KEBUMEN, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan panen raya udang vannamei di kawasan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026). Selain memantau panen, Presiden dan Panglima TNI juga meninjau langsung proses sortir hasil komoditas unggulan tersebut sebelum dipasarkan.
Di atas lahan seluas 100 hektare ini, Presiden Prabowo melihat langsung implementasi konsep budi daya modern dengan sistem tata kelola terpadu. Kawasan ini telah dilengkapi infrastruktur mutakhir, mulai dari saluran air masuk (intake), kolam tandon, pemisahan saluran inlet dan outlet, kolam produksi, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi keberhasilan panen raya ke-8 di BUBK Kebumen tersebut. Ia optimistis bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk merebut posisi sebagai produsen udang nomor satu di dunia.
“Ini sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan, satu hektare bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa. Harganya juga sangat bagus, Rp70 ribu per kilo. Berarti per ton bisa mencapai Rp70 juta,” ujar Kepala Negara di sela-sela peninjauan.
Dampak Ekonomi dan Duplikasi di Waingapu
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberadaan BUBK Kebumen terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi wilayah sekitar. Memiliki total 206 petak kolam, kawasan ini mampu meraup nilai produksi sekitar Rp67,2 miliar per siklus, atau berpotensi menembus Rp134,4 miliar per tahun. Selain itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi warga dengan menyerap ratusan tenaga kerja lokal.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa BUBK Kebumen akan dijadikan role model (percontohan) nasional untuk transformasi budi daya udang tradisional menuju sistem modern berbasis teknologi yang ramah lingkungan. Kesuksesan ini bahkan siap diduplikasi dalam skala yang jauh lebih besar di wilayah Indonesia Timur. 
“Ini sangat bagus dan produktif. Lapangan kerja yang diserap saat ini sudah 650 orang warga setempat. Berangkat dari keberhasilan ini, kita juga sudah mulai membangun kawasan serupa di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, seluas 2.000 hektare,” imbuh Presiden.
Komitmen TNI Kawal Ketahanan Pangan
Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mengawal seluruh program strategis pemerintah. TNI siap bersinergi lintas sektor untuk mendukung penguatan swasembada pangan serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara langsung, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mendukung percepatan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
(Red)
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
SAMARINDA, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan sengkarut sengketa lahan yang dialami para transmigran di Kalimantan Timur (Kaltim). Komitmen tersebut disampaikan langsung dalam acara “Sambung Rasa” bersama para transmigran yang tergabung dalam Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) di Samarinda, Sabtu (23/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, generasi kedua hingga keempat (anak, cucu, dan cicit) dari transmigran pertama di Kaltim menyampaikan keluhan terkait status tanah warisan leluhur mereka. Meski lahan tersebut sudah ditempati secara turun-temurun sejak ditetapkan oleh pemerintah puluhan tahun lalu, hingga kini status hukum tanah di beberapa kabupaten di Kaltim masih belum jelas dan belum mengantongi sertifikat resmi.
Menanggapi keluhan tersebut, Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa kementeriannya siap bergerak cepat melalui program strategis bernama “Trans Tuntas”.
“Kementerian Transmigrasi memiliki program Trans Tuntas. Program ini dirancang khusus untuk merealisasikan kepastian hukum atas tanah atau lahan para transmigran,” ujar Viva Yoga.
Ia menambahkan, program Trans Tuntas tidak hanya fokus pada penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup penyediaan data pertanahan secara digital serta penataan ulang ruang kawasan transmigrasi agar lebih terintegrasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mekanisme Laporan Tertulis dan Koordinasi Lintas Sektor
Guna mempercepat proses identifikasi dan penyelesaian di lapangan, Viva Yoga mengimbau para transmigran yang terdampak konflik lahan untuk segera membuat laporan tertulis yang valid dan kronologis.
“Masalah yang ada dilaporkan secara tertulis dan lengkap, kemudian disampaikan ke Kementerian Transmigrasi,” ungkapnya. Setelah laporan diterima, kementerian akan langsung berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Viva Yoga mengakui bahwa tumpang tindih lahan sering kali dipicu oleh adanya perubahan regulasi di kemudian hari. Salah satu contoh kasus yang kerap ditemukan adalah lahan yang sebenarnya sudah bersertifikat, namun tiba-tiba mengalami perubahan peruntukan untuk kepentingan lain. 
Ketegasan Status Lahan Hutan dan Taman Nasional
Terkait konflik tumpang tindih lahan yang bersinggungan dengan kawasan hutan lindung atau taman nasional, Viva Yoga menegaskan bahwa regulasinya sudah clear berdasarkan hasil Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.
“Keputusan rapat kerja itu sudah memberikan solusi yang jelas. Jika ada kawasan hutan atau taman nasional yang berada di dalam kawasan transmigrasi, maka status kawasan hutan atau taman nasional tersebut harus dilepaskan. Status hutan atau taman nasional otomatis gugur jika terbukti berada di kawasan transmigrasi,” tegasnya secara lugas.
Mengakhiri pertemuan, Kementerian Transmigrasi memastikan pintu pengaduan akan selalu terbuka lebar bagi warga transmigran yang ingin memperjuangkan hak atas tanah mereka.
“Kami berkomitmen penuh menuntaskan masalah ini. Jangan sampai lahan yang sudah bersertifikat justru digusur hanya karena adanya kelalaian administratif atau maladministrasi di lapangan,” pungkas Viva Yoga. (Red)
BREBES, DN-II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes terus memantapkan langkahnya untuk menjadi pusat rujukan medis terdepan di wilayah Pantai Utara (Pantura). Menyadari bahwa kecepatan penanganan adalah kunci utama keselamatan pasien akut, RSUD Brebes menggelar seminar ilmiah bertajuk “Time is Brain, Time is Muscle” di Lantai 5 Kantor KPT Brebes, Sabtu (23/5/2026).
Acara strategis ini dihadiri oleh sedikitnya 250 peserta, yang terdiri dari jajaran Pemerintah Kabupaten Brebes, kepala puskesmas, direktur rumah sakit se-Kabupaten Brebes, pimpinan klinik, serta ratusan tenaga kesehatan dari berbagai wilayah di Kabupaten Brebes.
Dalam sambutannya, Direktur RSUD Brebes, drg. Adhi Supriadi, M.Kes., menekankan pentingnya membangun sinergi dan menyamakan persepsi antar-fasilitas kesehatan demi mengoptimalkan masa emas (golden period) penanganan kasus stroke dan jantung.
“Tema Time is Brain, Time is Muscle ini menggambarkan betapa berharganya waktu. Keterlambatan penanganan beberapa menit saja dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan otak, otot jantung, hingga meningkatkan risiko kecacatan dan kematian. Melalui seminar ini, kita perkuat sinergi rujukan agar tidak ada lagi pasien yang terlambat ditangani,” ujar drg. Adhi Supriadi.
Dukungan Program SIHREN Kemenkes RI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai rumah sakit tipe B yang mengemban tanggung jawab rujukan regional, RSUD Brebes kini telah dipersenjatai dengan fasilitas mutakhir berupa layanan Cath Lab (laboratorium kateterisasi) dan teknologi Digital Subtraction Angiography (DSA). Fasilitas modern ini didapat melalui dukungan Program SIHREN dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dalam rangka akselerasi layanan prioritas KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi).
Untuk menjamin layanan yang prima, RSUD Brebes telah menyiagakan tim medis spesialis yang mumpuni, meliputi dua dokter spesialis jantung, dua dokter kardiologi intervensi, dua dokter spesialis saraf, dokter radiologi intervensi, serta tenaga kesehatan terlatih yang siap melayani masyarakat 24 jam penuh selama 7 hari seminggu.
“Besar harapan kami, dengan kesiapan infrastruktur dan SDM ini, RSUD Brebes dapat berkembang menjadi pusat jantung terpadu di wilayah Pantura,” tegasnya.
Komitmen Kerja Sama dan Legalitas BPJS
Kesiapan operasional layanan Cath Lab ini juga telah melewati berbagai tahapan krusial. Dimulai dari proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal pada 13 April 2026, yang disusul dengan soft launching oleh Bupati Brebes serta dihadiri langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan pada 12 Mei 2026.
Langkah konkret teranyar dilakukan pada 20 Mei 2026, di mana RSUD Brebes bersama BPJS Kesehatan melaksanakan penandatanganan pakta integritas di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
“Penandatanganan pakta integritas ini adalah wujud komitmen nyata kami untuk memastikan bahwa layanan Cath Lab di RSUD Brebes berjalan secara profesional, transparan, berkualitas, dan memberikan manfaat optimal yang dapat diakses luas oleh masyarakat,” tambahnya.
Seminar ini juga menghadirkan deretan narasumber ahli dari internal RSUD Brebes untuk membedah penanganan klinis terbaru, di antaranya dr. Min Athoilah, Sp.JP(K), FIHA; dr. Atika Tanti Prabawani, Sp.S., M.Si.Med; dr. Nur Arif Wibowo, Sp.Rad., FICCR-RI; dan dr. Azka Tajussyarof El Muzakka, Sp.BS.
Melalui momentum ini, RSUD Brebes mengajak seluruh jejaring kesehatan—mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga layanan ambulans—untuk bergerak cepat dalam satu komando sistem rujukan yang terintegrasi demi menyelamatkan lebih banyak nyawa.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Papua Barat, DN-II Dalam upaya meningkatkan semangat belajar sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah penugasan, personel Pos Kokas Satgas Yonif 763/SBA menggelar kegiatan mengajar di SD YPPK Kocuas, Papua Barat.
Aksi sosial yang berlangsung pada Sabtu (23/5/2026) ini mengusung tema humanis, yaitu “Mengajar dengan Hati, Berbagi untuk Negeri.”
Dengan penuh semangat dan kepedulian, para prajurit TNI dari Pos Kokas hadir langsung di tengah-tengah ruang kelas. Tidak hanya memberikan materi pelajaran umum, kehadiran mereka juga bertujuan untuk menyuntikkan motivasi belajar, serta menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan rasa cinta tanah air sejak dini kepada para siswa.
Kehadiran anggota Satgas Yonif 763/SBA ini pun mendapat sambutan hangat. Pihak sekolah, baik para guru maupun siswa, tampak sangat antusias dan gembira mengikuti setiap sesi proses belajar mengajar bersama para prajurit loreng tersebut.
Selain membantu mengisi kekurangan tenaga pendidik melalui kegiatan belajar mengajar, personel Pos Kokas juga memanfaatkan momen ini untuk memberikan perhatian, kedekatan, dan kebersamaan kepada anak-anak. Langkah ini menjadi bukti nyata kepedulian TNI terhadap masa depan dunia pendidikan di wilayah penugasan mereka. (Red)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Laut bukanlah pemisah, melainkan jembatan kehormatan antara dua bangsa bahari. Semangat Jalesveva Jayamahe tersebut melandasi keberhasilan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Pakistan Navy dalam menggelar Latihan Bersama (Latma) bertajuk “TEMAN E BAHR” di perairan Jakarta, Laut Jawa, Jumat (22/5/2026).
Latma ini menjadi puncak dari rangkaian kunjungan kehormatan (port visit) Gugus Tugas kapal perang Pakistan yang telah berlangsung di Jakarta sejak 18 Mei 2026 lalu. Dalam latihan bersama ini, kedua negara mengerahkan unsur-unsur tempur terbaiknya untuk menguji kesiapan dan profesionalisme prajurit di lapangan. TNI AL mengerahkan KRI Bung Karno-369, KRI Wiratno-379, dan Helikopter Panther HS-1311. Sedangkan Pakistan Navy melibatkan armada yang terdiri dari PNS TAIMUR, PNS ASLAT, serta kapal selam PNSS HANGOR.
Bersama PNS TAIMUR, unsur-unsur udara dan laut TNI AL melaksanakan serangkaian manuver taktis dengan presisi tinggi. Sejumlah materi latihan berhasil disimulasikan meliputi Tactical Maneuvering Exercise, Photo Exercise (PHOTEX), Search and Rescue Exercise (SAREX) yang mensimulasikan pencarian dan pertolongan korban di laut, dan diakhiri dengan Farewell Pass.
Sebelumnya, selama lima hari kunjungan di Jakarta, delegasi Pakistan Navy dan prajurit TNI AL juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang mempererat hubungan bilateral kedua negara. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi courtesy call (kunjungan kehormatan) kepada pejabat tinggi militer, pertandingan olahraga persahabatan, jamuan diplomatik, city tour, hingga open ship yang membuka kesempatan bagi prajurit Jalasena serta masyarakat umum untuk melihat langsung kapal perang Pakistan.
Keberhasilan Latma TEMAN E BAHR ini merupakan bukti nyata dari kokohnya diplomasi maritim yang dibangun antara Indonesia dan Pakistan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan strategis Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, yang senantiasa mendorong peningkatan profesionalisme prajurit Jalasena melalui latihan bersama di berbagai tingkatan guna memperkuat interoperabilitas dan persahabatan antar-angkatan laut negara sahabat.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
MUARA ENIM, DN-II Alokasi anggaran APBD Kabupaten Muara Enim kembali menjadi sorotan. Kali ini, proyek pengadaan pakaian seragam untuk siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp14.667.200.000 diduga kuat mengarah pada indikasi pembengkakan (mark-up) anggaran serta praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Berdasarkan data yang dihimpun, paket pengadaan tersebut mencakup sekitar 73.336 set seragam sekolah (baju dan celana panjang untuk siswa, serta baju dan rok untuk siswi). Jika dikalkulasikan dari total anggaran, nilai rata-rata per set seragam mencapai sekitar Rp199 ribu lebih angka yang dinilai janggal oleh sejumlah pihak.
Temuan Investigasi Lapangan
Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup, Ali Sopyan, mengungkapkan bahwa Tim V Pemburu Fakta Rajawali telah melakukan penelusuran mendalam terkait proyek ini dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaannya.
“Dari hasil penelusuran awal, kami menemukan indikasi mark-up harga satuan seragam yang cukup signifikan, serta pola pengadaan yang kurang transparan,” ujar Ali Sopyan kepada media, Jumat (22/05/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Atas temuan tersebut, Ali Sopyan mendesak aparat penegak hukum, khususnya Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, untuk mengusut tuntas realisasi anggaran belanja baju seragam bernilai belasan miliar rupiah ini. Langkah tegas diperlukan mengingat rekam jejak birokrasi di Muara Enim yang sebelumnya berulang kali tersandung kasus hukum oleh KPK maupun Tipikor.
Pejabat Terkait Enggan Berkomentar
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim selaku instansi pengelola anggaran masih memilih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut.
Upaya konfirmasi dan klarifikasi juga telah dilakukan langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim. Namun, tim investigasi yang mendatangi ruang kerja Sekda hingga tiga kali mendapati ruangan dalam kondisi tertutup rapat.
Sesuai dengan prinsip keberimbangan berita (cover both sides), media ini masih terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut atas dugaan kasus ini.
Tim Redaksi
BREBES, DN-II Kunjungan kerja mendadak yang dilakukan oleh Dr. Sadimin, S.Pd., S.Sos., S.IPem., M.Eng. menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah (diidentifikasi sebagai rombongan atau utusan Wakil Gubernur Jawa Tengah/pihak terkait) ke SDN 2 Brebes di wilayah Kabupaten Brebes memicu tanda tanya besar.
Pasalnya, agenda penting yang menyangkut persoalan dunia pendidikan di daerah tersebut terkesan berjalan tanpa koordinasi dan sama sekali tidak didampingi oleh pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes.
Pantauan di lapangan, tidak terlihat adanya kehadiran Penjabat Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah (Sekda), Staf Ahli, maupun perwakilan Korwilcam setempat untuk menyambut atau mendampingi kunjungan tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Imron Adami Adji selalu anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi pada Sabtu (23 /5/2026).
“Saya melihat langsung di lokasi. Sama sekali tidak ada pendampingan dari dinas terkait, asisten, Sekda, bahkan staf ahli maupun Korwilcam. Semuanya tidak ada (laka kabeh). Ini tentu menjadi pertanyaan besar mengenai bagaimana pola sinergi dan koordinasi administrasi antara Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Brebes,” ujar sumber dari Dewan Pendidikan tersebut saat memberikan keterangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berawal dari “Instruksi” Penyelesaian Masalah Pendidikan
Menurut keterangan yang dihimpun, kunjungan dari pihak luar daerah ini kabarnya dilakukan atas instruksi atau dawuh langsung untuk meredam dan menyelesaikan sebuah insiden atau persoalan mendasar yang tengah terjadi di SDN 2 tersebut.
Ironisnya, momentum persoalan ini mencuat di bulan Mei, yang notabene merupakan bulan penting bagi dunia pendidikan nasional karena bertepatan dengan momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).
Ketika dikonfirmasi kepada staf sekretaris pribadi (sekpri) yang mendampingi rombongan mengenai minimnya kehadiran pejabat lokal, pihak sekpri mengaku tidak mengetahui secara teknis alur koordinasi vertikal yang telah dibangun ke Pemkab Brebes.
Etika Birokrasi Dipertanyakan
Dewan Pendidikan menilai insiden minimnya pengawalan dari instansi sektoral ini kurang etis secara birokrasi pemerintahan. Menurutnya, Dewan Pendidikan secara kelembagaan berada di luar jalur sektoral eksekutif dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai lembaga penasihat (advisory body).
“Secara etika birokrasi, yang mestinya mendampingi masuk ke ruangan dan menyelesaikan masalah teknis itu adalah dinas terkait, karena mereka adalah instansi sektoralnya. Saya hadir di sana murni kapasitasnya sebagai Dewan Pendidikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketidakhadiran para pejabat teras Pemkab Brebes dalam agenda krusial ini berpotensi memicu reaksi keras dari pimpinan daerah jika persoalan ini tidak dikomunikasikan dengan transparan sejak awal.
Pejabat Dinas Khawatir?
Dinamika di lapangan rupanya sempat memicu kekhawatiran di internal birokrasi instansi terkait. Sumber menyebutkan, salah satu Kepala Bidang (Kabid) di dinas terkait sempat menghubungi dirinya via telepon untuk menanyakan potensi dampak dari kunjungan tanpa koordinasi ini jika sampai didengar oleh Bupati. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ada salah satu Kabid yang menelepon dan mengungkapkan kekhawatirannya jika Bupati Brebes mengetahui hal ini. Saya tegaskan bahwa itu bukan urusan saya secara sektoral. Mestinya pihak dinas yang memiliki atasan langsung yang lebih tahu dan mengoordinasikannya,” pungkas perwakilan Dewan Pendidikan tersebut.
Sutardyono Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, melalui Kepala Bidang pendidikan dasar dan menengah Aditya Pradana, mengatakan mungkin terkait lemahnya koordinasi protokol serta substansi masalah yang terjadi di SDN 2 Brebes tersebut, sehari sebelum kunjungan dari Kadinas provinsi Jawa Tengah yaknya sudah mengadakan asistensi ke sekolah, dan hasilnya sudah dilaporkan ke atasan dan ke provinsi.
Sekarang pihaknya sedang menjaga psikologi anak di SDN 2 Brebes, yang mana mereka selama 6 tahun di dididik di Sekolah itu, setelah itu ketika pelepasan mereka ikhlas mengadakan acara yang diadakan sendiri, Namun karena terganjal aturan aturan akhirnya mereka tidak boleh mengadakan acara perpisahan , jelasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BALI, DN-II Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melaksanakan rangkaian kegiatan peninjauan dan koordinasi terkait pengelolaan sampah terpadu dan pengembangan energi baru terbarukan di Provinsi Bali, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan TNI AD terhadap program pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sampah menjadi sumber energi alternatif.
Dalam kunjungannya, Kasad melaksanakan pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster guna membahas sinergi pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam mempercepat penanganan persoalan sampah di Bali.
Kasad bersama Gubernur Bali juga meninjau calon lokasi pengembangan teknologi pirolisis, yaitu teknologi pengolahan sampah menjadi energi berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) terbarukan. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah awal mendukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi bernilai ekonomis. 
Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif bagi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Bali, Kasad juga melaksanakan pertemuan dengan para stakeholder untuk membahas langkah strategis pengembangan energi berbasis pengolahan sampah serta peluang kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan energi nasional yang juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc.
Melalui kegiatan tersebut, TNI AD menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah terpadu, dan pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Red
TEGAL, DN-II Dunia pendidikan di tingkat daerah terus mengalami transformasi besar pasca-pandemi Covid-19. Perubahan ini menyentuh berbagai lini, mulai dari penurunan kompetensi siswa, adaptasi kompetensi guru, hingga ketatnya regulasi penataan anggaran operasional sekolah. Dinamika ini menjadi catatan krusial bagi satuan pendidikan, khususnya di wilayah Kota Tegal, dalam menjaga mutu pembelajaran di tengah koridor aturan yang kian ketat. (23/5/2026).
Kepala SMP Negeri 7 Kota Tegal yang baru menjabat sejak 16 Maret lalu, Amir Al-Fauzi, membagikan pandangan mendalamnya mengenai potret realitas di lapangan. Ia menyoroti fluktuasi kualitas siswa, pergeseran paradigma guru, hingga manajemen sensitif terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta larangan pungutan Lembar Kerja Siswa (LKS).
Daya Juang Siswa Mengendur Akibat “Otomatis Naik Kelas”
Menurut Amir, ditiadakannya ujian kelulusan tingkat nasional sejak masa pandemi Covid-19 (periode 2019–2024) membawa dampak signifikan yang dirasakan hingga saat ini. Tanpa adanya standardisasi ujian sebagai parameter kelulusan, motivasi belajar siswa cenderung mengendur karena adanya rasa aman pasti naik kelas. Fenomena ini setidaknya telah melanda sekitar enam angkatan kelulusan.
“Semenjak 2019 sampai kemarin itu tidak ada ujian. Anak naik, naik, dan naik saja. Ini sudah berjalan sekitar enam angkatan. Jika saya acak dari 10 anak secara acak, pasti ada sekitar 4 anak yang kemampuannya lemah. Dulu kita apa-apa harus melalui ujian, sehingga anak-anak terpacu untuk ‘terpaksa’ bisa,” ujar Amir blak-blakan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski begitu, Amir menyambut positif langkah pemerintah yang mulai menguji coba kembali instrumen evaluasi berupa Tes Kemampuan Akademik (TKA). Walaupun bukan lagi menjadi penentu mutlak kelulusan siswa, TKA dinilai sangat krusial sebagai alat ukur pemetaan mutu dan standardisasi pendidikan secara nasional.
Kolaborasi “Rasa” Guru Senior dan “Teknologi” Guru Muda
Selain menyoroti sisi peserta didik, Amir juga menggarisbawahi adanya pergeseran paradigma dan kompetensi antara guru senior (lama) dan guru junior (baru). Menurutnya, kedua generasi pendidik ini memiliki karakteristik tersendiri yang jika dipadukan justru akan saling melengkapi.
Guru lama dinilai memiliki keunggulan dari segi “rasa”, dedikasi mengajar yang tinggi, pendekatan emosional yang matang, serta penguasaan materi konvensional yang kuat, seperti hafalan perkalian dasar. Sebaliknya, guru-guru baru yang masuk saat ini jauh lebih unggul dalam penguasaan Teknologi Informasi (IT) dan adaptasi digital. Namun, Amir mencatat bahwa dari sisi metode pendekatan konvensional dan penguatan konsep dasar, guru muda masih memerlukan penguatan.
Ketegasan Aturan: Buku Paket Gratis, Haram Memaksa LKS
Menanggapi isu sensitif seputar komersialisasi di lingkungan sekolah, Amir menegaskan bahwa aturan dari pemerintah pusat secara eksplisit melarang pihak sekolah, kepala sekolah, guru, maupun komite untuk memperjualbelikan buku paket ataupun LKS.
Untuk buku pelajaran pokok (buku utama), sekolah telah mengalokasikan anggaran khusus melalui dana BOS Pusat berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang disubsidi pemerintah. Buku-buku wajib tersebut wajib disediakan dan diberikan kepada seluruh siswa secara gratis.
Sementara untuk LKS atau buku pengayaan, Amir memandang instrumen tersebut bukan materi utama melainkan hanya pelengkap. Sekolah dilarang keras melakukan pemaksaan atau mengondisikan pembelian LKS kepada siswa. Pihak sekolah memberikan kelonggaran penuh kepada orang tua murid, jika secara mandiri ingin membelikan buku tambahan di luar sekolah demi memperkaya pengetahuan anak.
Sinergi BOS Pusat-Daerah dan Jaminan Kesejahteraan Guru
Di sisi lain, keberlangsungan operasional pendidikan di Kota Tegal dinilai relatif stabil berkat adanya sinergi anggaran yang baik. Kota Tegal beruntung karena ditopang oleh kolaborasi antara BOS Pusat (sekitar Rp1 juta lebih per anak/tahun) dan BOS Daerah/Kota (sekitar Rp100 ribu lebih per anak/tahun).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi fiskal pendidikan ini dinilai jauh lebih ideal ketimbang beberapa wilayah tetangga seperti Kabupaten Tegal atau Brebes yang belum mengalokasikan BOS Daerah. Akibat kecukupan dana penunjang ini, seluruh operasional sekolah seperti listrik dan perawatan fasilitas sudah sepenuhnya ter-cover, sehingga seluruh sekolah negeri di Kota Tegal bebas dari biaya SPP ataupun pungutan iuran bulanan.
Kondisi operasional yang sehat ini juga berbanding lurus dengan kesejahteraan tenaga pendidik. Dari total 58 tenaga pendidik dan kebersihan di SMPN 7 Kota Tegal, mayoritas guru kini telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) P3K. Sementara untuk tenaga non-P3K, kesejahteraan mereka diakomodasi menjadi tenaga outsourcing yang dibiayai langsung oleh APBD Pemkot Tegal.
Tidak hanya itu, hampir 100 persen guru di sekolah tersebut telah tersertifikasi, sehingga berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar satu kali gaji pokok sesuai golongannya.
“Sekolah itu tidak ada yang sempurna. Mungkin di satu sisi pembelajarannya ada yang kurang, tapi di sisi lain kemampuan gurunya bagus. Intinya, semua yang sudah baik saat ini akan terus kami pertahankan dan tingkatkan,” pungkas Amir menyudahi perbincangan.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Ambon, DN-II Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon kembali menggelar razia gabungan bersama TNI/Polri sebagai upaya memperkuat keamanan dan memberantas peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan, Jumat malam (22/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIT tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry R. Persulessy, bersama Kabag Umum Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku, Sarwono, serta melibatkan unsur TNI/Polri, pejabat struktural, dan pegawai Rutan Ambon.
Penggeledahan menyasar Blok Dahlia kamar 1 hingga kamar 9 dengan pemeriksaan menyeluruh pada kamar hunian maupun warga binaan. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut Program 15 Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya poin 6 terkait pemberantasan narkoba dan penipuan di dalam lapas maupun rutan.
Plt. Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry R. Persulessy, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan rutan yang aman dan bersih dari barang-barang terlarang.
“Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban di Rutan Ambon tetap kondusif. Kami juga ingin memastikan tidak ada peredaran narkoba maupun penggunaan handphone ilegal di dalam rutan,” ujar Jefry R. Persulessy.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah barang terlarang berupa 2 gunting, 10 silet, 5 korek gas, 5 isi cutter, 4 sendok, 1 charger handphone, 8 paku, 1 flashdisk, 2 jarum, 1 pinset, 1 alat cukur, serta 3 potong besi.
Meski demikian, petugas memastikan tidak ditemukan narkoba maupun handphone dalam penggeledahan tersebut. 
“Alhamdulillah, dari hasil penggeledahan tidak ditemukan narkoba dan handphone. Ini menunjukkan pengawasan yang terus kami lakukan berjalan efektif, namun pengawasan tetap akan diperketat,” tambah Jefry.
Usai penggeledahan, kegiatan dilanjutkan dengan tes urine terhadap 30 warga binaan kasus narkoba yang didampingi langsung oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku serta tenaga medis Klinik Pratama Rutan Ambon.
Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh warga binaan yang menjalani tes urine dinyatakan negatif narkoba.
Sementara itu, Kabag Umum Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku, Sarwono, menyampaikan bahwa kegiatan razia gabungan dan tes urine akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari penguatan pengawasan di seluruh satuan kerja pemasyarakatan di Maluku.
Seluruh barang hasil temuan telah diamankan untuk didata dan selanjutnya dimusnahkan sesuai prosedur. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tanpa kendala menonjol. (Red/C).
You cannot copy content of this page