Jakarta, DN-II Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., didampingi Pejabat Tinggi Unhan RI menerima kunjungan Bupati Sambas, Kalimantan Barat, H. Satono, S.Sos., I., M.H., beserta rombongan, dalam rangka silaturahmi dan dialog kelembagaan antara institusi pendidikan tinggi pertahanan dan pemerintah daerah. Kegiatan ini berempat di ruang tamu Rektor Unhan RI, Kampus Bhineka Tunggal Ika (BTI) Unhan RI, Sentul. Kamis, (8/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran pandangan strategis mengenai penguatan sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan negara. Bupati Sambas menyampaikan gambaran kondisi objektif daerahnya, termasuk tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi di sejumlah wilayah, yang berdampak pada optimalisasi kesempatan pendidikan bagi generasi muda.
Rektor Unhan RI menyampaikan bahwa Unhan RI menyelenggarakan pendidikan pertahanan dengan sistem seleksi nasional yang transparan, objektif, dan berbasis merit. Seluruh proses penerimaan dan pendidikan mahasiswa dilaksanakan dengan standar yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai daerah, sebagai wujud komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter kebangsaan.
Audiensi ini mencerminkan kesamaan pandangan mengenai pentingnya sinergi antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Kerja sama yang terbangun diharapkan dapat memperkuat kontribusi pendidikan tinggi pertahanan bagi kepentingan nasional dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kegiatan ini diakhiri dengan saling memberikan cinderamata dilanjutkan dengan foto bersama dan pengisian buku tamu Rektor Unhan RI oleh Bupati Sambas Kalimantan Barat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
(Sumber: Humas Unhan RI).
Peliputan: Agus N /Thoni/Dwiki
Reporter: Agus N.
Editor : M. Taher.
JAKARTA, DN-II Pemerintah bergerak cepat dalam mengakselerasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat koordinasi memenuhi undangan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI yang menginstruksikan penanganan komprehensif di wilayah terdampak. Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menko PMK Prof. Pratikno, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon yang menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas.
Capaian Masif di Bulan Pertama
Dalam kesempatan tersebut, Seskab Teddy Indra Wijaya memaparkan data dan fakta lapangan yang menunjukkan progres signifikan dalam satu bulan pertama masa pemulihan. Pemerintah mengklaim kerja lapangan dilakukan secara masif dan terukur.
Berikut adalah beberapa capaian kunci yang disampaikan Seskab:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aksesibilitas: Sebanyak 72 dari 78 titik jalan nasional yang terputus kini telah kembali tersambung.
Infrastruktur Darurat: Pembangunan 17 jembatan bailey besar telah rampung untuk memulihkan konektivitas antarwilayah.
Hunian & Kesehatan: Sebanyak 1.100 unit hunian siap huni telah tersedia. Selain itu, 87 unit rumah sakit dan 860 puskesmas sudah beroperasi penuh melayani masyarakat.
Ekonomi & Pendidikan: Sekolah, pasar, dan pusat kegiatan ekonomi mulai berdenyut kembali secara berkala.
Fokus Eksekusi di Bulan Kedua
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa tim Satgas telah bekerja aktif mengoordinasikan petugas di lapangan. Fokus utama saat ini adalah menyempurnakan rencana strategis untuk jangka pendek dan menengah.
“Setelah menerima penugasan dari Presiden, kami langsung melakukan kontrol dan koordinasi ketat agar pelaksanaan pemulihan di lapangan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun,” ujar Tito.
Memasuki bulan kedua pada akhir Januari ini, Seskab Teddy menekankan pentingnya akurasi data dan kecepatan eksekusi. Adanya Satgas ini diharapkan dapat memangkas birokrasi sehingga bantuan dan pembangunan infrastruktur permanen dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak. ***
JAKARTA, DN-II BTN 08/01/2026-Aroma busuk ketidakadilan kembali tercium dari Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat. Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Isa Rachmatarwata dalam megaskandal korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Rabu (7/1/2026) praktis memicu amarah publik. Bagaimana tidak? Isa hanya divonis 1 tahun 6 bulan penjara,sebuah hukuman yang dianggap lebih menyerupai “hadiah” ketimbang efek jera bagi perampok uang rakyat.
Majelis Hakim memilih “berbaik hati” dengan menyatakan Isa melanggar Pasal 3 UU Tipikor (penyalahgunaan wewenang) yang ancaman minimumnya hanya 1 tahun. Langkah ini secara drastis menganulir tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjerat terdakwa dengan Pasal 2,pasal “berdarah” dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.
Ketimpangan ini kian mencolok karena hakim juga membebaskan Isa dari kewajiban uang pengganti dengan dalih terdakwa tidak menikmati langsung kerugian negara. Pertimbangan ini dianggap naif,dalam skandal sebesar Jiwasraya yang merugikan negara triliunan rupiah, absennya sanksi finansial bagi aktor intelektual adalah penghinaan bagi jutaan nasabah yang hidupnya hancur.
Kritik pedas datang dari aktivis HAM internasional dan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Dengan nada satir, ia menyebut proses hukum ini tak lebih dari sekedar sandiwara murah.
“Putusan ini sangat janggal dan melukai nalar sehat. Korupsi Jiwasraya ini korbannya 5,3 juta jiwa, kerugiannya di atas Rp60 triliun, tapi vonisnya cuma 1,5 tahun? Ini bukan penegakan hukum, ini dagelan! Publik patut curiga,apakah hakim sedang ditekan, atau ada ‘transaksi’ di bawah meja agar vonis disunat sedemikian rupa?” tegas Wilson, Kamis (8/1/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wilson mendesak agar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung tidak tidur dan segera mengaudit integritas majelis hakim yang memutus perkara ini. Menurutnya, perbedaan pasal yang digunakan hakim sangat aromatik terhadap kepentingan tertentu untuk menyelamatkan terdakwa dari jeruji besi yang lebih lama.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan pihaknya masih “pikir-pikir”. Namun, publik menuntut lebih dari sekedar retorika profesionalisme. Jika JPU tidak mengajukan banding, maka Kejaksaan Agung secara tidak langsung dianggap mengamini “diskon besar-besaran” hukuman bagi pelaku korupsi kelas kakap.
Vonis “ringan rasa bebas” ini menjadi sinyal berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketika hukum gagal menghadirkan keadilan yang proporsional dengan skala kejahatan, maka pengadilan tidak lagi menjadi benteng terakhir kebenaran, melainkan menjadi “laundry” untuk memutihkan dosa para koruptor.
Jika skandal Rp60 triliun saja hanya dihargai 1,5 tahun penjara, lantas apa gunanya slogan “Ganyang Korupsi” yang sering didengungkan pemerintah? Rakyat kini menunggu, apakah sistem hukum kita masih punya urat malu untuk memperbaiki putusan sesat ini di tingkat banding, atau justru membiarkan kepercayaan publik runtuh hingga ke dasar yang paling dalam.
(TIM/Red)
JAKARTA, DN-II Pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Sebagai langkah konkret, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) resmi menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gus Ipul—menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah transisi dari masa tanggap darurat menuju fase pemulihan berkelanjutan. Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan, terutama pada aspek penguatan ekonomi masyarakat.
“Setelah masa kedaruratan selesai, Kemensos memberikan dukungan pascabencana bagi korban terdampak. Salah satu pilar utamanya adalah program pemberdayaan guna memulihkan roda ekonomi keluarga,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya.
Skema Bantuan Ekonomi
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kemensos telah menetapkan indeks bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga bagi para korban bencana di Sumatra. Bantuan ini diharapkan menjadi modal awal bagi masyarakat untuk kembali produktif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mekanisme penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan secara ketat dan tepat sasaran. “Proses penyaluran dukungan ini akan sepenuhnya merujuk pada data yang divalidasi oleh Pemerintah Daerah setempat,” tambahnya.
Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga
Pembentukan Pokja ini juga menunjukkan sinergi kuat antar-instansi pemerintah. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir untuk memastikan integrasi program pemulihan, di antaranya:
Menteri P2MI: Mukhtaruddin
Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Hasya
Wakil Menteri Koperasi: Farida Farichah
Wakil Menteri Desa dan PDT: Ahmad Riza Patria
Selain jajaran menteri, dukungan jaminan sosial juga diperkuat dengan kehadiran Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, serta Direktur HC dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Abdur Rahman Irsyadi.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur sosial dan memastikan masyarakat terdampak bencana di Sumatra dapat kembali mandiri secara ekonomi dalam waktu singkat. ***
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jabar, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara Panen Raya sekaligus Pengumuman Swasembada Pangan Indonesia yang diikuti sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring serta lebih dari 2 juta petani secara daring. Kegiatan ini terpusat di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. “Hari ini kita mencatat suatu kemenangan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa merdeka kalau tergantung bangsa lain,” ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa percepatan pencapaian swasembada pangan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, berkat persatuan dan kerja keras seluruh elemen bangsa. “Memang saya beri target 4 tahun swasembada beras swasembada pangan, terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia, saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak. 1 tahun kita sudah swasembada, 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, 1 tahun kita tidak bergantung pada bangsa lain,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada sejumlah tokoh atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dan 2 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lencana Wirakarya.
Dari jajaran TNI, sebanyak 29 personel menerima tanda kehormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Foto: BPMI Setpres dan Puspen TNI
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan strategis dengan jajaran menteri dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (7/1/2026) malam. Pertemuan tersebut fokus pada percepatan pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur pascabencana.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Danantara, Dony Oskaria. Selain itu, jajaran Direktur Utama dari Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan (PP), hingga Brantas Abipraya turut hadir memberikan laporan progres.
Poin Utama Hasil Pertemuan:
Progres Hunian Danantara: Melalui koordinasi BP BUMN Danantara, pembangunan rumah hunian di sejumlah wilayah terdampak menunjukkan kemajuan signifikan. Dalam dua minggu ke depan, tambahan hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam dipastikan rampung dan siap ditempati warga.
Akselerasi Infrastruktur oleh Kementerian PU: Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah melakukan pemulihan fasilitas umum secara masif, meliputi akses jalan, rumah sakit, sekolah, perkantoran, hingga jaringan air bersih. Selain itu, Kementerian PU juga menargetkan pembangunan hunian baru di wilayah Aceh selesai pada awal Februari mendatang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendekatan Humanis dalam Relokasi: Memasuki satu bulan pascabencana, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota untuk mengakomodasi keinginan warga yang beragam.
“Pemerintah berkomitmen membangun hunian secepat mungkin. Namun, kami juga menghargai aspirasi warga; ada yang ingin hunian disediakan, ada yang ingin memperbaiki secara mandiri, hingga ada yang memilih pindah mengikuti keluarga,” ujar perwakilan pemerintah dalam pertemuan tersebut.
Kolaborasi Jalur Cepat
Pemerintah menginstruksikan agar BUMN Karya bekerja ekstra dalam memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski dalam tempo cepat. Setelah hunian rampung, para kepala daerah diharapkan segera melakukan mobilisasi warga agar proses transisi dari pengungsian ke rumah baru berjalan lancar.
Red
KARAWANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung terhadap inovasi hilirisasi dan implementasi teknologi pertanian modern dalam agenda Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (07/01/2026). Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan berbasis teknologi.
Transformasi Digital di Sektor Pertanian
Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyaksikan langsung demonstrasi alat mesin pertanian (alsintan) mutakhir. Teknologi yang dipamerkan meliputi:
Alsintan Otonom: Traktor tanpa awak untuk efisiensi pengolahan lahan.
Drone Sprayer: Pengaplikasian pupuk dan pestisida presisi dari udara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pompa Otomatis: Sistem irigasi pintar guna memastikan ketersediaan air sepanjang musim.
Fokus Hilirisasi: Nilai Tambah Komoditas Lokal
Selain meninjau mekanisasi, Kepala Negara mengunjungi Pameran Hilirisasi Pertanian. Fokus utama tertuju pada pengolahan produk hasil bumi, salah satunya tanaman endemik gambir. Presiden menekankan bahwa komoditas strategis ini harus memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri sebelum merambah pasar ekspor.
Akademisi dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, yang turut hadir dalam pameran tersebut, memberikan catatan kritis terkait tata kelola ekspor. “Selama ini Indonesia cenderung mengekspor gambir dalam bentuk mentah atau bongkahan. Akibatnya, nilai tambah ekonomi justru dinikmati negara pengolah,” jelasnya. Ia berharap momentum ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperkuat industri pengolahan gambir domestik.
Komitmen Pemerintah
Kunjungan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi hulu ke hilir. Dengan teknologi otonom, biaya produksi diharapkan turun, sementara melalui hilirisasi, pendapatan petani dan devisa negara diproyeksikan akan meningkat signifikan.
Sumber: BPMI Setpres
Red
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#SwasembadaPangan
#HilirisasiPertanian
#PrabowoSubianto
Jabar, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional tahun 2025 dalam acara Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi tinggi kepada para petani dan seluruh elemen pertanian yang telah bekerja keras sehingga target swasembada yang semula diproyeksikan empat tahun, dapat terwujud hanya dalam waktu satu tahun. Presiden menegaskan bahwa ketersediaan pangan yang mandiri adalah kunci utama agar bangsa Indonesia tidak bergantung pada negara lain.
Sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh dan pelaku di bidang pertanian. Penghargaan tersebut diberikan antara lain kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta para petani, penyuluh, hingga jajaran TNI dan Polri yang dinilai berjasa besar dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan pangan.
Red
Sumber: BPMI Setpres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Bogor, DN-II Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Taklimat Awal Tahun 2026 kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (06/01/2026).
Pertemuan ini menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah sekaligus penyusunan langkah ke depan di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Pada kesempatan itu, Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintahan yang dinilai telah menunjukkan inisiatif dan keberanian dalam mengambil keputusan dan bertindak demi kepentingan rakyat.
Presiden juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras lebih cepat dari target. Saat ini, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai lebih dari 3 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Presiden pun menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah kunci utama kemakmuran dan kedaulatan bangsa.
Selain itu, Presiden turut menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan tepat satu tahun lalu telah berhasil menjangkau 55 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Pengawasan dan penyempurnaan terus dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengakhiri taklimatnya, Presiden mengajak seluruh jajaran kabinet untuk tetap fokus dalam memberantas kelaparan dan kemiskinan. Presiden menegaskan bahwa dengan niat yang bersih untuk kepentingan rakyat, pemerintah tidak perlu ragu dalam melangkah demi keselamatan dan masa depan bangsa Indonesia.
Red
Sumber:
BPMI Setpres
Biro Humas Kemensetneg
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatra dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pendataan rumah rusak pascabencana. Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak.
“Kuncinya adalah data. Data ini, yang mana yang [rusak] ringan, mana yang rusak sedang, mana yang berat. Semua kabupaten/kota,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Terbaru Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Mendagri mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana. Hal ini termasuk bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang agar segera menerima bantuan dan dapat kembali beraktivitas.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang. Bantuan tersebut berupa pemberian uang kompensasi sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang. Selama menunggu pembangunan huntap, masyarakat dapat tinggal di hunian sementara (huntara) dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
Mendagri menekankan bahwa penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh Pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah. Data tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur dan diteruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Keinginan kita semua, yang rusak ringan dan rusak sedang ini secepat mungkin diberikan bantuan dan pembiayaan agar mereka bisa mulai bekerja, mulai beres-beres,” ujarnya.
Guna mempercepat pendataan, Mendagri mendorong peran aktif aparat desa. Menurutnya, kepala desa atau keuchik merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara detail. Dengan demikian, pendataan dapat dilakukan berbasis nama dan alamat tanpa harus menunggu kelengkapan administrasi kependudukan. “Setelah itu diserahkan kepada camat, camat kepada bupati. Bupati nanti merekap semuanya, dan setelah itu membuat semacam SK, daftar korbannya itu,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu pendataan secara cepat melalui jaringan yang dimiliki hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pendataan akan berdampak pada lambatnya pencairan bantuan dan berpotensi memperpanjang masa pengungsian, yang dapat menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menyampaikan usulan data kerusakan. Mendagri mengingatkan Pemda agar memastikan seluruh data disampaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal ini terutama untuk menghindari adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak diusulkan oleh daerah.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah, serta sejumlah kepala daerah di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Red
You cannot copy content of this page