BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/02/2026). Pertemuan strategis tersebut digelar khusus untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah dinamisnya perundingan ekonomi global.
Dalam arahan resminya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pengikut dalam arus ekonomi internasional. Ia menginstruksikan para menteri untuk memastikan setiap kesepakatan diplomasi memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.
“Setiap langkah diplomasi ekonomi harus berpihak pada kepentingan nasional. Kita tidak ingin perundingan yang hanya bersifat transaksional jangka pendek,” ujar Presiden, sebagaimana dikutip dari siaran pers BPMI Setpres.
Fokus pada Produktivitas dan Rantai Pasok
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan tiga poin krusial yang menjadi syarat mutlak dalam setiap perundingan global ke depan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Struktur Ekonomi: Perundingan harus berdampak pada transformasi ekonomi domestik secara fundamental.
Produktivitas Industri: Mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar mampu bersaing di pasar mancanegara.
Rantai Pasok Global: Memastikan Indonesia memiliki peran strategis dan berdaulat dalam rantai pasok dunia.
Hasil Konkret sebagai Tolok Ukur
Presiden Prabowo juga mewanti-wanti jajarannya agar kebijakan ekonomi tidak berhenti di atas kertas atau sekadar seremoni penandatanganan. Beliau menuntut hasil konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada hasil nyata bagi bangsa dan negara. Kita bicara tentang pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif,” tegasnya.
Pertemuan di Hambalang ini dipandang sebagai langkah cepat pemerintah dalam merespons volatilitas ekonomi global tahun 2026, sekaligus menyelaraskan visi antar-kementerian agar tetap solid dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia. (*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
#EkonomiIndonesia
#Hambalang
HAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (16/02/2026). Menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dijadwalkan melakukan kunjungan kerja penting untuk bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump.
Fokus utama dari kunjungan ini adalah pertemuan bilateral yang membahas penguatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua pemimpin negara tersebut diproyeksikan akan membahas berbagai kerja sama strategis, mulai dari sektor ekonomi hingga stabilitas keamanan kawasan.
Dalam rombongan terbatas tersebut, Presiden turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran Menteri ESDM mensinyalir adanya pembahasan serius terkait ketahanan energi dan investasi hijau antar kedua negara.(*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
PALU, SULTENG, DN-II Tabir gelap operasional perkebunan sawit di Morowali Utara akhirnya tersingkap melalui langkah luar biasa Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam dokumen resmi yang bocor ke publik, Gubernur secara tegas memerintahkan pemberhentian total operasional PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS), yang diduga kuat telah melakukan praktik “perampokan” ruang publik dan kawasan konservasi selama belasan tahun tanpa alas hak yang sah. (15/2/2026).
Surat Perintah bernomor resmi yang ditandatangani Gubernur Anwar Hafid tersebut mengungkap fakta-fakta mengerikan yang mencoreng wajah penegakan hukum agraria di Indonesia. PT KLS ditemukan bukan hanya beroperasi dengan izin lokasi yang telah “mati” (kadaluwarsa) selama 12 tahun, tetapi juga dengan berani merambah kawasan Cagar Alam Morowali sebuah benteng konservasi yang seharusnya dilindungi negara.
Langkah tegas Gubernur ini sekaligus menjadi kritik pedas bagi sistem pengawasan selama ini. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa menguasai tanah negara secara ilegal, menghindari pajak sektor perkebunan (PBB-P3), dan mengabaikan hak-hak masyarakat tanpa tersentuh hukum selama lebih dari satu dekade?
“Ini bukan sekadar masalah administratif, ini adalah dugaan tindak pidana kehutanan dan pertanahan yang telanjang di depan mata,” tegas isi dokumen tersebut yang menyoroti bahwa PT KLS hanya membayar pajak kelas “pedesaan” (PBB-P2) untuk menutupi jejak operasional perkebunan skala besarnya.
Meskipun surat ini telah ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Pertanian, hingga Menteri LHK, publik kini bertanya-tanya: Apakah Jakarta akan tetap diam?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gubernur Sulteng telah memberikan tenggat waktu sempit selama 20 hari kerja bagi instansi terkait termasuk Kepolisian dan TNI untuk melakukan pengamanan dan pelaporan pidana. Keberanian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini kini menjadi bola panas di tangan Pemerintah Pusat. Jika tidak ada tindakan nyata dari kementerian terkait di Jakarta, maka jargon “Reformasi Agraria” dan “Perlindungan Lingkungan” hanyalah pepesan kosong di atas kertas.
Poin Utama Tuntutan Publik Berdasarkan Perintah Gubernur:
– Hentikan Total: Dinas Perkebunan diperintahkan menyetop seluruh aktivitas PT KLS tanpa kompromi.
– Audit Pajak: Bongkar potensi kerugian negara akibat manipulasi pajak PBB yang dilakukan perusahaan.
– Pidana Kehutanan: BKSDA harus segera menarik kendali atas lahan Cagar Alam yang tumpang tindih secara ilegal.
– Cabut Izin: Mendesak DPMPTSP dan BPN menghapus seluruh status hukum PT KLS dari tanah Morowali Utara.
Redaksi menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita. Sehubungan dengan rilis ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab, tanggapan, atau klarifikasi atas fakta-fakta yang tertuang dalam dokumen Surat Perintah Gubernur tersebut. Hak jawab dapat disampaikan melalui kontak resmi redaksi atau korespondensi yang tersedia demi terciptanya informasi yang akurat dan berimbang.
Publisher -Red
Reporter CN -M Nakir
PPL dan Tani Merdeka Indonesia Tinjau Kesiapan Lahan IP 300 di Desa Suka Cinta
MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama perwakilan Tani Merdeka Indonesia (TMI) melakukan peninjauan intensif di lahan program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) pada Selasa (11/02/2026). Kegiatan ini dipusatkan di hamparan lahan milik Kelompok Tani Sungai Balak 2, Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan target tanam tiga kali setahun di wilayah tersebut.
Pengecekan lapangan ini dihadiri langsung oleh Koordinator Penyuluh (Korlu) BPP Muara Kuang dan Ketua Korwil tani merdeka indonesia Muara Kuang. Kehadiran para pemangku kebijakan ini bertujuan untuk memvalidasi kesiapan teknis lahan, mulai dari ketersediaan sumber air hingga kondisi fisik tanah, guna mendukung percepatan musim tanam ketiga bagi para petani lokal.
Mulyanto, selaku Ketua Korlu BPP Muara Kuang, dalam arahannya menyampaikan bahwa program IP 300 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Beliau menekankan bahwa sinergi antara penyuluh dan petani sangat diperlukan agar pola tanam berjalan serentak. Menurutnya, kedisiplinan dalam mengikuti kalender tanam adalah kunci utama dalam meminimalisir risiko serangan hama dan kendala pengairan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Korwil TANI MERDEKA INDONESIA Muara Kuang, Suhartono, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal kebutuhan petani di lapangan. Beliau menegaskan bahwa akses terhadap sarana produksi pertanian, seperti benih unggul dan pupuk, akan terus dipantau agar distribusinya tepat sasaran. Kolaborasi dengan TMI diharapkan dapat memberikan energi baru bagi para petani dalam mengelola lahan secara mandiri dan modern.
Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog interaktif untuk menyerap aspirasi dari anggota Kelompok Tani Sungai Balak 2. Para petani berkesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, sementara tim PPL memberikan solusi praktis terkait manajemen pemeliharaan tanaman. Komunikasi dua arah ini diharapkan mampu membangun kepercayaan diri petani dalam mengoptimalkan potensi lahan yang ada.
Kegiatan monitoring ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga konsistensi produktivitas di Desa Suka Cinta. Dengan koordinasi yang solid antara BPP, Korwil, dan TMI, diharapkan program IP 300 ini tidak hanya meningkatkan volume produksi padi secara nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga petani di Muara Kuang.
REPORT : JULIYAN
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan maritim dan ekonomi pesisir. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/02/2026), Kepala Negara menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih serta penguatan industri perkapalan nasional melalui skema konsolidasi strategis.
Progres Signifikan di 65 Titik
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap pertama Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di 65 titik di seluruh Indonesia kini telah mencapai progres 50 persen.
“Kami terus memacu penyelesaian fisik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat pesisir. Ini bukan sekadar membangun hunian, tapi membangun ekosistem kehidupan nelayan yang lebih layak dan produktif,” ujar Trenggono dalam keterangan pers pasca-rapat.
Integrasi Bisnis dan Peran BUMN
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa proyek ini akan diintegrasikan ke dalam ekosistem bisnis yang dikelola oleh PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan ekonomi nelayan melalui kepastian pasar (offtake).
“Kampung nelayan tidak boleh hanya sekadar fisik, tapi harus siap secara bisnis. PT Agrinas akan berperan sebagai penyerap hasil produksi nelayan, sehingga potensi laut kita benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional,” jelas Dony.
Konsolidasi Industri Perkapalan di Bawah PT PAL
Selain fokus pada nelayan, pemerintah juga membidik penguatan industri galangan kapal nasional. Sebagai langkah strategis, pemerintah akan melakukan konsolidasi galangan kapal di bawah koordinasi PT PAL.
Langkah ini bertujuan untuk:
Meningkatkan Kapasitas Nasional: Menyatukan sumber daya galangan kapal agar lebih kompetitif secara global.
Efisiensi Produksi: Mendukung kebutuhan armada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan produk dalam negeri.
Penciptaan Lapangan Kerja: Membuka ribuan peluang kerja baru di sektor manufaktur maritim.
Dony menargetkan proses konsolidasi ini rampung dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan industri strategis di bawah Kabinet Merah Putih.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo
#KampungNelayanMerahPutih
#MaritimIndonesia
#KemenKKP #BUMN #IndonesiaMaju
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto mempertegas langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguatan infrastruktur gizi nasional. Bertempat di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat (13/02/2026), Kepala Negara meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta melakukan groundbreaking untuk 107 SPPG Polri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Langkah masif ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.
Intervensi Nyata Lawan Stunting
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa program ini lahir sebagai respons konkret atas tantangan besar bangsa, yakni angka stunting yang pernah menyentuh angka 25 persen. Ia menegaskan bahwa krisis gizi tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika.
“Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan teori atau wacana di atas kertas. Dibutuhkan intervensi langsung dan nyata dari pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak gizi mereka,” tegas Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Capaian dan Jangkauan Nasional
Presiden memaparkan perkembangan signifikan Program MBG yang kini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Beberapa poin keberhasilan yang disampaikan antara lain:
Penerima Manfaat: Menjangkau lebih dari 60 juta jiwa di seluruh pelosok negeri.
Infrastruktur: Didukung oleh lebih dari 22.000 unit SPPG yang telah beroperasi secara nasional.
Kemandirian Pangan: Pembangunan gudang ketahanan pangan dan integrasi green house sebagai rantai pasok mandiri untuk memastikan bahan baku tetap segar dan berkualitas.
Sinergi Lintas Institusi
Sebelum prosesi peresmian, Presiden Prabowo didampingi jajaran terkait meninjau area pameran SPPG Polri dan fasilitas green house. Keterlibatan Polri dalam pembangunan 107 SPPG menunjukkan adanya sinergi lintas institusi untuk memastikan distribusi gizi menjangkau wilayah-wilayah strategis dan pelosok.
Peresmian ini menandai babak baru dalam manajemen gizi nasional, di mana pelayanan tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga pada ketahanan rantai pasok dan keberlanjutan sumber daya lokal.
Sumber: BPMI Setpres / Biro Humas Kemensetneg
Tag: #PresidenPrabowo
#MakanBergiziGratis
#KetahananPangan
#SDMUnggul
#IndonesiaEmas2045
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy) dan menargetkan pertumbuhan mencapai 5,4 hingga 5,6 persen pada tahun 2026 melalui harmonisasi belanja pemerintah, investasi, serta peran Danantara sebagai mesin produksi nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan visi ekonomi berdikari yang bertumpu pada penguatan fondasi domestik dan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di lapisan paling bawah, yang diikuti dengan tren penurunan angka kemiskinan serta pengangguran terbuka.
Sebagai langkah konkret penguatan ekonomi kerakyatan, Presiden menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan terintegrasi pada tahun 2026 yang dilengkapi pabrik es, cold storage, hingga armada kapal melalui skema koperasi. Selain itu, percepatan pembentukan hampir 30.000 Koperasi Merah Putih dan gudang di desa-desa akan menjadi penggerak ekonomi lokal guna memastikan rakyat memiliki akses langsung terhadap barang subsidi dan layanan pembiayaan mikro untuk menghindari praktik rentenir.
Terkait tata kelola, Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan efisiensi anggaran lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama dengan memangkas belanja tidak produktif seperti perjalanan dinas dan seremonial. Presiden jug menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di seluruh lini dan mendorong efisiensi pengelolaan aset negara melalui Danantara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Dalam kunjungannya, Menhan memberikan pengarahan kepada prajurit Yonif TP 852/ABY. Beliau menekankan pentingnya menjaga semangat juang, disiplin, dan loyalitas sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas. Prajurit TNI diharapkan senantiasa meningkatkan profesionalisme serta kesiapsiagaan guna menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan.
Usai memberikan pengarahan, Wakil Panglima TNI bersama Menhan meninjau secara langsung kondisi serta kesiapan sarana dan prasarana batalyon guna memastikan dukungan operasional satuan berjalan optimal dan sesuai standar yang ditetapkan.
TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, kesiapan operasional, serta pembinaan personel dan satuan guna mewujudkan postur pertahanan negara yang kuat, responsif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. (*)
Foto: Biro Infohan Setjen Kemhan RI dan Puspen TNI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
Rakornispen TNI dihadiri para Kadispen Angkatan dan seluruh Pejabat Penerangan jajaran TNI. Hadir sebagai narasumber Waasintel Panglima TNI Laksma TNI A.A. Oka Wirayudha, S.T., M.Si., M.Sc., CRMP dan Dansatsiber TNI Brigjen TNI J.O. Sembiring, S.H., S.E., M.M.
Dalam sambutannya, Kapuspen TNI menegaskan bahwa Rakornispen TNI bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kolaborasi, dan menyamakan visi dalam menghadapi dinamika perang informasi modern. “Perkembangan teknologi telah menggeser pola peperangan ke ruang informasi, digital, dan kognitif, di mana perang media dan perang informasi dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik, persepsi, dan legitimasi institusi,” ujarnya.
Menghadapi tantangan tersebut, Kapuspen TNI menekankan pentingnya peningkatan kapasitas jajaran penerangan melalui penyajian informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Rakornispen TNI TA 2026 diharapkan menjadi titik tolak penguatan sumber daya manusia dan sistem kerja penerangan yang lebih responsif dan terintegrasi, sehingga mampu membangun narasi proaktif guna menjaga kredibilitas institusi serta memperkokoh kepercayaan rakyat kepada TNI,” tegasnya.
TNI berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik dengan menyediakan informasi yang akurat dan transparan, meningkatkan akses informasi bagi masyarakat, serta tetap menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat strategis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas demi kepentingan bangsa dan negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Sebuah dokumen laporan intelijen setebal tujuh halaman dari Kabid Propam Polda NTB yang dirilis awal Februari 2026, memicu guncangan hebat di institusi kepolisian. Dokumen tersebut mengungkap dugaan keterlibatan sistematis perwira menengah dalam jaringan narkotika, yang menyeret nama mantan Kasat Narkoba Bima Kota, AKP Malaungi, hingga Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.
Aliran Dana Haram dan Barang Bukti Fantastis
Laporan tersebut merinci temuan yang mengerikan: penyitaan sabu seberat lebih dari 30 kilogram dan kepemilikan senjata api ilegal jenis Revolver S&W. Namun, yang paling menonjol adalah temuan aliran dana miliaran rupiah di rekening penampung yang diduga berasal dari bandar narkoba untuk kepentingan pribadi dan operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kronologi terungkapnya skandal ini bermula dari penangkapan dua warga sipil, Anita dan Bripka Irfan. Interogasi terhadap keduanya menyeret nama AKP Malaungi. Saat dilakukan penggeledahan di rumah dinasnya, petugas menemukan sabu seberat hampir setengah kilogram dan hasil tes urine Malaungi dinyatakan positif narkotika.
Dalam pemeriksaan, Malaungi memberikan pengakuan mengejutkan terkait adanya “setoran” rutin dari bandar narkoba berinisial B dan KE. Angka setoran mencapai Rp400 juta per bulan, dengan total akumulasi Rp1,8 miliar yang diduga mengalir ke kantong Kapolres Bima Kota. Bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp dan slip setoran bank atas nama pihak ketiga—seperti Dewi Purnamasari dan Romli—memperkuat dugaan skema pencucian uang ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wilson Lalengke: “Hukum Dijual Demi Jabatan”
Menanggapi skandal ini, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, memberikan kritik keras. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI ini menilai fenomena “polisi nyambi bandar” adalah dampak dari sistem internal yang transaksional.
“Kita jangan pura-pura kaget. Sebagian besar oknum polisi terjebak dalam kubangan kriminal karena adanya kebutuhan finansial besar untuk ‘membeli’ pangkat dan jabatan. Ini rahasia umum; posisi strategis seringkali memiliki harga,” ujar Wilson di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Wilson menambahkan, ketika promosi jabatan tidak lagi berbasis prestasi melainkan materi, maka oknum polisi cenderung berubah menjadi pemburu rente. “Mereka akan mencari cara mengembalikan modal, baik dengan memeras rakyat maupun menjadi beking bandar. Jika sistem ‘setoran’ ini tidak diputus, Polri berisiko menjadi organisasi kriminal berseragam,” tegasnya sembari mengingatkan publik pada kasus serupa yang melibatkan Irjen Pol. Teddy Minahasa.
Perspektif Filosofis: Ancaman Bagi Negara
Tragedi moral ini membawa kita kembali pada pemikiran Plato dalam The Republic. Ia memperingatkan bahwa jika “penjaga negara” (aparat) berubah menjadi serigala yang memangsa domba yang seharusnya dilindungi, maka keruntuhan negara hanya tinggal menunggu waktu.
Senada dengan itu, filsuf Confucius mengajarkan bahwa pemimpin adalah “angin” dan rakyat adalah “rumput”. Jika angin yang bertiup membawa aroma busuk korupsi, maka moralitas masyarakat pun akan ikut rubuh. Penegakan hukum yang transaksional, menurut Immanuel Kant, juga menghancurkan tatanan hukum universal karena keadilan tidak dapat diperdagangkan.
Desakan Revolusi Moral kepada Presiden
Atas dasar temuan ini, Wilson Lalengke mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan tindakan luar biasa (extraordinary measure). Reformasi Polri tidak boleh lagi sekadar perubahan administratif atau jargon politik.
Tuntutan Utama PPWI kepada Pemerintah:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembersihan Sistem Rekrutmen: Menghapus praktik suap-menyuap dalam kenaikan pangkat dan penempatan wilayah.
Lembaga Pengawas Independen: Memperkuat pengawasan eksternal yang memiliki otoritas menindak perwira di unit rawan seperti reserse narkoba.
Ketegasan Tanpa Pandang Bulu: Menindak tegas dan memenjarakan oknum jenderal atau perwira yang terlibat jaringan narkotika.
“Presiden harus menyadari bahwa kepolisian adalah wajah negara. Jika wajah ini bopeng oleh narkoba, martabat negara jatuh di mata dunia. Saatnya bertindak nyata, bukan sekadar janji-janji,” pungkas Wilson.
Skandal di Polres Bima Kota adalah alarm keras. Tanpa pembersihan total, cita-cita Indonesia Emas 2045 dikhawatirkan hanya menjadi fatamorgana yang terkubur di bawah puing-puing kehancuran moral para penegak hukumnya sendiri.
(TIM/Red)
You cannot copy content of this page