MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Cabang kios Pupuk Bersubsidi 3 Saudara menggelar pertemuan strategis guna mensosialisasikan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan prosedur penebusan pupuk bersubsidi pada Senin (16/02/2026). Acara ini di hadiri jajaran PPL yang mewakili korlu yang tak bisa hadir di karenakan sakit,serta hadir seluruh Ketua Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Muara Kuang. Turut hadir pula perwakilan dari Kecamatan Lubuk Keliat yang diwakili oleh Koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia (TMI).
​Dalam arahannya, Hasan selaku perwakilan dari pihak penyalur menekankan bahwa pendistribusian pupuk subsidi tahun ini harus dilakukan dengan tertib administrasi. Ia menegaskan bahwa setiap pengambilan pupuk wajib didasari oleh syarat tertentu, yakni adanya surat pernyataan dan surat kuasa dari masing-masing anggota kelompok tani. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak dan terdaftar secara resmi.
​Hasan menjelaskan lebih lanjut bahwa validitas data pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi kunci utama dalam proses penebusan. Petani yang ingin mengambil jatah pupuk secara mandiri diwajibkan membawa KTP asli sebagai bukti identitas. Prosedur ini diberlakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pendistribusian yang tidak tepat sasaran di tingkat lapangan.
​Pihak distributor juga sangat menyarankan agar para petani yang telah terdaftar di RDKK dapat melakukan penebusan secara langsung ke Kios Pupuk 3 Saudara. Selain meminimalisir kesalahan administrasi, pengambilan langsung juga menjamin transparansi harga. Adapun harga yang ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah adalah Rp90.000 untuk pupuk jenis Urea dan Rp92.000 untuk pupuk Phonska per karungnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Selain fokus pada ketersediaan pupuk, pertemuan tersebut juga menjadi ajang koordinasi mengenai aspek teknis pertanian. Yudi Dwinata, selaku Ketua Korcam Tani Merdeka Indonesia (TMI) Lubuk Keliat, secara resmi membuka sesi pembahasan mengenai masa tanam pertama reguler. Koordinasi ini dinilai krusial agar jadwal pemupukan dapat selaras dengan siklus tanam yang akan segera dimulai oleh para petani di wilayah tersebut.
​Pertemuan ini diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat antara distributor, penyuluh, dan kelompok tani. Dengan pemahaman yang jelas mengenai HET dan syarat administrasi, diharapkan tidak ada kendala berarti bagi petani dalam mendapatkan asupan nutrisi tanaman. Fokus utama dari sosialisasi ini adalah memastikan musim tanam reguler tahun 2026 dapat berjalan sukses demi tercapainya target ketahanan pangan daerah.
REPORT : JULIYAN
JAKARTA, DN-II Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi merilis regulasi terbaru mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, pemerintah mempertegas aturan main mengenai pembayaran honor bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN.
Langkah ini diambil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti,
untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran alokasi anggaran negara di sektor pendidikan dasar dan menengah. (16/2/2026).
Siapa Saja yang Berhak?
Dalam Pasal 43 aturan tersebut, pemerintah merinci syarat ketat bagi pendidik yang berhak menerima honor bulanan dari dana BOSP. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi tumpang tindih pemberian tunjangan di lapangan.
Syarat bagi Guru:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk bisa menerima honor dari dana BOSP, seorang guru wajib memenuhi empat kriteria utama:
Status Non-ASN: Bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terdata di Dapodik: Wajib terdaftar secara resmi dalam Aplikasi Data Pokok Pendidikan.
Memiliki NUPTK: Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai bukti validasi profesi.
Tanpa Tunjangan Dobel: Belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Nasib Tenaga Kependidikan
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tidak hanya guru, tenaga kependidikan (seperti staf administrasi, pustakawan, atau operator sekolah) juga mendapat porsi perhatian. Syaratnya cenderung lebih sederhana namun tetap administratif:
Berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Memiliki bukti penugasan resmi berupa Surat Keputusan (SK) atau Surat Penugasan dari Kepala Sekolah/Penyelenggara Satuan Pendidikan.
Mengapa Ini Penting?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peraturan ini menjadi payung hukum bagi kepala sekolah dalam mengalokasikan anggaran sekolah tanpa rasa takut akan pelanggaran administrasi. Pembayaran honor bulanan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pendidik ujung tombak yang belum beralih status menjadi ASN.
Catatan Penting: Pembayaran honor dilakukan secara bulanan, menyesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebijakan satuan pendidikan masing-masing sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Reporter: Teguh
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/02/2026). Pertemuan strategis tersebut digelar khusus untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah dinamisnya perundingan ekonomi global.
Dalam arahan resminya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pengikut dalam arus ekonomi internasional. Ia menginstruksikan para menteri untuk memastikan setiap kesepakatan diplomasi memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.
“Setiap langkah diplomasi ekonomi harus berpihak pada kepentingan nasional. Kita tidak ingin perundingan yang hanya bersifat transaksional jangka pendek,” ujar Presiden, sebagaimana dikutip dari siaran pers BPMI Setpres.
Fokus pada Produktivitas dan Rantai Pasok
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan tiga poin krusial yang menjadi syarat mutlak dalam setiap perundingan global ke depan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Struktur Ekonomi: Perundingan harus berdampak pada transformasi ekonomi domestik secara fundamental.
Produktivitas Industri: Mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar mampu bersaing di pasar mancanegara.
Rantai Pasok Global: Memastikan Indonesia memiliki peran strategis dan berdaulat dalam rantai pasok dunia.
Hasil Konkret sebagai Tolok Ukur
Presiden Prabowo juga mewanti-wanti jajarannya agar kebijakan ekonomi tidak berhenti di atas kertas atau sekadar seremoni penandatanganan. Beliau menuntut hasil konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada hasil nyata bagi bangsa dan negara. Kita bicara tentang pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif,” tegasnya.
Pertemuan di Hambalang ini dipandang sebagai langkah cepat pemerintah dalam merespons volatilitas ekonomi global tahun 2026, sekaligus menyelaraskan visi antar-kementerian agar tetap solid dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia. (*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
#EkonomiIndonesia
#Hambalang
HAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (16/02/2026). Menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dijadwalkan melakukan kunjungan kerja penting untuk bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump.
Fokus utama dari kunjungan ini adalah pertemuan bilateral yang membahas penguatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua pemimpin negara tersebut diproyeksikan akan membahas berbagai kerja sama strategis, mulai dari sektor ekonomi hingga stabilitas keamanan kawasan.
Dalam rombongan terbatas tersebut, Presiden turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran Menteri ESDM mensinyalir adanya pembahasan serius terkait ketahanan energi dan investasi hijau antar kedua negara.(*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
PALU, SULTENG, DN-IIÂ Tabir gelap operasional perkebunan sawit di Morowali Utara akhirnya tersingkap melalui langkah luar biasa Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam dokumen resmi yang bocor ke publik, Gubernur secara tegas memerintahkan pemberhentian total operasional PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS), yang diduga kuat telah melakukan praktik “perampokan” ruang publik dan kawasan konservasi selama belasan tahun tanpa alas hak yang sah. (15/2/2026).
Surat Perintah bernomor resmi yang ditandatangani Gubernur Anwar Hafid tersebut mengungkap fakta-fakta mengerikan yang mencoreng wajah penegakan hukum agraria di Indonesia. PT KLS ditemukan bukan hanya beroperasi dengan izin lokasi yang telah “mati” (kadaluwarsa) selama 12 tahun, tetapi juga dengan berani merambah kawasan Cagar Alam Morowali sebuah benteng konservasi yang seharusnya dilindungi negara.
Langkah tegas Gubernur ini sekaligus menjadi kritik pedas bagi sistem pengawasan selama ini. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa menguasai tanah negara secara ilegal, menghindari pajak sektor perkebunan (PBB-P3), dan mengabaikan hak-hak masyarakat tanpa tersentuh hukum selama lebih dari satu dekade?
“Ini bukan sekadar masalah administratif, ini adalah dugaan tindak pidana kehutanan dan pertanahan yang telanjang di depan mata,” tegas isi dokumen tersebut yang menyoroti bahwa PT KLS hanya membayar pajak kelas “pedesaan” (PBB-P2) untuk menutupi jejak operasional perkebunan skala besarnya.
Meskipun surat ini telah ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Pertanian, hingga Menteri LHK, publik kini bertanya-tanya: Apakah Jakarta akan tetap diam?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gubernur Sulteng telah memberikan tenggat waktu sempit selama 20 hari kerja bagi instansi terkait termasuk Kepolisian dan TNI untuk melakukan pengamanan dan pelaporan pidana. Keberanian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini kini menjadi bola panas di tangan Pemerintah Pusat. Jika tidak ada tindakan nyata dari kementerian terkait di Jakarta, maka jargon “Reformasi Agraria” dan “Perlindungan Lingkungan” hanyalah pepesan kosong di atas kertas.
Poin Utama Tuntutan Publik Berdasarkan Perintah Gubernur:
– Hentikan Total: Dinas Perkebunan diperintahkan menyetop seluruh aktivitas PT KLS tanpa kompromi.
– Audit Pajak: Bongkar potensi kerugian negara akibat manipulasi pajak PBB yang dilakukan perusahaan.
– Pidana Kehutanan: BKSDA harus segera menarik kendali atas lahan Cagar Alam yang tumpang tindih secara ilegal.
– Cabut Izin: Mendesak DPMPTSP dan BPN menghapus seluruh status hukum PT KLS dari tanah Morowali Utara.
Redaksi menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita. Sehubungan dengan rilis ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab, tanggapan, atau klarifikasi atas fakta-fakta yang tertuang dalam dokumen Surat Perintah Gubernur tersebut. Hak jawab dapat disampaikan melalui kontak resmi redaksi atau korespondensi yang tersedia demi terciptanya informasi yang akurat dan berimbang.
Publisher -Red
Reporter CN -M Nakir
PPL dan Tani Merdeka Indonesia Tinjau Kesiapan Lahan IP 300 di Desa Suka Cinta
​MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama perwakilan Tani Merdeka Indonesia (TMI) melakukan peninjauan intensif di lahan program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) pada Selasa (11/02/2026). Kegiatan ini dipusatkan di hamparan lahan milik Kelompok Tani Sungai Balak 2, Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan target tanam tiga kali setahun di wilayah tersebut.
​Pengecekan lapangan ini dihadiri langsung oleh Koordinator Penyuluh (Korlu) BPP Muara Kuang dan Ketua Korwil tani merdeka indonesia Muara Kuang. Kehadiran para pemangku kebijakan ini bertujuan untuk memvalidasi kesiapan teknis lahan, mulai dari ketersediaan sumber air hingga kondisi fisik tanah, guna mendukung percepatan musim tanam ketiga bagi para petani lokal.
​Mulyanto, selaku Ketua Korlu BPP Muara Kuang, dalam arahannya menyampaikan bahwa program IP 300 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Beliau menekankan bahwa sinergi antara penyuluh dan petani sangat diperlukan agar pola tanam berjalan serentak. Menurutnya, kedisiplinan dalam mengikuti kalender tanam adalah kunci utama dalam meminimalisir risiko serangan hama dan kendala pengairan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Senada dengan hal tersebut, Ketua Korwil TANI MERDEKA INDONESIA Muara Kuang, Suhartono, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal kebutuhan petani di lapangan. Beliau menegaskan bahwa akses terhadap sarana produksi pertanian, seperti benih unggul dan pupuk, akan terus dipantau agar distribusinya tepat sasaran. Kolaborasi dengan TMI diharapkan dapat memberikan energi baru bagi para petani dalam mengelola lahan secara mandiri dan modern.
​Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog interaktif untuk menyerap aspirasi dari anggota Kelompok Tani Sungai Balak 2. Para petani berkesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, sementara tim PPL memberikan solusi praktis terkait manajemen pemeliharaan tanaman. Komunikasi dua arah ini diharapkan mampu membangun kepercayaan diri petani dalam mengoptimalkan potensi lahan yang ada.
​Kegiatan monitoring ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga konsistensi produktivitas di Desa Suka Cinta. Dengan koordinasi yang solid antara BPP, Korwil, dan TMI, diharapkan program IP 300 ini tidak hanya meningkatkan volume produksi padi secara nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga petani di Muara Kuang.
REPORT : JULIYAN
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan maritim dan ekonomi pesisir. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/02/2026), Kepala Negara menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih serta penguatan industri perkapalan nasional melalui skema konsolidasi strategis.
Progres Signifikan di 65 Titik
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap pertama Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di 65 titik di seluruh Indonesia kini telah mencapai progres 50 persen.
“Kami terus memacu penyelesaian fisik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat pesisir. Ini bukan sekadar membangun hunian, tapi membangun ekosistem kehidupan nelayan yang lebih layak dan produktif,” ujar Trenggono dalam keterangan pers pasca-rapat.
Integrasi Bisnis dan Peran BUMN
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa proyek ini akan diintegrasikan ke dalam ekosistem bisnis yang dikelola oleh PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan ekonomi nelayan melalui kepastian pasar (offtake).
“Kampung nelayan tidak boleh hanya sekadar fisik, tapi harus siap secara bisnis. PT Agrinas akan berperan sebagai penyerap hasil produksi nelayan, sehingga potensi laut kita benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional,” jelas Dony.
Konsolidasi Industri Perkapalan di Bawah PT PAL
Selain fokus pada nelayan, pemerintah juga membidik penguatan industri galangan kapal nasional. Sebagai langkah strategis, pemerintah akan melakukan konsolidasi galangan kapal di bawah koordinasi PT PAL.
Langkah ini bertujuan untuk:
Meningkatkan Kapasitas Nasional: Menyatukan sumber daya galangan kapal agar lebih kompetitif secara global.
Efisiensi Produksi: Mendukung kebutuhan armada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan produk dalam negeri.
Penciptaan Lapangan Kerja: Membuka ribuan peluang kerja baru di sektor manufaktur maritim.
Dony menargetkan proses konsolidasi ini rampung dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan industri strategis di bawah Kabinet Merah Putih.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo
#KampungNelayanMerahPutih
#MaritimIndonesia
#KemenKKP #BUMN #IndonesiaMaju
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto mempertegas langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguatan infrastruktur gizi nasional. Bertempat di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat (13/02/2026), Kepala Negara meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta melakukan groundbreaking untuk 107 SPPG Polri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Langkah masif ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.
Intervensi Nyata Lawan Stunting
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa program ini lahir sebagai respons konkret atas tantangan besar bangsa, yakni angka stunting yang pernah menyentuh angka 25 persen. Ia menegaskan bahwa krisis gizi tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika.
“Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan teori atau wacana di atas kertas. Dibutuhkan intervensi langsung dan nyata dari pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak gizi mereka,” tegas Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Capaian dan Jangkauan Nasional
Presiden memaparkan perkembangan signifikan Program MBG yang kini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Beberapa poin keberhasilan yang disampaikan antara lain:
Penerima Manfaat: Menjangkau lebih dari 60 juta jiwa di seluruh pelosok negeri.
Infrastruktur: Didukung oleh lebih dari 22.000 unit SPPG yang telah beroperasi secara nasional.
Kemandirian Pangan: Pembangunan gudang ketahanan pangan dan integrasi green house sebagai rantai pasok mandiri untuk memastikan bahan baku tetap segar dan berkualitas.
Sinergi Lintas Institusi
Sebelum prosesi peresmian, Presiden Prabowo didampingi jajaran terkait meninjau area pameran SPPG Polri dan fasilitas green house. Keterlibatan Polri dalam pembangunan 107 SPPG menunjukkan adanya sinergi lintas institusi untuk memastikan distribusi gizi menjangkau wilayah-wilayah strategis dan pelosok.
Peresmian ini menandai babak baru dalam manajemen gizi nasional, di mana pelayanan tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga pada ketahanan rantai pasok dan keberlanjutan sumber daya lokal.
Sumber: BPMI Setpres / Biro Humas Kemensetneg
Tag: #PresidenPrabowo
#MakanBergiziGratis
#KetahananPangan
#SDMUnggul
#IndonesiaEmas2045
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy) dan menargetkan pertumbuhan mencapai 5,4 hingga 5,6 persen pada tahun 2026 melalui harmonisasi belanja pemerintah, investasi, serta peran Danantara sebagai mesin produksi nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan visi ekonomi berdikari yang bertumpu pada penguatan fondasi domestik dan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di lapisan paling bawah, yang diikuti dengan tren penurunan angka kemiskinan serta pengangguran terbuka.
Sebagai langkah konkret penguatan ekonomi kerakyatan, Presiden menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan terintegrasi pada tahun 2026 yang dilengkapi pabrik es, cold storage, hingga armada kapal melalui skema koperasi. Selain itu, percepatan pembentukan hampir 30.000 Koperasi Merah Putih dan gudang di desa-desa akan menjadi penggerak ekonomi lokal guna memastikan rakyat memiliki akses langsung terhadap barang subsidi dan layanan pembiayaan mikro untuk menghindari praktik rentenir.
Terkait tata kelola, Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan efisiensi anggaran lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama dengan memangkas belanja tidak produktif seperti perjalanan dinas dan seremonial. Presiden jug menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di seluruh lini dan mendorong efisiensi pengelolaan aset negara melalui Danantara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Dalam kunjungannya, Menhan memberikan pengarahan kepada prajurit Yonif TP 852/ABY. Beliau menekankan pentingnya menjaga semangat juang, disiplin, dan loyalitas sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas. Prajurit TNI diharapkan senantiasa meningkatkan profesionalisme serta kesiapsiagaan guna menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan.
Usai memberikan pengarahan, Wakil Panglima TNI bersama Menhan meninjau secara langsung kondisi serta kesiapan sarana dan prasarana batalyon guna memastikan dukungan operasional satuan berjalan optimal dan sesuai standar yang ditetapkan.
TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, kesiapan operasional, serta pembinaan personel dan satuan guna mewujudkan postur pertahanan negara yang kuat, responsif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. (*)
Foto: Biro Infohan Setjen Kemhan RI dan Puspen TNI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
You cannot copy content of this page