarnya.
Penerapan Pasal-Pasal Krusial dalam Jurnalisme
Dalam menjalankan tugasnya, pimpinan redaksi harus memastikan seluruh awak media tunduk pada regulasi yang berlaku demi melindungi hak-hak publik:
Kemerdekaan Pers & Perlindungan Hukum (Pasal 4):
Menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.
Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat 2):
Wartawan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Hal ini mencakup prinsip independensi, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Hak Tolak, Hak Jawab, dan Hak Koreksi:
Sesuai Pasal 1 angka 11 dan 12, kami berkomitmen memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi informasi yang keliru sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Misi Edukasi dan Literasi di Tahun 2026
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menghadapi tantangan tahun 2026, HPN menjadi titik tolak bagi Detik-Nasional.Com untuk mengusung tiga misi utama:
Edukasi Literasi Digital: Melawan hoaks sesuai koridor UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang selaras dengan nilai-nilai jurnalisme, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi.
Kedaulatan Informasi: Mendorong masyarakat untuk kembali ke sumber berita terverifikasi (Media Mainstream) guna menjaga stabilitas sosial dan kedaulatan informasi nasional.
Profesionalisme Wartawan: Mengedepankan kompetensi jurnalis melalui sertifikasi (UKW) agar standar pemberitaan tetap terjaga sesuai kualitas yang diharapkan publik.
Pernyataan Penutup Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH sebagai Pembina Media Jejak Kasus Group
“Kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab kepada publik dan Tuhan Yang Maha Esa,” tutup Pimpinan Redaksi dalam keterangannya.
“Selamat Hari Pers Nasional, 9 Februari 2026. Jayalah Pers Indonesia, Pengawal Kebenaran, Membangun Negeri dengan Etika dan Integritas. Hari Pers bukan milik satu organisasi, tetapi milik semua Insan Pers.”
Catatan Redaksi (Edukasi Hukum):
Sebagai informasi bagi pembaca, Hari Pers Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Semoga Kebersamaan kekompakan kekeluargaan kesetiakawanan terjalin baik dalam sesama wartawan wartawati bilhusus anggota PWI maupun umummnya diberbagai organisasi kewartawanan “, imbuh Profesor Doktor KH Sutan Nasomal SH MH Tokoh Pers Internasional yang juga Ketua Umum Komite Wartawan Indonesia yang berkantor pusat di Komplek Sapta Marga Jalan Raya Selesai Psr 5,Ujung No 100 Desa Selayang Kec Selesai Kab Langkat Provinsi Sumatera Utara. Nara Sumber Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH Tokoh Pers Internasional yang juga Pakar Hukum Pidana Internasional.
Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH
Nomer Hp/wa +62 811-8419-260
Untuk bantuan pelayanan konsultasi Hukum bagi semua Insan Pers
LOMBOK TENGAH, DN-II Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menyambangi Pondok Pesantren Qamarul Huda, Bagu, Lombok Tengah, pada Sabtu (7/2/2026).
Kunjungan ini dilakukan sesaat setelah Menhan meninjau kesiapan personel di Yonif TP 875/Sangga Yudha Perkasa. Kehadiran Menhan di lingkungan pesantren tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkokoh komunikasi antara pemerintah dan tokoh agama.
Peran Strategis Tokoh Agama
Dalam dialognya, Menhan Sjafrie menekankan bahwa tokoh agama memiliki peran krusial sebagai pilar stabilitas negara. Beliau menyampaikan bahwa pesantren adalah mitra strategis dalam:
Menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi muda.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Merawat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Menumbuhkan semangat bela negara secara inklusif.
“Sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat, terutama para ulama, adalah kunci utama dalam memperkuat ketahanan nasional kita,” ujar Menhan dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan Hangat dengan Ulama Karismatik
Suasana penuh kekeluargaan menyelimuti pertemuan antara Menhan Sjafrie dengan pimpinan Ponpes Qamarul Huda, Tuan Guru Haji (TGH) Turmudzi Badaruddin. Sebagai salah satu ulama paling berpengaruh di NTB, TGH Turmudzi menyambut baik langkah proaktif Menhan dalam merangkul elemen pesantren untuk kepentingan kedaulatan bangsa.
Kunjungan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga kondusivitas wilayah melalui pendekatan yang humanis namun tetap waspada terhadap tantangan pertahanan di masa depan.
Sumber: Tim Media SS
Hashtag:
#SjafrieSjamsoeddin #MenhanSjafrie #KemhanRI #PertahananUntukIndonesia #TNIBersamaRakyat #PonpesQamarulHuda #KetahananNasional
MALANG, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026). Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini menjadi simbol kuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menjaga stabilitas bangsa di tengah dinamika global.
​Sapa Ratusan Ribu Jemaah
​Sejak Sabtu malam, ratusan ribu jemaah dari berbagai penjuru daerah telah memadati kawasan stadion. Saat tiba di lokasi, Presiden Prabowo langsung menyapa para peserta dengan hangat. Suasana khidmat menyelimuti stadion seiring dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan selawat yang menggema, memperkuat pesan persatuan dan kesejukan.
​Peran Strategis NU untuk Bangsa
​Dalam pidato sambutannya, Presiden menegaskan bahwa NU bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan pilar penting dalam sejarah dan masa depan Indonesia. Beliau mengapresiasi kontribusi konsisten NU dalam menjaga moderasi beragama dan kedamaian di tanah air.
​”Nahdlatul Ulama memiliki peran besar dalam menjaga persatuan bangsa. Momentum satu abad ini adalah penegasan bahwa sinergi ulama dan negara adalah kunci menuju Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat,” ujar Presiden Prabowo.
​Refleksi Menuju Indonesia Maju
​Acara ini merupakan puncak refleksi perjalanan 100 tahun NU. Bagi pemerintah, momentum ini dipandang sebagai landasan moral yang penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa depan. Mujahadah Kubro ini ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa, dipandu oleh jajaran Rais Aam dan kyai-kyai sepuh NU.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” sekaligus Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (07/02/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa sinergi antara ulama (pemimpin agama) dan umara (pemimpin pemerintahan) merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas serta mewujudkan kemakmuran di tanah air.
MUI sebagai Pilar Stabilitas
Presiden memberikan apresiasi mendalam terhadap peran strategis MUI yang selama ini konsisten menjadi peneduh bagi umat. Menurutnya, MUI bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan pilar stabilitas dan toleransi yang selalu hadir di garda terdepan, termasuk dalam situasi sulit seperti penanganan bencana alam.
“Kolaborasi antara pemimpin agama dan pemerintah akan membawa Indonesia menjadi bangsa besar yang mampu melindungi segenap tumpah darahnya,” ujar Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen Pemberantasan Korupsi
Di hadapan para pengurus MUI yang baru dikukuhkan, Kepala Negara juga menyinggung tantangan besar nasional. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam memerangi kemiskinan dan memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
Secara spesifik, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Beliau menyatakan tidak akan mundur setapak pun dalam upaya:
Memberantas praktik korupsi secara sistematis.
Menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dukungan dan persatuan dari para ulama memberikan kekuatan moral luar biasa bagi saya dalam menjalankan amanah untuk menegakkan keadilan di seluruh penjuru tanah air,” tegasnya.
Acara ini diakhiri dengan prosesi pengukuhan pengurus pusat MUI periode 2025–2030 yang diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI.
Red
Tag:
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#PresidenPrabowo
#MUI2025
#PersatuanBangsa
#MasjidIstiqlal
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi” Ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog.” Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.
Red
Jakarta, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kedatangan PM Australia Anthony Albanese dengan upacara jajar kehormatan dan iringan pasukan berkuda dalam rangka kunjungan kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (06/02/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan PM Albanese membahas berbagai agenda prioritas, termasuk penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan joint venture di sektor pertanian. Presiden Prabowo juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia serta mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia, didukung oleh kesiapan Danantara dalam menjajaki peluang co-investment. 
Di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil, Presiden Prabowo mengusulkan perluasan mutual recognition agreements untuk sertifikasi profesi guna membuka peluang lebih besar bagi para profesional Indonesia berkontribusi pada perekonomian Australia untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui program Australia Awards Garuda Scholarship.
Sementara itu, PM Albanese menyampaikan bahwa Australia dan Indonesia telah menyepakati nota kesepahaman antara Pemerintah Australia dan Danantara. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan pertukaran informasi antarlembaga, sekaligus mengidentifikasi peluang peningkatan investasi dua arah.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
Foto: Humas Kemensetneg
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
You cannot copy content of this page