BREBES, DN-II Nopriyanto SPd Kepala Sekolah
SDIT Nurul Hidayah Brebes semakin mengukuhkan posisinya sebagai lembaga pendidikan berkualitas di Jawa Tengah.
Hal ini dibuktikan dengan deretan prestasi gemilang yang berhasil diraih para siswanya di berbagai bidang, mulai dari seni, olahraga, hingga lingkungan hidup sepanjang tahun 2024 dan 2025. (18/5/2026).
Dominasi di Tingkat Provinsi Tahun 2025 menjadi tahun emas bagi SDIT Nurul Hidayah dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). Sekolah ini berhasil membawa pulang gelar Juara 1 FLS2N Cabang Kriya tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Tak hanya itu, talenta tarik suara siswa SDIT Nurul Hidayah juga diakui dengan keberhasilan menembus babak Finalis FLS2N Cabang Menyanyi Solo di tingkat yang sama.
Prestasi di bidang kebudayaan dan bahasa juga ditunjukkan melalui ajang Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), di mana perwakilan sekolah berhasil menjadi Finalis Cabang Sesora (pidato bahasa Jawa) tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tangguh di Bidang Olahraga
Tidak hanya unggul di bidang seni, para atlet muda SDIT Nurul Hidayah juga menunjukkan taringnya dalam ajang olahraga bergengsi:
O2SN: Menjadi Finalis Cabang Silat tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.
POPDA: Menjadi Finalis Cabang Taekwondo tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.
Keberhasilan ini melengkapi pencapaian sekolah yang sebelumnya telah dinobatkan sebagai Sekolah Adiwiyata tahun 2024, sebuah penghargaan bergengsi bagi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
Wadah Kreativitas Melalui 12 Ekstrakurikuler
Kunci di balik segudang prestasi ini adalah pembinaan karakter dan bakat yang intensif. SDIT Nurul Hidayah Brebes menyediakan 12 pilihan ekstrakurikuler yang dirancang untuk mengasah potensi setiap siswa:
Bidang Olahraga Bidang Seni & Bahasa Bidang Khusus
Renang, Taekwondo, Karate Seni Lukis, Seni Tari Pramuka, Komputer
Bulu Tangkis, Panahan English Club Dokter Kecil
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sepak Bola
Dengan fasilitas yang memadai dan bimbingan pengajar yang kompeten, SDIT Nurul Hidayah Brebes berkomitmen untuk terus mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berprestasi dan berkarakter islami.
Reporter: Teguh
KOTA TEGAL, DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, mengajak seluruh pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Tegal untuk tidak ragu mendaftarkan diri dalam ajang Pemilihan Sinok Sitong Kota Tegal Tahun 2026.
Ajakan penuh motivasi tersebut disampaikan Dedy Yon saat menghadiri langsung kegiatan roadshow Sinok Sitong yang berlangsung di Aula MAN Kota Tegal, Senin (18/5/2026).
Dalam sambutannya, Dedy Yon membakar semangat para siswa agar berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman dengan mengikuti ajang pemilihan duta wisata tersebut.
“Hari ini saya ingin menyampaikan satu hal sederhana, tetapi penting: jangan takut bermimpi besar. Karena sering kali yang membatasi kita itu bukan kemampuan kita, melainkan rasa ragu yang ada di dalam pikiran sendiri,” ujar Dedy Yon di hadapan ratusan pelajar.
Ia juga menegaskan bahwa kualitas pelajar MAN Kota Tegal tidak perlu diragukan lagi. Sebagai bukti nyata, Dedy Yon mengapresiasi pencapaian dua siswa MAN Tegal yang sukses menorehkan prestasi pada ajang Sinok Sitong sebelumnya. Mereka adalah Valentino yang berhasil menyabet gelar Sitong Favorit 2026, dan Javier yang sukses meraih juara Harapan III 2026.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Artinya apa? Ini membuktikan bahwa anak-anak MAN mampu bersaing di tingkat kota. Anak MAN bisa tampil percaya diri, dan anak MAN bisa berprestasi!” tegasnya disambut tepuk tangan riuh para siswa.
Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemilihan Sinok Sitong bukan sekadar ajang unjuk kecantikan atau ketampanan fisik semata. Event tahunan ini merupakan wadah strategis untuk membentuk karakter generasi muda.
“Ini adalah ruang bagi kalian untuk membangun keberanian berbicara di depan publik (public speaking), menumbuhkan kecintaan terhadap budaya dan pariwisata lokal, serta mengasah kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat,” tambahnya.
Jadwal dan Tahapan Seleksi
Bagi para pelajar dan pemuda Kota Tegal yang ingin mendaftar, proses pendaftaran online telah dibuka sejak 21 April hingga 7 Juni 2026 melalui tautan resmi: bit.ly/daftar-sinoksitong2026.
Berikut adalah rangkaian tahapan Pemilihan Sinok Sitong 2026:
Technical Meeting: 9 Juni 2026
Audisi Tahap Awal: 13–14 Juni 2026
Pembekalan Materi: 24–26 Juni 2026
Parade Pesona: 20 Juli 2026
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Karantina Finalis: 22–23 Juli 2026
Grand Final: 24 Juli 2026
Persyaratan Peserta
Untuk dapat bergabung menjadi bagian dari Duta Wisata Kota Tegal 2026, calon peserta harus memenuhi beberapa kriteria berikut:
Warga Negara Indonesia (WNI).
Berusia antara 16 hingga 24 tahun.
Berstatus belum menikah.
Memiliki wawasan yang luas (terutama mengenai pariwisata dan budaya daerah).
Sehat jasmani dan rohani.
Memiliki tinggi badan minimal 170 cm untuk pria dan 165 cm untuk wanita.
Reporter: S. Bimantoro
PALANGKA RAYA, DN-II Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AMPuH) Provinsi Kalimantan Tengah, Erko Mojra, menyoroti dugaan aktivitas penambangan bauksit ilegal yang dilakukan oleh PT Indonesia Batubauksit Bajarau (IBB). Aktivitas tersebut diduga kuat beroperasi di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. (18/5/2026).
Erko menegaskan, masyarakat memiliki hak konstitusional dan peran krusial dalam melakukan kontrol sosial terhadap seluruh investasi yang masuk ke Bumi Tambun Bungai. Oleh karena itu, transparansi dari instansi pemerintah sangat dinantikan publik.
”Masyarakat memiliki hak untuk melakukan kontrol sosial terhadap semua investasi di daerah ini. Negara melalui instansi terkait juga harus terbuka dan transparan kepada publik mengenai legalitas aktivitas investasi tersebut,” ujar Erko dalam keterangannya, Senin (18/5).
Menurut Erko, persoalan pertambangan tidak boleh hanya dilihat dari kacamata ekonomi semata. Jauh lebih penting, ada dampak lingkungan, kelestarian hutan, penerimaan negara, hingga potensi kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan jika aktivitas tambang menabrak aturan.
Merespons temuan ini, AMPuH mendesak instansi terkait untuk segera turun ke lapangan guna melakukan verifikasi dan penegakan hukum secara transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami meminta instansi berwenang segera turun ke lapangan untuk menindaklanjuti temuan ini, serta mengumumkan hasilnya secara terbuka kepada publik apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Surat Klarifikasi Diabaikan Perusahaan
Demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, AMPuH bersama sejumlah jurnalis sebenarnya telah melayangkan surat klarifikasi resmi kepada PT IBB pada 24 Juni 2024 lalu. Surat tersebut mempertanyakan dugaan penambangan bauksit di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta dugaan perambahan kawasan hutan dalam konsesi perusahaan.
Namun sangat disayangkan, hingga berita ini diturunkan, pihak PT IBB memilih bungkam dan tidak memberikan respons apa pun.
”Guna menghindari informasi sepihak, kami sudah bersurat secara resmi. Namun, hingga kini tidak ada jawaban maupun iktikad baik dari pihak perusahaan untuk memberikan tanggapan,” ungkap Erko kecewa.
Ancam Lapor ke Penegak Hukum
Akibat tidak adanya transparansi dari pihak korporasi, AMPuH Kalteng menyatakan siap mengambil langkah tegas. Dalam waktu dekat, mereka akan melayangkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum (APH) dan kementerian terkait.
Laporan tersebut akan berfokus pada dugaan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam skala besar. Erko menilai, penambangan tanpa izin di kawasan hutan membuat negara kehilangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dampak Kerugian Negara & Lingkungan.
Aspek Kerugian Dampak Nyata di Lapangan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penerimaan Negara Kehilangan potensi PNBP dari mekanisme perizinan pemanfaatan kawasan hutan yang sah.
Kelestarian Alam Kerusakan ekosistem hutan secara masif dan ancaman bencana ekologis bagi masyarakat sekitar.
“Risiko utamanya adalah kerusakan hutan dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Di sisi lain, negara dirugikan secara finansial karena kehilangan hak atas PNBP akibat pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin yang sah,” pungkas Erko Mojra. (Red)
JAKARTA, DN-II Tim gabungan yang terdiri dari Den Intel Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) I Belawan, Bea Cukai, BAIS TNI, dan Den Intel Kodam I Bukit Barisan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ballpress pakaian bekas ilegal di wilayah Jalan Lintas Sumatera, Sei Balai, Sumatera Utara, Minggu (17/5).
Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua unit truk yang kedapatan mengangkut muatan pakaian bekas ilegal. Dari hasil pemeriksaan, tim gabungan menemukan sebanyak 110 koli pakaian bekas yang diduga masuk secara ilegal dan melanggar ketentuan Kepabeanan yang berlaku. (18/5/2026).
Selain barang bukti berupa pakaian bekas ilegal, aparat juga mengamankan dua unit kendaraan truk beserta dua orang sopir dan satu kernet untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Berdasarkan hasil pendalaman awal, kegiatan tersebut diduga melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Adapun total nilai barang yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp770.000.000,-.
Selanjutnya para pelaku beserta barang bukti dibawa menuju Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara di Belawan guna proses hukum dan penyidikan lebih lanjut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk nyata sinergitas antarinstansi dalam memberantas praktik penyelundupan barang ilegal yang dapat merugikan perekonomian negara, mengganggu stabilitas perdagangan nasional, serta berdampak terhadap industri dalam negeri. Red
Kegiatan ini merupakan implementasi dari arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan kepada seluruh jajaran TNI AL untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dalam menjaga keamanan wilayah serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara. Red
Jakarta, DN-II Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) resmi meluncurkan (launching) program pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman pada Senin (18/05/2026). Program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi tenaga migran secara berkeadilan, tertib, dan terdata dari hulu hingga ke hilir.
Acara yang digelar di Gedung Abdurrahman Wahid, Kantor KPPMI, tersebut diikuti oleh perwakilan elemen masyarakat, Non-Governmental Organization (NGO), serikat pekerja, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait lainnya, baik secara daring maupun luring.
Dalam keterangannya, Mukhtarudin, menyampaikan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memberantas sindikat ilegal dan memberikan perlindungan terintegrasi kepada seluruh calon maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Inti dari program Gerakan Nasional Migran Aman ini utamanya adalah untuk memitigasi risiko penempatan nonprosedural, mencegah penyelundupan warga negara, serta mengoptimalkan penempatan PMI yang terampil dan berkompeten,” ujar Mukhtarudin.
Fokus Perlindungan Menyeluruh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
KPPMI berkomitmen untuk fokus pada perlindungan yang meliputi seluruh tahapan kerja. Hal ini dimulai dari edukasi sebelum keberangkatan (pre-departure), pendampingan selama bekerja di negara penempatan, hingga pemberdayaan ekonomi saat mereka kembali ke Tanah Air. 
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar masyarakat tidak mudah teperdaya oleh janji palsu sindikat ilegal. Penempatan pekerja tanpa prosedur resmi dinilai hanya akan memicu masalah hukum yang berat di negara tujuan.
Sinergi Lintas Sektoral
Untuk menyukseskan gerakan ini, KPPMI mengajak seluruh pihak untuk bersinergi lintas sektoral. Pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), BPJS Ketenagakerjaan, asosiasi swasta, NGO, hingga pemerintah desa.
Melalui sinergi ini, KPPMI menginisiasi gerakan bersama untuk mengenali, memahami, dan mengedukasi masyarakat mengenai program migran aman. Edukasi tersebut mencakup tata cara pelaporan serta prosedur bekerja ke luar negeri yang baik, benar, dan resmi.
“Semua informasi dan layanan tersebut kini dapat diakses secara terbuka melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Mukhtarudin.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
MAGETAN, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (16/05/2026). Mengawali agendanya, Kepala Negara mendarat di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, sekitar pukul 08.00 WIB, sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban.
Di Kabupaten Nganjuk, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Museum Ibu Marsinah beserta Rumah Singgah. Peresmian ini menjadi bentuk penghormatan terhadap rekam jejak sejarah perjuangan buruh di Indonesia. 
Tak hanya itu, dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Kepala Negara juga akan meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak.
Agenda Utama Presiden di Jawa Timur:
Nganjuk: Peresmian Museum Ibu Marsinah & Rumah Singgah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Nganjuk: Peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Tuban: Menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026.
Setelah menyelesaikan rangkaian agenda di Nganjuk, Presiden dan rombongan terbatas akan bertolak ke Kabupaten Tuban. Di sana, Presiden Prabowo diagendakan menghadiri sektor pangan dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjaga swasembada pangan nasional.
Dalam penerbangan dan rangkaian kunker ke Jawa Timur kali ini, Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat kabinet, di antaranya:
Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara)
Sugiono (Menteri Luar Negeri)
Dudung Abdurachman (Kepala Staf Kepresidenan)
Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian)
Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet)
Red: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#KunkerPresiden
#PrabowoSubianto
#JawaTimur
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes tengah mematangkan persiapan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H. Tahun ini, Pemkab Brebes melalui kebijakan Bupati akan menyalurkan bantuan hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 12 ekor kambing untuk masyarakat di berbagai wilayah kabupaten.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Brebes, Kambali, S.K.M., M.Kes. menyampaikan bahwa bantuan hewan kurban ini ditujukan langsung ke sejumlah masjid dan lembaga sosial di Kabupaten Brebes guna menyemarakkan syiar Islam dan berbagi kebahagiaan.
“Harapannya, bantuan hewan kurban dari Pemda ini bisa membantu menyemarakkan syiar dakwah Islam di masjid-masjid. Selain itu, ini adalah bentuk berbagi kebahagiaan dengan warga sekitar masjid melalui pembagian daging kurban,” ujar pria yang akrab disapa Pak Kesra tersebut saat diwawancarai pada Senin (18/5/2026).
Sebaran Distribusi Hewan Kurban
Untuk memastikan penyaluran yang merata, Pemkab Brebes telah memetakan titik-titik distribusi hewan kurban sebagai berikut:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
1. Distribusi Sapi (6 Ekor):
Kecamatan Sirampog (1 ekor)
Kecamatan Bulakamba / Larangan (1 ekor)
Pendopo Kabupaten (1 ekor)
Kecamatan Ketanggungan (1 ekor)
Kecamatan Losari (1 ekor)
Satu titik wilayah lainnya di Brebes (1 ekor)
2. Distribusi Kambing/Domba (12 Ekor):
Sebanyak 12 ekor kambing akan disebar ke beberapa wilayah dan lembaga, di antaranya:
Baznas Kabupaten Brebes (2 ekor)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wilayah Jatibarang, Songgom, dan Gintung.
Beberapa masjid lainnya di wilayah Brebes berdasarkan pengajuan dari pengurus setempat.
Dukung Kelayakan Konsumsi Lewat Juru Sembelih Halal (Juleha)
Selain penyaluran hewan, Pemkab Brebes juga menaruh perhatian besar pada proses penyembelihan yang aman dan sesuai syariat Islam. Pak Kesra mengimbau masyarakat agar memercayakan proses penyembelihan kepada pengurus masjid (takmir), kyai, atau ustaz yang sudah memahami tata cara yang sah.
“Mereka lebih paham mengenai tata cara penyembelihan hewan yang halal sesuai syariat. Karena kalau tidak disembelih dengan benar, dagingnya bisa menjadi haram,” tegas pejabat yang telah memimpin Bagian Kesra sejak Oktober 2025 tersebut.
Untuk mendukung hal ini, Pemkab Brebes melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) bekerja sama dengan DPD Juru Sembelih Halal (Juleha) telah menggelar pelatihan intensif bagi para jagal.
“Sekitar dua minggu yang lalu, kami sudah mengadakan pelatihan sembelih halal yang diikuti oleh 60 orang peserta. Dengan adanya Juleha yang terlatih, kami berharap pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar, higienis, dan sepenuhnya memenuhi kaidah syar’i,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Capaian target pajak daerah di sektor pasar di Kabupaten Brebes menghadapi tantangan berat. Di tengah keluhan para pedagang mengenai penurunan omzet, realisasi penerimaan pajak hingga memasuki bulan Mei 2026 ini baru menyentuh angka sekitar 21 persen. (18/5/2026).
Kepala Pasar Kodim Brebes, Amiruddin, mengungkapkan bahwa target pajak yang dibebankan pada tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp495 juta. Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibanding target tahun lalu yang berada di kisaran Rp460 juta.
Kondisi ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak. Mengingat waktu sudah memasuki bulan kelima di tahun berjalan, capaian tersebut belum juga menyentuh angka separuhnya. Lemahnya daya beli masyarakat dan lesunya kondisi pasar disinyalir menjadi pemicu utama seretnya setoran pajak.
”Sementara pasar pada mengeluh pendapatan kurang, otomatis bayar pajak pun orang jadi malas,” ujar Amiruddin saat memberikan keterangan terkait evaluasi capaian tersebut.
Tetap Optimis di Tengah Lesunya Pasar
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski dihadapkan pada situasi pasar yang sepi dan beban yang terus menumpuk termasuk adanya potensi tambahan target sebesar Rp60 juta yang bisa mengerek total target menjadi Rp555 juta Amiruddin menegaskan bahwa pihaknya akan tetap bekerja maksimal di lapangan.
Saat dikonfirmasi mengenai optimisme mengejar ketertinggalan di sisa tahun 2026 ini, Amiruddin menyatakan bahwa ia bersama timnya terus bergerak dan berupaya keras.
”Yang penting saya sudah berusaha sekuat tenaga sama semampu saya. Ya, yang penting saya berusaha,” ungkap Amiruddin dengan nada optimis, sembari menyebut nama anggota timnya seperti Karim, Didin, dan Wisma yang terus mendampinginya di lapangan.
Tantangan berat kini memang menanti para petugas pemungut pajak di Brebes. Selain menggenjot pasar utama, mereka juga harus mengoptimalkan titik-titik pasar lama seperti Bangunpando yang hingga kini masih beroperasi. Tim di lapangan harus memutar otak agar target ratusan juta tersebut dapat terpenuhi di tengah kelesuan ekonomi yang sedang dirasakan oleh para pedagang.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Kondisi pasar tradisional di Kabupaten Brebes tengah menghadapi tantangan berat. Di saat target retribusi di sejumlah titik mengalami penyesuaian—seperti di Pasar Kodim yang naik dari Rp495 juta menjadi Rp565 juta—kondisi sebaliknya justru terjadi di Pasar Induk Brebes. Pendapatan di pasar tersebut merosot tajam akibat sepinya aktivitas jual beli, Senin (18/5/2026).
Menanggapi dilema tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Brebes, Khaerul Abidin, membeberkan sejumlah faktor utama yang menjadi pemicu. Mulai dari kerusakan infrastruktur, perubahan pola belanja masyarakat, hingga mandeknya anggaran revitalisasi dari pemerintah pusat.
Perubahan Perilaku Konsumen dan Kerusakan Fisik
Khaerul Abidin menjelaskan bahwa kondisi fisik Pasar Induk Brebes saat ini sudah banyak yang mengalami kerusakan. Hal ini diperparah dengan bergesernya perilaku konsumen yang kini enggan berlama-lama di dalam area pasar.
“Fisiknya kan pada rusak semua, dan kebanyakan pola beli masyarakat sudah berubah. Mereka datang ke pasar itu sebentar. Akhirnya, pedagang-pedagang yang di dalam sepi dan memilih keluar (berjualan di luar). Ini yang susah ditata,” ujar Khaerul.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain faktor fasilitas yang kurang representatif, penurunan daya beli masyarakat secara umum juga diakui menjadi faktor penentu anjloknya omzet para pedagang tradisional saat ini.
Terbentur Anggaran Pusat, Proposal Mandek Sejak Pandemi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes menegaskan situasi ini terjadi bukan karena absennya upaya dari daerah. Langkah proaktif telah dilakukan dengan mengajukan proposal revitalisasi langsung ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun, kebijakan fiskal di tingkat pusat menjadi tembok penghalang utama.
Dari koordinasi terakhir dengan pihak kementerian, terungkap bahwa sejak masa pandemi Covid-19 hingga saat ini, belum ada alokasi anggaran khusus untuk perbaikan pasar tradisional dari pusat.
“Kami sudah mengajukan dan sowan ke Kementerian Perdagangan, tapi memang belum ada anggarannya. Menteri bahkan menyampaikan bahwa dari tahun 2020 zaman Covid sampai sekarang, belum ada anggaran untuk revitalisasi pasar,” lanjut Khaerul.
Upaya jemput bola juga sempat dilakukan Pemkab Brebes saat kunjungan Menteri Koordinator (Menko) ke wilayah Brebes dengan menyerahkan proposal secara langsung. Namun, realisasi di lapangan sepenuhnya tetap bergantung pada ketersediaan APBN.
Kondisi serupa ternyata menimpa rencana pengembangan Pasar Bawang Klampok yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Optimisme Pasar Bawang Klampok dan Benang Kusut Aset
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Diskopumdag Brebes tetap menyimpan asa untuk mengoptimalkan potensi daerah. Salah satunya adalah mendorong Pasar Bawang Klampok agar mampu bertransformasi menjadi pusat perdagangan bawang merah terbesar di Pulau Jawa. Untuk mendukung visi tersebut, modernisasi fasilitas seperti pengadaan jembatan timbang (timbangan mobil) yang lebih mumpuni mutlak diperlukan.
Namun, di samping persoalan anggaran, penataan pasar di Brebes juga dihadapkan pada persoalan status aset yang kompleks. Beberapa fasilitas pendukung, seperti deretan ruko yang rusak di area depan pasar, ternyata berada di bawah pengelolaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bukan di bawah kewenangan langsung dinas pasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tumpang tindih legalitas aset ini disinyalir turut memperlambat proses eksekusi perbaikan dan penataan pedagang di lapangan. Pemkab Brebes kini terus berupaya mencari formula terbaik agar roda ekonomi di pasar tradisional bisa kembali menggeliat di tengah keterbatasan modal fiskal.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kabupaten Brebes tengah gencar melakukan penataan menyeluruh terhadap potensi pasar traditional. Langkah ini diambil guna mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pasar yang dinilai cukup besar. Penataan ini mencakup evaluasi berkala di lapangan hingga rencana pengelolaan parkir off-street dengan melibatkan pihak ketiga.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala Dinkopumdag Kabupaten Brebes, Khaerul Abidin, saat dikonfirmasi awak media pada Senin (18/5/2026) terkait langkah strategis pengoptimalan pendapatan daerah di sektor pasar.
“Beban kami untuk PAD ini kan cukup gede. Makanya saya benar-benar tidak main-main. Pagi tadi saya sudah turun langsung ke Pasar Jatibarang untuk melihat tim teknis yang sedang menghitung potensi pasar menggunakan alat kompetensi khusus. Sebenarnya itu yang sedang kita tata,” ujar Khaerul Abidin, Senin (18/5).
Soroti Alih Fungsi Fasilitas Umum Jadi Area Dagang
Namun, di tengah upaya optimalisasi penataan tersebut, mencuat persoalan krusial terkait alih fungsi fasilitas umum di lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, area Terminal Angkot Jatibarang (dekat Pegadaian/masjid) dan Terminal C Brebes (sebelah barat Pasar Kodim) kini kerap berubah fungsi menjadi lapak pedagang gelaran sejak pukul 01.00 dini hari hingga pukul 09.00 WIB.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini sempat memicu kebingungan publik terkait tumpang tindih kewenangan penarikan retribusi. Secara regulasi, area terminal berada di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub), namun pada realitasnya justru dipadati oleh aktivitas pedagang pasar.
Menanggapi persoalan tersebut, Khaerul Abidin meminta masyarakat maupun pihak terkait tidak perlu bingung. Menurutnya, segala bentuk pembenahan saat ini sedang berjalan dan muara dari pendapatan tersebut tetap bermuara ke kas Pemerintah Daerah (Pemda).
“Pertama, saya ini memang lagi menata. Yang kemarin berantakan kita perbaiki betul. Kedua, kalau masalah ini masuk kewenangan siapa, toh semuanya masuk ke Pemda,” jelasnya secara diplomatis.
Ketegasan Batas Kewenangan On-Street dan Off-Street
Untuk mengurai benang kusut pengelolaan fasilitas di sekitar pasar, Dinkopumdag menegaskan adanya pembagian zonasi yang jelas antara area on-street (bahu jalan) dan off-street (dalam pasar), khususnya terkait tata kelola sektor parkir.
Area On-Street (Bahu Jalan): Menjadi kewenangan penuh Dinas Perhubungan (Dishub).
Area Off-Street (Dalam Pasar): Menjadi kewenangan penuh Pengelola Pasar (Dinkopumdag), yang saat ini mulai diarahkan menggunakan sistem lelang kepada pihak ketiga.
“Kalau untuk parkir, yang on-street itu kewenangan Perhubungan, silakan, saya tidak ikut urusan. Nanti kalau yang di dalam (off-street), itu kewenangan kami. Saat ini di Pasar Seng sudah dikelola pihak ketiga melalui proses lelang. Untuk pasar lainnya akan menyusul, karena jumlah pasar kita lebih dari 22 pasar besar,” tambahnya.
Respons Dugaan Retribusi Ilegal di Limbangan, Dinkopumdag Janji Cek Lapangan
Selain persoalan alih fungsi terminal, pihak Dinkopumdag juga dihadapkan pada pertanyaan terkait dugaan penarikan karcis di bahu jalan wilayah Limbangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penarikan retribusi di area on-street tersebut diduga dilakukan oleh oknum petugas pasar, bukan oleh pihak Dishub.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat dikonfirmasi mengenai legalitas penarikan retribusi di lokasi tersebut, Khaerul Abidin mengaku belum bisa memberikan jawaban pasti. Kendati demikian, ia berjanji akan segera melakukan kroscek langsung ke lapangan sesuai dengan jadwal monitoring yang telah disusun, termasuk wilayah Bulakamba dan Tanjung.
“Saya belum tahu, saya belum bisa jawab kalau itu. Kemarin saya sudah keliling ke beberapa pasar, yang rusak sudah kita hitung. Tapi kesepakatan kita, kalau on-street (di jalan) itu urusan Perhubungan. Nanti saya cek sesuai jadwalnya saja,” pungkas Khaerul kepada Awak media Drtik-Nasiinal.Com
Reporter: teguh
You cannot copy content of this page