DEPOK, DN-II Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam menghadapi ancaman di dunia maya. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan ceramah umum di hadapan jajaran pegawai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kantor BSSN, Depok, Rabu (6/5/2026).
Dalam paparannya, Jenderal Listyo Sigit menggarisbawahi bahwa sinergi antara Polri dan BSSN merupakan pilar utama dalam memperkuat kedaulatan nasional di era transformasi digital yang kian masif.
“Polri berkomitmen untuk terus memperkokoh infrastruktur, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas SDM di bidang keamanan siber. Ini adalah langkah nyata kami sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa,” tegas Kapolri.
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tersebut, dalam acara ini Kapolri juga dianugerahi penghargaan Adibhakti Sanapati. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi luar biasa Jenderal Listyo Sigit dalam penguatan sistem keamanan siber dan sandi nasional.
Kolaborasi Strategis dan Responsif
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan Kapolri, Kepala BSSN menyatakan bahwa tantangan keamanan siber global saat ini memerlukan respon yang cepat dan terintegrasi. Menurutnya, kerja sama dengan Korps Bhayangkara adalah kunci utama.
“Kolaborasi strategis antara BSSN dan Polri menjadi kunci dalam membangun ketahanan siber nasional yang tangguh dan responsif terhadap segala bentuk ancaman,” ujar Kepala BSSN.
Acara yang berlangsung hangat ini ditutup dengan semangat kebersamaan untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman, nyaman, dan berdaulat.
Red
#BSSN
#BSSNPerisai
#JagaRuangSiber
#CyberSecurity
#Polri
BREBES, DN-II Bupati Brebes, Paramitha Widiya Kusuma, secara simbolis menyerahkan paket bantuan pemerintah lintas sektor yang mencakup infrastruktur, pangan, sosial, hingga pendidikan. Langkah ini merupakan upaya masif Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan memacu produktivitas ekonomi lokal di tengah tantangan ekonomi global. (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Paramitha menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Brebes.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mendarat di tangan yang tepat. Fokus kita adalah petani yang butuh air, anak-anak yang harus sekolah, dan warga yang terdampak bencana agar segera bangkit,” tegas Bupati.
Rincian Alokasi Bantuan Lintas Sektor
Berdasarkan data teknis, berikut adalah rincian sektor strategis yang menjadi sasaran intervensi anggaran pemerintah:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
1. Ketahanan Pangan dan Sektor Bahari
Sektor ini mendapatkan atensi khusus mengingat Brebes merupakan lumbung pangan nasional. Fokus utama terletak pada modernisasi irigasi dan penguatan petambak.
Rehabilitasi Irigasi & Budidaya Perikanan: Rp7.030.673.000 (Mencakup irigasi tersier, perpipaan, benih, dan sarana produksi).
Cadangan Pangan Daerah: Rp36.000.000 (Kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Jateng untuk wilayah rawan pangan).
Peralatan Petambak Garam: Rp127.000.000 untuk modernisasi alat produksi.
2. Prioritas Pendidikan dan Keagamaan
Investasi pada sumber daya manusia menjadi pos anggaran terbesar guna memastikan tidak ada anak di Brebes yang putus sekolah karena kendala biaya.
Bantuan Uang Sekolah & Lembaga Pendidikan: Rp16.000.545.000.
Hibah Pendidikan Keagamaan: Rp320.000.000 bagi guru dan lembaga non-formal.
3. Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Sosial
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah juga menyentuh aspek digitalisasi desa serta pemulihan pascabencana bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Sosial Pembangunan Baru (Pascabencana): Rp900.000.000.
Pemberdayaan Ekonomi (UEP, KUBE, & KAJEN): Rp1.515.000.000 bagi kelompok usaha mikro.
Digitalisasi & Wisata: Rp502.941.000 (Optimalisasi Internet Desa dan Desa Wisata).
Energi Terbarukan: Rp131.611.504 (Program sambungan listrik gratis dan pompa air tenaga surya).
Komitmen Keberlanjutan
Bupati Paramitha berharap bantuan ini menjadi stimulan bagi kemandirian desa. Beliau juga berpesan agar seluruh penerima manfaat menjaga amanah bantuan tersebut untuk produktivitas jangka panjang, bukan sekadar konsumsi sesaat.
“Harapan saya, dengan irigasi yang baik, hasil panen meningkat. Dengan modal usaha, ekonomi keluarga kuat. Dan dengan bantuan pendidikan, masa depan anak-anak kita terjamin,” pungkasnya.
Acara yang berlangsung khidmat tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama dan dialog singkat antara Bupati dengan perwakilan penerima manfaat sebagai bentuk transparansi dan kedekatan pemimpin dengan rakyatnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes menunjukkan taringnya sebagai lumbung pangan sekaligus garda terdepan penanganan kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan dalam laporan capaian yang dipaparkan langsung Paramita Widya Kusuma Bupati Brebes di hadapan Gubernur Jawa Tengah dalam kunjungan kerjanya, Kamis (7/5/2026).
Dalam laporan tersebut, Pemkab Brebes menonjolkan lima capaian krusial, salah satunya keberhasilan program Gaspolas yang mampu mengembalikan 628 anak putus sekolah ke bangku pendidikan. Selain itu, intervensi kemiskinan ekstrem dilakukan secara komprehensif mencakup empat dimensi utama: hunian (RTLH), pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Primadona Bawang Merah dan Swasembada Padi
Sektor pertanian tetap menjadi kekuatan utama kabupaten di ujung barat Jawa Tengah ini. Brebes tercatat menyumbang 60% produksi bawang merah di tingkat provinsi dan 20% secara nasional.
“Badan Pangan Nasional menyebut Brebes sebagai barometer produksi bawang merah Indonesia. Produk kita sudah menembus pasar internasional, mulai dari Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Singapura,” tulis laporan resmi Pemkab.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak hanya bawang, produksi padi tahun 2025 juga menunjukkan tren positif. Dari target 575.000 ton, Brebes berhasil melampaui angka tersebut dengan capaian 607.000 ton, memperkokoh posisinya sebagai lumbung pangan Jawa Tengah.
Meninjau Langsung Lokasi Intervensi
Pasca memberikan arahan, Gubernur dijadwalkan meninjau tiga lokasi strategis sebagai bukti nyata eksekusi anggaran di lapangan:
Pendidikan: SMK Muhammadiyah Wanacala sebagai penerima bantuan uang sekolah Pemprov Jateng.
Lapangan Kerja: PT Global Emperor di Kecamatan Tanjung yang menjadi motor penyerapan tenaga kerja lokal.
Infrastruktur Sosial: Peninjauan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan.
Aspirasi dan Dukungan Lanjutan
Meski menunjukkan progres positif, Pemkab Brebes mengakui tantangan di 297 desa dan 5 kelurahan masih besar. Melalui laporan tersebut, Pemkab memohon dukungan lanjutan dari Pemerintah Provinsi, khususnya terkait:
Peningkatan kuota bantuan tematik untuk RTLH dan sanitasi.
Perluasan kuota Sekolah Kemitraan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dukungan fasilitas program “Spelling” (Dokter Spesialis Keliling) untuk melayani warga di pelosok desa.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat target penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah dari level 9,39%, di mana Brebes berkomitmen menjadi kontributor utama dalam pencapaian tersebut.
Laporan: Teguh
Editor: Casroni
KOTA TEGAL, DN-II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda penting yang menjadi sorotan publik di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (6/5/2026).
Agenda tersebut meliputi Penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tegal akhir tahun anggaran 2025, Jawaban Wali Kota Tegal atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas Raperda Kota Tegal.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, bersama Wakil Ketua DPRD Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin. Hadir pula Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekda Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, jajaran Forkopimda, serta Tim Penggerak PKK Kota Tegal.
Dalam sambutannya, Wali Kota Dedy Yon menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka indikator semata, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Keberhasilan pembangunan harus tercermin dari pelayanan yang lebih cepat, akses yang lebih mudah, dan kesejahteraan yang semakin meningkat,” ujar Dedy Yon.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum terhadap tiga Raperda, yakni Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Semua fraksi menerima dan menyetujui ketiga Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut oleh alat kelengkapan DPRD.
Menanggapi masukan Fraksi Golkar, Wali Kota menekankan pentingnya regulasi LP2B sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
“Raperda LP2B bertujuan mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Lahan produktif di Kota Tegal harus tetap terjaga demi keberlanjutan pangan,” jelasnya.
Di akhir rapat, Wali Kota menyampaikan terima kasih atas komitmen dan kerja sama DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
“Dengan komunikasi terbuka dan sinergi yang kuat, kita dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Tegal,” pungkas Dedy Yon.(* S. Bimantoro )
Brebes DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya untuk melindungi keselamatan dan rasa aman masyarakat dari ancaman banjir Sungai Babakan, khususnya di wilayah Ketanggungan dan sekitarnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan banjir yang selama ini menjadi kekhawatiran warga setiap musim hujan.
Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung serta jajaran OPD terkait di Pendopo Brebes, Senin (4/5/2026) kemarin.
Paramitha menyampaikan, keresahan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia menuturkan, setiap memasuki musim hujan, warga di sejumlah wilayah kerap dihantui kekhawatiran akan luapan Sungai Babakan yang berpotensi menimbulkan bencana.
“Setiap mendekati puncak musim hujan, kami benar-benar merasa cemas. Saya mohon dengan sangat agar upaya pengendalian ini bisa terus dipercepat,” ujar Bupati Paramitha di hadapan Kepala BBWS Cimanuk–Cisanggarung, Agus Kuncoro.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, banjir bukan sekadar persoalan alam, melainkan menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin peristiwa banjir yang pernah merendam ratusan rumah dan lahan pertanian kembali terulang.
Paramitha juga mengingatkan dampak banjir sebelumnya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan trauma berkepanjangan bagi warga. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan langkah-langkah penanganan berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat, Pemkab Brebes terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengawal setiap tahapan penanganan banjir. Langkah ini dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan.
Saat ini, sejumlah upaya konkret telah dilaksanakan. Pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan 350 bronjong, sementara proses normalisasi tanggul tengah berjalan di beberapa titik rawan. Selain itu, program besar penanganan Sungai Babakan dengan nilai investasi sekitar Rp270 miliar direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2028.
Program tersebut ditargetkan mampu melindungi ribuan rumah warga serta ratusan hektare lahan pertanian, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih aman dan produktif.
Tak hanya itu, alokasi penggunaan alat berat untuk normalisasi sungai juga meningkat signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 5 persen, kini mencapai 50 persen, sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap penanganan banjir di Brebes.
“Ini momentum penting. Kami sangat berharap percepatannya benar-benar terjaga, karena bagi warga yang pernah terdampak, musim hujan berikutnya bukan sekadar soal cuaca, tetapi soal keselamatan,” tegas Bupati.
Kepala BBWS Cimanuk–Cisanggarung, Agus Kuncoro menegaskan, pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat melalui penanganan banjir yang komprehensif. Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga mencakup penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu.
“Kami tetap hadir untuk masyarakat, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Bahkan, kami mengalokasikan sekitar 50 persen sumber daya alat berat ke Brebes sebagai bentuk komitmen pelayanan,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Agus menambahkan, penanganan banjir harus dilakukan dari hulu hingga hilir secara berkesinambungan agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan upaya pengendalian banjir Sungai Babakan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah pun memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Red
BREBES, DN-II Ribuan petani di wilayah Kabupaten Brebes, khususnya di Kecamatan Tanjung, kini tengah berpacu dengan waktu. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tanjung mengimbau para petani untuk segera melakukan pendaftaran dan pembaruan data lahan tahun 2026 sebelum batas akhir pada Jumat, 8 Mei 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi kementerian pusat untuk memastikan akurasi data kepemilikan serta penggarapan lahan secara nasional.
Batas Waktu Sangat Terbatas
Kepala BPP Tanjung, Heri Setiawan, S.P., mengungkapkan bahwa informasi dari pusat terkait pembaruan data ini tergolong mendadak dengan durasi waktu hanya satu minggu.
“Proses pendaftaran ini hanya menyisakan waktu dua hari lagi. Kami meminta masyarakat bergerak cepat karena batas akhirnya adalah lusa, Jumat (8/5). Ini krusial agar data petani kita sinkron dengan sistem pusat,” ujar Heri saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/5/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Verifikasi Ketat: Dokumen “Tupiah” Harus Asli
Untuk mendaftarkan lahan, petani diwajibkan membawa dokumen persyaratan utama:
Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Dokumen Tupiah (Bukti Bayar Pajak) Asli.
Pihak BPP menekankan bahwa dokumen pajak harus dibawa dalam bentuk asli untuk proses validasi. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya klaim ganda atas satu objek lahan yang sama.
“Kenapa harus asli? Agar tanah itu tidak ‘dilipatgandakan’ klaimnya. Jika hanya menggunakan fotokopi, dikhawatirkan satu lahan bisa didaftarkan oleh lebih dari satu orang. Ini demi keamanan data dan hak petani itu sendiri,” tegas Heri.
Bagi petani penggarap atau penyewa lahan di bawah tangan, pendaftaran tetap dilayani dengan melampirkan Surat Keterangan Lahan Penggarapan resmi dari Balai Desa setempat.
Solusi Pupuk Subsidi: Transparan dan Tanpa Biaya
Selain pendataan lahan, BPP Tanjung juga tengah menggencarkan pendaftaran e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai syarat mutlak mendapatkan pupuk bersubsidi. Mengingat disparitas harga yang tinggi antara pupuk subsidi dan nonsubsidi, Heri memastikan proses ini berjalan transparan.
Ketentuan Utama e-RDKK:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Batas Maksimal: Sesuai regulasi, lahan yang bisa mendapat subsidi maksimal 2 hektar per orang.
Akurasi Data: Luas subsidi diberikan berdasarkan bukti pajak (Tupi). “Jika mengaku garap satu hektar tapi bukti pajaknya hanya seperempat, maka yang diproses sesuai dokumen resmi,” tambah Heri.
Komoditas Prioritas: Fokus pada tanaman pangan dan hortikultura seperti Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Cabai, dan Singkong.
Klarifikasi Ora Dadi-Dadi
Menanggapi keluhan petani yang merasa pengajuannya lambat atau tidak kunjung selesai (ora dadi-dadi), Heri memberikan klarifikasi penting. Ia menduga keterlambatan terjadi karena petani menitipkan berkas kepada pihak ketiga yang tidak resmi.
“Jangan dititipkan di warung kopi atau pihak lain. Datang langsung ke kantor BPP atau temui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) resmi kami. Saya pastikan prosesnya gratis tanpa pungutan apa pun. Kalau datang ke sini, malah saya suguhi kopi,” pungkasnya dengan nada kelakar namun serius.
Mengingat pentingnya data ini untuk akses bantuan pemerintah kedepan, petani diharapkan segera mendatangi titik pendaftaran sebelum masa berlaku berakhir lusa.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Balikpapan, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah daerah (Pemda). Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kinerja daerah secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan yang digelar di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).
Dalam arahannya, Mendagri mengakui bahwa selama ini fungsi pembinaan Pemda cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan. Ke depan, pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan pemberian apresiasi sebagai bentuk motivasi.
“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, [saya] mikir, ini kita ‘stick’ terus. Ibarat kelinci itu kan ada istilah stick and carrot. Kita kok [lebih banyak] nakut-nakutin mulu, ‘stick’ [aja], mana carrot-nya,” ujarnya.
Menurutnya, keseimbangan antara pengawasan dan insentif menjadi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tidak sepenuhnya menerapkan desentralisasi penuh. Ia menyebut sistem yang berjalan saat ini sebagai bentuk desentralisasi parsial, di mana pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pembinaan dan pengendalian daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat program pembinaan daerah, termasuk melalui pemberian apresiasi kepada Pemda yang menunjukkan kinerja baik.
Mendagri menegaskan, pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi Pemda untuk terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung peningkatan anggaran Kemendagri pada tahun 2026 sebagai peluang untuk memperkuat pendekatan pembinaan yang lebih seimbang antara pengawasan dan insentif.
“Saya langsung nyampaikan kepada internal, … saya bilang, kita go ahead, jalan terus [untuk memberikan insentif kepada daerah]. Saya yakin bisa,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada Pemda berprestasi sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja dan inovasi di daerah. Penghargaan diberikan berdasarkan empat kategori utama, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Barito Utara sebagai Terbaik I, diikuti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, Kota Bontang meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara penghargaan tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Utara.
Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Tapin menjadi Terbaik I tingkat kabupaten, disusul Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk tingkat kota, Kota Banjarbaru meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, Kabupaten Sukamara meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda menjadi Terbaik I dan Kota Banjarmasin Terbaik II, sementara tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun pada kategori creative financing, Kabupaten Kotabaru meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih penghargaan pada tingkat provinsi.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan insentif fiskal kepada para pemenang, yakni sebesar Rp1 miliar untuk Terbaik III, Rp2 miliar untuk Terbaik II, serta Rp3 miliar untuk Terbaik I dan tingkat provinsi. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Balikpapan, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa digelarnya Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan merupakan upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menampilkan kinerja nyata kepala daerah berprestasi.
Meski tidak menampik adanya sejumlah kepala daerah yang memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.
“Jangan sampai kita menggeneralisasikan bahwa semua kepala daerah buruk. Penghargaan malam ini itu menunjukkan bahwa banyak kepala kepala daerah juga yang bagus, yang berprestasi,” ujar Mendagri kepada awak media usai menghadiri Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (5/5/2026) malam.
Adapun penghargaan tersebut diberikan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, entrepreneur government/creative financing, serta pengendalian inflasi. Mendagri menjelaskan, empat kategori tersebut mencerminkan isu-isu penting dalam manajemen tata kelola pemerintahan daerah.
“Dan hadiahnya selain tropi juga adalah untuk juara satu insentif fiskal yang memang diatur dalam aturan undang-undang tentang keuangan itu sebanyak tiga miliar, yang nomor dua, dua miliar, yang nomor tiga, satu miliar,” ungkap Mendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut bersumber dari anggaran Kemendagri. Adapun ajang penghargaan itu juga dibagi menjadi enam regional pemerintah daerah, yakni regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku-Nusra (Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB), dan Papua.
Dalam ajang yang digelar di Provinsi Kaltim tersebut, Kemendagri menggandeng Tempo Media Group. Ia meyakini seluruh mekanisme penjurian dilakukan secara objektif dan profesional. Dengan demikian, daerah-daerah yang memperoleh penghargaan tersebut merupakan daerah dengan kinerja yang baik dan positif.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyambut baik usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memasukkan kategori penghargaan pada sektor perumahan. Menurutnya, indikator tersebut mencerminkan kemampuan daerah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
“Beliau sudah menyampaikan usulan nanti untuk gelombang berikutnya isu perumahan menjadi isu yang dipertandingkan. Dan itu saya anggap penting karena memang itu kaitannya dengan kemiskinan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, macam-macam,” tandas Mendagri.
Turut hadir pada acara tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, para gubernur se-Kalimantan, Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli, para bupati/wali kota se-Kalimantan, serta pejabat pimpinan tinggi dari kementerian/lembaga. Red
Banda Aceh, DN-II Kekompakan Forkopimda Aceh menjadi fondasi utama dalam mendorong recovery atau pemulihan dan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Sinergi antara unsur pemerintah daerah, legislatif, dan aparat keamanan dinilai mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pelayanan publik secara menyeluruh.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa soliditas Forkopimda merupakan kekuatan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Aceh.
Menurutnya, kolaborasi yang erat antarunsur pimpinan daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap program baik daerah maupun pusat dapat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.
“Forkopimda Aceh harus terus solid. Kekompakan ini harus terus dijaga dan diperkuat, karena pembangunan dan pemulihan Aceh hanya dapat terwujud melalui kebersamaan seluruh unsur,” ujar Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, usai pelepasan keberangkatan jemaah calon haji kloter 1 Embarkasi Banda Aceh di Aula Jeddah, bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Ketua DPRA Zulfadli, didampingi Sekda Aceh M. Nasir,, Selasa, (5/5/2026)
Ia menambahkan, sinergi yang terbangun selama ini telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, yang menjadi prasyarat utama dalam mendukung pembangunan. Kondisi yang kondusif, lanjutnya, akan membuka ruang bagi percepatan berbagai program strategis daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting dalam memastikan kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan menyeluruh. Dengan komunikasi yang intens dan koordinasi yang kuat, setiap tantangan dapat dihadapi secara bersama.
Menurutnya, kekompakan Pemerintah Aceh tidak hanya diperlukan dalam situasi tertentu, tetapi harus menjadi budaya kerja yang terus dipelihara. Hal ini penting agar proses pemulihan dan pembangunan dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.
“Dengan kebersamaan, kita optimistis pemulihan berjalan lebih cepat dan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara luas,” pungkasnya. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk turun tangan membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memecahkan persoalan krusial di lapangan, mulai dari krisis pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan. Instruksi ini menegaskan peran kampus bukan sekadar menara gading, melainkan motor solusi pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, usai melaporkan perkembangan sektor pendidikan tinggi kepada Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (04/05/2026).
Menagih Implementasi Riset di Lapangan
Dalam pertemuan tersebut, Brian mengungkapkan bahwa Presiden menaruh perhatian besar pada sejauh mana keahlian akademik dan hasil riset kampus telah diimplementasikan untuk menjawab kebutuhan nyata di daerah.
”Presiden menekankan pentingnya kolaborasi nyata antara kampus dan pemerintah daerah. Fokusnya pada bidang-bidang yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak, seperti teknik lingkungan, arsitektur, hingga pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang berkelanjutan,” ujar Brian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Konsolidasi Tim Ahli Kampus
Menanggapi arahan Presiden, Kemendiktisaintek akan segera melakukan langkah konkret dengan mengonsolidasikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah membentuk tim-tim ahli lintas disiplin yang akan diterjunkan sebagai mitra strategis bagi para kepala daerah.
Langkah ini merupakan bagian dari penguatan inisiatif “Kemendiktisaintek Berdampak”. Program ini dirancang agar setiap kegiatan pendidikan dan penelitian tidak hanya berakhir di jurnal ilmiah, tetapi memiliki relevansi kuat dan manfaat instan bagi masyarakat luas.
Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat penataan lingkungan di berbagai wilayah yang selama ini terkendala keterbatasan teknis. Dengan dukungan riset dari kampus, Pemda diharapkan dapat mengambil kebijakan berbasis data (evidence-based policy) yang lebih akurat dan efisien.
Red/BPMI Setpres
#PresidenPrabowo
#KemensetnegRI
#Kemendiktisaintek
#RilisPresiden
#PendidikanBerdampak
You cannot copy content of this page