TANGERANG SELATAN, DN-II Integritas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan kembali mendapat ujian berat. Korps yang seharusnya menjadi garda terdepan penegak Peraturan Daerah (Perda) ini kini diterpa isu miring terkait dugaan praktik “86” atau penyelesaian di bawah tangan untuk meloloskan pembangunan bangunan ilegal di atas lahan pasif.
Berdasarkan investigasi di lapangan pada Kamis (5/3/2026), ditemukan sebuah bangunan semi-permanen berdiri kokoh di kawasan strategis Jl. Pahlawan Seribu, Serpong. Keberadaan bangunan tersebut diduga kuat tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan berada di zona yang seharusnya steril dari aktivitas konstruksi.
Pengakuan Mencengangkan: Klaim “Lampu Hijau”
Saat dikonfirmasi, pemilik bangunan berinisial A dengan nada menantang mengklaim bahwa pembangunan tersebut telah mendapatkan “lampu hijau” dari pihak berwenang. Ia bahkan secara terang-terangan menantang otoritas kewilayahan.
“Kami berani membangun karena ada lampu hijau. Jangankan Satpol PP, Camat pun tidak berhak melarang,” ujar A saat ditemui di lokasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengarah ke Oknum Satpol PP
Penelusuran lebih dalam mengungkap keterlibatan oknum berinisial H, yang diduga merupakan anggota aktif Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Beberapa sumber di sekitar lokasi menyebutkan bahwa bangunan tersebut bisa berdiri berkat “jaminan” dari oknum tersebut.
Istilah “86”—yang kerap diasosiasikan dengan praktik pungutan liar atau kesepakatan ilegal untuk memuluskan pelanggaran aturan—disebut-sebut menjadi modus operandi dalam kasus ini.
“Jelas berani membangun karena ada yang memback-up. Nama Herman (oknum Satpol PP) sering disebut sebagai sosok yang memberikan jaminan agar bangunan itu tidak ditindak,” ujar seorang narasumber yang identitasnya enggan dipublikasikan demi alasan keamanan.
Potensi Pelanggaran Hukum
Jika dugaan ini terbukti, oknum berinisial H tersebut terancam jeratan hukum serius. Praktik tersebut tidak hanya mencederai kode etik ASN, tetapi berpotensi melanggar sejumlah regulasi:
UU No. 20 Tahun 2001: Terkait gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.
UU No. 26 Tahun 2007: Tentang Penataan Ruang, terkait pembiaran pelanggaran zona peruntukan lahan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Kota Tangerang Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan keterlibatan anggotanya dalam praktik tersebut. Publik kini menunggu langkah konkret dari Kepala Satpol PP dan Wali Kota Tangerang Selatan untuk melakukan investigasi internal.
Akankah hukum di Tangerang Selatan tetap tegak lurus, atau justru akan luntur oleh praktik “main mata” oknum yang menyalahgunakan seragam demi keuntungan pribadi?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
(VN/Tim)
JAKARTA BARAT, DN-II Praktik peredaran obat keras golongan G, seperti Tramadol, di kawasan Krendang Selatan, Tambora, Jakarta Barat, kembali menuai sorotan tajam. Meski sering digerebek oleh aparat, toko-toko yang berkedok menjual kosmetik tersebut seolah tidak pernah kapok dan tetap beroperasi dengan modus yang sama, memicu keresahan mendalam di kalangan warga setempat.
Modus Operandi: Panggung Sandiwara di Balik Etalase
Penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa toko tersebut tampak seperti gerai kosmetik biasa, menjajakan produk kebersihan diri dan kecantikan. Namun, di balik etalase tersebut, transaksi ilegal obat-obatan terlarang berjalan lancar. Pembelinya pun didominasi oleh remaja yang datang silih berganti.
Warga sekitar yang merasa terancam dengan keberadaan bisnis ini mengaku sudah jenuh dengan pola “kucing-kucingan” yang dilakukan para pelaku. “Toko ini adalah ‘titik maut’ bagi moralitas remaja. Kelihatannya jual bedak, tapi sebenarnya menjual racun. Kami sudah muak, tapi mereka seolah kebal hukum dan kembali buka tak lama setelah petugas pergi,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (13/3/2026).
Tantangan bagi Penegak Hukum
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fenomena ini memicu pertanyaan publik terkait efektivitas pemberantasan narkotika dan obat keras di tingkat akar rumput. Masyarakat mendesak pihak kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya, untuk tidak hanya menindak penjaga toko di lapangan, tetapi juga membongkar aktor intelektual atau bandar besar di balik rantai pasok obat ilegal tersebut.
Secara hukum, pelanggaran ini bukan perkara sepele. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dan keahlian merupakan tindak pidana serius dengan ancaman:
Pidana penjara maksimal 12 tahun.
Denda maksimal Rp5 miliar.
Menanti Ketegasan Aparat
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polsek Tambora maupun Polres Metro Jakarta Barat terkait langkah strategis untuk memutus rantai peredaran obat keras di wilayah Krendang Selatan secara permanen.
Publik kini menunggu bukti nyata ketegasan aparat. Apakah hukum akan benar-benar tegak lurus, atau justru terus tumpul di hadapan bisnis gelap yang merusak masa depan generasi muda di gang-gang sempit Tambora.
(Red/Tim)
JAKARTA, DN-II Pemerintah menegaskan komitmen kuatnya dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke pelosok negeri. Fokus utama kebijakan Presiden Prabowo Subianto dipastikan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (13/03/2026), menyatakan bahwa keberpihakan pemerintah kepada masyarakat adalah fondasi utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Akselerasi Infrastruktur Pendidikan
Sebagai langkah konkret mendukung sektor pendidikan, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 218 jembatan gantung hanya dalam kurun waktu 2,5 bulan. Infrastruktur ini krusial untuk memastikan anak-anak dapat mengakses sekolah dengan aman dan cepat. Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan besar-besaran melalui renovasi 16.000 sekolah beserta fasilitas sanitasinya agar tercipta lingkungan belajar yang layak dan nyaman.
Tidak hanya fisik, perlindungan bagi generasi muda juga menjadi prioritas. Pemerintah kini aktif membangun ekosistem digital yang aman dan sehat bagi anak-anak melalui implementasi kebijakan PP TUNAS (Tunggu Anak Siap). 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Ekonomi dan Kemandirian Daerah
Di sektor ekonomi, pemerintah terus memacu pertumbuhan di daerah melalui berbagai inovasi program. Salah satunya adalah program “Gentengisasi” untuk memperkuat ketahanan hunian, serta optimalisasi sektor perikanan melalui panen raya udang di atas lahan seluas 200 hektare. Menariknya, proyek ini turut melibatkan warga binaan di Nusakambangan dan Kendal, sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat produktif.
Kepedulian Sosial dan Keagamaan
Pemerintah juga hadir dalam aspek kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Wujud nyata dari dukungan ini terlihat dari distribusi 70.000 Al-Qur’an ke berbagai wilayah, serta dukungan penyaluran 3.000 ekor sapi bagi masyarakat Aceh dalam rangka menyambut tradisi Meugang.
”Kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kemudahan akses pendidikan, penguatan ekonomi lokal, hingga dukungan terhadap tradisi sosial-keagamaan kita,” pungkas Teddy.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#PembangunanNasional
#PrabowoSubianto
#IndonesiaMaju
CIKARANG, DN-II Aroma tidak sedap terendus dari pengelolaan anggaran kerja sama media di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Santik) Kabupaten Bekasi. Pola kerja sama media melalui sistem e-Katalog tahun anggaran 2023 dan 2024 kini menuai sorotan tajam lantaran adanya indikasi manipulasi data. (13/3/2026)
Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia mendesak aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk melakukan pengusutan tuntas atas dugaan praktik tersebut.
Modus Duplikasi Tayangan
Berdasarkan investigasi yang dilakukan, ditemukan pola kejanggalan berupa penayangan advertorial yang terindikasi tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Modus yang diduga digunakan adalah duplikasi frekuensi tayang dalam sistem e-Katalog.
Sebagai contoh, ditemukan media yang hanya menayangkan dua artikel advertorial, namun dalam data e-Katalog tercatat muncul sebanyak empat kali dengan kode RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan nilai kontrak yang identik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sekretaris DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Karno Jikar, menegaskan bahwa pola ini berpotensi merugikan keuangan negara. Menurutnya, alasan “kesalahan teknis” yang kerap dilontarkan tidak lagi bisa diterima mengingat kejadian ini berlangsung masif selama dua tahun anggaran berturut-turut.
”Kami mencium adanya pola sistematis. Jika ini hanya kesalahan teknis, mengapa terjadi secara berulang dalam kurun waktu dua tahun? Harus ada audit independen dan transparansi penuh. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, kami mendesak agar persoalan ini segera dibawa ke ranah hukum,” tegas Karno.
Respons Inspektorat dan Diskominfo
Menanggapi desakan tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Bekasi melalui bagian Investigasi, Sutisna, menyatakan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Rencananya, pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi akan dijadwalkan setelah perayaan Idul Fitri 2026.
Di sisi lain, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, Rhamdan Nurul Ikhsan, sebelumnya membantah adanya unsur kesengajaan. Ia berdalih bahwa ketidaksesuaian data tersebut murni disebabkan oleh kendala teknis dalam proses penginputan data ke sistem.
Anggaran Fantastis dalam Sorotan
Publik kini menaruh perhatian besar terhadap akuntabilitas anggaran yang dikelola oleh Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi. Mengacu pada data yang dihimpun, nilai anggaran kerja sama media yang dikelola mencapai angka miliaran rupiah:
Tahun Anggaran 2023: Rp 4.410.000.000,-
Tahun Anggaran 2024: Rp 3.900.000.000,–
IWO Indonesia memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengawasi penggunaan anggaran publik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Red
TEGAL, DN-II SMP Negeri 7 Kota Tegal kembali menunjukkan komitmen sosialnya dengan menyalurkan zakat fitrah kepada pihak yang membutuhkan. Berbeda dengan praktik di beberapa sekolah lain yang mengelola zakat dalam bentuk uang tunai, SMPN 7 Kota Tegal secara konsisten memilih untuk mengelola zakat dalam bentuk beras.
Humas SMPN 7 Kota Tegal, Firyal Baraba, menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah membebani siswa dengan kewajiban berupa uang. Pengumpulan zakat dilakukan murni dalam bentuk beras sesuai dengan ketentuan syariat.
“Kami tidak pernah memungut uang kepada siswa. Kami meminta zakat dalam bentuk beras, di mana setiap siswa biasanya membawa sekitar 3 kilogram beras,” ujar Firyal saat ditemui di lokasi, Sabtu (14/03/2026).
Distribusi Tepat Sasaran
Program tahunan ini melibatkan antusiasme tinggi dari 720 siswa, mulai dari kelas VII hingga kelas IX yang tersebar dalam 24 rombongan belajar. Seluruh beras yang terkumpul kemudian dikelola dan disalurkan secara transparan kepada mereka yang berhak menerima (mustahik).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyaluran difokuskan pada dua sasaran utama:
Panti Asuhan: Untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan anak-anak asuh.
Kaum Dhuafa: Warga kurang mampu yang bermukim di lingkungan sekitar sekolah.
Membangun Karakter Kepedulian
Lebih dari sekadar menjalankan kewajiban ibadah, kegiatan ini menjadi sarana pendidikan karakter bagi siswa. Firyal menambahkan bahwa pihak orang tua murid sangat mendukung program ini karena dinilai praktis dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai kepedulian dan kewajiban untuk berbagi kepada sesama sejak dini. Harapannya, siswa dapat memahami hakikat berbagi di bulan suci,” pungkasnya.
Kegiatan rutin menjelang Lebaran ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai tradisi positif yang mempererat hubungan antara SMPN 7 Kota Tegal dengan masyarakat sekitar.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Pertemuan ini membahas dua agenda utama, yakni kesiapan pemerintah dalam menyambut Idulfitri 1447 H serta penguatan isu-isu strategis nasional.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama selama bulan suci Ramadan. Selain aspek sosial, stabilitas ekonomi dan ketersediaan energi menjelang perayaan hari raya menjadi fokus utama yang harus dipastikan aman bagi masyarakat.
”Tantangan dinamika krisis global tidak boleh menghambat kemajuan. Sebaliknya, ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengakselerasi swasembada pangan dan energi,” ujar Presiden dalam sidang tersebut. 
Langkah ini, menurut Presiden, akan ditempuh melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta percepatan pengembangan energi terbarukan di tanah air.
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh jajaran menteri terkait dan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), kondisi ekonomi nasional saat ini dilaporkan tetap stabil. Selain itu, cadangan energi nasional pun dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya bahwa pengelolaan seluruh kekayaan alam Indonesia harus dijalankan dengan prinsip utama, yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam acara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/03/2026). Langkah ini menjadi simbol keteladanan pemimpin dalam menunaikan kewajiban agama sekaligus mendukung penguatan filantropi Islam di Indonesia.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menuju gerai zakat yang telah disediakan. Didampingi petugas Baznas, Kepala Negara melakukan prosesi ijab kabul pembayaran zakat dengan khidmat. Aksi serupa juga diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah pimpinan lembaga negara.
Zakat sebagai Pilar Kekuatan Ekonomi Bangsa
Usai menunaikan zakat, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna. Dalam pengantarnya, ia menggarisbawahi peran krusial Baznas dan lembaga ekonomi keagamaan lainnya dalam mengonsolidasikan potensi zakat yang sangat besar di tanah air.
“Pengelolaan zakat yang terkoordinasi dengan baik bukan sekadar pemenuhan kewajiban spiritual, melainkan instrumen strategis yang dapat menjadi kekuatan ekonomi signifikan bagi bangsa,” ujar Presiden Prabowo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beliau juga mendorong agar transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana umat terus ditingkatkan guna memastikan pendistribusian yang tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Penyerahan zakat ini diharapkan menjadi pemantik bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat luas untuk turut berkontribusi dalam membangun kesejahteraan sosial melalui lembaga resmi.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#ZakatNasional
#KabinetMerahPutih
#PrabowoSubianto
BREBES, DN-II Sektor pertanian bawang merah tengah dirundung awan mendung. Di tengah jerih payah para petani mengolah lahan, mereka justru harus menelan pil pahit akibat anjloknya harga jual di pasaran yang tidak sebanding dengan tingginya biaya produksi. (14/3/2026).
Harga Anjlok di Bawah Titik Impas
Kondisi di lapangan menunjukkan tren harga yang sangat memprihatinkan. Saat ini, bawang merah kualitas super (ukuran besar) hanya mampu terserap pasar di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kg. Kondisi lebih tragis dialami petani dengan hasil panen kualitas biasa atau ukuran kecil, yang hanya dihargai sekitar Rp11.000 hingga Rp12.000 per kg.
Angka ini terpaut jauh dari titik impas atau Break Even Point (BEP). Idealnya, petani baru bisa bernapas lega dan menutup modal jika harga berada di angka Rp25.000 hingga Rp30.000 per kg.
Jeratan Modal dan Kurs Dollar
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Biaya produksi yang melambung tinggi menjadi beban utama. Untuk lahan seluas seperempat bau (±1.750 m²), petani harus merogoh kocek hingga Rp26.000.000. Tingginya biaya ini dipicu oleh harga obat-obatan pertanian dan pestisida yang terus naik mengikuti fluktuasi kurs dollar.
Dengan harga pasar saat ini, hasil panen dari lahan tersebut rata-rata hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp15.000.000. Artinya, petani harus menanggung kerugian hampir separuh dari modal awal yang mereka tanam.
“Istilahnya sekarang itu Dandur Tukule Utang (Menanam yang tumbuhnya adalah utang). Niatnya menanam untuk mencari nafkah keluarga, tapi kenyataannya malah menambah beban hutang yang semakin menumpuk,” ujar salah satu petani yak mau disebutkan namanya dengan nada getir.
Tudingan Impor dan Permainan “Mafia”
Keterpurukan ini diduga kuat terjadi akibat hantaman bawang impor, baik dari India maupun jenis Breisanjer. Masuknya stok impor saat harga lokal sedang stabil kerap kali membuat harga bawang petani domestik langsung terjun bebas.
Tak hanya itu, petani mencium adanya indikasi permainan para tengkulak atau “mafia” pasar. Modusnya, para pemodal besar menyerap bawang petani dengan harga serendah mungkin saat pasar sedang jatuh, lalu menimbunnya di gudang. Mereka baru akan melepas stok tersebut ke pasar saat harga kembali melambung tinggi demi meraup keuntungan pribadi yang besar.
Menagih Janji Pemerintah
Melihat kondisi yang semakin terjepit, para petani kini menagih janji-janji manis pemerintah, mulai dari level Kabupaten hingga Menteri Pertanian. Mereka mendesak pemerintah untuk:
Menepati janji kampanye terkait perlindungan harga komoditas lokal.
Menjaga stabilitas harga agar tetap di atas biaya produksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Membatasi ketat keran impor bawang merah, terutama saat memasuki masa panen raya.
Tanpa intervensi nyata dari pemerintah, istilah “Dandur Tukule Utang” akan terus menjadi kenyataan pahit yang menghantui kesejahteraan petani bawang di Indonesia.
Reporter: Teguh
Kota Tegal, DN-II Menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada musim mudik, jajaran Polres Tegal Kota terus mengingatkan pentingnya keselamatan di jalan raya. Salah satunya melalui kegiatan edukasi keselamatan berlalu lintas yang dikemas secara humanis dengan membagikan takjil kepada pengendara di perlintasan kereta api Tirus, Jumat (13/3/2026) sore.
Kegiatan yang berlangsung menjelang waktu berbuka puasa itu menyasar pengendara motor maupun mobil yang melintas di kawasan perlintasan rel ganda tersebut. Selain berbagi takjil, petugas juga menyampaikan imbauan langsung agar pengendara lebih berhati-hati dan mematuhi aturan saat melintasi perlintasan kereta api.
Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah nyata kepolisian dalam mengedukasi masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan, terlebih menjelang arus mudik Lebaran.
“Momentum Ramadhan kami manfaatkan untuk berbagi sekaligus mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan di jalan, khususnya saat melintasi perlintasan kereta api yang padat seperti di Tirus ini,” kata AKBP Heru Antariksa Cahya di sela kegiatan.
Menurutnya, perlintasan Tirus menjadi salah satu titik yang cukup rawan karena merupakan simpul pertemuan kendaraan dari jalur Pantura menuju arah selatan, termasuk Purwokerto, serta akses masuk ke wilayah Kota Tegal. Di sisi lain, jalur rel ganda membuat intensitas perjalanan kereta api juga cukup tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kondisi ini tentu memerlukan kewaspadaan bersama. Kami mengingatkan pengendara untuk selalu berhenti sejenak, memastikan jalur aman, dan mendahulukan perjalanan kereta api,” ujarnya.
Ia menegaskan, edukasi keselamatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Operasi Ketupat Candi 2026 yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran. 
Polres Tegal Kota sendiri telah menyiagakan personel di sejumlah titik strategis mulai dari pos pantau, pos pengamanan, pos pelayanan hingga pos terpadu di jalur Pantura, pusat keramaian, serta titik rawan kepadatan lalu lintas.
“Semangatnya sejalan dengan tema Mudik Aman, Keluarga Bahagia. Kami ingin masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan aman dan selamat sampai tujuan,” jelasnya.
Melalui pendekatan yang humanis seperti pembagian takjil ini, Kapolres berharap pesan keselamatan dapat lebih mudah diterima masyarakat.
“Keselamatan adalah yang utama. Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran polisi bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga peduli dan mengingatkan agar semua bisa pulang ke rumah dengan selamat,” pungkasnya. ( Bim )
TEGAL, DN-II Momentum bulan suci Ramadhan dimanfaatkan PT. Samudra Ina Pertiwi (PT. SIP) untuk mempererat tali silaturahmi dengan awak media sekaligus berbagi kebahagiaan dengan sesama. Perusahaan tersebut menggelar acara buka puasa bersama puluhan insan pers dari Kabupaten dan Kota Tegal, yang dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak yatim di Rumah Makan Bebakaran, Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, baru-baru ini. (13/3/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Mari Berbagi Rizki dan Kebahagiaan di Bulan Suci Ramadhan 1447 H” ini berlangsung khidmat. Hadir dalam acara tersebut Direktur PT. SIP, Firdaus Andika, beserta jajaran staf dan puluhan wartawan dari berbagai platform media, baik cetak, elektronik, maupun daring.
Dalam sambutannya, Firdaus Andika mengajak seluruh hadirin untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadhan. Ia juga memberikan pesan khusus kepada insan pers mengenai pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme jurnalistik.
”Mari kita manfaatkan bulan penuh berkah ini untuk berbagi kebahagiaan. Saya juga mengajak rekan-rekan wartawan untuk terus berkarya menghasilkan berita yang faktual, jujur, dan berimbang. Media adalah pilar keempat demokrasi yang memiliki peran krusial dalam mencerdaskan masyarakat,” ujar Firdaus.
Lebih lanjut, Firdaus menekankan peran strategis pers sebagai fungsi kontrol sosial. Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal jalannya pemerintahan, memantau penggunaan alokasi anggaran negara, serta memastikan pelayanan publik berjalan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Media massa harus menjadi penyambung lidah masyarakat. Kita harus bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan dan dunia usaha agar manfaatnya dirasakan nyata oleh rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Firdaus mengingatkan pentingnya memegang teguh Kode Etik Jurnalistik di tengah maraknya arus informasi hoaks dan disinformasi. Ia berharap wartawan tetap menjaga marwah profesinya dengan tidak terjebak pada praktik-praktik yang mencederai integritas jurnalistik.
”Jaga nama baik profesi. Jangan sampai kredibilitas wartawan turun karena hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Mari terus produksi karya tulis yang bermutu untuk membangun kepercayaan publik,” imbaunya.
Sebagai puncak acara, PT. SIP menyerahkan santunan berupa uang tunai, paket sembako, dan bingkisan kepada puluhan anak yatim yang hadir. Kegiatan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.
”Berbagi dengan anak yatim mendatangkan keberkahan tersendiri. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi penyemangat bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tutup Firdaus.
Acara ini mendapatkan apresiasi positif dari rekan-rekan media yang hadir. Sinergi antara dunia usaha dan pers ini diharapkan dapat terus berlanjut guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat, objektif, dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat di wilayah Tegal dan sekitarnya.
Red/Casroni
You cannot copy content of this page