Kemenimipas Nonaktifkan Kalapas Cibinong dan 4 Pejabat Buntut Temuan Fasilitas Mewah

BOGOR, DN-II Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengambil tindakan tegas menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan keberadaan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sebanyak lima pejabat struktural Lapas Cibinong resmi dinonaktifkan terhitung sejak Sabtu, 26 September 2026. Langkah ini diambil agar pemeriksaan internal dapat berjalan secara objektif dan mendalam.

Daftar Pejabat yang Dinonaktifkan

Inspektur Jenderal Kemenimipas, Rudi Setiawan, menjelaskan bahwa kelima pejabat tersebut dinonaktifkan karena diduga memiliki tanggung jawab terkait kondisi yang ditemukan dalam inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI.

Kelima pejabat struktural tersebut meliputi:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Wisnu Hani Putranto (Kepala Lapas / Kalapas Cibinong)

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik)

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib)

Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Rudi menegaskan bahwa status nonaktif ini bukan merupakan kesimpulan akhir atas kesalahan para pejabat terkait, melainkan langkah prosedural agar investigasi internal dapat menelusuri rangkaian peristiwa dan pihak yang paling bertanggung jawab secara utuh.

Fokus Pemeriksaan Internal Kemenimipas

Posisi Kepala Urusan Umum menjadi salah satu sorotan khusus karena pejabat ini memegang tanggung jawab atas barang milik negara serta pengelolaan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong.

Tim internal Kemenimipas akan menelusuri beberapa poin krusial, antara lain:

Asal-usul keberadaan fasilitas dan barang-barang yang disorot Ombudsman.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Pihak yang menggunakan serta mekanisme pengelolaan fasilitas tersebut.

**Diduga Terkait Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, 5 Pejabat Struktural Resmi Dinonaktifkan**

Adanya perbedaan keterangan status bangunan, di mana Ombudsman menyebutnya sebagai klaster mewah, sementara Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat sebelumnya menyatakan bangunan tersebut merupakan rumah dinas di kawasan asimilasi.

Perubahan kondisi pasca-sidak: Kemenimipas juga tengah mendiskusikan temuan sejumlah foto dan barang yang dilaporkan hilang atau berpindah tempat saat tim Kemenimipas melakukan pengecekan lanjutan setelah sidak Ombudsman.

Kilas Balik Temuan Ombudsman RI

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak ke Lapas Cibinong pada Rabu, 23 September 2026, dan menemukan sejumlah kejanggalan, di antaranya:

Lebih dari 10 bangunan terpisah dari blok hunian yang dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, dapur, hingga perlengkapan rumah tangga.

Fasilitas kebugaran serta pembangunan simulator golf.

Kendaraan mewah yang berada di sekitar kawasan tersebut.

Temuan minuman beralkohol di dalam kulkas dan di tempat pembuangan sampah lapas.

Laporan dugaan pungutan liar sebesar Rp150 ribu per minggu kepada keluarga warga binaan.

Keberadaan sejumlah orang di kawasan tersebut yang diduga merupakan warga binaan, yang identitas dan statusnya masih didalami.

Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemasyarakatan

Melalui langkah tegas ini, Kemenimipas memastikan bahwa penanganan kasus di Lapas Cibinong dilakukan secara menyeluruh mulai dari ketersediaan fasilitas, pihak pengguna, hingga penegakan sanksi apabila terbukti ada pelanggaran tata kelola.

Pemerintah berharap proses pemeriksaan internal ini tidak hanya menyelesaikan persoalan di Lapas Cibinong, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem dan tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh agar temuan serupa tidak terulang di masa mendatang. Tim