JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan strategis dengan jajaran menteri dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (7/1/2026) malam. Pertemuan tersebut fokus pada percepatan pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur pascabencana.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Danantara, Dony Oskaria. Selain itu, jajaran Direktur Utama dari Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan (PP), hingga Brantas Abipraya turut hadir memberikan laporan progres.
Poin Utama Hasil Pertemuan:
Progres Hunian Danantara: Melalui koordinasi BP BUMN Danantara, pembangunan rumah hunian di sejumlah wilayah terdampak menunjukkan kemajuan signifikan. Dalam dua minggu ke depan, tambahan hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam dipastikan rampung dan siap ditempati warga.
Akselerasi Infrastruktur oleh Kementerian PU: Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah melakukan pemulihan fasilitas umum secara masif, meliputi akses jalan, rumah sakit, sekolah, perkantoran, hingga jaringan air bersih. Selain itu, Kementerian PU juga menargetkan pembangunan hunian baru di wilayah Aceh selesai pada awal Februari mendatang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendekatan Humanis dalam Relokasi: Memasuki satu bulan pascabencana, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota untuk mengakomodasi keinginan warga yang beragam.
“Pemerintah berkomitmen membangun hunian secepat mungkin. Namun, kami juga menghargai aspirasi warga; ada yang ingin hunian disediakan, ada yang ingin memperbaiki secara mandiri, hingga ada yang memilih pindah mengikuti keluarga,” ujar perwakilan pemerintah dalam pertemuan tersebut.
Kolaborasi Jalur Cepat
Pemerintah menginstruksikan agar BUMN Karya bekerja ekstra dalam memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski dalam tempo cepat. Setelah hunian rampung, para kepala daerah diharapkan segera melakukan mobilisasi warga agar proses transisi dari pengungsian ke rumah baru berjalan lancar.
Red
KARAWANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung terhadap inovasi hilirisasi dan implementasi teknologi pertanian modern dalam agenda Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (07/01/2026). Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan berbasis teknologi.
Transformasi Digital di Sektor Pertanian
Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyaksikan langsung demonstrasi alat mesin pertanian (alsintan) mutakhir. Teknologi yang dipamerkan meliputi:
Alsintan Otonom: Traktor tanpa awak untuk efisiensi pengolahan lahan.
Drone Sprayer: Pengaplikasian pupuk dan pestisida presisi dari udara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pompa Otomatis: Sistem irigasi pintar guna memastikan ketersediaan air sepanjang musim.
Fokus Hilirisasi: Nilai Tambah Komoditas Lokal
Selain meninjau mekanisasi, Kepala Negara mengunjungi Pameran Hilirisasi Pertanian. Fokus utama tertuju pada pengolahan produk hasil bumi, salah satunya tanaman endemik gambir. Presiden menekankan bahwa komoditas strategis ini harus memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri sebelum merambah pasar ekspor.
Akademisi dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, yang turut hadir dalam pameran tersebut, memberikan catatan kritis terkait tata kelola ekspor. “Selama ini Indonesia cenderung mengekspor gambir dalam bentuk mentah atau bongkahan. Akibatnya, nilai tambah ekonomi justru dinikmati negara pengolah,” jelasnya. Ia berharap momentum ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperkuat industri pengolahan gambir domestik.
Komitmen Pemerintah
Kunjungan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi hulu ke hilir. Dengan teknologi otonom, biaya produksi diharapkan turun, sementara melalui hilirisasi, pendapatan petani dan devisa negara diproyeksikan akan meningkat signifikan.
Sumber: BPMI Setpres
Red
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#SwasembadaPangan
#HilirisasiPertanian
#PrabowoSubianto
Jabar, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional tahun 2025 dalam acara Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi tinggi kepada para petani dan seluruh elemen pertanian yang telah bekerja keras sehingga target swasembada yang semula diproyeksikan empat tahun, dapat terwujud hanya dalam waktu satu tahun. Presiden menegaskan bahwa ketersediaan pangan yang mandiri adalah kunci utama agar bangsa Indonesia tidak bergantung pada negara lain.
Sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh dan pelaku di bidang pertanian. Penghargaan tersebut diberikan antara lain kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta para petani, penyuluh, hingga jajaran TNI dan Polri yang dinilai berjasa besar dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan pangan.
Red
Sumber: BPMI Setpres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Bogor, DN-II Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Taklimat Awal Tahun 2026 kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (06/01/2026).
Pertemuan ini menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah sekaligus penyusunan langkah ke depan di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Pada kesempatan itu, Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintahan yang dinilai telah menunjukkan inisiatif dan keberanian dalam mengambil keputusan dan bertindak demi kepentingan rakyat.
Presiden juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras lebih cepat dari target. Saat ini, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai lebih dari 3 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Presiden pun menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah kunci utama kemakmuran dan kedaulatan bangsa.
Selain itu, Presiden turut menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan tepat satu tahun lalu telah berhasil menjangkau 55 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Pengawasan dan penyempurnaan terus dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengakhiri taklimatnya, Presiden mengajak seluruh jajaran kabinet untuk tetap fokus dalam memberantas kelaparan dan kemiskinan. Presiden menegaskan bahwa dengan niat yang bersih untuk kepentingan rakyat, pemerintah tidak perlu ragu dalam melangkah demi keselamatan dan masa depan bangsa Indonesia.
Red
Sumber:
BPMI Setpres
Biro Humas Kemensetneg
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatra dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pendataan rumah rusak pascabencana. Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak.
“Kuncinya adalah data. Data ini, yang mana yang [rusak] ringan, mana yang rusak sedang, mana yang berat. Semua kabupaten/kota,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Terbaru Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Mendagri mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana. Hal ini termasuk bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang agar segera menerima bantuan dan dapat kembali beraktivitas.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang. Bantuan tersebut berupa pemberian uang kompensasi sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang. Selama menunggu pembangunan huntap, masyarakat dapat tinggal di hunian sementara (huntara) dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
Mendagri menekankan bahwa penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh Pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah. Data tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur dan diteruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Keinginan kita semua, yang rusak ringan dan rusak sedang ini secepat mungkin diberikan bantuan dan pembiayaan agar mereka bisa mulai bekerja, mulai beres-beres,” ujarnya.
Guna mempercepat pendataan, Mendagri mendorong peran aktif aparat desa. Menurutnya, kepala desa atau keuchik merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara detail. Dengan demikian, pendataan dapat dilakukan berbasis nama dan alamat tanpa harus menunggu kelengkapan administrasi kependudukan. “Setelah itu diserahkan kepada camat, camat kepada bupati. Bupati nanti merekap semuanya, dan setelah itu membuat semacam SK, daftar korbannya itu,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu pendataan secara cepat melalui jaringan yang dimiliki hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pendataan akan berdampak pada lambatnya pencairan bantuan dan berpotensi memperpanjang masa pengungsian, yang dapat menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menyampaikan usulan data kerusakan. Mendagri mengingatkan Pemda agar memastikan seluruh data disampaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal ini terutama untuk menghindari adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak diusulkan oleh daerah.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah, serta sejumlah kepala daerah di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Red
SINTANG, DN-II Nasionaldetik.com – Pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di wilayah perbatasan Kalimantan Barat kini menjadi sorotan tajam. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar diduga kuat sengaja membiarkan sejumlah proyek mangkrak dan fiktif demi memuluskan pencairan anggaran baru setiap tahunnya. Praktik ini dituding sebagai pola korupsi sistematis yang merugikan hak masyarakat di beranda terdepan NKRI. (6/1/2026).
Dugaan penyelewengan ini memicu reaksi keras dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) GPN 08 dan masyarakat terdampak. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif terhadap manajemen perencanaan anggaran PLN Kalbar.
Modus Proyek Fiktif dan Infrastruktur “Setengah Hati”
Dugaan korupsi ini mencuat melalui temuan di lapangan terkait proyek yang diduga fiktif di Desa Neraci Jaya dan Desa Sungai Bugau, serta proyek mangkrak di Desa Sungai Kelik. Ketiga wilayah ini berada di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang.
PLN dituding lebih memprioritaskan pengajuan anggaran baru daripada menuntaskan kewajiban proyek tahun anggaran 2023. Pola yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya pembangunan infrastruktur yang terkesan asal-asalan—seperti pemasangan tiang tanpa kabel, atau kabel yang terpasang namun tidak dialiri arus listrik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Alasan Teknis yang Dinilai Tidak Logis
Wakil Ketua Ormas GPN 08 DPC Sintang, Arbudin Jauharie, menegaskan bahwa PLN tidak boleh berlindung di balik alasan teknis yang tidak masuk akal untuk menghindari kewajiban menyalakan listrik ke rumah warga.
“Ini bukan sekadar masalah teknis mesin, ini adalah indikasi kejahatan anggaran. Bagaimana mungkin proyek 2023 belum tuntas, tapi anggaran baru terus dikucurkan? Kami menduga perencanaan ini sengaja dibuat ‘cacat’ agar menjadi lahan basah korupsi,” tegas Arbudin.
Ia menambahkan, alasan keterbatasan kapasitas mesin tidak logis karena secara teknis terdapat solusi yang lebih efisien, yakni penarikan jaringan sepanjang 6 kilometer ke Balai Karangan. Namun, solusi ini diduga sengaja diabaikan demi mempertahankan proyek yang berbiaya tinggi.
Kerugian Masyarakat: Lahan Sawit Tergusur, Listrik Tak Kunjung Nyala
Masyarakat di perbatasan kini menanggung kerugian ganda. Selain masih hidup dalam kegelapan, lahan sawit produktif milik warga telah dibersihkan (land clearing) untuk jalur kabel yang nyatanya hingga kini tidak berfungsi.
Negara ditaksir telah menggelontorkan miliaran rupiah, namun hasilnya hanya deretan tiang besi yang menjadi “monumen kegagalan” PLN di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Tuntutan Penegakan Hukum
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PLN Kalbar belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Bungkamnya pihak PLN semakin memperkuat desakan publik untuk langkah hukum lebih lanjut.
Berdasarkan temuan tersebut, DPD GPN 08 Kalimantan Barat menyatakan tuntutan tegas:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
KPK segera memanggil dan memeriksa pimpinan perencanaan PLN Kalbar.
BPK melakukan Audit Investigatif menyeluruh terhadap alokasi dana Lisdes di Kabupaten Sintang tahun 2023-2026.
Kementerian BUMN segera mengevaluasi dan mencopot jajaran direksi PLN Kalbar yang dinilai gagal mengelola proyek strategis nasional.
Laporan: Tim Redaksi Nasionaldetik / Prima
MUARA ENIM, DN-II Pemerintah Kabupaten Muara Enim mencatatkan saldo Investasi Jangka Panjang sebesar Rp340.857.527.599,49 per 31 Desember 2024. Namun, di balik angka tersebut, terdapat catatan krusial mengenai transparansi pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD SPME).
Latar Belakang dan Temuan BPK
Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 (Nomor: 40.B/LHP/XVIII.PLG/04/2023), terungkap bahwa PD SPME tidak menyampaikan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023. BPK merekomendasikan Bupati Muara Enim untuk segera melakukan pembenahan manajemen sistem keuangan dan pelaporan pada perusahaan tersebut.
Menindaklanjuti hal ini, rencana aksi yang disepakati mencakup dua poin utama:
Penyusunan kajian keberlanjutan penyertaan modal Pemkab pada PD SPME.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyampaian Laporan Keuangan 2023 atau pengajuan usulan pailit ke Kemenkumham, bergantung pada hasil kajian tersebut.
Kendala dalam Tindak Lanjut
Hingga semester II tahun 2024, rekomendasi tersebut tercatat belum tuntas dilaksanakan. Pemkab Muara Enim menghadapi sejumlah kendala teknis dan hukum, di antaranya:
Akses Data Terbatas: Terhambatnya dokumen pendukung akibat direktur utama definitif sedang menjalani proses hukum.
Keterbatasan SDM: Kurangnya tenaga ahli yang kompeten untuk melakukan kajian mendalam mengenai keberlangsungan (going concern) perusahaan.
Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan langkah koordinasi, termasuk bersurat kepada BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2024 terkait permohonan audit keuangan, serta meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada Januari 2025.
Langkah Strategis Pemulihan Manajemen
Sebagai upaya menjaga eksistensi dan tata kelola perusahaan, Pemkab Muara Enim telah mengambil langkah-langkah strategis sepanjang tahun 2024 dan awal 2025, yaitu:
Pengangkatan Plt. Dewan Pengawas untuk memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan.
Pembentukan Panitia Seleksi Direksi melalui Keputusan Bupati Nomor 145/KPTS/V/2025 sebagai langkah regenerasi kepemimpinan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk menjaring direksi yang kompeten dan berintegritas.
Ketidakpatuhan dan Dampak Finansial
Meskipun upaya administratif telah dilakukan, hingga berakhirnya masa pemeriksaan pada 10 Mei 2025, PD SPME tetap tidak menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024. Kondisi ini dinilai melanggar Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Permanen Daerah dan Perda Muara Enim Nomor 3 Tahun 2023.
Akibat dari ketidakteraturan pelaporan ini, nilai investasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PD SPME sebesar Rp3.286.691.742,18 tidak dapat diyakini kewajarannya dalam laporan keuangan daerah.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Muara Enim menyatakan sependapat dengan hasil temuan ini dan berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Fokus utama ke depan adalah mempercepat penyusunan kajian keberlanjutan penyertaan modal guna menentukan arah kebijakan PD SPME, apakah akan direstrukturisasi atau diambil langkah hukum lainnya.
Tim Prima
GROBOGAN, DN-II Praktik dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar kembali mencuat di wilayah Jawa Tengah. Temuan ini terungkap saat Pimpinan Redaksi Nasionaldetik.com, Edi Supriadi, memantau langsung aktivitas mencurigakan di SPBU 44.595.14 Harjowinangun, Kabupaten Grobogan, baru-baru ini.
Dalam investigasi di lapangan, ditemukan setidaknya lima unit armada truk yang telah dimodifikasi sedemikian rupa atau yang lazim disebut sebagai armada “Heli”. Truk-truk tersebut diduga kuat digunakan untuk melangsir Solar subsidi dalam volume besar guna kepentingan komersial.
Kronologi Temuan di Lapangan
Peristiwa ini bermula saat tim melintasi jalur tersebut dalam rangkaian pemantauan arus lalu lintas. Di lokasi SPBU 44.595.14, terlihat antrean tidak wajar dari lima armada truk modifikasi yang sedang melakukan pengisian Solar secara leluasa.
Saat mencoba melakukan konfirmasi, seorang pria yang diduga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) di lokasi justru memberikan respons yang mengejutkan. Ia mengindikasikan bahwa aktivitas pengisian oleh armada “Heli” tersebut adalah hal yang lumrah dan sudah menjadi “pemandangan harian” di SPBU tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kritik Keras Pimpinan Redaksi
Edi Supriadi menyatakan keprihatinan mendalam atas lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, khususnya Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah dan BPH Migas.
“Bagaimana mungkin lima armada truk modifikasi bisa beroperasi secara terang-terangan di satu SPBU tanpa ada tindakan tegas? Ini bukan lagi sekadar kebocoran distribusi, tapi diduga kuat ada unsur kesengajaan yang terorganisir antara oknum SPBU dan pelaku pelangsiran,” tegas Edi. (6/1/2026).
Ia menambahkan bahwa praktik ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat, terutama rakyat kecil dan nelayan yang seringkali kesulitan mendapatkan akses Solar subsidi.
Aspek Hukum dan Sanksi
Secara regulasi, praktik pelangsiran BBM bersubsidi merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Para pelaku yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi terancam pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.
Desakan Tindakan Tegas
Pihak Nasionaldetik.com menyatakan telah mengantongi bukti-bukti kuat berupa dokumentasi foto lengkap dengan titik koordinat lokasi kejadian.
“Kami mendesak Pertamina untuk segera turun tangan. Harus ada sanksi berat, bahkan jika perlu pencabutan izin operasional bagi SPBU 44.595.14 Harjowinangun. Jangan sampai subsidi negara justru dikuras oleh mafia demi keuntungan pribadi,” pungkas Edi.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak manajemen Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah terkait langkah pengawasan di wilayah tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Prima
DIY, DN-II Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menyebut instruktur memiliki peran strategis sebagai fondasi pembentuk karakter dan mentalitas para penerbang TNI AU sekaligus perancang masa depan organisasi.
Hal itu disampaikan Kasau saat memberikan pengarahan kepada Instruktur Penerbang dan Navigator di Gedung Jupiter, Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, Senin (5/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Kasau juga mengulas dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut TNI AU lebih adaptif dan dinamis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Menjawab tantangan tersebut, Kasau mengatakan TNI AU terus memperkuat sumber daya manusia, salah satunya melalui peningkatan rekrutmen penerbang. Dari proses tersebut, dibutuhkan calon-calon penerbang yang berkompeten untuk kemudian dididik dan dibina oleh para instruktur di Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI AU.
Kasau juga menyoroti perlunya penyesuaian kurikulum Sekolah Penerbang (Sekbang) agar lebih efisien serta relevan dengan kebutuhan peperangan modern. Dengan penyesuaian ini, para instruktur diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan sehingga melahirkan penerbang yang handal dan siap menghadapi berbagai tantangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup pengarahannya, Kasau berharap para instruktur mampu menjadi teladan. “Saya minta para Instruktur Penerbang menjadi teladan dalam sikap dan perilaku serta mampu berpikir terbuka dan kritis,” ujar Kasau.
Upaya penguatan peran instruktur ini menjadi bagian penting dalam membangun postur pertahanan udara yang adaptif, modern, profesional, dan unggul, sehingga TNI AU semakin siap menghadapi dinamika ancaman dan menjaga kedaulatan udara nasional.
Red
“TNI Angkatan Udara – Jauh di Langit Dekat di Hati”
DISPENAU@2025.
#swabhuwanapaksa
#jauhdilangitdekatdihati
#tniauampuh
#kasau #marsekaltnitonnyharjono
BOGOR, DN-II Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) mempertegas komitmen pengabdian masyarakat dengan menerjunkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penjernihan Air. Bersinergi dengan TNI, program ini fokus pada penyediaan solusi teknologi Reverse Osmosis (RO) untuk menjawab tantangan krisis air bersih di berbagai wilayah Indonesia.
Kolaborasi Lintas Keilmuan dan Sinergi TNI
Program strategis ini digerakkan oleh 24 Kadet Mahasiswa UNHAN RI yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Kolaborasi ini menggabungkan keahlian dari Fakultas Teknik dan Teknologi Pertahanan (Teknik Sipil, Elektro, Mesin, Informatika, serta Rekayasa Sumber Daya Air) dengan Fakultas MIPA Pertahanan (Fisika dan Kimia).
Di bawah komando Dansatgas Kolonel Infanteri Adam Mardamsyah, M.Han, para kadet didampingi oleh tim ahli dosen, yakni Diyan Parwatiningtyas, M.Sc., Ir. Ricky Harianja, M.T., dan Ir. Pungky Dharma Saputra, M.T. Sinergi antara akademisi militer dan personel TNI ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Progres 21 Persen Menuju Target 100 Titik
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Satgas Penjernihan Air UNHAN RI menargetkan pemasangan sistem RO di 100 titik lokasi secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 21 unit sistem RO telah berhasil terpasang dan mulai beroperasi di berbagai wilayah kritis.
“Saat ini progres telah mencapai 21 persen dari target keseluruhan. Sekitar 90 persen unit sudah beroperasi penuh, sementara sisanya dalam tahap penyempurnaan teknis seperti pengeboran sumber air baku,” tulis laporan resmi Satgas.
Manfaat Langsung bagi Masyarakat dan Satuan
Pemanfaatan air hasil penjernihan ini tidak hanya menyasar pemukiman warga, tetapi juga fasilitas pelayanan kesehatan dan satuan-satuan TNI di lapangan. Seluruh unit yang telah terpasang dinyatakan laik operasional dan telah memenuhi standar penggunaan untuk kebutuhan harian.
Melalui teknologi RO, air baku yang sebelumnya tidak layak konsumsi diproses sedemikian rupa sehingga aman digunakan, memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas kesehatan dan sanitasi masyarakat lokal.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan program ini, silakan kunjungi laman resmi UNHAN RI di www.idu.ac.id.
Red
You cannot copy content of this page