TEGAL, DN-II Rencana Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menaikkan tarif retribusi pelayanan persampahan menuai gelombang penolakan dari masyarakat. Kebijakan ini dinilai memberatkan karena warga selama ini telah menanggung berbagai iuran lingkungan secara swadaya di tingkat RT/RW.
Beban Ganda di Tengah Impit Ekonomi
Ketua LSM LINMAS Kota Tegal, Aji, mengungkapkan bahwa tambahan beban retribusi sebesar Rp4.000 per bulan menciptakan kondisi “beban ganda” bagi warga. Ia mencontohkan kondisi di wilayah RW 09 Kelurahan Panggung , di mana warga saat ini sudah rutin membayar iuran kebersihan sebesar Rp20.000 setiap bulannya.
“Warga jelas merasa keberatan. Selain sampah, masih banyak kewajiban lain seperti iuran kematian, PKK, dan kas lingkungan. Jika dijumlahkan, totalnya sangat signifikan bagi masyarakat kecil di tengah situasi ekonomi saat ini,” ujar Aji. (30/4/2026).
Sosialisasi Minim, Warga Merasa Ditodong
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain persoalan nominal, minimnya sosialisasi dari dinas terkait menjadi sorotan tajam. Munculnya payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait penarikan retribusi ini dianggap tiba-tiba tanpa melibatkan partisipasi publik yang luas.
Meskipun kebijakan ini disebut telah melalui pembahasan di DPRD Kota Tegal, warga mempertanyakan sejauh mana aspirasi masyarakat bawah benar-benar diserap sebelum aturan tersebut disahkan.
“Kami merasa tiba-tiba aturan itu sudah ada. Sosialisasi sangat kurang gencar, sehingga warga kaget saat mengetahui akan ada tambahan biaya yang dibebankan kepada mereka,” tambahnya.
Transparansi dan Sinergi Anggaran Dipertanyakan
Ketidakjelasan manajemen pengelolaan dana menjadi poin krusial yang disorot. Warga mempertanyakan alur dana mulai dari tingkat RT, Kelurahan, hingga masuk ke Kas Daerah. Masyarakat mendesak adanya transparansi dan sinergi antara iuran swadaya masyarakat dengan retribusi resmi pemerintah.
“Harus ada kejelasan, apakah iuran lingkungan di tingkat RT akan disatukan dengan retribusi Pemda atau tetap terpisah? Jangan sampai warga dipaksa membayar dua kali untuk objek layanan yang sama,” tegas Aji.
Mekanisme Penarikan: Melalui PDAM dan RT
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mekanisme penarikan retribusi baru ini rencananya akan dilakukan melalui dua jalur utama:
Pelanggan PDAM: Biaya sebesar Rp4.000 akan langsung dimasukkan (include) ke dalam tagihan rekening air bulanan.
Non-Pelanggan PDAM: Penarikan rencananya akan dititipkan melalui pengurus RT setempat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain sektor rumah tangga, kenaikan signifikan juga menyasar sektor pertokoan atau komersial dengan tarif mencapai Rp50.000, tergantung pada klasifikasi skala usaha.
Desakan Kepada Pemerintah
Masyarakat mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal untuk segera turun ke lapangan guna memberikan penjelasan detail. Warga meminta pemerintah tidak hanya sekadar memungut biaya, tetapi juga memaparkan latar belakang, tujuan, serta jaminan peningkatan layanan kebersihan yang konkret sebagai kompensasi atas kenaikan tarif tersebut.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
PURBALINGGA, DN-II Di balik kerasnya adukan semen dan kokohnya beton yang mulai terbentuk, tersimpan semangat gotong royong yang menghangatkan suasana pembangunan jembatan di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga.
Anggota Satgas TMMD Reguler ke-128 Kodim 0702/Purbalingga bersama warga terus berjibaku menyelesaikan pembangunan pondasi plat beton jembatan yang menjadi harapan baru masyarakat, Rabu (29/4/2026).
Sejak pagi, suasana lokasi pembangunan dipenuhi aktivitas. Suara alat kerja berpadu dengan canda ringan warga dan prajurit TNI yang bekerja tanpa sekat. 
Di tengah kesibukan itu, Serda Hasan Rangwoho tampak aktif mengatur jalannya pekerjaan sekaligus turun langsung membantu pengerjaan pondasi.
Dengan penuh semangat, ia memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan maksimal agar hasilnya kuat dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pembangunan ini bukan hanya soal beton dan jembatan, tetapi tentang harapan masyarakat agar akses mereka lebih baik. Karena itu kami bersama warga terus bekerja maksimal dengan semangat gotong royong,” ujar Serda Hasan.
Jembatan tersebut selama ini memang menjadi kebutuhan penting bagi warga Desa Krangean. Saat musim hujan tiba, akses jalan menuju sejumlah titik permukiman dan lahan pertanian sering sulit dilalui akibat kondisi licin dan berlumpur. Bahkan kendaraan roda dua maupun kendaraan darurat kerap kesulitan melintas.
Melalui program TMMD Reguler ke-128, harapan warga perlahan mulai terwujud. Kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya membawa pembangunan fisik, tetapi juga membangun kedekatan emosional dan kebersamaan yang kuat.
“Kami merasa sangat terbantu. Dulu kalau hujan jalan sulit dilewati, sekarang sudah mulai dibangun jembatan yang lebih layak. Ini sangat berarti bagi warga,” ungkap Kosim, salah satu warga Desa Krangean.
Menurutnya, anggota Satgas TMMD bekerja tanpa mengenal lelah dan selalu menyatu dengan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.
“TNI tidak hanya datang membangun, tapi benar-benar bekerja bersama warga. Kebersamaan seperti ini yang membuat kami semakin semangat,” tambahnya.
Pembangunan pondasi plat beton jembatan tersebut kini terus dipercepat agar segera dapat digunakan masyarakat. Semangat kebersamaan antara TNI dan warga menjadi bukti nyata bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat tetap kuat dan terus hidup dalam setiap pembangunan desa.
Di tengah panasnya cuaca dan beratnya pekerjaan, TMMD Reguler ke-128 Kodim 0702/Purbalingga tidak hanya membangun jembatan penghubung antarwilayah, tetapi juga membangun harapan baru bagi masyarakat Desa Krangean menuju kehidupan yang lebih baik. Red
Sikap Arogan Kades Sindangjaya: Diduga Alergi Transparansi dan Tantang UU KIP
BEKASI, DN-II Sikap anti-kritik dan tidak kooperatif ditunjukkan oleh Kepala Desa Sindangjaya, Ruslan, saat menghadapi upaya pengawasan sosial yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pokja IWO Indonesia terkait Audit LKPJ Desa di Kabupaten Bekasi. Alih-alih transparan, Ruslan justru menunjukkan sikap “masa bodoh” yang dinilai mencederai prinsip Good Village Governance, Kamis (30/04/2026).
Persoalan ini bermula saat perwakilan Pokja, Afifudin, menyampaikan surat permohonan salinan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ dan APBDes tahun anggaran 2018-2025. Namun, bukannya memberikan jawaban administratif yang patut, Ruslan justru merespons dengan nada meremehkan.
Terserah aja udah. Minta aja ke inspektorat, cetus Ruslan singkat dengan nada defensif, sebagaimana ditirukan oleh Afifudin kepada awak media.
Pelanggaran Terhadap Konstitusi dan UU Desa
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sikap “alergi” terhadap permohonan data publik ini bukan sekadar masalah etika kepemimpinan, melainkan indikasi kuat pembangkangan terhadap hukum positif di Indonesia. Padahal, dalam surat permohonan Pokja IWO Indonesia, telah dipaparkan landasan hukum yang mengikat, yakni:
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pokja menyayangkan sikap kades yang seolah-olah memposisikan diri di atas hukum. “Anggaran desa adalah uang negara, bukan uang pribadi. Masyarakat melalui pers atau lembaga sosial punya hak konstitusional untuk memantau realisasinya,” tegas perwakilan Pokja.
Ada Apa dengan Anggaran Desa Sindangjaya?
Penolakan ini memicu spekulasi dan pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apa yang sedang disembunyikan oleh Pemerintah Desa Sindangjaya? Jika pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai prosedur, tidak ada alasan bagi seorang Kepala Desa untuk merasa terusik atau panik saat diminta menunjukkan dokumen publik. Sikap Ruslan yang seolah menantang ini justru memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam penggunaan anggaran desa selama rentang tahun 2018 hingga 2025.
Akan Diteruskan ke Inspektorat dan BPKP
Pokja Audit LKPJ menegaskan bahwa hak masyarakat mendapatkan informasi dilindungi negara. Penolakan dari Kades Sindangjaya ini akan menjadi catatan merah yang segera diteruskan ke instansi berwenang.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Penolakan ini akan kami laporkan secara resmi ke Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi hingga BPKP Perwakilan Jawa Barat untuk dilakukan audit investigatif menyeluruh,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat Desa Sindangjaya berhak mengetahui alokasi setiap rupiah uang negara yang masuk ke desa mereka. Jika dialog dan transparansi buntu di tingkat desa, maka biarlah proses hukum dan audit investigatif yang bekerja mengungkap tabir di balik tertutupnya akses informasi di Desa Sindangjaya.
( Tim Red )
PALEMBANG, DN-II Solidaritas antardaerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera kian menguat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) resmi menyalurkan dana hibah sebesar Rp287 miliar untuk mendukung pemulihan di Provinsi Aceh. Rabu, (29/4/2026).
Dana bantuan ini disalurkan melalui mekanisme hibah antardaerah yang bersumber dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD). Langkah ini menjadi preseden positif dalam sinergi fiskal untuk penanganan bencana di Indonesia.
Sinergi 20 Pemerintah Daerah
Dukungan finansial ini melibatkan total 20 pemerintah kabupaten dan kota dari dua provinsi tetangga. Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat berkomitmen menyumbangkan Rp27 miliar. Kontribusi tersebut dipelopori oleh Kota Padang senilai Rp5 miliar, serta Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang yang masing-masing mengalokasikan Rp3 miliar. Sejumlah kabupaten/kota lain di Sumbar turut serta dengan nilai hibah bervariasi antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Langkah Sumbar ini memperkuat dukungan yang sebelumnya telah digalang oleh 8 pemerintah daerah di Sumatera Utara dengan total nilai mencapai Rp260 miliar. Akumulasi bantuan dari kedua provinsi tersebut kini mencapai Rp287 miliar yang difokuskan sepenuhnya bagi daerah-daerah di Aceh dengan tingkat kerusakan paling berat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mekanisme Transparan dan Langsung
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa mekanisme ini adalah bentuk nyata dari filosofi gotong royong nasional. Ia memastikan Satgas berperan aktif dalam menjembatani dan mengawasi aliran dana agar sampai ke sasaran tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
“Kami berperan menghubungkan hibah antardaerah ini agar dampak bantuan bisa segera dirasakan masyarakat. Mekanismenya kami kawal ketat, langsung dari rekening ke rekening (daerah), guna menjamin akuntabilitas, tepat sasaran, dan cepat dimanfaatkan,” ujar Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebelumnya telah mengalokasikan pengembalian TKD mencapai Rp10,6 triliun untuk pemulihan di tiga provinsi terdampak (Aceh, Sumut, dan Sumbar). Kebijakan ini sengaja dirancang untuk memberikan ruang fiskal bagi daerah yang dampak bencananya lebih ringan agar dapat membantu daerah lain yang kondisinya lebih parah.
Percepatan di Tengah Risiko Bencana Susulan
Intervensi lintas daerah ini dinilai sangat krusial mengingat Aceh masih menghadapi tantangan pemulihan fisik dan risiko bencana susulan, seperti banjir dan tanah longsor.
“Beberapa wilayah di Aceh masih rentan. Percepatan intervensi melalui dukungan lintas daerah ini adalah langkah strategis untuk memastikan pemulihan berjalan merata dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar angka, tapi wujud nyata solidaritas dalam menghadapi bencana,” tambah Tito.
Satgas PRR berkomitmen untuk terus memantau proses penyaluran hingga implementasi di lapangan. Dengan pengawalan dari sisi administrasi dan teknis, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mempercepat rekonstruksi Aceh, tetapi juga menjadi model ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa depan melalui kolaborasi fiskal yang solid. Red
BREBES, DN-II Beban finansial yang dipikul para tenaga pendidik di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, kini tengah menjadi sorotan. Bukan hanya soal fluktuasi biaya hidup, namun para guru mulai menyuarakan keresahan terkait rentetan iuran wajib yang secara rutin menggerus penghasilan bulanan mereka.
Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun dari lingkungan SDN Rancawuluh 01 pada Rabu (29/4/2026), ditemukan sejumlah rincian potongan gaji yang dinilai membebani dan kurang transparan dalam pendistribusiannya.
Rincian Potongan Gaji: Dari Organisasi hingga Beras
Estimasi pengeluaran rutin yang dipotong langsung dari penghasilan para guru setiap bulannya mencakup berbagai aspek, mulai dari iuran sosial hingga pengadaan barang. Berikut adalah rinciannya:
Jenis Iuran / Potongan Estimasi Nominal Keterangan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Iuran Dharma Wanita Rp100.000 Diwajibkan bagi guru perempuan atau istri guru laki-laki.
Barsos / Beras Rp150.000 Pembelian beras 10 kg melalui koperasi/wilayah.
Dana Sosial Profesi Rp52.000 – Rp56.000 Besaran ditentukan berdasarkan faktor usia.
Majalah (Derap Guru) Rp17.000 Langganan majalah profesi bulanan.
Iuran PGRI Variatif Potongan wajib organisasi profesi.
Efektivitas dan Transparansi Jadi Pertanyaan
Salah satu poin yang paling dikeluhkan adalah iuran Majalah Derap Guru. Meski saldo gaji otomatis terpotong sebesar Rp17.000 setiap bulan, keberadaan fisik majalah tersebut justru kerap menjadi misteri.
“Menariknya, majalah ini terkadang harus diminta secara proaktif ke bendahara sekolah. Jika tidak diminta, fisiknya sering kali tidak sampai ke tangan guru, padahal potongan terus berjalan setiap bulan,” ungkap salah satu guru di SDN Rancawuluh 01 yang enggan disebutkan identitasnya.
Selain masalah majalah, program Barsos Beras senilai Rp150.000 juga dianggap sebagai beban signifikan. Program yang mewajibkan pembelian beras melalui koperasi ini dinilai kaku dan membatasi fleksibilitas guru dalam mengelola keuangan rumah tangga mereka sendiri.
Mekanisme Pemotongan dan Nihilnya Evaluasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Seluruh iuran tersebut dikelola melalui mekanisme potong gaji otomatis atau disetorkan langsung melalui bendahara sekolah. Namun, yang menjadi persoalan mendasar bukanlah sekadar nominalnya, melainkan asas kebermanfaatan dan transparansi pengelolaannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Korwil Satpendmaupun Dinas Pendidikan terkait mengenai evaluasi atas transparansi berbagai potongan tersebut di wilayah Kecamatan Bulakamba. Para guru berharap ada peninjauan ulang agar kebijakan iuran tidak justru menjadi “benalu” bagi kesejahteraan tenaga pendidik.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Kota Tegal, DN-II Menjelang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pada 30 April, sejumlah wajib pajak mulai memadati kantor pelayanan pajak untuk menuntaskan kewajiban perpajakan mereka. Meski sempat terkendala gangguan sistem secara nasional pada pekan lalu, antusiasme warga untuk melapor tetap tinggi.
Salah satu wajib pajak yang ditemui di lokasi, Mas Maman, seorang Apoteker sekaligus pemilik usaha di Losari Brebes , ia membagikan pengalamannya saat mengurus administrasi perpajakan usahanya. Ia mengaku sempat datang pada Rabu pekan lalu, namun prosesnya tertunda akibat kendala teknis.
“Kemarin sudah ke sini, Rabu minggu lalu. Tapi ada gangguan sistem se-Indonesia, jadi yang antre banyak sekali,” ujar Maman kepada wartawan pada Rabu (29/04/2026).
Pahami Aturan Omzet di Bawah Rp 500 Juta
Dalam kesempatan tersebut, Maman yang juga berprofesi sebagai apoteker dan PNS di Kabupaten Cirebon menjelaskan mekanisme pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, banyak pelaku usaha yang masih perlu memahami detail aturan tarif pajak 0,5% dari omzet.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, terdapat skema insentif bagi wajib pajak orang pribadi (perorangan) yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Bebas Pajak: Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta dalam setahun, tidak dikenakan pajak (free).
Tarif 0,5%: Jika omzet telah melewati ambang batas Rp 500 juta, maka kelebihannya dikalikan tarif 0,5% dari omzet bulanan.
“Kalau perorangan di bawah 500 juta (setahun) masih bebas pajak. Kalau sudah di atas itu, baru dikenakan tarif 0,5% dari omzet per bulan,” jelas Maman yang saat ini tengah mengelola usaha apotek.
Pentingnya Kepatuhan Pajak
Meski sempat lama tidak aktif dalam pelaporan pajak saat masih menjabat sebagai direktur perusahaan di masa lalu, kini Maman memilih untuk tertib administrasi, terutama untuk usaha apoteknya yang mulai berjalan di tahun 2025.
Sebagai seorang tenaga profesional (Apoteker S1 Profesi), ia menilai bahwa kesadaran melaporkan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo sangat penting untuk menghindari sanksi denda administrasi.
Pelaporan SPT Tahunan sendiri merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dalam mendukung pembangunan, di mana sistem perpajakan di Indonesia menganut asas self-assessment, yakni wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
Laporan: Teguh
Editor: Redaksi
BEKASI, DN-II Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung lokasi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada Rabu (29/4/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan proses penanganan korban dan pemulihan infrastruktur berjalan secara cepat serta terkoordinasi.
Berdasarkan laporan resmi hingga pukul 13.00 WIB, insiden tragis tersebut mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan 88 orang luka-luka. Dari total korban luka, tiga di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis dan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit setempat.
Fokus pada Evakuasi dan Penanganan Medis
Dalam keterangannya di lokasi, Menko AHY menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah sejak awal adalah penyelamatan nyawa dan evakuasi korban yang terjebak.
“Kita mendoakan para korban, semoga husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Prioritas utama adalah evakuasi, dan itu sudah dilakukan. Seluruh korban berhasil dikeluarkan dari gerbong yang terdampak. Alhamdulillah, tiga korban yang sempat terjepit berhasil dievakuasi dengan selamat setelah proses selama kurang lebih delapan jam,” ujar Menko AHY.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah Pemulihan Selanjutnya
Setelah proses evakuasi penumpang dinyatakan selesai, pemerintah kini mengalihkan fokus pada tahap pemulihan area (recovery). Hal ini mencakup:
Evakuasi Gerbong: Pembersihan bangkai gerbong yang rusak dari jalur rel.
Perbaikan Infrastruktur: Memastikan jalur dapat segera dilalui kembali untuk meminimalisir gangguan perjalanan kereta api lainnya.
Investigasi: Koordinasi dengan pihak terkait untuk mendalami penyebab kecelakaan.
Pendampingan Pejabat Terkait
Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY didampingi oleh sejumlah pejabat daerah dan otoritas perkeretaapian, antara lain:
Pemerintah Daerah: Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono.
Pihak KAI: Direktur Sarana Prasarana Heru Kuswanto, Direktur Portofolio Management I Gede Darmayusa, Kepala Daop 1 Wahyu Cahyono, dan Kepala Stasiun Bekasi Timur Wiseno.
Turut hadir jajaran staf Kemenko Infrastruktur, termasuk Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R.M. Manahutu, serta jajaran Staf Khusus Menteri seperti Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Irjen Pol. Arif Rachman, dan Merry Riana.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah berjanji akan memberikan pembaruan informasi secara berkala terkait perkembangan kondisi korban kritis dan normalisasi jalur di Stasiun Bekasi Timur. Red
BREBES, DN-II Suasana di SMPN 3 Kersana, Kabupaten Brebes, kini memiliki wajah baru di pos penjagaan. Adalah Mugni, pemuda berusia 20 tahun asal Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes yang kini resmi mengabdikan diri sebagai petugas keamanan (satpam) di sekolah tersebut. (29/4/2026).
Meski baru bertugas selama satu minggu, kehadiran Mugni membawa cerita tersendiri. Bagi Mugni, pekerjaan ini bukan sekadar profesi, melainkan sebuah pengabdian di almamater tempat ia menimba ilmu beberapa tahun silam.
Menggantikan Sosok yang Gugur Saat Bertugas
Di balik penunjukan Mugni, terselip kisah duka yang mendalam bagi keluarga besar SMPN 3 Kersana. Mugni hadir untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Riyadi, satpam sebelumnya yang dikenal sangat berdedikasi.
Peristiwa tragis menimpa Pak Riyadi sekitar satu bulan yang lalu. Saat itu, almarhum tengah menjalankan tugas mulianya, yakni membantu menyeberangkan siswa-siswi yang hendak pulang sekolah di depan gerbang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Waktu itu kejadiannya di depan pom bensin saat jam pulang sekolah. Ada motor kencang dari depan, lalu saat menghindar, ada mobil HiAce yang menabrak,” kenang Mugni menceritakan kembali kronologi kecelakaan tersebut.
Sempat dilarikan ke RS Bakti Asih Brebes untuk mendapatkan perawatan medis, nyawa Pak Riyadi tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia pada sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB.
Pengabdian Sang Alumni
Kini, tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan keselamatan siswa berada di pundak Mugni. Sebagai alumni SMPN 3 Kersana, ia mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan sekolah ini.
Meskipun masih tergolong baru, semangat pemuda asal Lebangan ini menjadi harapan baru bagi sekolah untuk memastikan lingkungan belajar tetap aman, sekaligus melanjutkan semangat pelayanan yang sebelumnya ditinggalkan oleh almarhum Pak Riyadi.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Brebes DN-II Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Brebes menggelar prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan kenal pamit Kepala Lapas. Jabatan Kepala Lapas resmi diserahterimakan dari Gowim Mahali kepada Mudo Mulyanto di Lapas Kelas IIB Brebes, Rabu (29/4/2026).
Gowim Mahali menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak di Brebes yang telah mendukung kinerjanya selama menjabat sekitar satu tahun dua bulan. Ia mengaku memiliki banyak kenangan dan kedekatan dengan masyarakat Brebes.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua stakeholder di Brebes yang sudah menerima saya. Saya merasa punya banyak saudara di sini. Selama saya menjabat, tidak ada aral rintangan berarti. Terima kasih untuk Lapas Brebes, kalian luar biasa,” ungkapnya.
Selanjutnya, Gowim akan mengemban tugas baru sebagai Kepala Lapas Kelas IIB Cilacap.
Sementara itu, Kepala Lapas yang baru, Mudo Mulyanto, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, Aceh.
Mudo Mulyanto menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan kepadanya. Mudo juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang sudah berjalan sekaligus meningkatkan pelayanan dan pembinaan di Lapas Brebes. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang hari ini sudah hadir. Ini menjadi energi awal bagi kami untuk menjalankan amanah di Lapas Brebes. Ke depan, kami akan berupaya menjaga sinergi yang sudah terbangun dengan baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan warga binaan, dan keamanan lapas secara profesional dan humanis,” ujar Mudo.
Dengan pergantian kepemimpinan ini, diharapkan Lapas Kelas IIB Brebes dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif, baik dalam pembinaan warga binaan maupun dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Brebes.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah Hasan Basri, jajaran Forkopimda Brebes, kepala OPD terkait, serta para stakeholder lainnya. Red/Casroni
KHAIBAR, DN-II Satuan Tugas (Satgas) Yonif 123/Rajawali yang berada di pos Khaibar kembali menunjukkan dedikasi dan pengabdiannya kepada masyarakat melalui pembangunan dermaga dan gapura di Pos Khaibar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam membantu percepatan pembangunan di wilayah penugasan. (29/4/2026).
Pembangunan tersebut berada di bawah komando Dansatgas Yonif 123/Rajawali, Letkol Inf Anhar Agil Gunawan, yang menekankan pentingnya kehadiran TNI tidak hanya sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Kapten Inf Darwin Manulang (Danpos Khaibar) dimana dalam pembangunan Dermaga yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi masyarakat, khususnya dalam menunjang aktivitas perekonomian dan mobilitas warga di sekitar kp Amazu, Khaibar. Sementara itu, pembangunan gapura menjadi simbol identitas wilayah sekaligus memperindah lingkungan sekitar. 
Dansatgas Yonif 123/Rajawali, Letkol Inf Anhar Agil Gunawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.
“Kami berkomitmen untuk selalu hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pembangunan dermaga serta gapura ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga serta mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat yang turut berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui gotong royong bersama personel Satgas Yonif 123/RJW. Kebersamaan ini menjadi cerminan kuatnya sinergi antara TNI dan rakyat.
Dengan selesainya pembangunan dermaga dan gapura di Khaibar, diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat serta menjadi simbol kemajuan dan semangat persatuan di wilayah tersebut.
Red
You cannot copy content of this page