Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa gubernur memegang peran sentral dalam penetapan upah minimum tahun 2026, baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Sebab, selain berkewajiban menetapkan UMP dan UMSP Tahun 2026, gubernur juga dapat menetapkan UMK dan UMSK.
“Gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten [atau kota], tapi ‘dapat’,” ujar Mendagri saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Ia pun menekankan agar proses penetapan tersebut berjalan tepat waktu, terkoordinasi, dan kondusif di daerah. Adapun seluruh penetapan upah minimum tahun 2026 harus diselesaikan paling lambat pada 24 Desember 2025. Dengan sisa waktu sekitar tujuh hari, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menindaklanjuti proses tersebut secara serius dan terkoordinasi.
“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026 yang tadi, terutama ini gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menerangkan bahwa penghitungan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Dalam mekanismenya, Dewan Pengupahan menentukan nilai indeks atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel penetapan upah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nilai alfa [itu] ditentukan oleh Dewan Pengupahan. Jadi nilai alfa nanti yang 0,5 sampai 0,9,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus mengedepankan prinsip keseimbangan, yakni melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha. Untuk itu, komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dinilai menjadi kunci agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak.
Mendagri juga meminta perangkat daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk segera berkoordinasi dengan kepala daerah dan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Langkah tersebut penting guna memastikan proses penetapan upah minimum berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Terakhir, Mendagri menegaskan bahwa Kemendagri akan melakukan pemantauan terhadap progres penetapan upah minimum di seluruh provinsi. “Kita akan memantau progres dari 38 provinsi ini. Mana yang selesai dengan baik, mana yang kira-kira belum,” tandasnya.
Red
BEKASI, DN-II Dugaan praktik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara terstruktur dan sistematis di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi kini menjadi sorotan tajam. Aliansi Rakyat Menolak Kezaliman Organisasi (RAMBO) mensinyalir adanya manipulasi anggaran masif melalui pola duplikasi paket pengadaan pada sistem E-Katalog. (17/12/2025).
Ketua Umum RAMBO sekaligus Pimpinan Redaksi Rajawali News, Ali Sopyan, menegaskan bahwa pihaknya tengah merampungkan berkas bukti, termasuk data dari BPK RI, untuk dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menemukan indikasi pelanggaran kode etik dan hukum yang sangat fatal. Kami akan membawa bukti-bukti ini ke hadapan Presiden agar segera dilakukan pemeriksaan menyeluruh,” tegas Ali Sopyan.
Modus Operandi: Duplikasi Paket dan Manipulasi Penyerapan
Skandal ini mencuat setelah ditemukannya pola mencurigakan dalam pengadaan kerjasama media tahun anggaran 2023 dan 2024. Modus yang digunakan diduga kuat adalah Duplikasi Tayang Paket, di mana satu paket pekerjaan yang sama diinput berulang kali ke dalam sistem E-Katalog.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan investigasi tim di lapangan, ditemukan beberapa kejanggalan sebagai berikut:
Data Identik: Kesamaan mutlak pada Kode RUP, Nama Paket, Nilai Anggaran, hingga Perusahaan Penyedia yang tayang berulang kali.
Contoh Kasus: Paket senilai Rp180 juta ditemukan tayang sebanyak empat kali dengan data 100% sama, yang seharusnya hanya mewakili satu output kegiatan.
Indikasi Pembayaran Ganda: Diduga kuat setiap tayangan duplikat tersebut diproses pembayarannya, sehingga terjadi pemborosan dan kerugian keuangan negara yang fantastis.
Analisis 5W+1H: Siapa yang Bertanggung Jawab?
RAMBO mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membentuk tim khusus guna menyelidiki pihak-pihak yang terlibat, di antaranya:
Pengguna Anggaran (PA/KPA): Selaku pemegang otoritas tertinggi di Diskominfosantik.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Pihak yang bertanggung jawab atas validitas input data di sistem E-Katalog LKPP.
Penyedia/Perusahaan Media: Termasuk PT B.A.M, PT R.A.P, dan vendor lainnya yang menerima pembayaran dari paket duplikat tersebut.
Kabid IKP Diskominfosantik: Ramdan Nurul Ikhsan, yang sebelumnya berkilah bahwa temuan ini hanyalah “salah input”. RAMBO menilai dalih tersebut tidak logis mengingat masifnya jumlah data yang serupa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Motif di Balik Skandal
Patut diduga, praktik ini dilakukan bukan sekadar karena kelalaian administratif, melainkan bertujuan untuk:
Korupsi dan Monopoli: Memastikan anggaran terserap habis kepada kelompok penyedia tertentu secara eksklusif.
Manipulasi LKPJ: Mengejar target penyerapan anggaran agar terlihat mencapai 100% dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). “Jika hanya dihitung paket yang riil (tanpa duplikasi), penyerapan anggaran kemungkinan besar tidak mencapai 50%,” tambah Ali.
Tuntutan Kepada Aparat Penegak Hukum
Aliansi RAMBO secara resmi menuntut langkah tegas dari Kejaksaan Agung:
Ambil Alih Kasus: Segera lakukan penyelidikan terhadap seluruh pejabat terkait di Diskominfosantik Kabupaten Bekasi.
Penerapan UU Tipikor: Mengusut adanya unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara.
Efek Jera: Melakukan tindakan hukum tegas (penangkapan) bagi para pelaku guna memberikan peringatan keras bahwa belanja media bukan merupakan “lahan basah” untuk dimanipulasi.
“Transparansi sistem E-Katalog seharusnya menutup celah korupsi, bukan justru disalahgunakan menjadi alat untuk melegitimasi praktik korupsi berjamaah. Kami tidak akan tinggal diam,” tutup Ali Sopyan.
Tim Redaksi
BREBES, DN-II Letak geografis di wilayah pesisir utara tidak menyurutkan semangat sivitas akademika SMPN 3 Losari untuk terus berprestasi. Meski akrab dijuluki “sekolah langganan rob”, sekolah yang populer dengan nama Estilo ini membuktikan bahwa air pasang tidak mampu menenggelamkan semangat belajar mereka. (17/12/2024).
Kepala SMPN 3 Losari, Tri Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa tantangan terberat biasanya datang di penghujung tahun, antara November hingga Desember. Puncak banjir rob sering kali bertepatan dengan momen krusial, seperti pelaksanaan Asesmen Sumatif (AS) Semester 1.
“Kemarin saat asesmen, ruang kelas dan selasar tergenang rob. Namun, kami berkomitmen ujian harus tetap berjalan. Kami bersinergi dengan Polsek setempat yang mengerahkan mobil operasional untuk menjemput siswa di pemukiman agar mereka bisa sampai ke sekolah dengan aman,” ujar Tri Budi Hermanto saat ditemui di ruang kerjanya.
Menanti Realisasi DAK Fisik 2026
Kondisi infrastruktur menjadi prioritas mendesak. Berdasarkan data sekolah, terdapat sedikitnya 29 ruang kelas yang membutuhkan penanganan serius. Kabar baiknya, pihak dinas terkait telah memberikan sinyal positif melalui rencana bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2026 mendatang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami sangat berharap adanya proses pembangunan, rehabilitasi, hingga peninggian ruang kelas dan perbaikan sistem drainase. Rencananya, tahun 2026 akan dilakukan langkah penanggulangan rob secara permanen melalui koordinasi dengan Dirjen SMP dan dinas terkait,” tambahnya.
Siasat Anggaran: Mesin Pompa vs Biaya Operasional
Mengelola sekolah dengan 1.025 siswa dan hampir 70 tenaga pendidik di zona banjir membutuhkan manajemen anggaran yang ketat. Tanpa adanya pungutan dana komite, sekolah harus mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai operasional rutin, termasuk pengadaan BBM mesin penyedot air.
Setiap hari, mesin pompa harus mulai menderu sejak pukul 02.00 dini hari. Hal ini dilakukan agar genangan air rob surut sebelum bel masuk sekolah berbunyi.
“Biaya BBM untuk mesin penyedot itu cukup menguras anggaran BOS, tapi kami tetap bismillah. Bagi kami, tantangan alam ini justru menjadi pemacu untuk terus berprestasi,” tegas Tri Budi.
Lumbung Prestasi: Dari Kepsek Inovatif hingga Atlet Dayung
Meski berstatus sekolah pinggiran, prestasi Estilo tidak bisa dipandang sebelah mata. Sang nahkoda, Tri Budi Hermanto, tercatat sebagai Juara 1 Kepala Sekolah Inovatif dan Juara 3 Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Kabupaten Brebes.
Di bidang olahraga, Estilo justru memanfaatkan kondisi alam pesisir sebagai ladang prestasi. Sekolah ini kini tengah menggembleng atlet-atlet muda untuk menghadapi kejuaraan dayung tingkat Jawa Tengah.
“Kami memanfaatkan tambak di sekitar sekolah untuk latihan dayung, bekerja sama dengan PODSI dan KONI Kabupaten Brebes. Dayung adalah cabang olahraga unggulan kami,” jelasnya dengan nada optimis.
Sinergi yang kuat antara guru—yang mayoritas merupakan warga lokal dan tenaga P3K—menjadi motor penggerak utama. Bagi masyarakat Prapag Lor dan sekitarnya, Estilo bukan sekadar gedung sekolah, melainkan mercusuar harapan bagi masa depan anak-anak pesisir, tak peduli seberapa tinggi pasang air laut yang menghantui setiap harinya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Isu mengenai perombakan kabinet di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus bergulir. Salah satu nama yang diapresiasi dan dipertimbangkan publik untuk mengisi posisi strategis Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) adalah Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo.
Apresiasi ini datang dari berbagai pihak, termasuk dari Pimpinan Umum Media Rajawali News Group dan Relawan Rakyat Membela Prabowo, Ali Sopyan. (17/12/2025).
Rekam Jejak dan Visi Kepemimpinan
Ali Sopyan, yang mengaku telah mengikuti rekam jejak Jenderal Gatot Nurmantyo, menyatakan keyakinannya bahwa penunjukan tersebut adalah langkah yang sangat tepat.
“Jika memperhatikan rekam jejak Jenderal Gatot Nurmantyo, penunjukan beliau sebagai Menko Polhukam adalah sangat tepat. Insyaallah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terwujud menjadi negara yang jaya dan bahkan menjadi Polisi Dunia,” ujar Ali Sopyan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prinsip Kekuatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat
Ali Sopyan, yang juga putra dari Bumi Sriwijaya, menegaskan filosofi kepemimpinan yang ia yakini: “Rakyat Sehat, Negara Kuat.” Filosofi ini diyakini akan mendorong terwujudnya Indonesia yang tumbuh subur dan menjadi negara makmur.
Ia juga mengaitkan harapan ini dengan simbolisme kemenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Semua ini sesuai dengan Angka 8 Presiden Prabowo Subianto, yang tepat dengan hitungan Joyoboyo,” tambahnya, seraya menutup dengan kutipan filosofi Jawa, “Hono Coroko, Doto Sowolo, Monggo Botongk, Podo Joyonyo. Terwujudlah rakyat sejahtera makmur, negara tumbuh subur dan kuat. Namun, semua itu atas izin Allah Yang Mahakuasa.”
Pernyataan ini menunjukkan harapan besar dari kelompok relawan dan media tersebut agar figur berlatar belakang militer yang memiliki visi kebangsaan kuat dapat mengisi pos kementerian strategis demi stabilitas dan kemajuan Indonesia.
Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan Papua melalui peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP).
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Mendagri mengapresiasi arahan Presiden dan menjelaskan bahwa sejak dilantik pada 8 Oktober 2025, KEPP-OKP langsung bergerak dengan menggelar sejumlah pertemuan internal, dan dilanjutkan dengan rapat bersama Mendagri dan kepala daerah se-Tanah Papua pada 15 Desember 2025.
“Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, jadi seperti apa komite ini akan bekerja,” ujar Mendagri.
Menurut Mendagri, sinkronisasi menjadi kebutuhan mendesak karena berbagai program kementerian/lembaga di Papua masih berjalan sektoral. Kondisi ini diperkuat dengan perubahan struktur pemerintahan daerah dari 2 provinsi menjadi enam provinsi dengan total 42 kabupaten dan kota, sehingga seluruh program pembangunan perlu diselaraskan secara komprehensif.
Mendagri juga menyinggung peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua oleh Kementerian PPN/Bappenas. Ia menekankan rencana tersebut masih perlu disempurnakan melalui dialog lanjutan dengan para kepala daerah hasil Pilkada 2024 agar aspirasi daerah dapat terakomodasi secara seimbang melalui pendekatan top-down dan bottom-up.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, KEPP-OKP memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah di Papua, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan. 
“Kemudian setelah itu [komite juga] akan melakukan evaluasi program secara reguler,” jelas Mendagri.
Karena itu, guna mendukung efektivitas kerja, KEPP-OKP akan berkantor di Jayapura dan melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tiga atau empat bulan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar koordinasi antarkementerian/lembaga, termasuk pelaporan langsung kepada Presiden apabila diperlukan intervensi kebijakan lanjutan.
“Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi [dan] harmonisasi program ini, betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka untuk percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” tandas Mendagri.
Red
Brebes, DN-II Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tanjung, yang membawahi wilayah seluas 3.300 hektar lahan pertanian, tengah agresif melaksanakan program Luas Tambah Tanam (LTT) dan Percepatan Tanam. (17/13/2025).
Inisiatif ini didorong oleh majunya musim hujan yang telah teramati sejak Oktober 2025—lebih cepat dari tahun sebelumnya—dan bertujuan utama untuk menggenjot produktivitas padi serta mencapai target ambisius: Indeks Pertanaman (IP) tiga kali setahun.
Fokus Utama: Memanfaatkan Curah Hujan untuk Percepatan Tanam
Ketua BPP Tanjung, Heri Setiawan, menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan lahan sawah yang telah dipanen segera diolah dan ditanami kembali.
“Kita sedang mengejar target percepatan tanam dan LTT. Kami menekankan kepada petani agar sawah-sawah yang belum sempat ditanami, harus segera diolah dan ditanami, karena curah hujan sudah mulai stabil. Kita tidak boleh terlambat mengatur pola tanamnya,” jelas Heri Setiawan.
Percepatan tanam ini menjadi krusial karena wilayah Tanjung, yang merupakan daerah paling ujung terkait pasokan air dari Malahayu, harus memanfaatkan momen air hujan sebaik mungkin. Pola tanam yang biasanya dimulai akhir Desember, kini didorong maju antara akhir November hingga pertengahan Desember.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Harapannya, dengan percepatan ini, ke depannya kita bisa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari yang biasanya dua kali menjadi tiga kali setahun,” tambah Heri Setiawan, optimis.
Potensi Pertanian: Selain Padi, Ada Jagung dan Bawang
Meskipun saat ini banyak petani di Tanjung yang baru saja menyelesaikan panen padi, membuktikan keberhasilan tanam musim sebelumnya, komoditas unggulan wilayah ini tidak terbatas pada padi. Selain padi, Tanjung juga dikenal dengan komoditas unggulan lainnya, yakni jagung manis dan bawang. Komitmen BPP Tanjung adalah terus melakukan pendampingan langsung guna memastikan program terlaksana demi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Menarik: BPP Tanjung Tak Fokus pada Cabai Rawit Merah
Di tengah isu lonjakan harga cabai rawit merah di pasar yang mencapai sekitar Rp90.000, BPP Tanjung memberikan klarifikasi mengenai situasi budidaya cabai di wilayahnya.
Kenaikan harga tersebut disebut sebagai dampak hukum pasar karena saat ini belum memasuki masa puncak panen cabai sehingga produksi di pasaran masih minim. Musim tanam cabai di Tanjung umumnya diawali pada November hingga Desember, dengan perkiraan panen raya sekitar Januari-Februari.
Menariknya, BPP Tanjung menegaskan bahwa budidaya cabai di wilayahnya tidak berfokus pada cabai rawit merah yang sedang mengalami gejolak harga.
“Kebetulan kalau di Tanjung itu memang hampir tidak ada penanaman cabai rawit merah dalam skala luas,” ungkap perwakilan BPP. “Adanya adalah Cabai Merah Besar, yang istilahnya di kita itu cabai TW.”
Budidaya Cabai Merah Besar ini banyak dilakukan di desa Krakahan dan Pengaradan, dengan perkiraan luas tanam pada musimnya bisa mencapai sekitar 100 hektar. Fokus pada komoditas lokal ini menunjukkan strategi budidaya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pasar petani setempat.
Red/Teguh
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tanah Papua untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Ia menilai, pemekaran wilayah di Papua hingga kini belum sepenuhnya menghasilkan percepatan pembangunan yang optimal.
Karena itu, Mendagri menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara optimal. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan pembangunan Papua segera terwujud.
Pesan tersebut disampaikan Mendagri dalam Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Mendagri menilai Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mampu mengorganisasi dan menyelaraskan program kementerian dan lembaga (K/L) di tingkat pusat agar kompatibel dengan kebutuhan pembangunan di Papua. Ini termasuk menyelaraskan antara program pemerintah pusat dengan daerah.
Ia mencontohkan, kegagalan program pusat kerap terjadi akibat tidak adanya dukungan program lanjutan dari pemerintah daerah. “Jangan sampai terjadi program pusat, misalnya membangun bendungan dan kemudian irigasi yang harusnya dibuat oleh provinsi siripnya, tersiernya dibuat oleh kabupaten/kota itu gak jalan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia memahami ketidaksinambungan tersebut kerap dipengaruhi oleh perbedaan janji politik masing-masing kepala daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar mekanisme pelaksanaan RAPPP 2025–2029 membuka ruang umpan balik bagi kepala daerah di Papua, sehingga program pusat dan daerah dapat diselaraskan secara efektif.
“Kita tidak ingin program ini [menjadi] program design yang top-down. Kalau program top-down nanti belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing. Oleh karena itu perlu mekanisme juga mendengarkan bottom-up dari bawah,” ucapnya.
Selain harmonisasi program, Mendagri juga meminta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam menjalankan agenda percepatan pembangunan.
“Juga bisa menampung aspirasi, tidak hanya mengawasi seperti lebih superior, tidak. Tapi tentu juga bisa menampung masukan dari kepala daerah,” katanya.
Dirinya mengusulkan evaluasi dilakukan setiap tiga atau empat bulan sekali. Apabila tidak terjadi perbaikan signifikan, hasil evaluasi tersebut akan dipantau langsung oleh Presiden, dan dimungkinkan adanya intervensi lebih lanjut.
Sebagai informasi, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk mengharmonisasi program percepatan pembangunan di Papua dan dilegalkan melalui Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025.
Red
Kota Tegal, DN-II Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan kemitraan, Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Tegal bersama Bank Jateng Cabang Koordinator Tegal menggelar audensi di RM. Dapoer Tempo Doeloe, Margadana, Kota Tegal, Selasa (16/12/2025) sore. Kegiatan yang berlangsung hangat penuh kekeluargaan dihadiri Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Tegal, Ratna Riyanti yang diwakili Pemimpin Bidang Pemasaran, Agoes Setyo Wachjono beserta tim, serta Ketua IWO Kota Tegal, Hartadi Setiawan beserta pengurus.
Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak membahas potensi kerja sama dalam berbagai bidang, khususnya terkait publikasi, edukasi keuangan, serta dukungan Bank Jateng Cabang Koordinator Tegal terhadap kegiatan pers di Kota Tegal.
Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Tegal, Ratna Riyanti melalui Pemimpin Bidang Pemasaran, Agoes Setyo Wachjono menjelaskan bahwa sinergi antara Bank Jateng dan IWO Kota Tegal merupakan bagian dari komitmen Bank Jateng untuk terus hadir mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal. Ia menilai bahwa media memiliki peran vital dalam membangun kepercayaan publik serta memperluas informasi mengenai keberadaan dan layanan Bank Jateng. 
“Kami memandang peran media sangat penting sebagai partner strategis dalam memberikan informasi publik bahwa Bank Jateng ada dan berkomitmen untuk masyarakat,” ujar Agoes.
Ia menambahkan bahwa Bank Jateng siap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan IWO Kota Tegal 2026. Menurutnya, kegiatan IWO Tegal menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara dunia pers dan lembaga keuangan daerah,” kata Agoes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua IWO Kota Tegal, Hartadi Setiawan menyambut positif inisiatif dari Bank Jateng. Sinergi ini diharapkan terus berlanjut dalam berbagai program bersama, termasuk edukasi publik, literasi keuangan, serta kegiatan sosial di wilayah Kota Tegal.
Melalui kolaborasi ini, IWO Kota Tegal dan Bank Jateng ingin menunjukkan bahwa kemajuan daerah dapat dicapai dengan kerja sama antara Insan Pers, dunia Perbankan, dan Pemerintah Daerah.
Acara ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama. (* S. Bimantoro )
Jakarta, DN-II Kegiatan pertambangan di Indonesia perlu dikaji segala sesuatunya baik permainan maupun itu kegiatannya lebih dalam oleh pemerintah pusat daerah dengan Presiden agar memerintahkan seluruh aparatnya yang berwenang dalam masalah ini mengkaji sedetail mungkin permasalahan pertambangan yang notabenenya tidak lepas identek dengan yang namanya pengrusakan lingkungan dan ekosistem alam itu . Lihat saja pertambangan pasir laut sungai kali dikeruk pertambangan emas nikel di gali dan hutan dibabat bukan ini pengrusakan lingkungan yang kalau pemerintah membebaskan tanpa pengawasan melekat berbagai elemen pemerintah bagai mana lingkungan di negara kita tidak akan kering kerontang gundul tanpa akan ada resapan air dimana mana akibatnya sudah dirasakan dimana mana terjadi musibah banjir dan kebakaran alam kan “, Tandas Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Prihatin.
Dalam sebuah catatan khusus selama 10 tahun kebelakang yang menjadi perhatian Masyarakat Indonesia dan pemerhati kekayaan SDA Indonesia banyak unsur kesengajaan dilakukan pengurasan kekayaan Indonesia baik di darat dan laut oleh oknum yang tidak disentuh oleh hukum. Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH meminta Presiden RI agar memperketat pengawasan.
Ketika para pemerhati lingkungan menyampaikan bahwa WNA bisa mengeruk kekayaan SDA Indonesia pasti ada peranan oknum pejabat pusat dan daerah. Tentu hal ini menjadi perhatian serius rakyat Indonesia dan Dunia International.
Banyak contoh yang telah terbukti yang Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH menerima aduan Masyarakat.
(WNA) melakukan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Kabupaten Keerom, Papua.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dugaan ekspor ilegal bijih nikel sebanyak 5,3 juta ton ke China antara tahun 2020-2022, yang merugikan negara miliaran rupiah karena tidak membayar pajak atau royalti yang sesuai.
Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat (Ketapang) dan Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat),
Kerugian Negara: Mencapai triliunan rupiah (misal: Rp1.020 triliun di Ketapang) dari hilangnya cadangan emas dan perak
Hantu Timah di bangka belitung selama ini bebas menjual keluar negri, 80% hasil timah dari wilayah Bangka Belitung selama ini diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur. 12.000 Ton di kirim bebas keluar negri merugikan negara 300 Trilyun. Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH meminta Presiden RI tangkap dan hukum 500 tahun dan dimiskinkan bila ada oknum pejabat pusat dan daerah yang memfasilitasi korupsi dibanyak daerah pertambangan
Kerugian Negara via Misinvoicing
Kerugian negara dari ekspor-impor sangat besar, terutama dari manipulasi misinvoicing (perbedaan nilai faktur) yang bisa mencapai triliunan rupiah per tahun (mencapai Rp1.000 triliun per tahun menurut beberapa perkiraan), akibat penggelapan pajak dan bea masuk, serta kerugian dari barang impor ilegal, yang semuanya mengurangi pendapatan negara, menghambat daya saing industri lokal, dan meningkatkan ketergantungan pada produk asing. Presiden RI harus tegas menegakkan hukum kepada pihak pihak yang merugikan negara dan bila perlu di bubarkan lembaga pengawasan tetsebut menurut Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH.
Negara juga di rugikan dengan Ilegal Loging. Deforestasi Melonjak Semakin Parah Kondisi Hutan Indonesia
Catatan penting bahwa alih fungsi hutan menjadi lepas kontrol dimana mana marak ilegal loging adalah adanya oknum pejabat pusat dan daerah yang menghalalkan segala cara dan merugikan Negara Indonesia
Dalam beberapa dekade terakhir, tutupan hutan di Tanah Air terus mengalami penyusutan. Melansir data FAO, total luas kawasan hutan nasional mencapai 118,5 juta hektare pada tahun 1990, kemudian menyusut hingga tersisa 92,1 juta hektare pada tahun 2020. Bukan jumlah kecil 18 juta hektar sedikitnya hutan telah hilang di Indonesia.
Catatan para pemerhati lingkungan menyampaikan bahwa pertahun 10 juta hektar hutan yang hilang di Indonesia. Berapa ratus milyar pertahun negara Indonesia rugi hutan habis ditebang. Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media : Negara harus memanggil para oknum pejabat di masalalu dengan rusaknya hutan dan ilegal loging.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
IKAN RI DI CURI DENGAN KERUGIAN MENEMBUS 300 TRILYUN PERTAHUN
Kerugian Indonesia per tahun akibat pencurian ikan (illegal fishing) mencapai Rp 300 triliun. Pencurian ikan marak terjadi selama 10 tahun terakhir sehingga kerugiannya mencapai Rp 3.000 triliun.
Nilai Rp 300 triliun per tahun itu besar. Kalau 10 tahun berarti kerugian kita Rp 3.000 triliun. Jumlah itu cukup membayar utang kita ke seluruh dunia. Prof Dr KH Sutan Nasomal meminta Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subiyanto bersama jajarannya yang mampu menghukum para oknum pejabat di masalalu yang merugikan dan merusak laut Indonesia
Prof Dr KH Sutan Nasomal mempertanyakan apakah sudah dalam pengawasan Negara Indonesia dengan sangat kaya emas yang berada di Indonesia dan tidak akan habis selama 300 tahun bila dikelola dengan benar. Daftar Tambang Emas Terbesar di Indonesia. Sejatinya, ada beberapa daerah yang menjadi pemasok utama emas di Indonesia. Berikut ini 12 daerah penghasil emas terbesar di Indonesia yang penting untuk diketahui, antara lain:
1. Mimika, Papua Tengah: Tambang Emas Grasberg menghasilkan 240 kg emas murni perhari. Cadangan emas yang masih tersimpan di tambang ini mencapai sekitar 1.760.000 ton. Di samping emas, Grasberg juga memiliki cadangan uranium, salah satu bahan tambang bernilai tinggi lainnya.
2. Deep Mill Level Zone, Papua Tengah. Jika Grasberg masih dikelola oleh Freeport maka DMLZ dikelola oleh PT. Inalum setelah divestasi saham PT Freeport. Pada tahun 2021, tambang ini memproduksi 548.800 ons emas.
3. Gunung Pongkor, Bogor, sejak tahun 1989, tambang ini memproduksi sekitar 2 ton emas per tahun. Dengan luas mencapai 6.042 hektare, tambang ini juga termasuk salah satu yang terluas di Indonesia.
4. Banyuwangi, Jawa Timur: Tambang Emas Tujuh Bukit. Tambang emas Tujuh Bukit di Banyuwangi mulai berproduksi sejak tahun 2017. Tambang ini memiliki luas 992 kilometer persegi dan masih menyimpan cadangan emas sekitar 28.000.000 ons.
5. Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat. Tambang Batu Hijau di NTB memiliki cadangan emas sebanyak 2.700.000 ton, dengan produksi emas pada tahun 2020 mencapai 4.120.000 ons. Tambang ini dikelola oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara, anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Di samping emas, tambang Batu Hijau juga memproduksi tembaga dalam jumlah besar, yaitu mencapai 4.470.000.000 pon pada tahun 2020.
6. Dompu, Nusa Tenggara Barat. Tambang Dompu, salah satu penghasil emas di Provinsi NTB, kini dikelola oleh PT Sumbawa Timur Mining. Diperkirakan, tambang ini memiliki cadangan emas yang signifikan, mengingat total potensi emas di NTB mencapai 507.000.000 ton.
7. Gosowong, Maluku Utara. Dikelola oleh PT Nusa Halmahera Minerals, tambang ini diperkirakan masih menyimpan cadangan emas sebanyak 26.900.000 ons. Gosowong telah beroperasi sejak tahun 1996, yang menandakan keberlanjutan aktivitas tambang ini selama bertahun-tahun. Maluku Utara rampaknya kaya akan potensi tambang emas. Bukan hanya Gosowong, juga ada Ngailamo dan Sesewet yang juga memiliki cadangan emas yang melimpah.
8. Martabe, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tambang Martabe, yang diawasi oleh PT Agincourt Resources, memproduksi 391.000 ons emas pada tahun 2021. Tambang ini telah beroperasi sejak tahun 2008 dan diperkirakan akan terus beroperasi hingga tahun 2034, dengan luas area mencapai 1.303 kilometer persegi. Di perbukitan Tapanuli Selatan, tambang ini diperkirakan masih memiliki cadangan emas sekitar 135 ribu ton.
9. Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh telah lama diakui sebagai salah satu provinsi penghasil emas terbesar di Indonesia. Beberapa daerah di NAD yang terkenal menghasilkan emas dalam jumlah besar, antara lain, Bener Meriah dan Meulaboh.
10. Tambang Pani, Pohuwato, Gorontalo. Tambang emas ini merupakan proyek terbaru yang dikelola oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk. Pada Februari 2023, diperkirakan cadangan emas di dalamnya mencapai 6.350.000 ons.
11. Pujon, Kalimantan Tengah. Pertambangan Pujon berlokasi di Desa Pujon, Provinsi Kalimantan Tengah. Tambang ini memiliki cadangan emas yang cukup besar, mencapai 40.000.000 ton. Di samping emas, Pujon juga memiliki potensi tambang perak yang signifikan, dengan cadangan perak mencapai 16.000.000 ton.
12. Toka Tindung, Sulawesi Utara. Pulau Sulawesi memiliki beberapa lokasi yang menjadi penghasil emas terbesar di Indonesia, termasuk Proyek Emas Toka Tindung di Sulawesi Utara. Selain itu, Sulawesi juga memiliki potensi emas di daerah lain seperti tambang emas Luwu di Sulawesi Selatan dan tambang Arci di Manado.
Cadangan emas di Indonesia tidak akan habis selama 300 tahun bila dikelola dengan benar oleh Negara Indonesia. 
Prof Mahfud MD menyampaikan : “Ada informasi dari PPATK waktu itu Abraham Samad mengatakan, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang Rp 20 juta tanpa kerja apa pun, termasuk anak kecil,” ucap Mahfud
“Rp 20 juta setiap bulan gratis dari negara,” imbuh Mahfud
Tetapi kemiskinan Masyarakat semakin meluas menurut Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Ekonom menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi Media cetak onlen dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 16/12/2025 via telpon selulernya.
Narasumber : Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta.
Kota Tegal, DN-II Luapan air laut dan tingginya curah hujan masih menjadi kekhawatiran warga pesisir Kota Tegal. Di kawasan Kajongan, Kelurahan Muarareja, genangan air kerap terjadi hingga menutup jalan dan masuk ke permukiman warga.
Sebagai langkah pencegahan, Polres Tegal Kota menanam ribuan bibit mangrove di kawasan tersebut, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Tegal Kota AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama dengan melibatkan pihak kelurahan, relawan, dan pelajar.
Kapolres mengatakan kegiatan ini bertujuan menumbuhkan inspirasi dan semangat kepedulian masyarakat, termasuk para pelajar, terhadap lingkungan pesisir.
Ia menjelaskan bahwa wilayah pesisir, khususnya di kawasan Tegal Barat, saat ini mulai mengalami kenaikan pasang laut yang berdampak pada pengikisan daratan akibat arus gelombang.
“Wilayah pesisir, terutama di Tegal Barat, sudah mulai mengalami kenaikan pasang yang mengakibatkan tergerusnya daratan oleh arus gelombang. Oleh karena itu, kami melakukan penanaman sebagai upaya antisipasi terhadap pengikisan dan kerusakan lingkungan tersebut,” ujar Kapolres.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres menambahkan, mangrove dipilih karena paling sesuai dengan karakter wilayah pesisir. Selain menahan abrasi, tanaman ini diharapkan menjadi pelindung alami saat banjir rob dan luapan sungai terjadi.
“Penanaman mangrove ini bagian dari dukungan Polri terhadap program pemerintah sekaligus upaya nyata mengantisipasi bencana hidrometeorologis. Pencegahan harus dimulai sejak dini, bukan menunggu bencana datang,” tegasnya
Ia menekankan kegiatan serupa akan terus dilakukan di titik-titik rawan banjir lain, agar manfaatnya dirasakan lebih luas.
Polres Tegal Kota berharap melalui sinergi Polri, pemerintah, dan masyarakat, kesadaran menjaga lingkungan semakin tumbuh dan wilayah pesisir menjadi lebih tangguh menghadapi bencana.
Dalam kesempatan ini, Kapolres juga berkesempatan mengecek dan memantau lingkungan bantaran sungai sambil meninjau kondisi perairan menggunakan perahu atau jukung. ( S. Bimantoro )
You cannot copy content of this page