JAKARTA, DN-II Harapan penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memiliki hunian permanen semakin dekat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) terus menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data terbaru per 11 Mei 2026, sebanyak 357 unit huntap telah selesai dibangun. Angka ini mengalami lonjakan signifikan sebesar 43,9% hanya dalam waktu tiga hari, di mana pada 8 Mei lalu jumlah bangunan rampung baru menyentuh 248 unit.
Peta Progres di Tiga Provinsi
Meskipun pembangunan terus dikebut, Satgas PRR tetap memprioritaskan kualitas konstruksi agar bangunan aman dari risiko bencana di masa depan. Berikut adalah rincian progres pembangunan di wilayah terdampak:
Provinsi Kebutuhan Total Selesai Bangun Dalam Proses
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aceh 28.910 unit 108 unit 719 unit
Sumatera Utara 7.601 unit 227 unit 225 unit
Sumatera Barat 2.824 unit 22 unit 52 unit
Total 39.335 unit 357 unit 996 unit
Kualitas Jadi Prioritas Utama
Juru Bicara Satgas PRR, Amran, menegaskan bahwa durasi pembangunan huntap memang lebih lama dibandingkan Hunian Sementara (Huntara). Hal ini dikarenakan standar teknis yang ketat guna menjamin ketahanan bangunan jangka panjang.
“Huntap memiliki tahapan yang lebih panjang untuk menjamin kualitas tempat tinggal. Sebagai hunian permanen, kami tidak bisa memaksakan tuntas instan seperti huntara. Aspek keamanan struktur adalah harga mati,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa selama proses transisi ini, pemerintah memastikan seluruh penyintas telah menempati huntara yang layak sesuai dengan data penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah masing-masing.
Kolaborasi Lintas Sektor
Keberhasilan percepatan ini tidak lepas dari sinergi multistakeholder. Pembangunan ini melibatkan kolaborasi antara:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pemerintah Daerah setempat
Sektor swasta dan organisasi kemanusiaan seperti Kadin Indonesia dan Buddha Tzu Chi Indonesia.
“Kami terus mendorong agar seluruh target unit segera rampung. Fokus kami adalah memastikan setiap keluarga terdampak bisa kembali hidup normal di hunian yang aman, sehat, dan layak,” pungkas Amran.
Red
Sekretariat Satgas PRR Pascabencana Sumatera
Email: info@satgasprr.go.id
Timika, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua diminta memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan saat membuka Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua bertema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera” di Ballroom Hotel Horison, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Hasibuan membacakan sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk. Ia mengatakan, forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan dalam mengawal implementasi Otsus Papua.
“Forum koordinasi strategis ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, dan menyamakan persepsi, serta membahas isu-isu strategis dan aktual terkait implementasi otonomi khusus Papua,” ujarnya.
Menurutnya, Otsus Papua merupakan instrumen strategis untuk memberikan afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi OAP. Namun demikian, pembangunan di Papua masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis dan keterisolasian wilayah hingga keterbatasan akses pelayanan dasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Masih terdapat persoalan kemiskinan, pemerataan, … dan keterbatasan akses pelayanan dasar [yang] masih menjadi pekerjaan rumah dan perhatian kita bersama,” katanya.
Karena itu, Hasibuan meminta Pemda lebih cermat menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah efisiensi anggaran. Ia menegaskan, setiap program dan penganggaran harus difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan OAP.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Otsus. Menurutnya, pengelolaan dana Otsus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengelolaan sumber daya, termasuk dana Otonomi Khusus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Terakhir, Hasibuan mengajak seluruh unsur Pemda di Tanah Papua untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan implementasi Otsus Papua. Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memberi klarifikasi tentang maraknya pemberitaan di masyarakat yang menimbulkan pemahaman bahwa masyarakat tidak perlu menyerahkan KTP elektronik (KTP-el) saat menjalani layanan publik dan layanan lainnya, serta larangan fotokopi KTP-el.
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, KTP-el tetap merupakan kartu identitas kependudukan resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan pelayanan dan administrasi. Hal ini mencakup pelayanan publik maupun pelayanan lainnya yang memerlukan identitas diri penduduk.
Ia menjelaskan, masyarakat tetap dapat menggunakan KTP-el untuk berbagai kebutuhan yang memerlukan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi. “Seperti check-in hotel dan berbagai keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Teguh menambahkan, penggunaan fotokopi KTP-el pada prinsipnya masih dapat dilakukan sepanjang sesuai kebutuhan pelayanan dan dilakukan secara bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan tersebut harus tetap memperhatikan aspek keamanan, penyimpanan, serta perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Guna melindungi data pribadi masyarakat, Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama dengan berbagai pihak akan terus melakukan inovasi dan penguatan sistem serta mekanisme pelayanan. “Agar penggunaan data dan dokumen kependudukan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, saat ini Ditjen Dukcapil telah menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna, baik instansi pemerintah maupun badan hukum Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan melalui berbagai metode akses dan verifikasi data kependudukan, seperti card reader, web service, web portal, face recognition (FR), serta Identitas Kependudukan Digital (IKD). Karena itu, Ditjen Dukcapil mendorong agar verifikasi dan validasi data kependudukan semakin banyak dilakukan secara elektronik maupun digital.
Dalam kesempatan itu, Ditjen Dukcapil juga menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian informasi sebelumnya yang dinilai belum cukup jelas sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang kurang tepat di tengah masyarakat.
Ditjen Dukcapil menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan administrasi kependudukan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui layanan yang cepat, tepat, akurat, aman, dan gratis tanpa dipungut biaya apa pun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Red
Kepala Desa Pruwatan Beberkan Kendala Capaian PBB 100 Persen, Rasiman: Banyak Pemilik Lahan Merantau
BREBES, DN-II Pemerintah Desa (Pemdes) Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, mengungkapkan tantangan berat dalam mengejar target capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100 persen. Keberadaan Wajib Pajak (WP) yang berada di luar daerah menjadi faktor utama yang menghambat realisasi pendapatan desa.
Kepala Desa Pruwatan, Rasiman, S.H., menjelaskan bahwa persoalan di lapangan bukan terletak pada ketiadaan objek pajak, melainkan sulitnya menjangkau pemilik lahan yang telah lama merantau atau berdomisili di luar kota.
Dominasi Wajib Pajak Perantau
Menurut Rasiman, sekitar 57% wilayah Desa Pruwatan terdiri dari area pekarangan dan persawahan. Namun, mayoritas pemiliknya tidak menetap di desa.
“Bidangnya ada, tapi Wajib Pajaknya tidak ada di lokasi karena merantau. Ada yang di Jakarta, Banyumas, Purbalingga, hingga kecamatan tetangga seperti Bantarkawung dan Sirampog. Mereka kadang pulang beberapa tahun sekali, baru kemudian membayar pajak. Inilah yang memicu keterlambatan,” ujar Rasiman saat dikonfirmasi, Senin (11/05/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini membuat proses pemungutan terhambat, mengingat komunikasi dengan para pemilik lahan sering terputus dalam jangka waktu lama.
Usulan “Vakum” Data untuk Solusi Administratif
Guna menjaga validitas data dan agar target desa tidak terbebani secara administratif, Pemdes Pruwatan mengambil langkah tegas dengan mengajukan permohonan penonaktifan sementara atau istilah setempat disebut “divakumkan” terhadap objek pajak yang bermasalah.
Berdasarkan data Pemdes, terdapat kurang dari 10 bidang tanah yang diusulkan untuk dinonaktifkan sementara. Pengajuan ini telah masuk secara bertahap sejak Februari hingga Mei 2026 melalui koordinator desa dengan alasan mal-administratif (WP tidak ditemukan).
“Langkah memvakumkan ini bukan berarti menghapus kewajiban pajak secara permanen. Ini hanya agar target capaian desa tidak terbebani oleh data yang tidak produktif pada tahun berjalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika pemilik lahan sudah ditemukan, data tersebut akan diaktifkan kembali. “Tahun ini mungkin non-aktif, tapi tahun depan bisa dimunculkan lagi saat Wajib Pajak sudah bisa ditemui,” imbuhnya.
Keberatan Terhadap Perbup Nomor 6 Tahun 2026
Dalam kesempatan yang sama, Rasiman juga menyampaikan aspirasi terkait implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 6 Tahun 2026. Aturan tersebut mensyaratkan pelunasan PBB harus mencapai 100 persen sebagai syarat pencairan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP). Jika target tidak terpenuhi, pencairan dana tersebut akan tertunda hingga tahun berikutnya.
Rasiman menilai aturan tersebut kurang relevan dengan kondisi riil di lapangan, khususnya bagi desa dengan mobilitas penduduk tinggi. Ia berharap ada peninjauan kembali agar pembangunan desa tidak terhambat akibat kendala penagihan terhadap WP luar daerah.
Pejabat Terkait Sedang Menjalankan Ibadah Haji
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes belum membuahkan hasil.
Pada Senin (11/05), Kepala Bappeda Brebes, Anna Dwi Rahayu Rizqi, tidak dapat ditemui. Sementara itu, Plt Kabid Penagihan, Yusrina Ardi, dan Kabid Pelayanan Pajak, Isma, dilaporkan sedang tidak berada di tempat karena tengah menjalankan ibadah haji di tanah suci.
Artikel ini disusun berdasarkan keterangan narasumber pada Senin, 11 Mei 2026, mengenai kendala administratif dan implementasi regulasi perpajakan daerah di tingkat desa.
Reporter: teguh
Timika, DN-II Satgas TMMD ke-128 Kodim 1710/Mimika menggelar kegiatan pemutaran film perjuangan dan pendidikan bagi masyarakat di Kampung Keakwa, Distrik Mimika Tengah, Sabtu malam (9/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sasaran non fisik TMMD yang bertujuan memberikan hiburan sekaligus edukasi kepada warga.
Danki Satgas TMMD, Kapten Kav Bambang Rudianto mengatakan bahwa pemutaran film ini diharapkan mampu membangkitkan jiwa nasionalisme dan menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak di Kampung Keakwa.
Selama kegiatan berlangsung, Satgas TMMD juga membagikan roti, telur dan susu kepada anak-anak serta masyarakat yang hadir. Suasana kebersamaan pun semakin terasa saat warga menikmati hidangan sederhana sambil menyaksikan film yang diputar oleh personel Satgas.
Tidak hanya itu, para personel Satgas TMMD juga ikut bergabung dan duduk bersama masyarakat saat menonton film. Kehadiran personel di tengah warga menciptakan suasana hangat dan penuh kekeluargaan antara TNI dan masyarakat Kampung Keakwa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini kami ingin menghadirkan hiburan yang bermanfaat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat,” ujar Kapten Kav Bambang Rudianto.
Anak-anak terlihat antusias mengikuti jalannya pemutaran film. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar, rasa cinta tanah air dan motivasi bagi generasi muda di Kampung Keakwa. (Pendim 1710/Mimika) Red
BREBES, DN-II Teriknya sinar matahari yang menyelimuti wilayah Desa Bangbayang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tidak menjadi penghalang bagi warga dan anggota TNI dalam melanjutkan pembangunan Jembatan Gantung Garuda. Pada Minggu (10/5/2026), semangat gotong royong tetap terlihat kuat meski pekerjaan dilakukan di bawah cuaca yang panas menyengat.
Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Ciraja tersebut terus berjalan secara bertahap dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat bersama anggota Koramil 12/Bantarkawung. Kehadiran jembatan ini sangat dinantikan warga karena akan menjadi akses penting penghubung Desa Bangbayang dan Desa Bantarkawung.
Sejak pagi hari, warga sudah berkumpul di lokasi pembangunan untuk melanjutkan berbagai pekerjaan yang telah direncanakan. Meski panas matahari terasa cukup terik, hal itu tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap bekerja bersama demi mempercepat penyelesaian jembatan.
Keringat yang bercucuran di wajah para pekerja menjadi gambaran nyata perjuangan dan pengorbanan masyarakat dalam mewujudkan jembatan harapan. Dengan penuh kekompakan, mereka tetap melaksanakan pekerjaan secara gotong royong, mulai dari pengangkutan material hingga membantu proses pembangunan di lapangan.
Babinsa Desa Bangbayang, Pelda Aris, yang turut hadir dan mendampingi kegiatan tersebut, mengapresiasi semangat warga yang tetap tinggi meskipun harus bekerja di bawah cuaca panas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Cuaca panas tidak menurunkan semangat gotong royong masyarakat. Justru kebersamaan yang terjalin membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan penuh semangat,” ujar Pelda Aris.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Gantung Garuda bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bukti kuatnya rasa kebersamaan antara TNI dan masyarakat dalam membangun desa.
Semangat warga yang terus terjaga tanpa mengenal lelah menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap keberadaan jembatan tersebut. Mereka percaya bahwa jembatan ini nantinya akan membawa perubahan besar, terutama dalam memperlancar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari.
Masyarakat Desa Bangbayang dan Desa Bantarkawung berharap pembangunan dapat segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah desa, dan TNI, pembangunan Jembatan Gantung Garuda diyakini akan berjalan lancar hingga tahap penyelesaian.
Di tengah cuaca panas yang menyengat, semangat gotong royong tetap menjadi kekuatan utama dalam pembangunan Jembatan Gantung Garuda di Kecamatan Bantarkawung. Kebersamaan yang terus terjaga ini menjadi bukti nyata bahwa kerja sama dan kepedulian mampu mengatasi segala tantangan demi mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Brebes. Red
Aceh Besar, DN-II Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M. M, menghadiri kegiatan Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Masa Bhakti 2026–2031 yang digelar di Pendopo Wali Nanggroe, Aceh Besar, Sabtu, (9/5/2026).
Selain Kapolda Aceh, turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wali Nanggroe Aceh, Sahli Kodam Iskandar Muda, Ketua Komisi VII DPRA, Plt. Karo Hukum Setda Aceh, Ketua dan Wakil Ketua MAA Aceh, serta para pengurus Majelis Adat Aceh Masa Bhakti 2026–2031 yang baru dikukuhkan.
Kapolda Aceh mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Majelis Adat Aceh sebagai wadah pelestarian adat istiadat dan budaya Aceh yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pengurus MAA yang baru dikukuhkan diharapkan mampu bersinergi dengan Pemerintah Aceh, TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas kamtibmas dan memperkuat persatuan serta keharmonisan sosial yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.
Selain itu, MAA juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui pendekatan adat, sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Aceh.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui sinergi yang baik antara lembaga adat, pemerintah, dan aparat keamanan, diharapkan nilai-nilai kearifan lokal Aceh dapat terus terjaga serta menjadi fondasi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis,” pungkas Kapolda Aceh. Red
@marzukialba_bd91
@sahabatomjuki
@kapolda_aceh
@spripimpoldaaceh
@spripim.polri
@bidhumaspoldaaceh
@divisihumaspolri
@polisi_peduli
@halo_polisi
@polisi_indonesia
@polisirepublikindonesia
#bidhumaspoldaaceh #kapoldaaceh #poldaacehmeutuah #polripresisi
PASAMAN BARAT, DN-II Upaya pencarian intensif yang dilakukan Tim SAR Gabungan terhadap seorang pria yang terjatuh ke saluran irigasi di Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu pagi (9/5/2026).
Penemuan jasad korban tersebut sekaligus menandai berakhirnya operasi pencarian dan pertolongan yang digelar sejak pagi hari.
Kronologi Kejadian
Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Pasaman, Novi Yurandi, mengungkapkan bahwa laporan kecelakaan tersebut pertama kali diterima dari pihak keluarga pada pukul 07.57 WIB.
“Pihak keluarga melaporkan adanya anggota keluarga yang diduga terseret arus irigasi. Segera setelah menerima informasi, tim rescue langsung kami berangkatkan ke lokasi untuk memulai operasi,” ujar Novi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Korban diketahui bernama Lariki (39), warga Padang Tujuah. Berdasarkan informasi di lapangan, insiden bermula sekitar pukul 03.00 WIB. Korban diduga kuat terjatuh ke dalam saluran irigasi setelah pihak keluarga menemukan barang bukti berupa sepeda motor dan sandal milik korban tertinggal di pinggir irigasi.
Proses Pencarian dan Penemuan
Tim SAR tiba di lokasi pada pukul 08.06 WIB dan langsung bersinergi dengan BPBD Pasaman Barat, komunitas Local Hero, serta warga setempat. Pencarian dilakukan dengan menyisir aliran irigasi dan membagi personel ke beberapa sektor strategis.
“Kami membagi tim untuk menyisir titik-titik yang memiliki potensi penyumbatan arus agar pencarian lebih efektif,” tambah Novi.
Setelah hampir dua jam penyisiran, pada pukul 09.45 WIB, tim berhasil menemukan korban. Jasad Lariki ditemukan pada koordinat 0^\circ 7’17.60″U – 99^\circ 52’9.30″T, atau sekitar 325 meter dari lokasi awal diduga terjatuh.
Evakuasi dan Penutupan Operasi
Petugas langsung mengevakuasi jenazah korban dari saluran air dan membawanya ke Puskesmas Sukamenanti menggunakan ambulans untuk pemeriksaan medis.
Novi menegaskan bahwa dengan ditemukannya korban, maka seluruh rangkaian operasi SAR resmi dihentikan.
“Operasi kami tutup sesuai prosedur teknis penanganan kecelakaan di perairan. Kami sangat mengapresiasi kerja sama dari instansi pemerintah, komunitas, dan masyarakat yang bahu-membahu dalam pencarian ini,” ungkapnya saat sesi debriefing.
Pihak Pos SAR Pasaman juga mengeluarkan imbauan agar masyarakat lebih berhati-hati saat beraktivitas di dekat saluran irigasi, terutama pada waktu malam hari atau di lokasi dengan penerangan yang minim guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
(Red/IPR)
BANDAR LAMPUNG, DN-II Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan pentingnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing di pasar kerja internasional. Hal ini ditegaskannya saat melakukan kunjungan kerja di SMKN 4 Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Jumat siang (08/05/2026).
Setelah melaksanakan ibadah Salat Jumat di Masjid Raya Al-Bakrie, Wapres langsung bertolak menuju SMKN 4 untuk meninjau secara langsung efektivitas pelatihan vokasi, khususnya Program Kelas Migran Vokasi. Program unggulan ini dirancang untuk membekali siswa dari berbagai jurusan seperti Farmasi, Keperawatan, hingga Desain Komunikasi Visual dengan kemampuan bahasa Jepang intensif sebagai persiapan karier dan pendidikan di Negeri Sakura.
Apresiasi dan Tantangan di Lapangan
Dalam tinjauan tersebut, Wapres memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas inisiatif yang progresif dalam menjembatani generasi muda menuju panggung global. Namun, di sela-sela dialog bersama pihak sekolah dan para siswa, muncul sejumlah kendala krusial yang masih menghambat optimalisasi program.
Pihak SMKN 4 mengungkapkan dua tantangan utama:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Minimnya Tenaga Pengajar: Keterbatasan guru bahasa Jepang yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran intensif.
Akses Uji Kompetensi: Belum tersedianya pusat layanan uji kompetensi bahasa Jepang di wilayah Lampung, sehingga siswa terpaksa menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan sertifikasi. 
Komitmen Solusi dari Pemerintah Pusat
Merespons aspirasi tersebut, Wapres Gibran menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk segera melakukan koordinasi lintas kementerian guna mencari solusi praktis.
“Pemerintah akan berupaya mencarikan solusi, baik terkait tenaga pengajar maupun fasilitas uji kompetensi. Kita ingin memastikan jalan para siswa menuju cita-cita mereka di luar negeri tidak terhambat oleh masalah administratif dan fasilitas,” ujar Wapres.
Pesan untuk Generasi Muda
Sebelum mengakhiri kunjungannya, Wapres menyempatkan diri memberikan motivasi langsung di hadapan para siswa. Beliau berpesan agar penguasaan hard skill harus dibarengi dengan integritas diri.
“Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, saat kalian berada di luar negeri, kalian adalah wajah Indonesia. Jaga reputasi baik bangsa dengan dedikasi dan etika kerja yang tinggi,” pungkasnya.
Kunjungan ini menegaskan kembali fokus pemerintah dalam mentransformasi pendidikan vokasi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing tenaga kerja nasional di kancah global.
Red/BPMI Setwapres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tag: #GibranRakabuming
#VokasiUnggul
#LampungMaju
#SDMGlobal
#KemensetnegRI
#RilisWakilPresiden
PULAU MIANGAS, DN-II Semangat persatuan terpancar nyata di beranda terdepan Indonesia. Pada Sabtu siang (9/5/2026), Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas, pulau paling utara Nusantara, untuk menyapa sekaligus membawa dukungan nyata bagi masyarakat perbatasan.
Dalam suasana yang penuh kehangatan, Presiden tidak hanya melakukan dialog formal, tetapi juga membaur dengan warga. Momen haru terjadi saat Presiden mengajak seluruh masyarakat bernyanyi bersama. Alunan lagu daerah seperti O Ina Ni Keke, Sio Mama, Si Patokaan, hingga Tabola Bale menggema, menciptakan atmosfer kesederhanaan yang sarat akan makna cinta tanah air.
Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan
Kehadiran Kepala Negara ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina ini tidak datang dengan tangan kosong. Presiden membawa sejumlah bantuan strategis untuk memacu ekonomi dan kualitas hidup warga Miangas:
Sektor Perikanan: Penyerahan 1 unit kapal ikan nelayan 15 GT. Ke depan, pemerintah berkomitmen merampungkan pembangunan desa nelayan dan menambah armada kapal. Nantinya, siswa SMK 2 Miangas jurusan Agrobisnis akan dipersiapkan untuk mengelola sektor perikanan ini secara profesional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transformasi Digital: Pembagian 250 unit telepon seluler yang dilengkapi dengan 250 perangkat penguat sinyal Starlink untuk setiap kepala keluarga, guna memutus isolasi komunikasi di wilayah terpencil.
Pendidikan & Sosial: Penyerahan 300 paket perlengkapan sekolah dan mainan anak, serta 1.000 paket kebutuhan pokok untuk seluruh warga.
Infrastruktur Dasar: Komitmen perbaikan menyeluruh pada fasilitas publik, mulai dari Puskesmas, gedung sekolah, jaringan transportasi, hingga penguatan infrastruktur komunikasi.
“Tidak Ada yang Tertinggal”
Kunjungan ini menegaskan kembali visi pemerintah bahwa pembangunan tidak lagi hanya berpusat di Jawa, melainkan merata hingga ke titik nol kilometer di utara Indonesia.
“Dari Pulau Miangas, kita tunjukkan bahwa negara hadir hingga ke pelosok. Tidak ada warga negara yang boleh merasa tertinggal,” tegas narasi dalam kunjungan tersebut.
— Red)TIW —
#CatatanSeskab
You cannot copy content of this page