Boyolali, DN-II Suasana penuh semangat dan kebanggaan mewarnai kegiatan penyambutan personel Abit Dikmaba PK dan Dikmata PK Gelombang II Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Marsling Area (MA) Gladagsari, Yonif TP 454/Satriyo Digdoyo, Kabupaten Boyolali, Kamis (25/06/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Boyolali.
Penyambutan para prajurit muda ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapan personel TNI Angkatan Darat sekaligus mempererat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadiran para lulusan pendidikan pertama tersebut diharapkan mampu memberikan energi baru dalam mendukung tugas-tugas pertahanan wilayah serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kodam IV/Diponegoro, khususnya Kabupaten Boyolali.
Dalam sambutannya, Bupati Boyolali Bapak Agus Irawan menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh personel Abit Dikmaba PK dan Dikmata PK Gelombang II TA 2026. Ia menegaskan bahwa menjadi seorang prajurit TNI merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara-saudara telah melewati berbagai tahapan pendidikan yang tidak mudah. Oleh karena itu, implementasikan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas. Jadilah prajurit yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat,” ujar Bupati.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati berharap kehadiran para prajurit muda dapat semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurutnya, Kabupaten Boyolali yang dikenal aman, kondusif, dan memiliki budaya gotong royong yang kuat membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk TNI, untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kehadiran para prajurit Yonif TP 454 yang akan mengabdikan diri di wilayah Boyolali. Ia menegaskan bahwa tradisi penyambutan satuan merupakan bentuk penghormatan dan kebanggaan kepada para prajurit yang siap mengemban tugas demi bangsa dan negara.
“Kehadiran Yonif TP 454 di wilayah Boyolali diharapkan semakin memperkuat soliditas TNI AD, meningkatkan kesiapsiagaan satuan, serta mempererat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah,” tegas Dandim.
Dandim juga berpesan agar seluruh prajurit senantiasa menjaga disiplin, loyalitas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia mengajak para prajurit untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, menghormati adat istiadat setempat, serta hadir sebagai solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Dengan semangat pengabdian yang tinggi, para prajurit muda Abit Dikmaba PK dan Dikmata PK Gelombang II TA 2026 diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat. Kehadiran mereka di Kabupaten Boyolali menjadi harapan baru dalam mewujudkan wilayah yang aman, maju, dan sejahtera. Red/Ak
Jakarta, DN-II Pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat (polling) pemilihan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, Rabu (24/06/2026).
Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyusunan identitas visual peringatan kemerdekaan, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya kepada awak media menjelaskan bahwa sayembara logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan kurasi yang ketat, terpilih lima desainer finalis terbaik yang karyanya akan dipilih langsung oleh masyarakat mulai dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2026 melalui kanal resmi logohutri.istanapresiden.go.id.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyampaikan, pemerintah juga telah menetapkan tema resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Wamensesneg menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pemilihan logo merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar peringatan kemerdekaan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi 300 peserta terpilih. Hadiah tersebut terdiri atas 100 undangan menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, 100 paket suvenir resmi peringatan kemerdekaan, serta 100 bantuan pendidikan.
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selain menjadi bagian dari proses kreatif nasional, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki terhadap identitas visual yang nantinya menjadi simbol kebanggaan bersama dalam peringatan kemerdekaan tahun 2026.
Red/BPMI Setpres dan Humas Kemensetneg
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
BREBES, DN-II Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dengan tema Polri untuk Masyarakat, Polres Brebes melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih, bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di Desa Cigadung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula dan halaman Balai Desa Cigadung tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, serta dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Brebes Hendri Adi Komara, jajaran Pejabat Utama Polres Brebes, Forkopimcam Banjarharjo, pengurus Bhayangkari, Pemerintah Desa Cigadung, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-80 difokuskan pada kegiatan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi yang dipengaruhi perkembangan situasi nasional maupun internasional menjadi perhatian bersama, sehingga Polri berupaya hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa memanjatkan doa agar bangsa Indonesia diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan, serta segera mampu memulihkan kondisi ekonomi dan sosial menjadi lebih baik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, Kapolres menegaskan pentingnya dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sebagai langkah mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Brebes dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah bersinergi mendukung program pemerintah menuju Indonesia Emas.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, Polres Brebes menyalurkan bantuan air bersih menggunakan dua unit kendaraan tangki dengan total volume mencapai 4.000 liter. Bantuan tersebut disambut antusias oleh warga yang merasakan langsung manfaat dari kegiatan sosial yang dilaksanakan Polres Brebes dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.
Melalui kegiatan bakti sosial ini, Polres Brebes berharap dapat terus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan bersama.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Brebes Iptu Indra Prasetyo menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat merupakan bentuk implementasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih, bantuan sosial, dan bantuan alat mesin pertanian ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri untuk masyarakat. Melalui kegiatan yang manfaatnya dirasakan secara langsung, diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ungkapnya.
Menurutnya, selain memberikan bantuan kepada warga, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu memperkuat komunikasi sosial sekaligus menjadi media penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, sinergi antara Polri dan masyarakat akan semakin kuat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Brebes,” pungkasnya. Red/Hms
Magelang, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) TNI Integratif Tahun Anggaran 2026 dan melantik 1.737 perwira remaja TNI di GOR Sapta Marga Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026).
Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan bahwa perkembangan lingkungan strategis yang berlangsung cepat telah memengaruhi bentuk dan karakter ancaman terhadap bangsa. Di tengah dinamika tersebut, TNI tetap berkomitmen melaksanakan tugas pokok menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa Indonesia.
Panglima TNI juga menekankan bahwa pendidikan integratif yang telah ditempuh para perwira merupakan fondasi penting untuk memperkuat sinergi antar matra sekaligus membentuk karakter keprajuritan yang tangguh. “Pendidikan yang saudara jalani telah membentuk jati diri TNI dalam semangat TNI yang Prima dan pangkat Letnan yang disematkan merupakan amanah kepada bangsa, negara, rakyat dan Tuhan yang Maha Esa,” ujar Panglima TNI.
Mengakhiri amanatnya, Panglima TNI mengucapkan selamat kepada seluruh perwira remaja yang baru dilantik serta berpesan agar mengabdi dengan dedikasi, loyalitas, dan semangat pengorbanan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kepada seluruh perwira remaja TNI selamat bertugas, abdikan diri sepenuh hati dan jadilah prawira yang dicintai rakyat serta diridhoi Tuhan yang Maha Esa,” pesannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Praspa Diktukpa TNI Integratif TA 2026 yang turut dihadiri para Kepala Staf Angkatan menjadi tonggak penting dalam menyiapkan perwira-perwira muda yang profesional, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki semangat integrasi antar matra guna mengemban tugas serta pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara. Red/Casroni
#tniprima
#tnirakyat
#tniprofesional
#indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Istana Kepresidenan Jakarta kembali menerima kunjungan edukatif dalam program “Istana untuk Anak Sekolah”. Kali ini, sebanyak 300 santri dan santriwati kelas 10-12 dari Pondok Pesantren Qurrotu Nafsin, Kabupaten Tangerang, berkesempatan untuk melihat lebih dekat pusat pemerintahan Indonesia, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini disambut hangat sebagai upaya untuk memberikan wawasan kebangsaan secara langsung kepada generasi muda. Selama kunjungan, para santri diajak berkeliling kawasan Istana untuk mengenal sejarah panjang bangunan tersebut, melihat koleksi benda-benda bersejarah, serta mempelajari tata kelola pemerintahan dan perjalanan bangsa Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan apresiasi yang mendalam terhadap antusiasme para santri. Melihat semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi dari para pelajar selama berkeliling menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pihak Istana.
“Melihat semangat dan rasa ingin tahu mereka menjadi kebahagiaan tersendiri. Semoga kunjungan ini tidak hanya menjadi pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat belajar, dan keyakinan bahwa mereka adalah bagian penting dari masa depan Indonesia,” ujar narasumber dalam keterangannya.
Program “Istana untuk Anak Sekolah” sendiri merupakan agenda rutin yang dirancang untuk membuka akses bagi pelajar dari berbagai daerah guna mengenal lebih dekat simbol-simbol negara. Diharapkan, pengalaman berharga ini dapat memotivasi para santri untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kunjungan diakhiri dengan suasana penuh keakraban, meninggalkan kesan positif bagi para santri maupun pengajar yang mendampingi.
#CatatanSeskab #IstanaUntukAnakSekolah #PendidikanKarakter #GenerasiMudaIndonesia
BREBES, DN-II Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Brebes menggelar aksi sosial bertajuk “Polri untuk Masyarakat” di Desa Cigadung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian institusi kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pemenuhan kebutuhan dasar air bersih.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, S.H., S.I.K., M.I.R., M.I.P., memimpin langsung jalannya acara yang dipusatkan di Aula dan Halaman Balai Desa Cigadung. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Brebes Hendri Adi Komara, S.PT, M.PT., PJU Polres Brebes, jajaran Forkopimcam Banjarharjo, Ketua Cabang Bhayangkari Brebes Ny. Ira Lilik beserta pengurus, serta tokoh masyarakat setempat.
Fokus pada Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes menyampaikan bahwa perayaan Hari Bhayangkara tahun ini difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, di tengah situasi ekonomi global dan nasional yang penuh tantangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami berupaya maksimal agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat langsung dan dirasakan oleh masyarakat. Selain bantuan sosial (bansos) bagi warga kurang mampu, kami juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung kelompok tani,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Kapolres menambahkan, dukungan terhadap sektor pertanian merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Pertanian serta seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang terjalin selama ini. Mari kita terus berdoa agar bangsa kita diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan situasi saat ini,” tuturnya.
Aksi Nyata Air Bersih untuk Warga
Selain memberikan bantuan sosial dan dukungan pertanian, Polres Brebes merespons kebutuhan warga akan air bersih yang krusial di wilayah tersebut. Sebanyak 2 unit mobil tangki dengan total kapasitas 4.000 liter air bersih disalurkan langsung kepada masyarakat Desa Cigadung.
Kepala Desa Cigadung, Sdr. Darno, mewakili warganya, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dari Polres Brebes. Menurutnya, bantuan air bersih dan dukungan bagi kelompok tani ini sangat membantu warga di desanya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari serta menunjang produktivitas pertanian.
Kegiatan yang berlangsung khidmat sejak pukul 11.00 hingga 12.00 WIB ini diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis dan penyaluran air bersih yang disambut antusias oleh warga Desa Cigadung.
Reporter: Rio
Editor: Casroni
MUSI RAWAS, DN-II Proyek pembangunan jembatan yang berlokasi di ruas jalan antara SP 4 Campur Sari dan Desa Tegal Sari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek tersebut hingga kini tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek, sehingga memicu kecurigaan warga terkait transparansi pengerjaannya.
Ketiadaan papan informasi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengakses detail penting proyek, seperti sumber anggaran, nilai kontrak, nama pelaksana pekerjaan, hingga jangka waktu pelaksanaan. Saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung kepada para pekerja di lapangan pada 23 Juni 2026, mereka enggan memberikan keterangan dan memilih bungkam.
Menanggapi fenomena “proyek siluman” tersebut, Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H., angkat bicara. Ia mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran terkait—baik dari unsur Sipil, Polri, maupun TNI agar mewajibkan pemasangan papan informasi di setiap lokasi proyek yang menggunakan dana APBN maupun APBD.
“Saya meminta Bapak Presiden untuk memberi perhatian khusus pada persoalan papan informasi proyek ini. Agar tidak timbul prasangka buruk atau ‘bisik-bisik’ di lapangan, perintahkan aparat terkait agar setiap proyek wajib memasang spanduk informasi. Isinya harus jelas: besaran anggaran, durasi pengerjaan, serta nama pelaksana proyeknya baik PT, CV, UD, PD, maupun Koperasi,” tegas Prof. Sutan melalui sambungan telepon kepada awak media, Rabu (25/6/2026).
Menurut Prof. Sutan, keterbukaan informasi adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang menggunakan uang negara harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dasar Hukum Keterbukaan Informasi
Langkah yang disuarakan Prof. Sutan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di antaranya:
Pasal 28F UUD 1945: Menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Mewajibkan badan publik membuka informasi terkait penggunaan anggaran negara kepada masyarakat luas.
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (dan perubahannya): Mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Toh, jika proyek tersebut dikerjakan dengan benar sesuai aturan, tidak ada alasan untuk tidak memasang papan informasi. Jika melanggar, berarti ada yang tidak beres dan itu tidak dibenarkan,” pungkas Prof. Sutan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pihak terkait, baik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas maupun dinas terkait, segera memberikan klarifikasi dan memastikan papan informasi proyek dipasang di lokasi pembangunan jembatan tersebut agar spekulasi negatif di tengah masyarakat tidak terus berkembang. Red
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
BANDAR LAMPUNG, DN-II Kasus dugaan kebocoran data pribadi pemohon layanan publik di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung memicu reaksi keras. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) resmi melayangkan laporan kepada Presiden RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H., menyatakan bahwa laporan tersebut menuntut evaluasi menyeluruh serta sanksi tegas terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Pihaknya mendesak pemerintah untuk mencabut predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menangguhkan pencanangan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi tersebut.
“Kami telah mengirim laporan resmi kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara dan juga ke Menpan RB pada 9 Juni 2026. Instansi ini dinilai tidak mencerminkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ujar Seno Aji dalam keterangan persnya, Rabu (24/6/2026).
Seno menambahkan, desakan ini muncul lantaran adanya dugaan penyalahgunaan data pribadi pemohon oleh oknum petugas berinisial Anta untuk kepentingan pihak lain yang diduga bernilai ekonomi. Selain ke Presiden dan Menpan RB, laporan serupa juga telah dilayangkan ke Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN RI.
Kronologi Kasus dan Laporan Polisi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Korban sekaligus pelapor berinisial DR mengungkapkan bahwa kebocoran data bermula pada 27 Januari 2026, saat ia mengajukan berkas cek ploting untuk pengurusan sertifikat hilang. Bukannya mendapatkan pelayanan, DR justru mengalami teror dan intervensi dari pihak luar yang mengetahui detail permohonannya.
“Setelah data saya bocor ke pihak lain, saya mendapatkan teror dan intervensi yang membuat saya mengalami tekanan psikis,” ungkap DR.
DR menyebut, sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya telah melayangkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, S.SiT, M.M., dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung pada 28 Januari 2026. Namun, hingga kini tidak ada itikad baik atau tanggapan resmi dari pihak BPN.
“Karena surat keberatan saya tidak direspons, akhirnya saya melaporkan peristiwa ini ke Polda Lampung pada 5 Februari 2026,” tambah DR.
Laporan tersebut tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: LP/B/103/II/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG yang ditandatangani oleh Kepala SPKT Kompol Desfan Afrizon, S.H.
Tindak Lanjut Penyelidikan
Menanggapi laporan tersebut, Seno Aji menjelaskan bahwa saat ini tim penyelidik Polda Lampung sedang bekerja melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. Kasus ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
“Kami berharap langkah tegas dari Presiden dan Menpan RB dapat menjadi momentum perbaikan pelayanan publik, tidak hanya di Bandar Lampung, tetapi juga di seluruh wilayah kerja Provinsi Lampung agar preseden buruk ini tidak terulang kembali,” pungkas Seno Aji.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan pencabutan predikat WBK maupun dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi tersebut. Tim Red
Wonogiri, DN-II Tim Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia meninjau progres pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di kawasan perhutani, Dusun Plosorejo, Desa Pondoksari, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Rabu 24 Juni 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan proses pembangunan satuan Yonif TP berjalan sesuai dengan perencanaan, standar teknis, serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. Peninjauan lapangan juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan guna menjamin kualitas pembangunan dan ketepatan pelaksanaan di lapangan.
Kegiatan pengawasan Tim dari Kemhan RI dipimpin Kolonel Inf Uchi Cambayong, S.I.P. Kolonel Mar Encep Wahyu Gumilar Kolonel Inf Louis B.F Da Costa, S.T., M.A.P. Pendamping dari Baloghan Kemhan RI Kolonel Anton dan Pendamping Itdam IV/ Dip Letkol Inf Hayu Adi Kumoyo dengan melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan serta pengecekan teknis di lapangan bersama unsur pelaksana dan pengawas proyek.
Tim Kemhan RI juga menggelar pengarahan dan diskusi bersama pihak terkait guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya, Kolonel Inf Uchi Cambayong, S.I.P., menekankan pentingnya legalitas administrasi pembangunan, kualitas material, serta sinergi antara pelaksana dan pengawas proyek untuk menjaga mutu pembangunan Yonif TP.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Seluruh proses pembangunan harus sesuai prosedur dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Koordinasi antar unsur pelaksana, pengawas, pemerintah desa, dan masyarakat juga harus terus diperkuat agar tidak muncul kendala di kemudian hari,” ujarnya. 
Sementara itu, Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan mengatakan, pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus mendukung percepatan pembangunan Yonif TP agar berjalan aman, tertib, dan sesuai target.
“Pembangunan Yonif TP ini merupakan program strategis yang akan memberikan dampak positif bagi penguatan pertahanan wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Kegiatan pengawasan berlangsung lancar dan penuh koordinasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan Yonif TP di Kabupaten Wonogiri agar segera memberikan manfaat bagi kepentingan pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat. Red
Jayapura, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa setiap calon pemimpin daerah maupun birokrat harus memiliki tiga fondasi utama kepemimpinan, yakni ideologi, strategi, dan taktik. Ketiga aspek tersebut penting agar pemimpin mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata pertimbangan popularitas atau kepentingan sesaat. (24/6/2026).
“Bagi kalian yang hari ini punya bayangan dan cita-cita memiliki posisi strategis entah apa pun itu, harus punya nilai dan pegangan agar tidak mudah dibeli oleh kepentingan transaksional,” ujarnya dalam kegiatan Bedah Buku Babad Alas di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua, Jayapura, Senin (22/6/26).
Bima menjelaskan, ideologi menjadi kompas yang menentukan arah kebijakan. Namun, nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan melalui strategi yang tepat agar dapat diwujudkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu pendekatan yang diterapkannya saat memimpin daerah adalah konsep mencicil harapan, yakni menghadirkan perubahan secara bertahap namun konsisten melalui program yang menyentuh kebutuhan warga. Menurutnya, strategi tersebut terbukti mampu mendorong kemajuan daerah.
Sebagai contoh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor meningkat dari Rp544 miliar pada 2014 menjadi Rp1,458 triliun pada 2024 atau naik 167,9 persen. Selain itu, berbagai program pembangunan berhasil direalisasikan, antara lain revitalisasi taman kota seluas 15 hektare dan pembangunan jalur pejalan kaki sepanjang 30 kilometer untuk meningkatkan kualitas ruang publik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya taktik dan kemampuan eksekusi. Menurutnya, pemimpin tidak cukup hanya menguasai teori dan konsep kebijakan, tetapi juga harus memahami langsung persoalan masyarakat dengan turun ke lapangan.
“Pemimpin itu harus terampil untuk lapangan, makanya pesan saya adalah masalah itu di lapangan bukan di belakang meja,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kesempatan memimpin merupakan amanah yang berharga dan tidak berlangsung selamanya. Karena itu, setiap calon pemimpin perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu memanfaatkan masa pengabdian secara optimal saat dipercaya memegang jabatan strategis.
“Ketika kalian ada di satu posisi, maka manfaatkanlah waktu yang sangat berharga itu untuk membuat kehidupan lebih baik,” pungkasnya. Red
You cannot copy content of this page