JAKARTA, DN-II Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Pembina Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, mengapresiasi kehadiran Vault Automotive Museum Cafe di Jakarta Selatan, sebagai destinasi wisata otomotif yang memberi warna baru bagi ekosistem ekonomi kreatif, pariwisata dan pelestarian sejarah otomotif nasional. Vault Automotive Museum Cafe menunjukkan bagaimana kecintaan terhadap dunia otomotif dapat dikemas secara modern, rapi, dan bernilai edukatif.
“Saat datang ke museum cafe ini, sebelum ngopi-ngopi dan hangout, pengunjung diajak melihat langsung perjalanan desain, teknologi, dan karakter kendaraan dari berbagai era. Ini penting agar masyarakat memahami bahwa industri otomotif berkembang melalui proses panjang, penuh inovasi, dan sarat nilai sejarah,” ujar Bamsoet saat mengunjungi Vault Automotive Museum Cafe di Jakarta, Minggu (1/2/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, Vault Automotive Museum menempati bangunan tiga lantai dengan fungsi yang saling melengkapi. Lantai pertama menampilkan deretan mobil klasik dari berbagai dekade, mulai dari era pasca perang hingga tahun 1990-an. Lantai kedua diisi koleksi motor vintage ikonik, termasuk sejumlah unit langka yang jarang muncul di ruang publik dan kerap menjadi incaran kolektor internasional. Sementara lantai ketiga museum difungsikan sebagai kafe. 
“Di banyak negara, museum otomotif menjadi magnet wisata dan pusat edukasi. Vault Automotive Museum Cafe sudah berada di jalur yang tepat ke arah itu. Koleksi mobil dan motor klasik yang dipamerkan memiliki nilai historis tinggi, bahkan beberapa masuk kategori langka dan sulit ditemui di tempat lain,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, kekuatan utama Vault Automotive Museum Cafe terletak pada kurasi koleksi yang serius dan narasi sejarah yang terasa hidup. Setiap kendaraan menghadirkan cerita tentang evolusi teknologi, perubahan selera desain, hingga konteks sosial ekonomi pada masanya. Pengunjung diajak memahami bahwa mobil dan motor klasik adalah artefak peradaban. Di balik bodi dan mesin, ada sejarah industri, inovasi teknologi, dan perjalanan budaya manusia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kita harapkan ke depan Vault Automotive Museum Cafe dapat berkolaborasi dengan institusi pendidikan, komunitas otomotif, serta pemerintah daerah untuk memperluas fungsi edukatif. Program tur pelajar, diskusi sejarah otomotif, hingga pameran tematik dapat memperkuat peran museum sebagai pusat literasi otomotif,” pungkas Bamsoet. (*)
JAKARTA, DN-II Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa gejolak tajam di pasar saham Indonesia merupakan sinyal waspada bagi perekonomian nasional. Fenomena ini, yang diperparah dengan pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus dibaca sebagai early warning bagi negara.
Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekitar 16 persen yang dibarengi aksi jual investor asing (net sell) hingga lebih dari US$80 miliar, menunjukkan sensitivitas tinggi pasar keuangan domestik terhadap sentimen global. Bamsoet menyoroti peringatan dari MSCI terkait transparansi dan struktur pasar yang kini diterjemahkan investor sebagai risiko sistemik.
“Apa yang terjadi di bursa dalam beberapa hari terakhir adalah alarm serius. Stabilitas pasar keuangan kita sangat rentan terhadap persepsi global. Negara harus hadir menjamin kepastian hukum dan stabilitas birokrasi di BEI serta OJK guna menutup ruang spekulasi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (1/2/26).
Tanggung Jawab Moral dan Ujian Institusional
Ketua DPR RI ke-20 ini menilai pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rachman, yang disusul Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar serta jajaran pengawas pasar modal, sebagai bentuk tanggung jawab moral yang patut dihormati. Namun, ia mengingatkan bahwa transisi ini adalah ujian bagi ketangguhan institusi ekonomi Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dalam situasi volatile, pasar membutuhkan kepastian, bukan kekosongan. Proses suksesi kepemimpinan di BEI dan OJK harus berjalan cepat, transparan, dan kredibel. Jangan sampai jeda kepemimpinan ini dianggap pasar sebagai pelemahan kontrol negara,” tegas Bamsoet.
Ancaman Sektor Riil dan Stabilitas Nasional
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memperingatkan bahwa capital outflow yang masif berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan memicu inflasi. Jika tidak segera dimitigasi, dampak ini akan merembet ke sektor riil, mengancam daya beli masyarakat, hingga meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur.
Bamsoet menggarisbawahi bahwa dalam iklim ekonomi modern, faktor politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Independensi otoritas keuangan serta arah kebijakan fiskal menjadi variabel penentu bagi kepercayaan investor. 
“Investor global kini memantau ketat independensi bank sentral dan otoritas keuangan kita. Begitu ada keraguan terhadap arah kebijakan atau integritas sistem, pasar akan bereaksi keras,” jelas Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad tersebut.
Langkah Strategis ke Depan
Sebagai solusi, Bamsoet mendorong pemerintah untuk melakukan tiga langkah taktis:
Koordinasi Komunikasi Publik: Narasi pemerintah harus solid dan meyakinkan bahwa sistem keuangan nasional tetap terkendali.
Akselerasi Reformasi Tata Kelola: Meningkatkan transparansi, memperbaiki struktur kepemilikan, dan memperkuat basis investor domestik agar pasar tidak terlalu bergantung pada sentimen asing.
Penguatan Fondasi Pasar: Menjadikan krisis ini sebagai momentum perbaikan free float saham dan pengawasan pasar yang lebih ketat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Negara harus bergerak cepat dan tegas. Jika dikelola dengan tepat, krisis kepercayaan ini bisa menjadi titik balik penguatan tata kelola pasar modal kita. Namun jika abai, risikonya akan berkembang menjadi tekanan strategis yang jauh lebih luas,” pungkas Bamsoet. (*)
Red/Casroni
Wabup Ardani Lantik 135 Pejabat Pemkab Ogan Ilir, Dorong Akselerasi Pelayanan Publik
OGAN ILIR , WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan penyegaran besar-besaran pada jajaran birokrasinya. Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 135 pejabat yang terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, hingga Pejabat Fungsional. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dipusatkan di Gedung Pendopoan KPT Tanjung Senai pada Kamis (30/1/2026).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang dan Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Ilir. Kehadiran perwakilan dari Dinas Kominfo serta Bagian Protokol dan Umum turut memastikan prosesi mutasi dan promosi jabatan ini berjalan sesuai dengan standar tata kelola pemerintahan yang berlaku, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ogan Ilir.
Dalam jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, beberapa nama strategis menempati posisi baru, di antaranya Dr. Drs. Yohanas, M.Pd sebagai Kepala Dinas Perikanan dan M. Kapidin, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selain itu, Wahyudi, S.Si., M.Si resmi menakhodai Dinas Lingkungan Hidup, sementara Edi Hapandi, SE., M.Si dipercaya memimpin Dinas Perhubungan guna mengoptimalkan sektor transportasi daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pergeseran posisi juga menyentuh sektor keamanan dan staf ahli, di mana Rositawati, A.P., M.Si kini menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di saat yang sama, Abibakrin Sidik, SP., M.Si dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Pelantikan ini diharapkan membawa energi baru dalam penegakan perda serta pengembangan kualitas SDM di Kabupaten Ogan Ilir.
Tidak hanya di tingkat dinas, pelantikan ini juga mencakup level kewilayahan dengan pengisian jabatan Camat di beberapa titik krusial, seperti Sungai Pinang, Payaraman, Rambang Kuang, Tanjung Batu, dan Indralaya Utara. Sejumlah pejabat administrator, pengawas, hingga tenaga fungsional di rumah sakit umum daerah dan dinas teknis lainnya juga turut diambil sumpahnya untuk memastikan roda pemerintahan di tingkat akar rumput berjalan lebih maksimal.
Dalam arahannya, Wakil Bupati H. Ardani menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berharap para pejabat yang baru dilantik mampu segera beradaptasi dan berinovasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi sepenuhnya pada pelayanan masyarakat.
REPORT : JULIYANSAH
Wabup Ardani Lantik 135 Pejabat Pemkab Ogan Ilir, Dorong Akselerasi Pelayanan Publik
OGAN ILIR , WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan penyegaran besar-besaran pada jajaran birokrasinya. Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 135 pejabat yang terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, hingga Pejabat Fungsional. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dipusatkan di Gedung Pendopoan KPT Tanjung Senai pada Kamis (30/1/2026).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang dan Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Ilir. Kehadiran perwakilan dari Dinas Kominfo serta Bagian Protokol dan Umum turut memastikan prosesi mutasi dan promosi jabatan ini berjalan sesuai dengan standar tata kelola pemerintahan yang berlaku, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ogan Ilir.
Dalam jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, beberapa nama strategis menempati posisi baru, di antaranya Dr. Drs. Yohanas, M.Pd sebagai Kepala Dinas Perikanan dan M. Kapidin, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selain itu, Wahyudi, S.Si., M.Si resmi menakhodai Dinas Lingkungan Hidup, sementara Edi Hapandi, SE., M.Si dipercaya memimpin Dinas Perhubungan guna mengoptimalkan sektor transportasi daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pergeseran posisi juga menyentuh sektor keamanan dan staf ahli, di mana Rositawati, A.P., M.Si kini menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di saat yang sama, Abibakrin Sidik, SP., M.Si dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Pelantikan ini diharapkan membawa energi baru dalam penegakan perda serta pengembangan kualitas SDM di Kabupaten Ogan Ilir.
Tidak hanya di tingkat dinas, pelantikan ini juga mencakup level kewilayahan dengan pengisian jabatan Camat di beberapa titik krusial, seperti Sungai Pinang, Payaraman, Rambang Kuang, Tanjung Batu, dan Indralaya Utara. Sejumlah pejabat administrator, pengawas, hingga tenaga fungsional di rumah sakit umum daerah dan dinas teknis lainnya juga turut diambil sumpahnya untuk memastikan roda pemerintahan di tingkat akar rumput berjalan lebih maksimal.
Dalam arahannya, Wakil Bupati H. Ardani menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berharap para pejabat yang baru dilantik mampu segera beradaptasi dan berinovasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi sepenuhnya pada pelayanan masyarakat.
REPORT : JULIYANSAH
Panglima TNI Lantik 260 Perwira Remaja Progsus 2026, Perkuat Visi TNI PRIMA
(Puspen TNI) JAKARTA TIMUR , WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi melantik dan mengambil sumpah 260 Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Program Khusus (Progsus) Tahun Anggaran 2026. Upacara Prasetya Perwira yang berlangsung khidmat ini digelar di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Kamis (29/1/2026), dan dihadiri oleh jajaran petinggi militer serta pemerintahan sebagai bentuk apresiasi terhadap lahirnya generasi baru pemimpin TNI.
Momen bersejarah ini turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, serta jajaran Kepala Staf Angkatan dari ketiga matra, yaitu Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono. Kehadiran para pucuk pimpinan ini menegaskan pentingnya peran para perwira muda dalam menjaga kedaulatan negara di masa depan.
Para Perwira Remaja yang dilantik merupakan lulusan terbaik dari berbagai lembaga pendidikan strategis nasional, meliputi Universitas Pertahanan (Unhan), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), serta Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug. Kolaborasi pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan perwira yang memiliki keahlian spesifik guna mendukung kebutuhan organisasi TNI yang semakin modern.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam amanatnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa para perwira tersebut telah melalui proses pendidikan dan pembinaan yang komprehensif. Melalui penggemblengan yang ketat, para lulusan diharapkan telah memiliki jati diri kuat sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional yang siap ditempatkan di garis depan pengabdian.
Panglima TNI juga mengingatkan bahwa tantangan tugas di masa depan akan semakin kompleks, dipicu oleh dinamika lingkungan strategis baik di tingkat global, regional, maupun nasional. Menghadapi situasi tersebut, TNI berkomitmen untuk terus melakukan transformasi dan pengembangan diri agar tetap mampu beradaptasi dengan situasi dunia yang terus berubah dengan sangat cepat.
Menutup rangkaian upacara, Panglima berharap para perwira baru ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkokoh kekuatan TNI. Hal ini sejalan dengan visi “TNI PRIMA” yakni TNI yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif guna menjawab segala bentuk tantangan pertahanan dan keamanan nasional di masa mendatang.
Report : JULIYAN
Akselerasi Pemulihan Pasca-Bencana, Kasum TNI Tinjau Proyek Huntara di Tapanuli Selatan
(Puspen TNI) TAPANULI SELATAN, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, selaku Wakil Ketua I Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, melakukan kunjungan lapangan di Tapanuli Selatan pada Rabu (28/1/2026). Kunjungan ini difokuskan untuk meninjau infrastruktur yang rusak akibat banjir serta memantau langsung progres pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh rangkaian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan sesuai linimasa yang telah ditetapkan. Selain hunian, Letjen TNI Richard Tampubolon juga memberikan perhatian khusus pada perbaikan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat terdampak, agar fungsi pelayanan publik dapat segera pulih.
Dalam peninjauan tersebut, Kasum TNI didampingi oleh Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan. Letjen Richard menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras kolektif yang ditunjukkan oleh prajurit TNI, personel Polri, tim Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta seluruh relawan yang berjibaku di lapangan. Menurutnya, kolaborasi ini adalah kunci utama dalam mewujudkan hunian yang layak bagi warga dalam waktu singkat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Letjen TNI Richard Tampubolon memaparkan bahwa saat ini tahap pemerataan lahan telah rampung dan bangunan contoh sesuai prototipe sudah berdiri di lokasi. Meski saat ini proses pembangunan tengah menunggu pengiriman material dari Pulau Jawa, koordinasi logistik terus ditingkatkan. Satgas optimistis bahwa seluruh proyek hunian ini dapat diselesaikan pada 14 Februari 2026 mendatang.
Terkait kendala di lapangan, Kasum TNI menegaskan bahwa tim tetap bekerja secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan ketersediaan bahan. Selain fokus pada hunian di Desa Napa, rombongan juga meninjau dapur umum di Posko Terpadu GOR Pandan, sarana pendidikan di SDN Hutanabolon 2, hingga pembangunan Jembatan Armco yang menjadi akses penghubung krusial antara Desa Hutanabolon dan Desa Sigiring-Giring di Tapanuli Tengah.
Melalui peninjauan ini, TNI kembali mempertegas komitmennya untuk berdiri di garis depan dalam bersinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana ini diharapkan tidak hanya mengembalikan infrastruktur fisik, tetapi juga memulihkan aspek psikososial masyarakat agar dapat segera beraktivitas kembali secara normal dan aman.
REPORT : JULIYANSAH
Perkuat Ukhuwah, Kecamatan Muara Kuang Gelar Pengajian Bulanan di Desa Tanabang Ilir
MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Semangat kebersamaan menyelimuti Masjid Al Husein, Desa Tanabang Ilir, saat digelarnya pengajian bulanan tingkat Kecamatan Muara Kuang pada Kamis (29/1/2026). Dimulai tepat pukul 13.00 WIB, kegiatan ini tidak hanya sekadar rutinitas keagamaan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi akbar bagi Majelis Taklim se-Kecamatan Muara Kuang guna mempererat ukhuwah islamiyah antara masyarakat dengan jajaran unsur pemerintahan.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Muara Kuang, M. Alfian, S.Sos., yang didampingi oleh jajaran Forkopimcam mulai dari Polsek, Danramil, hingga Kepala KUA dan Kepala Puskesmas Muara Kuang. Kehadiran para kepala desa dari seluruh wilayah kecamatan beserta jamaah Majelis Taklim yang memadati masjid menambah kekhidmatan dan menyemarakkan suasana syiar Islam di desa tersebut.
Kepala Desa Tanabang Ilir, Irfan Sanjivaredy, S.P., dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas terpilihnya desa mereka sebagai tuan rumah. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Irfan berharap momentum ini dapat menjadi sarana berkelanjutan dalam memperkuat iman sekaligus menjaga kekompakan warga di tengah dinamika sosial.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Camat Muara Kuang, M. Alfian, S.Sos., memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah desa dan masyarakat Tanabang Ilir atas penyambutan yang hangat serta fasilitas yang dipersiapkan dengan baik. Dalam arahannya, Camat menekankan bahwa sinergi antara pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan tokoh agama sangat diperlukan untuk mendukung program-program pembangunan, baik di bidang keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.
Memasuki acara inti, jamaah mendapatkan siraman rohani melalui tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Suaidi, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Iman. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa disiplin dalam menjaga dan melaksanakan salat lima waktu. Menurutnya, salat bukan hanya sekadar kewajiban rutinitas, melainkan tiang agama yang menjadi penentu kualitas ketaatan seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari.
Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh kekhusyukan hingga akhir. Pengajian bulanan ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat, dengan harapan besar agar seluruh masyarakat Kecamatan Muara Kuang senantiasa dilimpahi keberkahan, keselamatan, dan keharmonisan.
Report : JULIYANSAH
Jakarta, DN-II Humas BKN, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana alam di wilayah Sumatra. Melalui Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta, para pegawai ASN berhasil menghimpun donasi kemanusiaan sebesar Rp1.002.223.713 yang diperuntukkan bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Penggalangan dana ini sendiri dilakukan dan terkoordinasi melalui Baznas (Bazis) DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat terdampak bencana. Donasi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri DKI Jakarta, H. Uus Kuswanto kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/01/2026).
“Dengan kehadiran Prof. Zudan di sini selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, ini menjadi harapan kami dari Korpri DKI Jakarta agar bantuan ini nanti bisa diserahkan secara langsung ke saudara-saudara kita di Sumatra. Mudah-mudahan tidak dilihat dari besar kecil nominalnya, tetapi ini merupakan aksi solidaritas kami para ASN di DKI Jakarta terhadap sesama warga masyarakat, sesama ASN, dan sesama warga bangsa Indonesia yang tertimpa musibah bencana di Sumatra,” ungkap Uus Kuswanto.
Ia juga menyampaikan bahwa penggalangan dana dilakukan dalam waktu singkat dengan melibatkan partisipasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kegiatan ini dilaksanakan secara cepat dan terkoordinasi. Dana yang terkumpul mencapai lebih dari 1 (satu) miliar rupiah. Bantuan ini merupakan donasi dari ASN dan terpisah dari bantuan resmi yang bersumber dari APBD,” ujarnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Zudan, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Korpri DKI Jakarta. Ia menilai donasi tersebut merupakan salah satu bantuan dengan nilai signifikan yang dihimpun dari kalangan pegawai ASN. “Bantuan ini memiliki manfaat yang besar. Apabila dialokasikan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dengan nilai Rp15 juta per-unit, dana ini dapat digunakan untuk membangun sekitar 70 unit hunian bagi masyarakat terdampak,” jelasnya. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Zudan sebut Korpri Nasional akan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk dukungan sarana kerja bagi kantor pemerintahan dan ASN yang terdampak bencana. “Selain kebutuhan dasar, bantuan juga mencakup pengadaan peralatan kerja seperti laptop dan genset, serta perlengkapan dinas bagi ASN yang terdampak,” ungkapnya.
Ia memastikan bahwa bantuan dari Korpri DKI Jakarta akan disalurkan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendorong Korpri di daerah lain untuk turut berpartisipasi dalam upaya penanganan bencana.
Red
LAHAT, SUMATERA SELATAN, DN-II 30 Januari 2026- Skandal dugaan korupsi Dana Desa di Desa Lubuk Layang Ilir, Kabupaten Lahat, kini memicu gelombang pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Ketua Relawan Pembela Prabowo (RAMBO), Ali Sopyan, secara tegas mendesak intervensi langsung dari Presiden RI, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan KPK, serta seluruh elemen pemerintah pusat untuk mengawasi kasus ini secara serius. Langkah ini dinilai mendesak guna membuktikan secara nyata bahwa Oknum Kepala Desa tersebut tidak kebal hukum.
Ali Sopyan menyoroti kejanggalan dalam penanganan perkara yang diduga merugikan negara sebesar Rp 5,4 Miliar ini. Meskipun telah menjadi sorotan publik melalui hampir ratusan pemberitaan media dalam hampir setengah tahun terakhir, status hukum kasus ini secara mengejutkan masih tertahan di tahap penyelidikan.
“Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin dengan hampir ratusan berita yang sudah tayang dan bukti yang benderang, prosesnya seolah berjalan di tempat? Oknum ini terkenal sebagai raja kecil yang kebal hukum dan demen sesumbar, sehingga publik bertanya-tanya: apakah hukum memang benar-benar tegak atau bisa dikompromikan oleh arogansi oknum?” tegas Ali Sopyan dalam keterangan persnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ali Sopyan juga melontarkan kecurigaan yang lebih besar terkait pola korupsi ini. Jika di Desa Lubuk Layang Ilir saja Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diduga bisa dikondisikan oleh oknum pendamping desa, maka tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di desa-desa lainnya.
“Kami sangat mencurigai, jika di satu desa seperti Lubuk Layang Ilir saja LPJ bisa dibuatkan secara sistematis oleh oknum pendamping desa, bagaimana dengan desa-desa lain? Ada kemungkinan pola serupa dilakukan oleh oknum kepala desa lainnya. Ini adalah ancaman bagi keuangan negara dan harus segera dibongkar oleh pemerintah pusat sebelum menjadi bibit kehancuran di tingkat desa secara luas,” cetus Ali.
Ali menyatakan bahwa fenomena “Aneh tapi Nyata” mengenai dugaan pemalsuan seluruh dokumen LPJ dari tahun 2018 hingga 2025 memerlukan pengawasan ketat dari level tertinggi negara. Ia mendesak agar seluruh elemen pemerintah pusat membuktikan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
“Kami meminta Presiden, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan KPK untuk turun tangan mengawasi kasus ini secara langsung. Informasi ini diduga kuat sudah diketahui oleh lembaga-lembaga internal negara, maka sekarang adalah saatnya membuktikan bahwa negara tidak kalah oleh gertakan oknum,” tambahnya.
Investigasi di lapangan memperlihatkan kontras yang tajam antara kondisi Kantor Desa yang sangat tidak layak—tanpa jendela dan fasilitas kerja memadai—dengan dugaan gaya hidup mewah oknum terkait. Ali juga memperingatkan agar aparat tidak terkecoh oleh perbaikan sumur bor mangkrak yang dilakukan mendadak setelah kasus ini viral.
“Perbaikan fisik setelah ketahuan dilaporkan hanyalah sandiwara murah untuk mengelabui hukum. Secara hukum, perbaikan pasca-kejadian tidak akan menghapus produk hukumnya. Itu tetap tindak pidana korupsi dan justru memperkuat adanya niat jahat (mens rea) untuk menutupi jejak kejahatan,” tegas Ali dengan nada pedas.
Ketua RAMBO menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi Informan Internal (Saksi Kunci) yang telah berani mengungkap dapur administrasi desa. Ia menuntut langkah konkret dari pusat untuk segera menginstruksikan:
1. Audit Investigasi Menyeluruh: Membandingkan data digital pencairan dana dengan realita fisik lapangan sebelum adanya upaya perbaikan “dadakan”.
2. Verifikasi Dokumen Massal: Menindak tegas dalang di balik dugaan pemalsuan tanda tangan seluruh perangkat desa secara sistematis.
3. Audit Kekayaan: Memeriksa aset pribadi oknum yang dianggap tidak wajar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup pernyataannya, Ali Sopyan menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum sedang dipertaruhkan. “Sudah terlalu banyak pertanyaan yang muncul. Kami mendesak segera dilakukan penetapan tersangka untuk membuktikan bahwa hukum adalah panglima di negeri ini,” pungkasnya.
Publisher -Red PRIMA
JAKARTA, DN-II Komisi III DPR RI resmi menetapkan delapan poin krusial dalam agenda percepatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kapolri dan jajaran Kapolda seluruh Indonesia pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Jumat (30/1/2026).
Ketua Komisi III menegaskan bahwa delapan poin ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan fondasi transformasi Korps Bhayangkara menuju institusi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan global tahun 2026.
Menegaskan Kedudukan Polri: Langsung di Bawah Presiden
Poin paling fundamental dalam kesepakatan ini adalah ketegasan mengenai status kelembagaan. Komisi III DPR RI memastikan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden dan tidak akan dialihkan ke bawah kementerian mana pun.
Langkah ini merujuk pada TAP MPR No. VII/MPR/2000, di mana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Keputusan ini dinilai mutlak demi menjaga netralitas, independensi, serta efektivitas komando dalam menjaga keamanan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
8 Pilar Transformasi: Roadmap Reformasi Polri 2026
Berdasarkan hasil sidang, berikut adalah delapan pilar utama yang telah disahkan untuk segera diimplementasikan:
Kedudukan Konstitusional: Menjamin Polri tetap sebagai alat negara di bawah kendali langsung Presiden demi rantai komando yang solid.
Penguatan Kompolnas: Merevitalisasi fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam memberikan pertimbangan strategis serta pengawasan arah kebijakan Polri.
Legalitas Penugasan Eksternal: Memperkuat payung hukum bagi personel Polri yang bertugas di luar struktur organisasi melalui Perpol Nomor 10 Tahun 2025, yang akan diintegrasikan ke dalam Revisi UU Polri. 
Modernisasi Pengawasan Internal: Optimalisasi fungsi Biro Wassidik, Inspektorat, dan Propam dengan standar baru yang lebih ketat berdasarkan mandat Pasal 20A UUD 1945.
Anggaran Berbasis Kebutuhan Riil: Penerapan sistem anggaran bottom-up sesuai PMK No. 62/2023 dan PMK No. 107/2024. Hal ini memastikan distribusi dana operasional terserap tepat sasaran hingga ke level Polsek dan personel lapangan.
Reformasi Kultural & Edukasi: Transformasi kurikulum pendidikan kepolisian yang mengedepankan hak asasi manusia (HAM), etika publik, dan nilai-nilai demokrasi.
Digitalisasi & Integrasi AI: Implementasi teknologi pengawasan seperti body cam, kamera dashboard, dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem penyidikan untuk meningkatkan akurasi data dan transparansi.
Percepatan Legislasi RUU Polri: Komitmen bersama untuk menuntaskan pembahasan RUU Polri yang adaptif terhadap dinamika hukum masa kini dengan tetap berlandaskan konstitusi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Era Baru: Kepolisian Berbasis Teknologi
DPR menekankan bahwa wajah Polri di tahun 2026 harus lebih progresif. Penggunaan teknologi AI dan kamera tubuh diharapkan menjadi solusi konkret untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang (abuse of power) sekaligus mempercepat proses hukum yang transparan.
“Reformasi ini menyentuh akar kultural. Kita menginginkan sosok polisi yang humanis, namun tetap tegas dan memiliki literasi teknologi yang tinggi,” ujar pimpinan rapat saat menutup sidang di Gedung Nusantara II, Senayan.
Dengan disahkannya delapan poin ini, Polri diharapkan mampu bertransformasi menjadi institusi kelas dunia yang siap menghadapi kompleksitas gangguan keamanan di masa depan.
Red
You cannot copy content of this page