KEBUMEN, DN-II Program Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPMB) di Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, yang seharusnya menjadi mercusuar kesehatan publik, kini justru terperosok dalam polemik lingkungan yang serius. (24/12/2025).
Aktivitas produksi masif di wilayah tersebut dituding menjadi dalang rusaknya ekosistem pertanian warga akibat manajemen limbah yang diduga kuat serampangan dan melanggar aturan.
Hasil pantauan tim di lapangan mengungkap pemandangan ironis. Di sepanjang jalur pembuangan air sisa produksi, hamparan padi milik warga yang seharusnya menghijau kini tampak menguning, layu, hingga terancam puso (gagal panen). Kerusakan ini terjadi secara linier, mengikuti aliran air dari area produksi sebuah indikasi teknis adanya cemaran sisa produksi yang tidak terolah sempurna.
Upaya transparansi publik sempat diwarnai ketegangan ketika oknum pengelola mencoba menghalang-halangi kerja jurnalistik.
“Kenapa ambil gambar tidak izin dulu? Izin ke pemilik!” cetus oknum tersebut dengan nada intimidatif. Sikap defensif ini justru memicu kecurigaan publik: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan di balik tembok fasilitas tersebut?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemilik usaha, Pak Haji, membantah keras tudingan pencemaran tersebut. Ia melontarkan pembelaan yang dinilai publik tidak masuk akal dengan menyebut fenomena padi menguning disebabkan oleh kondisi geologis tanah.
“Itu kuning karena tanahnya terlalu gembur. Kami sudah memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan sudah melapor ke Lingkungan Hidup,” klaimnya saat dikonfirmasi.
Namun, pengakuan petani justru berbanding terbalik. Di bawah bayang-bayang ketakutan untuk bersuara, seorang warga mengungkapkan bahwa keluhan mereka selama ini hanya berakhir di tong sampah birokrasi. “Kami mendukung program gizi ini, tapi jangan memberi gizi dengan cara meracuni sawah kami,” keluhnya lirih.
Tabir gelap pengelolaan limbah ini semakin terkuak saat dikonfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kebumen. Terjadi drama “pingpong” birokrasi yang memalukan. Kepala UPTD DLH, Dani Fitriyadi, memberikan keterangan mengejutkan bahwa pihak pengelola Plumbon hanya berkoordinasi terkait sampah domestik, bukan limbah cair sisa produksi yang jauh lebih berbahaya.
Lebih mencengangkan lagi, Dani menyebut bahwa hampir seluruh unit makanan bergizi di Kebumen ditengarai belum melaporkan atau mengurus izin terkait limbah produksinya. Fakta ini adalah skandal besar sekaligus “bom waktu” bagi lingkungan hidup di Kebumen.
Bagaimana mungkin unit produksi massal diizinkan beroperasi tanpa pengawasan limbah yang jelas? Ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan maladministrasi sistemik yang mengorbankan rakyat kecil.
Absennya pelaporan limbah cair ke instansi terkait menjadikan IPAL yang diklaim pengelola patut dipertanyakan fungsinya. Tanpa uji baku mutu yang transparan, IPAL tersebut hanyalah “siluman” untuk memenuhi syarat formalitas tanpa fungsi ekologis. Masyarakat kini menuntut tindakan tegas sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, di mana pembuangan limbah tanpa standar baku mutu diancam pidana penjara 3 tahun dan denda Rp3 miliar.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk:
– Uji Lab Independen: Melakukan sampling air dan tanah secara terbuka tanpa campur tangan pengelola.
– Moratorium Operasional: Menghentikan aktivitas produksi sementara hingga sistem IPAL dinyatakan laik secara teknis dan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
– Audit Menyeluruh: Memeriksa seluruh unit MBG di Kebumen yang diduga kuat beroperasi “gelap” tanpa izin limbah.
– Ganti Rugi Total: Memberikan kompensasi atas gagal panen yang diderita petani.
Program makanan bergizi adalah kemajuan, namun jika ia berdiri di atas penderitaan petani dan kehancuran alam, maka program ini telah kehilangan roh kemanusiaannya. DLH Kebumen tidak boleh hanya menjadi “stempel” birokrasi; mereka harus bertindak sebagai benteng terakhir lingkungan hidup sebelum alam melakukan pembalasannya.
Publisher -Red
BREBES, DN-II Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Pol Latif Usman, melakukan peninjauan langsung ke Pos Pengamanan (Pospam) Terpadu Pejagan, Kabupaten Brebes, pada Rabu (24/12/2025).
Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan personel serta kelancaran arus mudik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di pintu masuk utama wilayah Jawa Tengah.
Kedatangan Wakapolda disambut langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes dan instansi terkait.
Dalam arahannya, Brigjen Pol Latif Usman menekankan pentingnya strategi preventif dan humanis.
Wakapolda meminta jajaran untuk memperbanyak sarana edukasi seperti spanduk imbauan dan umbul-umbul guna memberikan rasa aman sekaligus menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tingkatkan kehadiran Polri dengan cara yang humanis. Pastikan masyarakat merasa dilayani dengan baik selama perjalanan mudik ini,” ujar Wakapolda.
Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, Wakapolda memberikan perhatian khusus pada kesiapsiagaan bencana alam. Dirinya menginstruksikan seluruh personel untuk bergerak cepat dan terkoordinasi jika terjadi situasi darurat di lapangan. Tak lupa, faktor kesehatan personel juga menjadi poin utama.
“Anggota harus menjaga kondisi fisik. Atur waktu istirahat dengan baik dan patuhi SOP agar pelayanan kepada masyarakat tetap prima,” tambahnya.
Selanjutnya, menjelang perayaan malam pergantian tahun, Wakapolda menegaskan bahwa Jawa Tengah tidak akan menggelar pesta kembang api. Hal tersebut merupakan bentuk empati dan solidaritas terhadap korban bencana alam di berbagai daerah.
“Kegiatan akan difokuskan pada doa bersama secara religius dan sederhana,” lanjutnya.
Terkait dengan arus Lalu Lintas, hingga Rabu siang, disampaikan volume kendaraan di ruas tol maupun jalur Pantura arteri mengalami peningkatan. “Namun, berkat kesiagaan petugas di lapangan, arus lalu lintas di wilayah Brebes terpantau masih dalam kondisi normal, lancar, dan terkendali,” terangnya.
Selain mengecek kesiapan personel, Wakapolda memberikan perhatian khusus pada implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama masa libur Nataru.
Latif Usman menegaskan bahwa sosialisasi mengenai pembatasan kendaraan besar sudah dilakukan jauh-jauh hari. Meski mayoritas pengusaha angkutan patuh, petugas di lapangan masih menemukan adanya pelanggaran.
“Tentunya SKB yang ada sudah kita informasikan dan sosialisasikan lebih awal. Memang masih ada beberapa kendaraan besar yang melanggar. Namun, apabila kondisinya sudah krusial dan mengganggu arus lalu lintas, kami mohon maaf, akan dilakukan penindakan tegas dan terukur,” pungkas Wakapolda.
Dengan situasi dan kondisi yang ada baik infrastruktur, sarana dan prasarana maupun kondisi cuaca, Wakapolda juga menitipkan pesan kepada seluruh masyarakat yang sedang dalam perjalanan untuk selalu waspada dan berhati serta tidak memaksakan diri jika kondisi fisik sudah lelah saat menikmati libur Nataru. (Red/Hms)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kota Tegal, DN-II Ketua Bhayangkari Cabang Tegal Kota Ny. Uwit Putu Krisna bersama jajaran pengurus Bhayangkari melaksanakan kunjungan ke sejumlah pos pelayanan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Kota Tegal, Selasa (23/12/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan moril kepada personel kepolisian dan petugas gabungan yang tengah melaksanakan tugas dalam rangka Operasi Lilin Candi 2025.
Adapun pos pelayanan yang menjadi sasaran kunjungan di antaranya Posyan Taman Pancasila, Posyan Terpadu Jalan Dr. Sutomo, Posyan Maya, serta Posyan Terminal Kota Tegal.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bhayangkari Cabang Tegal Kota bersama rombongan turut menyerahkan tali asih berupa bingkisan kepada para personel yang bertugas di masing-masing pos pelayanan. Pemberian bingkisan tersebut diharapkan dapat menambah semangat para petugas dalam menjalankan tugas pengamanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
Ny. Uwit Putu Krisna menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Bhayangkari terhadap anggota Polri yang tetap siaga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Operasi Lilin Candi 2025 berlangsung. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan dan motivasi agar para personel tetap semangat serta dapat menjalankan tugas dengan optimal,” ujarnya.
Ia juga berharap, seluruh petugas pengamanan dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kota Tegal dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.
Sementara itu, Kapolres Tegal Kota AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama, S.I.K. mengapresiasi perhatian dan dukungan dari Bhayangkari Cabang Tegal Kota kepada para personel yang bertugas di lapangan.
Dengan adanya sinergi dan dukungan tersebut, diharapkan pelaksanaan Operasi Lilin Candi 2025 dapat berjalan lancar, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam merayakan libur Natal dan Tahun Baru. ( S. Bimantoro )
Bogor, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (23/12/2025).
Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespons agenda nasional, mulai dari peningkatan layanan ibadah haji hingga percepatan penanganan pascabencana di Sumatra.
Terkait layanan haji, pemerintah menyampaikan perkembangan pembangunan Kampung Haji yang telah disepakati oleh Pemerintah Arab Saudi. Fasilitas ini menjadi pencapaian sejarah baru bagi Indonesia yang memungkinkan para jemaah memiliki tempat khusus selama melaksanakan ibadah haji di tanah suci. 
Pertemuan juga membahas ketersediaan dan distribusi pasokan LPG dan BBM di tiga provinsi terdampak di Sumatra. Pemerintah turut memastikan kesiapan pasokan energi nasional selama periode Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan percepatan pemulihan kondisi di tiga provinsi terdampak di Sumatra melalui koordinasi intensif antara BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak diperintahkan untuk segera dirampungkan seiring dengan proses penyelesaian hunian tetap.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Sumatera Utara, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nias berkapasitas 25 megawatt (MW) di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Minggu (21/12/2025).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik di Kepulauan Nias, terutama dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan energi agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ibadah dan kehidupan sehari-hari dengan rasa aman dan nyaman. Wapres telah menginstruksikan pihak PLN untuk mengawal ketat ketersediaan listrik di wilayah Nias, mengingat peran strategis energi sebagai layanan dasar yang harus dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan oleh masyarakat di wilayah kepulauan.
Wapres juga meninjau langsung area terminal gas dan fasilitas regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) yang menjadi penopang utama operasional PLTMG Nias. Wapres berharap penguatan sistem kelistrikan yang andal ini dapat menjadi fondasi kuat bagi peningkatan pelayanan publik, penggerak aktivitas ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setwapres
#KemensetnegRI
#RilisWakilPresiden
Brebes, DN-II Guna menjamin keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal 2025, jajaran Personel Pos Pam Gereja Wilayah Jatibarang melaksanakan sterilisasi di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kecamatan Jatibarang, Selasa (23/12/2025) sore.
Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Jatibarang, AKP Kasam. Sterilisasi dilakukan di seluruh sudut area gereja untuk memastikan tidak ada benda mencurigakan sebelum ibadah dimulai.
“Tujuan utama kami adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya jemaat GBI Jatibarang, agar dapat beribadah dengan khidmat tanpa rasa was-was,” ujar AKP Kasam.
Usai sterilisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pengamanan ibadah Natal Umum pada pukul 17.30 WIB.
Sebanyak lima personel disiagakan untuk menjaga jalannya ibadah yang dihadiri sekitar 230 jemaat. Ibadah tersebut berlangsung khidmat di bawah pimpinan Pendeta Joel Manalu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga akhir kegiatan, situasi dilaporkan aman dan kondusif. “Hingga berakhirnya seluruh rangkaian ibadah pada malam ini, situasi di Gereja Bethel Indonesia Kecamatan Jatibarang terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ada hal-hal menonjol yang mengganggu jalannya kegiatan, sehingga para jemaat dapat kembali ke rumah masing-masing dengan tenang,” tutup Kapolsek. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Nasib sekitar 200 tenaga honorer atau Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes kini berada di ujung tanduk. Hal ini dipicu oleh kesalahan fatal dalam pemilihan jalur pendaftaran pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Alih-alih mendaftar formasi PPPK, para tenaga honorer tersebut justru memilih jalur CPNS. (24/12/2025).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Brebes, Dr. Moh. Syamsul Haris, S.H., M.H., menjelaskan bahwa keputusan para tenaga honorer untuk mencoba peruntungan di jalur CPNS berdampak sistemik pada status mereka dalam pendataan penataan tenaga Non-ASN.
Terganjal Aturan Administrasi dan Sinkronisasi Data
Penyebab utama ratusan pegawai ini tidak terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—baik penuh waktu maupun paruh waktu—adalah ketidakcocokan data pada sistem SSCASN.
“Persoalannya, saat pendaftaran seleksi tahun 2024 kemarin, mereka mendaftarkan diri pada jalur CPNS. Padahal, posisi mereka saat ini adalah tenaga honorer yang masuk database penataan. Karena tidak lolos di jalur CPNS, otomatis data mereka tidak terkunci dalam skema penyelesaian tenaga Non-ASN yang diprioritaskan untuk PPPK,” ujar Dr. Syamsul Haris saat dikonfirmasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesalahan pemilihan jalur ini mengakibatkan data mereka tidak sinkron dengan sistem integrasi pemerintah pusat yang dirancang khusus untuk menuntaskan status honorer menjadi ASN.
Kekhususan Status Tenaga BLUD
Sebagian besar dari 200 pegawai tersebut diketahui bertugas sebagai tenaga profesional di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti RSUD dan Puskesmas. Pihak BKPSDMD menegaskan bahwa tenaga BLUD memiliki payung regulasi yang berbeda dengan tenaga honorer di instansi pemerintah umum.
Sesuai ketentuan, tenaga profesional BLUD dibiayai oleh pendapatan fungsional instansi terkait dan seringkali memiliki skema pengelolaan SDM tersendiri yang tidak selalu selaras dengan skema penyelesaian Non-ASN yang diatur secara umum oleh Kemenpan-RB.
Upaya Verifikasi dan Menanti Keputusan Pusat
Meski proses transisi menjadi ASN/PPPK terkendala, BKPSDMD memastikan bahwa para pegawai tersebut tetap dapat menjalankan tugas seperti biasa di unit kerja masing-masing. Status mereka tetap diakui sebagai tenaga BLUD guna menjamin pelayanan publik tidak terganggu.
“Statusnya tetap sebagai tenaga BLUD di RSUD atau Puskesmas. Saat ini, kami masih melakukan verifikasi ulang terhadap data-data tersebut agar ada kejelasan payung hukumnya,” tambahnya.
Terkait peluang untuk masuk ke skema PPPK Paruh Waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpan-RB, pihak Pemerintah Daerah mengaku masih dalam posisi menunggu (standby).
“Kami masih menunggu aturan turunan atau regulasi pelaksanaan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat untuk menentukan langkah konkret bagi nasib teman-teman Non-ASN ini ke depannya,” pungkas Syamsul Haris.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Semarang, DN-II Ahmad Yazid alias Gus Yazid Basayban resmi ditangkap oleh Kejagung di rumahnya di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah milik negara di Cilacap. Semarang, Rabu (24/12/2025)
Gus Yazid yang seorang praktisi pengobatan tradisional dalam kesaksian di persidangan sebelumnya telah mengaku menerima uang dari Letjen TNI Widi Prasetijono (saat itu menjabat Pangdam Diponegoro) yang pertama sejumlah Rp2 milyar dan selanjutnya menerima sebanyak 6 kali dengan total jumlah Rp18 milyar.
Gus Yazid juga mengakui dalam kesaksiannya, telah menerima uang 1-2 milyar tunai dari Novita, Isteri Letjen Widi Prasetijono.
Setelah ditangkap, Gus Yazid dibawa menuju ke Kejati Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut, wajah salah satu terduga Tindak Pidana Pencucian Uang ini tampak muram ketika digelandang petugas menuju ruang tahanan kejaksaan.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Brebes menggelar sosialisasi intensif sekaligus penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Proklamasi hingga kawasan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) pada Selasa (23/12/2024).
Langkah tegas ini diambil berdasarkan instruksi Penjabat (Pj) Bupati Brebes, Hj. Paramita Widya Kusuma, S.E., M.M., melalui Kepala Satpol PP Brebes, Dr. Caridah, S.Pd., M.Pd. Hal ini dilakukan guna menjaga estetika kota dan memastikan kelancaran akses menuju pusat pelayanan publik.
Penataan tersebut merujuk pada regulasi hukum yang berlaku, yakni Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Kembalikan Fungsi Trotoar dan Bahu Jalan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes, Dr. Caridah, menegaskan bahwa penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk aktivitas berdagang secara permanen merupakan pelanggaran terhadap fungsi prasarana umum. Menurutnya, kawasan menuju KPT merupakan cermin dari kedisiplinan wilayah perkotaan.
“Kami menjalankan amanat Perda untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya. Jalur Proklamasi menuju KPT adalah wajah pusat pemerintahan. Sterilisasi ini menjadi prioritas agar arus lalu lintas lancar, pejalan kaki nyaman, dan lingkungan tetap asri,” ungkap Caridah di sela-sela kegiatan.
Kedepankan Pendekatan Humanis
Meski bertajuk penertiban, Satpol PP Brebes berkomitmen menghindari cara-cara represif. Petugas di lapangan menerapkan pendekatan persuasif dan humanis melalui tiga tahapan utama:
Edukasi Langsung: Memberikan pemahaman kepada para pedagang mengenai zona larangan berjualan.
Teguran Simpatik: Mengimbau pedagang secara kekeluargaan untuk membongkar atau memindahkan lapak secara mandiri.
Arahan Relokasi: Memberikan arahan mengenai titik-titik lokasi yang diperbolehkan untuk berniaga sesuai regulasi penataan ruang daerah.
Mewujudkan Area Percontohan
Pemerintah Kabupaten Brebes berharap aksi ini menciptakan sinergi yang sehat antara pelaku usaha kecil dan pemerintah. Dengan tertibnya Jalur Proklamasi, masyarakat dapat menikmati fasilitas umum yang bersih dan luas.
Di sisi lain, para pedagang diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk tidak kembali menempati zona terlarang. Kawasan KPT Brebes pun diproyeksikan menjadi area percontohan ketertiban umum bagi wilayah lainnya di Kabupaten Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Gemericik air sungai yang mengalir tenang sering kali diibaratkan sebagai gambaran surga di bumi. Namun, realitas di lapangan kerap berbicara sebaliknya. Alih-alih menjadi sumber kehidupan, sungai yang tersumbat sampah dan gulma justru bertransformasi menjadi ancaman bencana saat musim penghujan tiba.
Menyikapi hal tersebut, ratusan warga Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, menggelar aksi gotong royong besar-besaran untuk menormalisasi aliran Kali Sigeleng pada Selasa (23/12/2025).
Landasan Iman dalam Melestarikan Alam
Kegiatan dimulai dengan khidmat melalui pembacaan Surah Al-Buruj ayat 11 oleh seorang siswa setempat. Ayat tersebut menegaskan janji Tuhan bahwa balasan bagi orang beriman adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Pesan langit ini menjadi pemantik semangat warga sebelum terjun ke dalam lumpur.
Tokoh masyarakat setempat, H. Mahfudin, dalam orasi motivasinya menyampaikan pesan mendalam mengenai kaitan erat antara ekologi dan spiritualitas. Ia menekankan bahwa menjaga kebersihan sungai bukan sekadar urusan kebersihan, melainkan manifestasi nyata dari iman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Al-Qur’an telah menginformasikan sejak 1.400 tahun lalu bahwa sungai yang mengalir adalah simbol kenikmatan surga. Maka, sebelum kita menjemput surga di akhirat, mari kita hadirkan ‘surga’ di dunia dengan menjaga sungai tetap bersih dan mengalir. Setuju?” ujar H. Mahfudin yang disambut seruan kompak “Setuju!” dari warga.
Beliau juga mengingatkan bahwa terdapat puluhan ayat dalam Al-Qur’an yang memerintahkan manusia menjaga keseimbangan alam. “Jika sungai tersumbat sampah dan eceng gondok, yang hadir adalah ‘neraka’ dunia—penderitaan akibat banjir, hilangnya harta benda, hingga wabah penyakit,” tambahnya.
Dari Simfoni Rindu Menuju Alarm Bencana
Jika dahulu hujan dianggap sebagai personifikasi rindu yang menenangkan, kini persepsi itu telah bergeser bagi masyarakat di bantaran sungai. Tak ada lagi simfoni rintik yang syahdu; yang tersisa hanyalah kecemasan mendalam setiap kali awan hitam menggelayuti langit Brebes.
Kondisi Kali Sigeleng memang memprihatinkan. Aliran air yang berwarna cokelat keruh membawa material lumpur pekat, menandakan adanya degradasi ekosistem di bagian hulu. Saat drainase dan badan sungai tersumbat oleh tumpukan sampah plastik serta rimbunnya eceng gondok, air kehilangan “jalan pulang” menuju Laut Jawa. Dampaknya, air meluap dan menginvasi pemukiman warga.
Belajar dari Tragedi dan Kesadaran Kolektif
Aksi gotong royong ini dipicu oleh kesadaran kolektif warga akan ancaman banjir tahunan. Masyarakat mulai menyadari bahwa alam memiliki cara sendiri untuk “menegur” kelalaian manusia. Tragedi banjir di berbagai daerah menjadi pelajaran berharga bahwa air yang terhambat jalannya akan mencari jalannya sendiri, meski harus menerjang rumah dan lahan pertanian.
Banjir tidak hanya merusak ruang privat warga dan membawa kerugian materiil yang besar, tetapi juga menjadi trauma psikologis bagi anak-anak dan lansia.
Gotong Royong: Menjemput Keselamatan Bersama
Bahu-membahu, warga menggunakan peralatan seadanya hingga alat berat untuk membersihkan massa eceng gondok yang menutup permukaan sungai. Upaya ini bukan lagi sekadar kegiatan seremonial atau gugur kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial demi kelangsungan hidup bersama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan normalisasi fungsi hidrologis Kali Sigeleng, warga berharap setiap tetes hujan yang jatuh tidak lagi menjadi momok menakutkan, melainkan kembali menjadi berkah yang menyuburkan bumi Brebes.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page