Jakarta, DN-II Festival Bazar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2026 resmi ditutup setelah berlangsung selama tiga hari, 12–14 Agustus 2026, di Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Tak hanya menjadi ruang bazar dan promosi produk, festival tersebut juga menghadirkan berbagai kegiatan sosial, edukasi, dan layanan yang memberikan manfaat bagi keluarga besar Kemendagri.
Rangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tersebut diisi dengan beragam agenda. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim, edukasi keselamatan dan penanggulangan kebakaran, hingga sosialisasi mitigasi bencana.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Sri Purwaningsih mengapresiasi antusiasme dan partisipasi berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Festival Bazar Kemendagri 2026. Menurutnya, rangkaian kegiatan sejak hari pertama menunjukkan bahwa festival tersebut memiliki manfaat yang lebih luas dari sekadar kegiatan bazar.
“Bazar ini tidak hanya melakukan penayangan booth-booth ini, tetapi dari sejak hari pertama ketika pembukaan, Ibu Penasihat yang diwakili oleh Ibu Yane Bima Arya memberikan arahan pembukaan dan dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim, artinya bantuan sosial dilakukan,” ujar Sri saat menutup Festival Bazar Kemendagri, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Memasuki hari kedua, festival menghadirkan sosialisasi layanan keselamatan dan penyelamatan oleh Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan simulasi penggunaan fire blanket sebagai bagian dari edukasi mengenai langkah antisipasi dan penanggulangan kebakaran, baik di lingkungan kerja maupun rumah tangga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami sangat memahami situasi saat ini begitu banyak terjadi kebakaran-kebakaran dan itu perlu langkah antisipasi dan penanggulangan, supaya tidak terjadi di kantor kita maupun di keluarga kita, di rumah tangga kita,” jelasnya.
Sementara pada hari ketiga, edukasi difokuskan pada kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui sosialisasi layanan mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus kemampuan tanggap darurat keluarga besar Kemendagri dalam menghadapi potensi bencana.
“Kita sama-sama tahu bahwa Republik Indonesia ini adalah ring of fire, jadi harus siap-siap kita manakala terjadi bencana, maka Bapak Dirjen selaku pembina urusan kebencanaan, kita juga datangkan ahli-ahli yang bisa berbicara di hadapan kita, memahamkan bagaimana kalau ada bencana,” katanya.
Sri menilai, beragam kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa Festival Bazar Kemendagri tidak hanya memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produknya, tetapi juga menjadi wadah untuk berbagi, memberikan layanan, serta meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap berbagai isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Di akhir kegiatan, Sri menyampaikan apresiasi kepada panitia, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ditjen Bina Adwil, serta seluruh jajaran DWP Kemendagri yang telah mendukung penyelenggaraan festival. Ia berharap semangat kebersamaan serta manfaat yang dihasilkan dari Festival Bazar Kemendagri dapat terus dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Mudah-mudahan Festival Bazar ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kemeriahan, kenyamanan yang kita lakukan di 2026 ini mudah-mudahan bisa terulang lagi di 2027 yang akan datang,” tandasnya. Red
Brebes, DN-II Sebanyak 250 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan Opening Ceremony Brebes Expo Tahun 2026 yang berlangsung di Stadion Karangbirahi, Jalan Veteran, Kelurahan Brebes, Kecamatan dan Kabupaten Brebes, Jumat (14/8/2026) malam.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 20.00 hingga 23.15 WIB tersebut dihadiri dan disaksikan ribuan penonton.
Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si dengan melibatkan personel dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan PMI Kabupaten Brebes.
Rangkaian kegiatan diawali dengan apel kesiapan pengamanan di halaman Stadion Karangbirahi Brebes. Apel tersebut dilaksanakan untuk memastikan kesiapan seluruh personel sekaligus memberikan arahan terkait pola pengamanan, pembagian tugas, pengaturan arus lalu lintas, serta antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.
Opening Ceremony Brebes Expo 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda Kabupaten Brebes, di antaranya Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M., Wakil Bupati Brebes Wurja, S.E., Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Brebes M. Taufiq, S.Sn., Sekda Brebes Dr. Tahroni, M.Pd., Wakapolres Brebes Kompol Ryke Rhimadhila, S.H., S.I.K., M.H., serta jajaran Forkopimda dan pejabat Pemerintah Kabupaten Brebes lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Turut hadir pula perwakilan Kodim 0713 Brebes, Kejaksaan Negeri Brebes, Pengadilan Negeri Brebes, para staf ahli dan asisten Sekda, para kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, para camat se-Kabupaten Brebes, peserta Brebes Expo 2026, serta ribuan warga masyarakat.
Rangkaian acara diawali dengan peninjauan stan Brebes Expo, dilanjutkan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, serta penampilan tarian budaya Brebes. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Brebes Expo Tahun 2026 dan sambutan Bupati Brebes sekaligus pembukaan secara resmi Brebes Expo 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, menyampaikan bahwa Brebes Expo 2026 merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat, pelaku usaha, UMKM, IKM, dan pemerintah untuk bertemu serta memperkenalkan berbagai potensi dan produk unggulan daerah.
“Brebes Expo bagi saya adalah ruang untuk bertemu. Pemerintah bertemu masyarakat, pelaku usaha bertemu calon pembeli, kreativitas bertemu apresiasi, dan produk-produk lokal Brebes mendapat kesempatan untuk dikenal lebih luas,” ujar Bupati.
Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan kegiatan tersebut dengan membeli dan menggunakan produk-produk lokal Brebes, menikmati kuliner, serta memberikan dukungan terhadap kreativitas dan karya masyarakat daerah.
Menurutnya, kegiatan Brebes Expo diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat, mulai dari pedagang, pengrajin, pelaku usaha hingga para pekerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Brebes juga mengingatkan seluruh pengunjung untuk bersama-sama menjaga keamanan, kebersihan, dan kenyamanan selama Brebes Expo berlangsung. Masyarakat diimbau mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar kegiatan dapat menjadi ruang hiburan yang aman dan menyenangkan bagi seluruh keluarga.
Setelah sambutan Bupati, Brebes Expo 2026 secara resmi dibuka. Kemeriahan kemudian dilanjutkan dengan Band Kotak yang semakin menambah antusiasme ribuan pengunjung.
Sementara itu, pengamanan dilakukan secara menyeluruh di sekitar lokasi kegiatan, termasuk pengamanan area panggung, pintu masuk, lokasi stan, pengaturan arus kendaraan dan lalu lintas, serta pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di sekitar Stadion Karangbirahi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar melalui jajaran pengamanan menegaskan bahwa keterlibatan personel gabungan merupakan bentuk kesiapsiagaan aparat dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menghadiri Brebes Expo 2026.
“Dengan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya, seluruh rangkaian Opening Ceremony Brebes Expo Tahun 2026 berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif,” terang Kapolres.Red) Casroni
Semarang, DN-II Kepedulian Polda Jawa Tengah terhadap kesehatan masyarakat kembali diwujudkan melalui peluncuran Program Polda Jateng Peduli anak dengan Kelainan Kaki Bawaan Lahir, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo meluncurkan program tersebut di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Kamis (13/8/2026).
sebagai ikhtiar membantu anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir agar mendapatkan penanganan sejak dini dan mencegah risiko kecacatan permanen.
Dalam pelaksanaannya, Polda Jateng bekerja sama dengan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah serta melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, tenaga medis dan rumah sakit di Jawa Tengah. Mengadopsi pendekatan penemuan kasus secara aktif yang sebelumnya diterapkan melalui program TOSS TB. Polda Jateng kembali mengedepankan kekuatan jaringan Bhabinkamtibmas dalam menemukan kasus CTEV di tengah masyarakat.
Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan, keterlibatan Bhabinkamtibmas menjadi bagian penting dalam program tersebut karena Polri memiliki jaringan yang menjangkau hingga masyarakat tingkat RT RW dan Dusun. Ia meminta para Kapolres segera menindaklanjuti peluncuran program dengan memberikan pelatihan kepada Bhabinkamtibmas dan menggerakkan mereka untuk melakukan penemuan kasus di wilayah masing-masing.
” Seluruh Bhabinkamtibmas di wilayah Jawa Tengah nantinya menjadi ujung tombak dalam membantu menemukan anak-anak yang mengalami kelainan kaki bawaan lahir. Mereka akan berkolaborasi dengan jajaran kesehatan di daerah untuk melakukan deteksi dini, edukasi, pendampingan hingga menghubungkan pasien dengan layanan penanganan yang tersedia ” terang Kapolda Jateng.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“para Kapolres, setelah ini segera menginstruksikan Bhabinkamtibmas. Dilatih dulu Bhabinkamtibmasnya bersama Kasidokkes, nanti koordinasi dan kolaborasi dengan saudara-saudara kita di daerah,” tambahnya
Menurut Kapolda Jateng, pendekatan tersebut mengadopsi pengalaman Polda Jateng dalam pelaksanaan program TOSS TB, khususnya melalui penemuan kasus secara aktif. Ia meminta jajaran segera bergerak sehingga setelah mendapatkan pembekalan, para Bhabinkamtibmas dapat turun ke masyarakat untuk membantu menemukan anak yang membutuhkan penanganan.
“Minggu depan para Bhabin sudah turun ke bawah. Alhamdulillah Polisi adalah salah satu organisasi yang mempunyai jaringan ke bawah cukup lengkap. Dan saya yakin polanya nanti segera dibakukan supaya kegiatan ini bisa terakselerasi dengan baik,” ujarnya.
CTEV atau Congenital Talipes Equinovarus merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang menyebabkan posisi kaki anak tidak normal. Kondisi tersebut perlu mendapatkan penanganan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kecacatan permanen. Berdasarkan data yang disampaikan Biddokkes Polda Jateng, terdapat sekitar 1.800 anak dengan kasus CTEV di Jawa Tengah pada 2025.
Melalui mekanisme tersebut, anak yang ditemukan mengalami CTEV akan mendapatkan pemeriksaan dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara maupun rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah di Jawa Tengah untuk mendapatkan penanganan secara gratis. Program ini juga melibatkan dokter spesialis, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk memperkuat proses penemuan, skrining, penanganan hingga rehabilitasi.
Kapolda Jateng juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menemukan anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir yang membutuhkan penanganan.
“Bagi masyarakat yang mengetahui atau memiliki keluarga yang mengalami kelainan kaki bawaan lahir, silakan segera menghubungi layanan Polisi 110 atau Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing. Nanti akan kita tindak lanjuti bersama-sama dengan fasilitas kesehatan Muhammadiyah dan rumah sakit yang telah bekerja sama, sehingga anak-anak tersebut bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan secara gratis termasuk mendapatkan sepatu khusus secara gratis juga,” kata Kapolda.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan informasi karena program tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak mendapatkan penanganan sedini mungkin.
“Jangan sampai ada anak yang sebenarnya bisa ditangani tetapi tidak mendapatkan pelayanan karena keterbatasan informasi atau akses. Mari bersama-sama kita temukan, kita dampingi, dan kita berikan penanganan yang terbaik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujarnya.
Wakil Ketua I MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., mengapresiasi kepedulian Polda Jateng melalui program tersebut. Ia menilai pengalaman Polda Jateng dalam pelaksanaan active case finding pada program TOSS TB dapat menjadi model untuk menemukan anak dengan kelainan kaki bawaan lahir secara lebih dini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui peran Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, deteksi dini, edukasi, pendampingan dan rujukan diharapkan dapat diperkuat sehingga semakin banyak anak memperoleh penanganan sejak dini dan terhindar dari dampak kecacatan jangka panjang,” kata Prof. Fachmi.
Kapolda Jateng menegaskan, Polda Jateng terbuka untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam program program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia berharap Program Polda Jateng Peduli CTEV dapat menjadi ikhtiar bersama untuk membuka kesempatan lebih besar bagi anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir agar dapat tumbuh dan menjalani kehidupan secara optimal. Red/Casroni
BATANG, DN-II Praktek penggelembungan atau pemalsuan identitas kependudukan kembali memicu sorotan tajam di Kabupaten Batang. Kali ini, dugaan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yang melibatkan seorang direktur perusahaan swasta tak sekadar menjadi urusan kejahatan administrasi biasa, melainkan merembet hingga ke jajaran pejabat teras Pemerintah Kabupaten Batang. (14/8/2026).
Kasus yang menyeret nama Shoraya Lolyta Octaviana, Direktur PT Indoraya Multi Internasional (PT IMI), kini resmi memasuki babak baru. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batang mengonfirmasi bahwa proses pemeriksaan terhadap pejabat publik yang terseret dalam pusaran data ini telah berjalan.
Sengketa Bisnis yang Membuka “Kotak Pandora”
Terbongkarnya kasus ini bukan berawal dari sidak pemerintah, melainkan dari sengketa hukum yang ditangani Kantor Hukum ADVOKASI.ID. Saat mendampingi kliennya, Dani Purwanti dan Retno Setyowati, terkait persoalan hukum dengan PT IMI, tim advokat justru menemukan kejanggalan fatal pada dokumen kependudukan sang direktur, Shoraya Lolyta Octaviana.
Shoraya terindikasi kuat memiliki dua NIK aktif. Namun, yang paling menohok dan memicu tanda tanya besar publik adalah temuan pada salah satu data NIK tersebut: mencantumkan Budhi Santoso dan Puji Utami sebagai orang tua kandung Shoraya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Budhi Santoso bukanlah orang biasa ia merupakan pejabat eselon II yang kini aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Batang. Sementara Puji Utami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di SMP Negeri 8 Batang.
Tak berhenti di situ, penelusuran pelapor juga mendapati fakta bahwa Shoraya memang pernah tinggal di kediaman Budhi dan Puji semasa sekolah. Temuan ini langsung memicu spekulasi mendalam mengenai keabsahan dokumen negara dan dugaan manipulasi data kependudukan yang melibatkan aparatur sipil negara.
BKPSDM Janji Periksa: Uji Nyali Pemkab Usut Pejabat Sendiri
Menanggapi laporan resmi yang dilayangkan sejak 24 Juni 2026, BKPSDM Kabupaten Batang akhirnya memberikan kepastian. Pada Jumat (14/8/2026), Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Batang, Tati Gondo Wartono, menegaskan bahwa laporan tersebut tidak diendapkan dan telah masuk ke tahap pemeriksaan teknis.
Mengingat Budhi Santoso menduduki jabatan struktural eselon II, mekanisme pemeriksaan disiplin ASN merujuk pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022. Dengan demikian, pemeriksaan dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Batang selaku atasan langsung.
Pemeriksaan ini menjadi ujian krusial bagi transparansi Pemkab Batang. Pasalnya, sesuai aturan kepegawaian, dugaan pelanggaran disiplin PNS bersifat non-delik aduan artinya, begitu fakta manipulasi atau kejanggalan menyeruak, atasan wajib mengusutnya secara tuntas tanpa dalih menunggu laporan masyarakat.
Pelapor: Bukti Sudah Diserah, Jangan Main-Main!
Pihak pelapor menekankan bahwa langkah membawa persoalan ini ke ranah hukum dan disiplin kepegawaian adalah untuk menuntut akuntabilitas negara, bukan mendahului proses hukum.
”Yang kami persoalkan adalah fakta dan dokumen keberadaan dua NIK atas nama Shoraya, di mana salah satunya mencantumkan nama pejabat publik sebagai orang tua kandung. Kami tidak mengambil kesimpulan sendiri, makanya fakta ini kami serahkan ke instansi berwenang. Publik berhak tahu bagaimana data itu bisa muncul, siapa yang mengajukan, dan atas dasar dokumen apa pencatatan itu dilakukan,” tegas Donni Taufiq dari Kantor Hukum ADVOKASI.ID.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kini, bola panas ada di tangan Pj. Sekda dan Pemkab Batang. Publik menunggu, apakah pemeriksaan ini akan membongkar benang kusut dugaan pencatatan data sipil secara transparan, atau sekadar menjadi formalitas peredam kegaduhan di atas kertas.
(Redaksi/Tim)
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah menerapkan kepemimpinan teknokratik untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Pendekatan tersebut menuntut kepala daerah berorientasi pada hasil, berani mengambil keputusan, serta mampu menggali potensi ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi.
“Kemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses,” ujar Tito saat menjadi narasumber Sharing Session bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Mendagri menjelaskan, kepemimpinan teknokratik menitikberatkan pada keahlian dan pencapaian hasil. Hal ini berbeda dengan pendekatan birokratik yang lebih menekankan proses dan kepatuhan terhadap prosedur. Meski birokrasi tetap diperlukan dalam pemerintahan, prosedur yang ada tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan.
“Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbebelit, ya permudah,” tegasnya.
Menurut Tito, pendekatan tersebut penting diterapkan mengingat kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam. Sebagian berasal dari birokrasi dan memiliki pengalaman dalam administrasi pemerintahan, sedangkan lainnya berlatar belakang sektor swasta maupun profesi lain. Karena itu, kemampuan teknokratik diperlukan agar kepala daerah mampu mengelola pemerintahan secara efektif sekaligus mencapai target pembangunan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu kemampuan yang perlu diperkuat adalah pengelolaan keuangan daerah. Mendagri menekankan, keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari upaya meningkatkan pendapatan.
Pendapatan daerah antara lain bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi. Untuk memperkuat kapasitas fiskal, kepala daerah perlu menggali berbagai potensi ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sektor jasa, sekaligus mendorong masuknya investasi.
Dalam konteks tersebut, berkembangnya sektor swasta menjadi salah satu kunci penguatan perekonomian daerah. Aktivitas dunia usaha tidak hanya membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi, tetapi juga dapat memperbesar penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor, termasuk melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha.
Mendagri juga mengingatkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap belanja harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
“Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit,” katanya.
Untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengelola perekonomian, Mendagri meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dukungan tersebut dinilai penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang maupun pemahaman yang sama mengenai ekonomi dan sektor jasa keuangan.
“Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah,” ungkapnya.
Mendagri berharap OJK dapat memberikan pendampingan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan membantu kepala daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual serta peserta Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026. Red
Jakarta, DN-II Komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan kemandirian bangsa terus diwujudkan secara nyata. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/08/2026), Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru di sektor energi nasional.
Melalui optimalisasi pemanfaatan kelapa sawit dalam produksi biodiesel B50, Indonesia resmi menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terhitung sejak 1 Juli 2026.
Kebijakan strategis ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga berhasil menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun.
Informasi Terkait:
Naskah lengkap Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 dapat diakses secara transparan melalui portal resmi kemensetneg.go.id
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI #HUT81RI #KitaIndonesia
#PidatoPresiden2026
Jakarta, DN-II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya mendorong lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan karya dan inovasi yang dihasilkan dikelola serta mendapat pelindungan kekayaan intelektual.
Menurut Yusharto, berbagai gagasan, hasil kajian, metode, aplikasi, sistem, hingga produk pengetahuan yang lahir dari lingkungan pemerintahan memiliki nilai strategis bagi organisasi. Karena itu, inovasi perlu dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola sebagai aset pengetahuan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Pelindungan kekayaan intelektual perlu kita tempatkan sebagai bagian dari tata kelola inovasi. Pelindungan bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, pelindungan memberikan kepastian agar karya dan inovasi yang dihasilkan dapat dikembangkan secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujar Yusharto saat membuka Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Yusharto menjelaskan, kebutuhan terhadap pelindungan kekayaan intelektual semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan pemerintahan. Menurutnya, transformasi digital tidak sekadar membangun aplikasi atau mendigitalisasi proses administrasi, tetapi juga mencakup cara pemerintah mengelola informasi, mengembangkan pengetahuan, menghasilkan inovasi, dan menyelesaikan persoalan.
“Dalam proses tersebut, gagasan, karya, inovasi, sistem, aplikasi, metodologi, maupun berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah merupakan aset yang memiliki nilai strategis bagi organisasi,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, BSKDN bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian, kajian, analisis, evaluasi, serta rekomendasi strategi kebijakan. Berbagai hasil tersebut, menurutnya, perlu dikelola agar tidak berhenti sebagai dokumen atau kegiatan, tetapi dapat menjadi aset pengetahuan yang memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Dengan demikian, inovasi tidak hanya menghasilkan perubahan dalam proses kerja, tetapi juga dapat menjadi aset kelembagaan yang memiliki nilai dan manfaat jangka panjang,” ungkap Yusharto.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menekankan pentingnya melakukan registrasi terhadap hasil kreasi dan inovasi setelah proses penciptaan dilakukan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang melekat pada suatu karya.
“Ketika melakukan inovasi, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memproteksi, meregister hasil kreasi tersebut, hasil inovasi tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” ujar Hermansyah.
Hermansyah menjelaskan, pendaftaran kekayaan intelektual memberikan kepastian terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pihak yang menghasilkan karya, sementara hak ekonomi memberikan pelindungan atas pemanfaatan karya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis kekayaan intelektual dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau tadi hak moral, saya mencipta lagu maka hak moralnya akan abadi saya mencipta lagu. Tetapi terkait dengan hak ekonominya, negara memberikan batasan dan perlindungan,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk hak cipta, pelindungan hak ekonomi berlaku selama masa hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, dia mendorong agar aparatur dan Pemda semakin memahami pentingnya mengenali, mengelola, serta mendaftarkan karya dan inovasi yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual. Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah (Pemda) yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki indikator kinerja yang harus dicapai. Hal itu di antaranya penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga aspek tersebut, ujar Mendagri, dapat direalisasikan melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah-kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Mendagri.
Ia mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan program tersebut dalam mengatasi tantangan di lingkungan masyarakat. Bila program tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik di daerah, kepala daerah juga akan memperoleh dampak positif. Di sisi lain, pelaksanaan program yang optimal dinilai bakal membuka lapangan kerja serta meningkatkan produksi di sektor pangan.
Mendagri menilai Program MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pasalnya, melalui implementasi yang optimal, program itu bakal menggerakkan rantai pasok bagi produsen, petani, nelayan, hingga peternak. Bahkan, program tersebut juga diyakini bakal membantu pengendalian inflasi di daerah melalui intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan di daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. ‘Beli ikan, SPPG … misalnya gitu. Beli telur, [ketika harga] telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita harus dukung,” sambung Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mengajak Pemda untuk berkolaborasi mendukung pelaksanaan Program MBG. Apalagi, pelibatan Pemda dalam Program MBG telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Sejalan dengan itu, Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah. Prosesi penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Mendagri dan Kepala BGN Sudaryono.
“Nah ini, dan dengan adanya kerja sama Dukcapil, ya kami sangat harapkan nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri. Hadir pula Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta para pejabat terkait di lingkungan BGN. Adapun acara ini juga diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemda secara virtual. Red
Cilacap, Detik Nasional – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, resmi ditutup, Kamis (13/8/2026).
Upacara penutupan berlangsung di lapangan Desa Bingkeng dan dipimpin Komandan Kodim (Dandim) 0703/Cilacap Letkol Inf. Aryudha Sakti selaku Dansatgas TMMD Sengkuyung Tahap III.
Dalam amanatnya, Letkol Inf. Aryudha Sakti menyampaikan bahwa pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III yang dimulai sejak 15 Juli 2026 telah diselesaikan secara keseluruhan dengan capaian 100 persen. Program tersebut mencakup sasaran pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik.
Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program TMMD.
“Dengan semangat kebersamaan, seluruh sasaran fisik dapat diselesaikan sehingga hasilnya bisa langsung dimanfaatkan masyarakat Desa Bingkeng,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk sasaran fisik pokok, TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng meliputi pembangunan perkerasan jalan dengan volume panjang 800 meter, lebar 4 meter, dan tebal 0,30 meter. Selanjutnya, pembangunan talud sepanjang 120 meter dengan lebar 30 sentimeter dan tinggi 1,5 meter, serta pembangunan satu unit jembatan dengan panjang 7,2 meter dan lebar 4 meter.
Selain sasaran fisik pokok, terdapat sasaran fisik tambahan berupa rehabilitasi dua unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dukungan CSR Baznas serta kegiatan penanaman sebanyak 1.000 pohon.
Sementara itu, sasaran nonfisik meliputi pelayanan KB gratis dan pemberian suvenir, pengobatan gratis, pembuatan akta kelahiran dan akta kematian dengan NIK, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), perpustakaan keliling, serta pelayanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kegiatan lainnya berupa pelatihan ketahanan dan keamanan lingkungan (Linmas), kewirausahaan bagi wirausaha baru, tata boga, inovasi pengolahan pakan ternak alternatif untuk kambing, serta pelatihan budidaya ikan yang baik dan benar.
Dandim menjelaskan, pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng didukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp246 juta dan APBD Kabupaten Cilacap sebesar Rp500 juta. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp746 juta.
Ia berharap berbagai hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi pada jalan usaha tani dan mendukung peningkatan taraf hidup warga Desa Bingkeng.
“Diharapkan pembangunan melalui kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III ini dapat melancarkan arus transportasi jalan usaha tani serta meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Dandim.
Upacara penutupan turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Cilacap Bintang Dwi Cahyono, jajaran Forkopimda Cilacap, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimcam Dayeuhluhur, perwakilan BUMD, BUMN, pihak swasta, LSM, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat setempat.
Usai upacara penutupan, rombongan melanjutkan peninjauan ke sejumlah lokasi hasil pelaksanaan TMMD, di antaranya pembangunan perkerasan jalan usaha tani, talud, jembatan, dan rehabilitasi RTLH.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan selesainya seluruh sasaran program TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng diharapkan tidak hanya meninggalkan hasil pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. (Dani)
You cannot copy content of this page