Jayawijaya, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan kesiapan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan. Pembangunan tersebut mencakup sejumlah fasilitas utama, di antaranya Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Saat ini, proses pembangunan KIPP telah memasuki tahap detail engineering design (DED) atau rancang bangun rinci.
Ribka menyampaikan hal tersebut kepada awak media usai meninjau lokasi KIPP Papua Pegunungan di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Jayawijaya. Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan persiapan groundbreaking Aula Sekolah Tinggi Alkitab (STA)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tom Bozeman, Sinakma, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (6/2/2026).
“Kami terus dorong di pusat, kemungkinan tahun inilah, kita sudah bisa mulai pembangunan. Jadi dari semua daerah DOB hanya Papua Pegunungan. Jadi Puji Tuhan, Pak Gubernur dengan Pak Sekda, dan semua jajaran sudah clear kriterianya, semua sudah memenuhi syarat, DED-nya sudah,” katanya.
Ribka menjelaskan, tahapan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Setelah DED, proses akan berlanjut ke tahap lelang hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan. Ia menegaskan, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, seluruh kantor Daerah Otonomi Baru (DOB) ditargetkan sudah operasional pada 2027.
“Nanti pembagian tugasnya ada, pemerintah pusat kerja apa, pemerintah daerah kerja apa. Nanti Pak Kadis PU, Pak Sekda, pemerintah pusat bangun fisik biasanya, tetapi perabot isi di dalam itu adalah tugas dari pemerintah daerah. Termasuk kantor-kantor lainnya, isinya, itu yang nanti dilakukan oleh teman-teman di daerah,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain meninjau KIPP, kunjungan Ribka juga terkait rencana pembangunan Aula STA Tom Bozeman. Pihaknya menyebutkan, permintaan pembangunan aula tersebut disampaikan pihak sekolah saat kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
“Nanti soal namanya kita masih tetap, masih pakai, Aula STA Tom Bozeman Wamena. Waktu itu secara spontanitas Pak Menteri Perumahan minta kepada pihak sekolah bagaimana bisa berikan nama Aula Prabowo. Tetapi kita timbang ini harus [izin] karena nama Presiden, jadi kita harus izin dulu kepada Pak Presiden,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok D. Siep, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Red
Deli Serdang, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyambut kedatangan rombongan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (6/2/2026). Mereka merupakan praja yang ditugaskan pada gelombang kedua untuk membantu pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.
Dalam arahannya, Bima menekankan kepada praja untuk memfokuskan pemulihan pada kawasan permukiman warga Aceh Tamiang. Langkah ini merupakan kelanjutan setelah area perkantoran pemerintah ditangani oleh praja yang ditugaskan pada gelombang sebelumnya.
“Namun demikian target operasi dari kalian berbeda. Bila adik-adik kalian [pada gelombang pertama] fokus pada kantor pemerintahan, kalian akan fokus kepada pemukiman-pemukiman,” jelas Bima.
Ia menjelaskan, gelombang sebelumnya telah berhasil menuntaskan pemulihan fasilitas publik di tengah kondisi keterbatasan air dan listrik. Kini, praja gelombang kedua akan melanjutkan estafet perjuangan dengan kondisi tempat tinggal yang lebih layak di kompleks pemerintahan yang telah dibersihkan. Namun, bukan berarti tanpa tantangan karena mereka akan lebih intensif berinteraksi dengan masyarakat di lapangan.
“Ini medannya tidak kalah berat, malah mungkin lebih berat karena di pemukiman warga dan juga berkomunikasi, berinteraksi dengan warga,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, Bima juga menegaskan bahwa penugasan ini merupakan momentum berharga bagi praja untuk menguji solidaritas, kepemimpinan, dan inisiatif dalam membantu masyarakat. Ia mengingatkan praja agar selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Selain itu, mereka juga harus menjaga nama baik institusi karena kehadiran mereka di lokasi bencana mencerminkan kehadiran negara.
“Jaga nama baik Kemedagri, jaga nama baik IPDN dan sekali lagi jaga nama baik Kemendagri, jaga nama baik IPDN dan kalian adalah representasi dari negara,” pungkasnya.
Red
Kuningan, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus secara resmi membuka Retret Pejabat Administrator Kabupaten Kuningan di Ballroom Arya Kemuning, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (6/2/2026). Dalam acara tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan untuk bersinergi dalam mewujudkan visi misi kepala daerah setempat.
“Retret juga bagian dari membentuk superteam ya, untuk mencapai visi dan misi Bapak Bupati tentunya. Sebagai bagian dari visi-misi Bapak Presiden Prabowo tentunya,” ujar Wiyagus.
Ia menambahkan, pelaksanaan retret sangat penting dalam membangun keselarasan visi misi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kegiatan tersebut berperan dalam memperkuat harmonisasi pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengungkapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pengembangan SDM, kata dia, menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program dan kebijakan, Indonesia bertekad menciptakan SDM berdaya saing global, berkarakter kuat, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat sejumlah tantangan yang menjadi kendala, termasuk bagi Pemkab Kuningan. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk menerapkan kebijakan berbasis kondisi masing-masing daerah. Di sisi lain, dari segi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah sebagai bagian dari konsolidasi fiskal nasional. Hal ini dapat menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, di sini pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola APBD secara efektif dan berkualitas, dengan menetapkan skala prioritas belanja, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mendorong inovasi pembiayaan melalui kerja sama dengan swasta dan optimalisasi BUMD,” jelas Wiyagus.
Ia menambahkan, dalam menghadapi berbagai tantangan, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Hal ini terbukti melalui kolaborasi yang optimal, pemerintah pusat dan daerah berhasil menekan angka inflasi agar lebih terkendali. Begitu pula saat terjadinya pandemi Covid-19 yang mampu diatasi melalui kerja keras pusat dan daerah. Wiyagus berharap, pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kuningan, dapat menyambut sekaligus mendukung program prioritas Presiden yang tertuang dalam Asta Cita. Dengan begitu, program tersebut diyakini mampu mendorong kesejahteraan rakyat. 
“Kami berharap seluruh Pemda dapat menyambut dan mengimplementasikan program-program ini secara bersungguh-sungguh, terencana, kemudian juga berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci agar kehadiran negara melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” tandas Wiyagus.
Untuk diketahui, usai membuka retret tersebut, Wiyagus menyambangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kasturi di Kabupaten Kuningan. Wiyagus mengecek langsung proses pembuatan sekaligus distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usai menyambangi SPPG, Wiyagus beranjak menuju Sekolah Rakyat yang berlokasi di SMP Negeri 6 Kuningan. Di sekolah tersebut, Wiyagus berinteraksi dengan para guru dan siswa. Ia juga menyaksikan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara antusias oleh guru dan siswa.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuningan.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026). Pertemuan bilateral ini menghasilkan sejumlah kesepakatan krusial, mulai dari ketahanan pangan hingga penandatanganan traktat keamanan bersejarah.
Dalam suasana yang produktif, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperdalam kemitraan strategis melalui kerja sama konkret di berbagai sektor prioritas:
1. Ketahanan Pangan & Pertanian
Indonesia dan Australia sepakat memperluas kolaborasi di sektor pertanian. Langkah ini diambil guna mendukung program penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.
2. Hilirisasi dan Investasi Mineral Kritis
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo secara khusus mengundang Australia untuk menanamkan modal di sektor hilirisasi mineral kritis, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit, dan emas. Sebaliknya, Presiden juga mendorong perusahaan Indonesia untuk mulai menjajaki investasi di sektor pertambangan mineral kritis di Australia guna menciptakan ekosistem industri yang saling menguntungkan.
3. Sinergi Investasi melalui Danantara
Pemerintah kedua negara menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Australia dengan Danantara. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pertukaran informasi antarlembaga serta mengidentifikasi peluang investasi dua arah yang lebih masif.
4. Pendidikan dan Peningkatan SDM
Di sektor pendidikan, fokus diarahkan pada pelatihan tenaga pengajar yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah dan universitas baru di Indonesia. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Australia melalui program Australia Awards Garuda Scholarship.
5. Traktat Keamanan Bersama
Puncak pertemuan ditandai dengan penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perlu dicatat bahwa perjanjian ini bersifat strategis namun bukan merupakan pakta pertahanan (defense pact), sehingga tidak mewajibkan salah satu negara untuk terlibat dalam perang negara lainnya.
“Hari ini saya sangat senang menandatangani perjanjian ini dengan Bapak Presiden. Ini adalah momen bersejarah dalam hubungan bangsa kita, sekaligus pengakuan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan adalah dengan bertindak bersama,” ujar PM Anthony Albanese.
Pertemuan ini menegaskan posisi Indonesia dan Australia sebagai mitra sejajar yang saling bergantung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. (*)
— TIW —
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#CatatanSeskab
Jateng, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung kondisi pengungsi dan lokasi terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Jumat (06/02/2026).
Dalam kunjungannya, Wapres meminta warga untuk tidak memaksakan diri kembali ke rumah masing-masing karena kondisi tanah yang masih labil dan sangat berbahaya. Wapres secara khusus meminta agar kebutuhan lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, serta kaum difabel terpenuhi dengan layak, termasuk ketersediaan tim medis dan obat-obatan selama 24 jam.
Selain itu, Wapres juga memberikan jaminan kepada warga yang kehilangan dokumen penting seperti sertifikat tanah, akta kelahiran, maupun Kartu Keluarga (KK). Wapres menginstruksikan jajaran terkait untuk memproses dokumen pengganti dengan cepat.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bahwa pemerintah daerah memastikan warga yang saat ini mengungsi akan direlokasi ke tempat yang lebih aman dengan hunian yang telah disiapkan pemerintah.
Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman melaporkan bahwa tercatat sebanyak 464 rumah terdampak dan sebanyak 2.426 jiwa mengungsi di empat posko utama. Ischak menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyiapkan rencana relokasi ke lahan milik Perhutani yang dinilai lebih stabil dan aman. (*)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setwapres
#KemensetnegRI
#RilisWakilPresiden
SMPN 1 Rambang Kuang Resmi Melantik Pengurus OSIS Periode 2026/2027
RAMBANG KUANG, WWW.DETIK-NASIOANAL.COM // SMPN 1 Rambang Kuang sukses melaksanakan upacara pelantikan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) untuk masa bakti periode tahun 2026/2027. Kegiatan khidmat ini berlangsung pada hari Kamis (15/01/2026) dan dipusatkan di lapangan utama SMPN 1 Rambang Kuang dengan diikuti oleh seluruh siswa, guru, serta staf kependidikan.
Pelantikan kepengurusan OSIS yang baru ini dihadiri dan dilantik langsung oleh Kepala SMPN 1 Rambang Kuang, Darmansyah, M.Pd. Prosesi dimulai dengan pembacaan surat keputusan kepala sekolah mengenai susunan pengurus baru, yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah janji jabatan di hadapan seluruh peserta upacara sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah.
Dalam suasana yang penuh semangat, dilakukan pula prosesi serah terima jabatan dari pengurus OSIS periode sebelumnya kepada pengurus yang baru. Penyerahan bendera pataka OSIS menjadi simbol beralihnya tongkat estafet kepemimpinan dan tanggung jawab organisasi kepada putra-putri terbaik sekolah yang telah terpilih melalui proses seleksi yang ketat.
Darmansyah, M.Pd dalam amanatnya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus OSIS lama atas dedikasi dan kontribusi mereka selama satu tahun terakhir. Beliau berharap agar segala pengalaman organisasi yang telah didapatkan dapat menjadi bekal berharga bagi pengembangan diri mereka di masa yang akan datang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepada pengurus OSIS periode 2026/2027 yang baru dilantik, Darmansyah, M.Pd berpesan agar mereka mampu menjadi teladan bagi siswa lainnya dalam hal kedisiplinan dan prestasi. Beliau menekankan pentingnya kerja sama tim serta inovasi dalam menyusun program kerja yang dapat mengharumkan nama baik SMPN 1 Rambang Kuang.
Upacara pelantikan ini ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari para guru dan sesi foto bersama sebagai dokumentasi sejarah sekolah. Dengan resminya pelantikan ini, diharapkan pengurus OSIS yang baru dapat segera menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan kreativitas siswa di lingkungan sekolah.
REPORT : JULIYAN
SMPN 1 Rambang Kuang Peringati Isra Mi’raj dengan Khidmat dan Meriah
RAMBANG KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // SMPN 1 Rambang Kuang menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW pada hari Kamis (30/01/2026). Kegiatan yang dipusatkan di lingkungan sekolah ini menjadi momentum penting bagi seluruh warga sekolah untuk mengenang kembali perjalanan agung Rasulullah SAW sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah perkembangan zaman.
Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala SMPN 1 Rambang Kuang, dewan guru, staf tata usaha, serta seluruh siswa-siswi. Kehadiran para tenaga pendidik ini memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter dan akhlak mulia bagi generasi muda di lingkungan sekolah.
Suasana religius sangat terasa dengan rangkaian acara yang disusun secara apik. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan dengan lantunan selawat Nabi yang dibawakan oleh grup rebana sekolah. Iringan gendang rebana yang harmonis menambah kekhusyukan dan kemeriahan, sekaligus menunjukkan bakat seni religi para siswa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Darmansyah, M.Pd selaku Kepala Sekolah menyampaikan pesan mendalam mengenai esensi dari peristiwa Isra Mi’raj. Beliau menekankan bahwa peristiwa ini bukan sekadar sejarah masa lalu, melainkan pengingat bagi setiap muslim tentang pentingnya perintah salat lima waktu sebagai tiang agama yang harus dijaga dengan disiplin dan penuh keikhlasan.
Lebih lanjut, Darmansyah, M.Pd berharap agar semangat peringatan ini dapat diimplementasikan siswa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan belajar. Beliau berpesan agar nilai ketaatan yang diajarkan dalam ibadah salat mampu membentuk pribadi siswa yang jujur, bertanggung jawab, serta hormat kepada orang tua dan bapak-ibu guru.
Kegiatan ditutup dengan tausiah keagamaan yang mengupas hikmah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar dan tertib, meninggalkan kesan mendalam serta semangat baru bagi keluarga besar SMPN 1 Rambang Kuang untuk terus memperbaiki diri.
REPORT : JULIYAN
JAKARTA, DN-II Kusman, seorang ayah asal Desa Sabo, Sulawesi Tengah, saat ini berada dalam kondisi syok berat setelah menerima kabar memilukan dari putrinya, Nur Fadilah (18), sekitar dua hari yang lalu (2 Februari 2026). Putrinya melaporkan bahwa ia tengah menjadi korban penyekapan dan penyiksaan berat oleh sindikat perdagangan orang di Malaysia. (4/2/2026).
Keluarga semakin terpukul setelah mendapat informasi bahwa seluruh dokumen identitas asli termasuk paspor korban saat ini ditahan oleh pelaku. Hal ini diduga dilakukan sindikat untuk memutus ruang gerak dan mencegah korban melarikan diri. Kusman secara langsung memohon bantuan mendesak kepada Pemerintah Pusat agar hari ini juga dilakukan langkah konkret penyelamatan. “Saya sangat khawatir. Saya mohon kepada pemerintah, tolong selamatkan anak saya sekarang juga. Saya ingin dia bisa pulang lagi ke Indonesia,” ujar Kusman penuh harap.
Berdasarkan pengakuan Nur Fadilah dalam 48 jam terakhir, ia mengalami perlakuan tidak manusiawi karena menolak dipaksa bekerja di tempat prostitusi:
1. Penyiksaan Fisik: Korban mengalami luka memar di punggung dan perutnya ditendang oleh pelaku setiap kali menolak melayani tamu.
2. Pelecehan Ibadah: Pelaku merobek mukenah milik korban agar ia tidak bisa melaksanakan salat serta memaksanya mengenakan pakaian seksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
3. Dokumen Disita: Paspor dan seluruh identitas fisik korban dikuasai oleh pelaku, sehingga korban tidak memiliki akses hukum secara mandiri di lokasi penyekapan.
4. Ancaman Pemindahan: Terdapat ancaman serius bahwa korban akan dipindahkan ke negara lain dalam waktu dekat, yang dikhawatirkan akan memutus akses penyelamatan selamanya.
Guna mempermudah Pemerintah menelusuri keberadaan korban karena dokumen aslinya telah disita pelaku, berikut adalah identitas resmi korban:
– Nama Lengkap: Nur Fadilah
– NIK: 7206046505070001
– Asal: Desa Sabo, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Sulawesi Tengah
– Nomor Paspor: X7876938 (Diterbitkan di Kantor Imigrasi Batam pada 28 Januari 2026)
Keluarga mendesak tindakan nyata dalam hitungan jam kepada:
– Menteri Luar Negeri RI: Segera menginstruksikan KBRI Kuala Lumpur untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Malaysia guna mencari korban berdasarkan data paspor yang telah dilampirkan.
– Menteri Tenaga Kerja & Kapolri: Mengusut tuntas keterlibatan agen di Batam yang menerbitkan paspor korban secara non-prosedural.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
– Pemerintah Pusat: Menjamin kepulangan Nur Fadilah ke pelukan keluarganya secepat mungkin.
Pernyataan Redaksi:
Pencantuman foto dan identitas lengkap korban dilakukan atas persetujuan dan permintaan langsung dari Kusman (ayah korban) kepada redaksi. Langkah ini diambil secara sadar dengan tujuan agar Pemerintah dapat segera menelusuri keberadaan dan menemukan korban, terutama karena paspor fisik korban telah ditahan oleh sindikat pelaku.
Publisher -Red
Reporter CN -Nakir
KUPANG, DN-II Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, meluapkan kemarahannya di hadapan para pejabat daerah terkait tragedi memilukan di Kabupaten Ngada. Seorang anak dilaporkan meninggal dunia diduga akibat tekanan kemiskinan karena tidak mampu membeli buku tulis dan pulpen.
Kemarahan tersebut memuncak saat Gubernur memberikan arahan resmi pada Rabu (4/2/2026). Ia menegaskan bahwa kejadian ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Sorotan Nasional dan Kegagalan Sistem
Dalam pidatonya, Melkiades mengungkapkan bahwa tragedi di Jerebu’u, Ngada ini telah menjadi perhatian nasional. Sejumlah Menteri hingga pimpinan DPR RI langsung menghubungi dirinya untuk mempertanyakan kondisi di NTT.
“Di tengah kita semua bisa duduk nyaman seperti ini, masih ada warga kita di Ngada yang mati hanya karena miskin. Saya malu sebagai Gubernur,” tegas Melkiades dengan nada tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia secara gamblang menyebut bahwa insiden ini adalah bukti kegagalan kolektif, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pranata sosial dan agama.
Kegagalan Pemerintah: Anggaran triliunan rupiah dan program seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dinilai tidak menyentuh akar rumput yang paling membutuhkan.
Kegagalan Sosial: Pranata budaya dan agama dianggap abai terhadap kondisi warga di sekitarnya.
Teguran Keras untuk Pemkab Ngada
Gubernur juga menyesalkan lambatnya respon dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada. Hingga Selasa malam, ia menyebut belum ada perwakilan resmi dari Pemda Ngada yang datang melayat atau memberikan dukungan kepada keluarga korban.
“Jangan ada lagi kepala daerah atau Sekda yang merasa ini persoalan biasa. Ini soal kemanusiaan! Saya minta kirim orang secara resmi. Kuburkan anak itu dengan layak, jangan hanya pakai tanah seadanya,” perintahnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang hadir.
Ancam Tuntut Pejabat Jika Terulang
Melkiades menegaskan tidak akan menoleransi kejadian serupa di masa depan. Ia memerintahkan seluruh jajaran, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memastikan perangkat sosial dari tingkat RT hingga Kabupaten bekerja maksimal.
“Uang triliunan mengalir ke NTT untuk urus orang miskin. Masa masih ada yang mati karena tidak bisa beli buku tulis dan pulpen? Besok, kalau ada lagi yang seperti ini, saya akan tuntut orang-orangnya secara berjenjang,” pungkasnya.
Tragedi ini menjadi pengingat pahit bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali efektivitas penyaluran bantuan sosial dan pengawasan terhadap warga prasejahtera di wilayah pelosok NTT. (*)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, menuturkan ARDIN Indonesia akan meluncurkan ARDINDO Apps sebagai terobosan penting dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Modernisasi sistem pengadaan menjadi kebutuhan mendesak di tengah besarnya belanja negara dan tuntutan publik terhadap transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
ARDINDO Apps hadir sebagai marketplace pengadaan digital yang dirancang khusus untuk kebutuhan instansi pemerintah. Melalui satu platform terintegrasi, instansi dapat mencari produk, melakukan negosiasi harga, memproses pembelian, menyelesaikan pembayaran, hingga mengelola dokumen pengadaan secara cepat dan transparan. Seluruh proses meninggalkan rekam jejak digital yang jelas, sehingga memudahkan pengawasan dan audit.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah mengelola uang rakyat dalam jumlah sangat besar. Karena itu, sistemnya harus aman, efisien, transparan, dan mudah diaudit. Kehadiran ARDINDO Apps menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan teknologi yang relevan dengan tantangan pengadaan hari ini,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat di Jakarta, Selasa (3/2/26).
Pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat hadir antara lain Ketua Raditya Indrajaya, Wakil Ketua Gilang Pratama, Sekretaris Migi Primerda, Wakil Bendahara Faishal Abdillah dan Ketua Kompartemen IT Aulia Muslim.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, keunggulan utama ARDINDO Apps terletak pada dukungan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS) yang selama ini menjadi kebutuhan krusial dalam belanja pemerintah. Sistem perpajakan dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terintegrasi otomatis sesuai regulasi yang berlaku, sehingga meminimalkan kesalahan administrasi dan memperkuat kepatuhan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pengadaan pemerintah tidak boleh lagi terjebak pada proses yang lambat dan rawan kesalahan administratif. Dengan sistem pembayaran UP dan LS yang terintegrasi, serta pajak dan TKDN yang berjalan otomatis, ARDINDO Apps membantu pegawai pemerintah fokus pada kualitas belanja, bukan sekadar urusan teknis,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia menegaskan, transformasi digital pengadaan harus dipahami sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan negara. Pemerintah pusat dan daerah perlu didorong untuk mengadopsi platform yang telah siap secara teknis dan regulasi, sekaligus meningkatkan literasi digital aparatur agar pemanfaatannya optimal.
“ARDINDO Apps mencerminkan arah baru pengadaan pemerintah yang lebih cerdas, efisien, dan berdampak. Jika dimanfaatkan secara konsisten, platform semacam ini akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah anggaran bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkas Bamsoet. (*)
Red/Casroni
You cannot copy content of this page