PERANAP, INHU. DN-II Maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, akhirnya memicu reaksi keras dari pemerintah desa dan tokoh adat setempat. Mereka secara resmi melayangkan surat kepada Kapolsek Peranap guna meminta tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. (31/5/2026).
Surat bernomor 477/DS.BRU/56 tertanggal 27 April 2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Baturijal Hulu Junaidi dan turut disetujui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pemangku adat setempat.
Dalam isi surat itu disebutkan bahwa aktivitas PETI di wilayah Baturijal Hulu tidak hanya merusak lingkungan dan mengancam ekosistem, namun juga dikhawatirkan berdampak terhadap keberadaan situs cagar budaya Masjid Raya yang berada di desa tersebut.
Pemerintah desa menegaskan, berbagai upaya persuasif sebenarnya telah dilakukan untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut. Namun hingga kini aktivitas PETI disebut masih terus berlangsung tanpa mampu dihentikan oleh pemerintah desa.
“Kami sangat berharap kepada Bapak Kepala Kepolisian Sektor Peranap agar segala aktivitas penambang emas ilegal (PETI) ini ditutup dan dihentikan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum, ”demikian bunyi surat tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Surat itu juga ditembuskan kepada Bupati Indragiri Hulu, Kapolres Inhu, Dandim 0302 Inhu, Camat Peranap hingga unsur TNI di wilayah Peranap.
Menanggapi persoalan tersebut, tokoh masyarakat Anto meminta aparat penegak hukum (APH) tidak lagi terkesan lamban dalam menangani aktivitas PETI yang sudah lama menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, ketegasan aparat sangat dibutuhkan agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Fungsi APH harus benar-benar tegas dalam menangani PETI ini. Jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa aparat lamban atau ada pembiaran. Kalau dibiarkan terus, ini bisa mencoreng citra APH sendiri, ”ujar Anto.
Katanya lagi, dampak PETI bukan hanya soal pelanggaran hukum semata, tetapi juga menyangkut kerusakan lingkungan yang dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat sekitar.
“Kerusakan alam akibat PETI ini nyata. Sungai bisa tercemar, hutan rusak, lingkungan terancam, bahkan situs budaya juga bisa terdampak. Jadi penanganannya harus serius dan berkelanjutan, ”katanya lagi.
Tambah Anto, langkah yang dilakukan pemerintah desa dan tokoh adat dengan menyurati Kapolsek Peranap merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah dan keselamatan lingkungan hidup.
“Kita mendukung langkah perangkat desa dan tokoh adat. Ini bukti masyarakat sudah resah dan berharap negara hadir menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena penanganannya dianggap lamban, ”tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, aktivitas PETI di sejumlah titik wilayah Kecamatan Peranap dikabarkan masih berlangsung. Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah nyata dan penindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku demi menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban di tengah masyarakat.
“Harapan masyarakat sederhana, PETI ditindak tegas tanpa pandang bulu agar lingkungan tetap terjaga dan hukum benar-benar ditegakkan, ”tutup Anto.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk mengambil peran strategis dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, kalangan intelektual memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan gagasan dan solusi yang mampu mengoptimalkan potensi bangsa.
Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Serah Terima Kepengurusan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI Masa Bakti 2026-2031 di Gereja Paulus Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Dalam sambutannya, Mendagri menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju pada 2045. Keyakinan tersebut didasarkan pada sejumlah keunggulan yang dimiliki Indonesia. Ini mulai dari kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, hingga letak geografis yang strategis. “Saya termasuk posisi yang confident bahwa itu bisa terjadi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai lembaga internasional telah memprediksi Indonesia berpotensi menjadi negara maju pada 2045. Menurut dia, prediksi tersebut bukan sekadar slogan, melainkan didukung oleh sejumlah faktor yang menjadi kekuatan Indonesia dibanding banyak negara lain.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendagri menuturkan, hanya sedikit negara di dunia yang memiliki kombinasi sumber daya alam melimpah, tenaga kerja dalam jumlah besar, dan wilayah yang luas. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki ketiga modal tersebut.
Selain itu, Indonesia juga berada di jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Posisi geografis tersebut dinilai menjadi keuntungan besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, ia berharap kalangan intelektual termasuk PIKI dapat berkontribusi melalui pemikiran dan inovasi yang dapat mempercepat kemajuan bangsa. “Inilah tugas para pemikir, tugas para cendekiawan, tugas para inteligensia,” katanya.
Menurutnya, kontribusi kelompok intelektual tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan kualitas gagasan dan pengaruh yang dihasilkan. Ia mencontohkan sejumlah negara dengan populasi relatif kecil tapi mampu memiliki pengaruh besar di kancah global karena kualitas sumber daya manusianya.
“Jadi, kita harapkan dengan kemampuan inteligensia, PIKI akan memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia,” tandasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Ketua Umum DPP PIKI masa bakti 2026-2031 Maruarar Sirait, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Red
Kota Tegal, DN-II Ratusan umat Buddha mengikuti rangkaian penyambutan detik-detik Tri Suci Waisak Tahun 2570 BE/2026 yang berlangsung khidmat di Metta Vihara Kota Tegal, Sabtu (30/5/26) malam.
Kegiatan yang dimulai pukul 19.00 hingga 21.05 WIB itu ditandai dengan Penyalaan Pelita Kebahagiaan dan Puja Bakti yang dipimpin Bhikkhu Uggasanto dari Vihāra Mendut, Kabupaten Magelang.
Momentum perayaan semakin bermakna saat dilaksanakan pemasangan lampion harapan dan bunga, disertai pesan-pesan kebijaksanaan yang disampaikan Bhikkhu Uggasanto.
Rangkaian peringatan Waisak tersebut tidak berhenti pada malam penyalaan pelita. Pada Minggu (31/5/2026) kegiatan akan dilanjutkan dengan Detik-Detik Tri Suci Waisak 2570 BE/2026 di tempat yang sama.
Pengamanan rangkaian peringatan Tri Suci Waisak di Kota Tegal dilakukan secara terpadu oleh jajaran Polres Tegal Kota.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aparat menurunkan personel di sekitar lokasi ibadah serta menggelar patroli mobile di sejumlah titik rawan dan rumah ibadah umat Buddha di wilayah hukum setempat. 
Kapolsek Tegal Barat, Kompol Sunyani, menegaskan seluruh kegiatan berjalan dalam situasi aman, tertib, dan kondusif.
“Kami telah menyiapkan personel pengamanan di lokasi kegiatan serta melakukan patroli rutin di sekitar wilayah Tegal Barat dan rumah ibadah umat Buddha. Hal ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah Waisak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Polsek Tegal Barat bersama Polres Tegal Kota berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif selama rangkaian Waisak. Serta mendukung terpeliharanya toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Tegal,” pungkasnya ( S. Bimantoro )
BUMIAYU, DN-II Aliansi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan (APP-KBS) kembali menunjukkan taji dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ratusan warga yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat memadati Pendopo II Bumiayu (Eks Kawedanan Bumiayu) dalam Rapat Konsolidasi Akbar dan Deklarasi Srikandi Pemekaran, Minggu (31/05/2026).
Kegiatan ini menjadi tonggak penting untuk memperkokoh barisan dalam mengawal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Brebes Selatan. Dengan mengusung tema “Mengawal Janji DPRD dan Gubernur Jawa Tengah untuk Rapat Paripurna Pembentukan Kabupaten Brebes Selatan Tahun 2026”, antusiasme peserta tampak membara sepanjang acara.
Soliditas Menjadi Kunci
Ketua APP-KBS, Agus Sutiono, dalam orasinya menekankan bahwa perjuangan panjang ini menuntut kekompakan seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembentukan DOB adalah murni aspirasi akar rumput yang harus dikawal hingga titik nadir.
“Perjuangan ini bukan milik segelintir orang, melainkan aspirasi kolektif masyarakat Brebes Selatan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Seluruh elemen harus tetap solid dan satu komando mengawal proses ini hingga terwujud,” tegas Agus.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dukungan Lintas Sektor
Rapat konsolidasi ini dihadiri oleh berbagai tokoh lintas elemen, mulai dari Ketua Komite Perjuangan Pemekaran Brebes Selatan, jajaran Masyarakat Peduli Pemekaran (MPP), tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan. 
Tampak hadir memberikan dukungan perwakilan dari Pemuda Pancasila (PP), Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI), serta jajaran pengurus PAC PDI Perjuangan dari wilayah Bumiayu dan Paguyangan. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan bahwa urgensi pemekaran telah menjadi kebutuhan lintas sektor demi mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah selatan Brebes.
Peran Aktif Srikandi
Salah satu poin krusial dalam acara ini adalah deklarasi terbentuknya Srikandi Pemekaran. Kehadiran kelompok ini menandai keterlibatan aktif kaum perempuan yang ingin berkontribusi langsung dalam perjuangan pemekaran.
Suasana semakin semarak saat para peserta dengan lantang menggaungkan yel-yel kebanggaan mereka:
“Satu Tekad! Satu Tujuan! Brebes Selatan Harga Mati!”
Strategi dan Komitmen
Usai deklarasi, agenda dilanjutkan dengan dialog terbuka. Forum tersebut dimanfaatkan peserta untuk membedah strategi taktis guna memastikan DPRD dan Gubernur Jawa Tengah menepati komitmen mereka untuk segera menjadwalkan rapat paripurna pembentukan Kabupaten Brebes Selatan.
Melalui rakor ini, APP-KBS berharap pemerintah daerah dan provinsi segera merespons aspirasi ini dengan langkah nyata. Fokus utama saat ini adalah memastikan tahapan administratif di tingkat provinsi dapat segera rampung demi terwujudnya Kabupaten Brebes Selatan yang lebih mandiri dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih dekat bagi masyarakat. Red/Mt
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bandung, DN-II Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mengikuti olahraga bersama para alumni Akademi Militer (Akmil) angkatan 1992 (Persada), 1993 (Tidar Setia), 1994 (Tekad), dan 1995 (Damadika) di Markas Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD (Makodiklatad), Bandung Sabtu, (30/5/2026) kemarin.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat soliditas dan kebersamaan antaralumni yang kini mengemban berbagai tugas dan tanggung jawab di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Kedatangan Kasad disambut Komandan Kodiklatad Letjen TNI Dr. Mohamad Hasan beserta para Pejabat Utama Kodiklatad dan para perwira alumni Akmil 1992 hingga 1995.
Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi, menjaga hubungan persaudaraan, serta membangun semangat kebersamaan yang telah terjalin sejak masa pendidikan di Akademi Militer.
Berbagai cabang olahraga seperti tenis lapangan, tenis meja, dan catur turut memeriahkan kegiatan.
Selain menjaga kebugaran fisik, olahraga bersama juga menjadi sarana memperkuat jiwa korsa, solidaritas, dan kekompakan antar perwira.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Kasad mengajak seluruh alumni untuk terus menjaga persatuan, kekompakan, dan soliditas sebagai modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks.
Menurutnya, semangat kebersamaan yang telah terbangun selama ini harus terus dipelihara dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas di satuan masing-masing.
Kasad juga mengingatkan pentingnya peran para perwira TNI AD untuk terus memberikan kontribusi terbaik melalui pengabdian yang profesional serta mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Kasad berharap semangat persaudaraan, loyalitas, dan kebanggaan sebagai prajurit TNI AD senantiasa terjaga sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Angkatan Darat, bangsa, dan negara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tali silaturahmi dan soliditas para alumni Akmil 1992 hingga 1995 semakin kuat, sekaligus menjadi energi positif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas TNI AD di berbagai wilayah penugasan, serta demi memberikan kontribusi bagi bangsa dan masyarakat. Red
PASAMAN BARAT, DN-II Konflik agraria yang melibatkan perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Pasaman Barat kembali memanas. Masalah utama yang sering muncul adalah adanya indikasi maladministrasi dalam perpanjangan HGU yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat. (30/5/2026).
Pakar dan tokoh masyarakat menilai perlu adanya penegakan aturan yang lebih tegas dengan prinsip “Kabau Tagak, Kubangan Tingga”—artinya, ketika masa berlaku HGU habis, maka status tanah yang berasal dari hak ulayat wajib dikembalikan kepada nagari atau kaum pemilik asal.
Landasan Hukum dan Evaluasi Kebijakan
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang harus diakui keberadaannya. Namun, dalam praktiknya, kebijakan di era Orde Baru, seperti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1979, sering kali menjadi pintu masuk penguasaan lahan oleh negara melalui mekanisme pembebasan lahan, khususnya pada tanah eks-erfacht seperti di area Ophir.
Pada masa lalu, pemerintah menjalankan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan skema pembagian luas lahan antara inti dan plasma. Namun, dalam perkembangannya, banyak perusahaan yang tidak lagi memenuhi kewajiban kemitraan (plasma) atau memodifikasi rasio pembagian secara sepihak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Perusahaan yang tidak lagi bermitra (non-kooperatif) seharusnya tidak diberikan perpanjangan HGU. Sesuai semangat UUPA 1960 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk meminggirkan hak masyarakat adat,” ungkap sumber terkait.
Persoalan “Uang Siriah” dan Distorsi Pemaknaan Hukum
Salah satu akar masalah konflik adalah perbedaan penafsiran mengenai “uang siriah” atau “siliah jariah” yang diberikan perusahaan kepada pemangku adat saat awal pembukaan lahan. Pemerintah saat itu sering kali menafsirkan pemberian tersebut sebagai ganti rugi pemutusan hak. 
Sebaliknya, bagi kaum adat, pemberian tersebut hanyalah bentuk “pembukaan kata” atau simbol kesepakatan penggunaan lahan sementara—bukan pelepasan hak kepemilikan secara permanen. Hal ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa, di mana masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang lemah akibat adanya intimidasi.
Menuju Status Istimewa bagi Tanah Ulayat
Sebagai solusi jangka panjang, muncul usulan agar Pemerintah memberikan pengakuan khusus terhadap tanah ulayat di Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sudah selayaknya tanah yang riwayatnya adalah tanah ulayat kembali ke status asal jika masa HGU berakhir, kecuali untuk lahan yang telah sah beralih menjadi hak milik perorangan (ganggam bauntuak) atau lahan yang secara resmi dibebaskan negara dengan anggaran negara untuk kepentingan strategis nasional.
Evaluasi terhadap perpanjangan HGU perusahaan di Pasaman Barat harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan unsur masyarakat adat. Bagi perusahaan yang loyal dan tidak merugikan masyarakat, keberlangsungan operasional dapat dipertimbangkan melalui mekanisme kemitraan yang adil. Namun, bagi perusahaan yang abai terhadap kewajiban plasma dan melanggar aturan, negara melalui BPN harus berani mengambil tindakan tegas demi pemulihan hak rakyat. (JS/Red)
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi tiba kembali di tanah air pada Sabtu (30/05/2026), setelah merampungkan rangkaian kunjungan kenegaraan di Paris, Republik Prancis.
Pesawat yang membawa Kepala Negara mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
Kunjungan ke Prancis ini menjadi agenda krusial dalam upaya mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Rangkaian acara dimulai dengan upacara penyambutan resmi kenegaraan di kompleks Les Invalides, sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari Pemerintah Prancis bagi Kepala Negara Indonesia.
Puncak dari kunjungan tersebut adalah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis serta menjajaki peluang peningkatan kerja sama di sektor-sektor prioritas yang menjadi kepentingan bersama bagi kedua negara.
Sektor Ekonomi dan Pertahanan Menjadi Fokus Utama
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kunjungannya, kedua kepala negara turut meresmikan peluncuran France–Indonesia High Level Business Council. Momentum ini menghasilkan capaian konkret berupa empat kesepakatan komersial senilai 3,5 miliar dolar AS. Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan sektor ketahanan energi, perdagangan, serta kemitraan di bidang pertahanan.
Selain agenda kenegaraan yang padat, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Presiden melaksanakan ibadah salat Iduladha bersama diaspora Indonesia di Wisma Indonesia, Paris, dalam suasana yang khidmat.
Rangkaian kunjungan ini mempertegas komitmen Indonesia untuk terus memperluas jejaring diplomasi internasional sekaligus menarik investasi bagi kepentingan pembangunan nasional. Red
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#DiplomasiIndonesia
#PresidenPrabowo
Ternate, DN-II Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI), Letjen TNI Richard Tampubolon secara resmi melantik Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia Maluku Utara masa bakti 2026-2030. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan PBTI Nomor: 14/PBTI/2026, yang menetapkan Asadul Usud Boyratan sebagai Ketua Umum Pengprov Taekwondo Malut dan Handoko sebagai Sekretaris Umum.
Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat tersebut digelar di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (28/5/26).
Momentum kebangkitan olahraga bela diri di Bumi Moloku Kie Raha resmi dimulai. Acara sakral ini juga dirangkaikan dengan prosesi penyematan sabuk hitam kehormatan kepada Gubernur Maluku Utara oleh Ketua Umum PBTI dengan didampingi oleh Mr. Kwak Youngmin, sesaat sebelum upacara pembukaan turnamen bergengsi Kejuaraan Gubernur Cup North Moluccas.
Mengawali sambutannya, Ketum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon memberikan apresiasi mendalam atas komitmen penuh yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Malut di bawah kepemimpinan Sherly-Sarbin, serta jajaran Forkopimda dalam mendukung akselerasi kemajuan olahraga daerah.
“Dukungan penuh dari pemerintah daerah tentunya menjadi variabel paling penting di setiap lini pembinaan olahraga. Saya melihat peluang cabang olahraga Taekwondo di Malut ini cukup besar, ada kepedulian yang luar biasa dari Ibu Gubernur, Pak Wagub, Bapak Pangdam, dan seluruh jajaran Forkopimda Malut,” ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melihat komposisi kepengurusan yang baru dilantik, Jenderal bintang tiga ini mengaku sangat optimis. Ia menilai ketua terpilih, Asadul Usud Boyratan, beserta seluruh jajaran pengurus memiliki pancaran aura penuh harapan, mimpi, serta visi besar untuk membawa nama Maluku Utara bersinar di kancah nasional hingga internasional. Namun, Richard mengingatkan bahwa esensi utama dari bela diri Taekwondo tidak melulu soal mengejar raihan medali emas. Lebih dari itu, olahraga ini merupakan wadah pembentukan karakter, mentalitas, dan akhlak generasi muda bangsa.
“Nilai utama Taekwondo yang pertama adalah menciptakan jiwa respect (saling menghormati), disiplin yang tinggi, fighting spirit (semangat juang), dan jiwa esprit de corps bagi kita semua. Saya berharap di bawah kepemimpinan pengurus baru, Taekwondo Malut menjadi organisasi yang bersatu, berprestasi, dan solid,” tegasnya. 
Di hadapan ratusan atlet, wasit, juri, dan tamu undangan, Letjen TNI Richard Tampubolon juga membagikan kabar baik yang membakar semangat. Berdasarkan informasi terbaru dari perwakilan Kukkiwon Dunia, Indonesia berhasil mencetak rekor baru di tengah ketatnya sistem seleksi Asian Games tahun ini. “Dengan segala kerja keras dan di tengah keterbatasan yang ada, kita tidak pernah menyerah.
Indonesia berhasil meloloskan rekor tiga atlet Taekwondo yang nanti akan tampil di Asian Games. Kita berharap capaian ini tidak berhenti di sini, melainkan berlanjut sebagai jembatan menuju Olimpiade,” ungkap Letjen TNI Richard Tampubolon yang disambut gemuruh tepuk tangan hadirin.
Ketum PBTI berharap lewat kepengurusan yang baru dan pengelolaan manajemen yang profesional sejak usia dini (pre-cadet, cadet, hingga junior), Maluku Utara bisa segera mengorbitkan atlet-atlet lokal potensial untuk mengharumkan nama daerah di panggung dunia. “Saya sangat berharap ada atlet murni dari Maluku Utara yang bisa kita orbitkan di dunia internasional.
Bangun manajemen organisasi dan kebersamaan yang sehat, serta segera susun program kerja terbaik. Doa kami dari Pengurus Pusat, kami siap mendukung penuh demi kemajuan prestasi Taekwondo Indonesia,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sherly Tjoanda Laos, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Kapolda Malut Brigjen Pol. Arif Budiman, Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, serta Wakil Gubernur sekaligus Ketua Umum KONI Malut, H. Sarbin Sehe.
Kehadiran Master Taekwondo asal Korea Selatan dari Organisasi Kukkiwon Internasional, Mr. Kwak Youngmin, turut menambah bobot internasional pada gelaran akbar ini. Red/Casroni
MEKKAH, DN-II Suasana penuh haru dan rasa syukur mendalam menyelimuti para jemaah haji asal Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, usai merampungkan seluruh rangkaian ibadah puncak haji atau Armusna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Rabu, (30/5/2026).
Meski dihadapkan pada cuaca dan kondisi fisik yang menantang, seluruh jemaah yang tergabung dalam KBIHU Qoryatussallam Salem berhasil menuntaskan seluruh rukun haji dengan lancar.
KBIHU Qoryatussallam merupakan kelompok bimbingan yang secara konsisten mendampingi jemaah, memastikan setiap tahapan ibadah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Upaya ini dilakukan agar para jemaah dapat meraih predikat haji yang mabrur.
Ketua KBIHU, KH. Saefurohman, S.H., senantiasa mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesabaran dan keikhlasan. Ia menekankan bahwa rangkaian ibadah haji adalah perjalanan yang penuh dengan ujian, sehingga keteguhan hati menjadi kunci utama.
“Kami terus mengarahkan jemaah untuk senantiasa bersabar dan ikhlas. Ibadah haji bukan hanya soal fisik, tetapi juga kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tantangan di tanah suci,” ujar KH. Saefurohman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Semangat yang luar biasa, terutama dari jemaah lanjut usia (lansia), menjadi sorotan utama dalam perjalanan haji tahun ini. Petugas Kesehatan, Edi Wantoro, menyebut bahwa semangat juang yang tinggi dari jemaah lansia menjadi modal utama bagi kekuatan mental dan fisik selama prosesi ibadah.
“Semangat jemaah, khususnya para lansia, sangat luar biasa. Ini menjadi kekuatan pendorong yang luar biasa bagi ketahanan fisik dan mental mereka selama menjalankan rukun haji,” tutur Edi Wantoro.
Kini, para jemaah tengah berfokus untuk menjaga kondisi kesehatan sembari menanti rangkaian ibadah lanjutan. Seluruh pihak mendoakan agar seluruh jemaah asal Salem senantiasa diberikan kesehatan dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.
Laporan Langsung dari Mekkah: Tim Petugas Haji Brebes
Editor: Casroni
CILACAP, DN-II Kondisi infrastruktur pada ruas jalan nasional Batas Provinsi Jawa Barat – Patimuan Sidareja, Kabupaten Cilacap, kini menjadi sorotan tajam. Jembatan Cinyawang, proyek strategis yang baru selesai dibangun dengan APBN Tahun Anggaran 2023, kini dilaporkan mengalami amblas pada bagian oprit, menimbulkan kekhawatiran serius bagi keselamatan publik. (30/5/2026).
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi (Koordinat: 7°36’06.2″ S / 108°46’26.2″ E, KM 95+775), kerusakan berupa penurunan permukaan aspal memanjang tepat di sambungan oprit jembatan. Kondisi ini menciptakan lubang dan gundukan yang membahayakan, terutama bagi pengendara roda dua yang melintas.
Potensi Pelanggaran Hukum dan Standar Pelayanan
Mengingat statusnya sebagai jalan nasional di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, kondisi jembatan yang rusak dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun sejak serah terima pekerjaan patut dipertanyakan dari sisi mutu konstruksi.
Secara yuridis, kegagalan bangunan yang terjadi dalam masa retensi atau dalam masa layan dapat ditinjau berdasarkan beberapa regulasi utama:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Pasal 60 ayat (2) menegaskan bahwa penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika kerusakan ini terbukti akibat kelalaian teknis atau ketidaksesuaian spesifikasi, kontraktor pelaksana dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pembiaran terhadap kondisi jalan yang membahayakan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggara negara.
PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi: Mengatur mengenai kewajiban penyedia jasa untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan bangunan konstruksi.
Desakan Perbaikan Segera
Mengingat ruas ini merupakan jalur logistik antar-provinsi yang vital, warga setempat dan pengguna jalan mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah D.I. Yogyakarta selaku otoritas berwenang untuk segera mengambil tindakan preventif sebelum jatuh korban jiwa.
“Jalur ini sangat padat, apalagi malam hari. Jika dibiarkan, ini adalah jebakan bagi pemotor,” ujar salah satu warga di sekitar lokasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kontraktor pelaksana maupun BBPJN terkait penyebab kerusakan dan rencana perbaikan permanen. Masyarakat berharap pihak terkait tidak hanya melakukan penambalan sementara (patching), namun melakukan evaluasi teknis menyeluruh terhadap struktur oprit jembatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Tim redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak BBPJN Jawa Tengah – D.I. Yogyakarta guna menanyakan langkah konkret yang akan diambil terkait pemeliharaan fasilitas publik yang menelan anggaran negara tersebut. Tim Red
You cannot copy content of this page