BUMIAYU, DN-II Aliansi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan (APP-KBS) kembali menunjukkan taji dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ratusan warga yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat memadati Pendopo II Bumiayu (Eks Kawedanan Bumiayu) dalam Rapat Konsolidasi Akbar dan Deklarasi Srikandi Pemekaran, Minggu (31/05/2026).
Kegiatan ini menjadi tonggak penting untuk memperkokoh barisan dalam mengawal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Brebes Selatan. Dengan mengusung tema “Mengawal Janji DPRD dan Gubernur Jawa Tengah untuk Rapat Paripurna Pembentukan Kabupaten Brebes Selatan Tahun 2026”, antusiasme peserta tampak membara sepanjang acara.
Soliditas Menjadi Kunci
Ketua APP-KBS, Agus Sutiono, dalam orasinya menekankan bahwa perjuangan panjang ini menuntut kekompakan seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembentukan DOB adalah murni aspirasi akar rumput yang harus dikawal hingga titik nadir.
“Perjuangan ini bukan milik segelintir orang, melainkan aspirasi kolektif masyarakat Brebes Selatan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Seluruh elemen harus tetap solid dan satu komando mengawal proses ini hingga terwujud,” tegas Agus.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dukungan Lintas Sektor
Rapat konsolidasi ini dihadiri oleh berbagai tokoh lintas elemen, mulai dari Ketua Komite Perjuangan Pemekaran Brebes Selatan, jajaran Masyarakat Peduli Pemekaran (MPP), tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan. 
Tampak hadir memberikan dukungan perwakilan dari Pemuda Pancasila (PP), Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI), serta jajaran pengurus PAC PDI Perjuangan dari wilayah Bumiayu dan Paguyangan. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan bahwa urgensi pemekaran telah menjadi kebutuhan lintas sektor demi mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah selatan Brebes.
Peran Aktif Srikandi
Salah satu poin krusial dalam acara ini adalah deklarasi terbentuknya Srikandi Pemekaran. Kehadiran kelompok ini menandai keterlibatan aktif kaum perempuan yang ingin berkontribusi langsung dalam perjuangan pemekaran.
Suasana semakin semarak saat para peserta dengan lantang menggaungkan yel-yel kebanggaan mereka:
“Satu Tekad! Satu Tujuan! Brebes Selatan Harga Mati!”
Strategi dan Komitmen
Usai deklarasi, agenda dilanjutkan dengan dialog terbuka. Forum tersebut dimanfaatkan peserta untuk membedah strategi taktis guna memastikan DPRD dan Gubernur Jawa Tengah menepati komitmen mereka untuk segera menjadwalkan rapat paripurna pembentukan Kabupaten Brebes Selatan.
Melalui rakor ini, APP-KBS berharap pemerintah daerah dan provinsi segera merespons aspirasi ini dengan langkah nyata. Fokus utama saat ini adalah memastikan tahapan administratif di tingkat provinsi dapat segera rampung demi terwujudnya Kabupaten Brebes Selatan yang lebih mandiri dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih dekat bagi masyarakat. Red/Mt
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bandung, DN-II Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mengikuti olahraga bersama para alumni Akademi Militer (Akmil) angkatan 1992 (Persada), 1993 (Tidar Setia), 1994 (Tekad), dan 1995 (Damadika) di Markas Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD (Makodiklatad), Bandung Sabtu, (30/5/2026) kemarin.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat soliditas dan kebersamaan antaralumni yang kini mengemban berbagai tugas dan tanggung jawab di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Kedatangan Kasad disambut Komandan Kodiklatad Letjen TNI Dr. Mohamad Hasan beserta para Pejabat Utama Kodiklatad dan para perwira alumni Akmil 1992 hingga 1995.
Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi, menjaga hubungan persaudaraan, serta membangun semangat kebersamaan yang telah terjalin sejak masa pendidikan di Akademi Militer.
Berbagai cabang olahraga seperti tenis lapangan, tenis meja, dan catur turut memeriahkan kegiatan.
Selain menjaga kebugaran fisik, olahraga bersama juga menjadi sarana memperkuat jiwa korsa, solidaritas, dan kekompakan antar perwira.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Kasad mengajak seluruh alumni untuk terus menjaga persatuan, kekompakan, dan soliditas sebagai modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks.
Menurutnya, semangat kebersamaan yang telah terbangun selama ini harus terus dipelihara dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas di satuan masing-masing.
Kasad juga mengingatkan pentingnya peran para perwira TNI AD untuk terus memberikan kontribusi terbaik melalui pengabdian yang profesional serta mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Kasad berharap semangat persaudaraan, loyalitas, dan kebanggaan sebagai prajurit TNI AD senantiasa terjaga sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Angkatan Darat, bangsa, dan negara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tali silaturahmi dan soliditas para alumni Akmil 1992 hingga 1995 semakin kuat, sekaligus menjadi energi positif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas TNI AD di berbagai wilayah penugasan, serta demi memberikan kontribusi bagi bangsa dan masyarakat. Red
PASAMAN BARAT, DN-II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat secara tegas menginstruksikan seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayahnya untuk tidak menurunkan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) secara sepihak. Kebijakan ini diambil menyusul adanya temuan anjloknya harga di tingkat petani yang tidak sesuai dengan ketetapan harga Provinsi Sumatera Barat. (31/5/2026).
​Bupati Pasaman Barat, Yulianto, melalui Surat Himbauan Nomor 500.8/123/DISBUNNAK-2026, menekankan agar seluruh PKS wajib mematuhi standar harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Sumatera Barat.
​”Berdasarkan hasil pemantauan intensif sejak 20 Mei 2026, kami menerima banyak keluhan dari masyarakat tani. Ditemukan harga TBS di tingkat pekebun anjlok drastis, dengan selisih mencapai Rp800 hingga Rp1.300 per kilogram dari harga normal. Bahkan di lapangan, ada selisih hingga Rp1.600 per kilogram di bawah standar resmi,” ujar Bupati Yulianto.
​Dasar Ketidakwajaran Harga
​Pemkab Pasaman Barat menilai tindakan penurunan harga oleh korporasi tidak memiliki landasan ekonomi yang kuat. Setidaknya terdapat tiga poin utama yang mendasari penilaian tersebut:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Stabilitas Harga: Berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga TBS Provinsi Sumatera Barat per 25 Mei 2026, harga Crude Palm Oil (CPO) baik domestik maupun dunia masih cenderung stabil untuk periode akhir Mei 2026.
​Masa Transisi Kebijakan: Kebijakan tata kelola ekspor SDA yang dikelola PT DSI BUMN masih dalam tahap transisi dan implementasi penuh baru akan berjalan pada Januari 2027, sehingga belum berdampak pada ekspor CPO saat ini.
​Proyeksi Pasar: Rencana implementasi mandatori B50 pada Juli mendatang dipastikan akan memperkuat serapan CPO domestik, sehingga tidak ada alasan mendasar bagi pasar untuk melemah.
​Penegakan Hukum dan Regulasi
​Bupati Yulianto menegaskan bahwa mekanisme penetapan harga TBS bersifat mengikat secara hukum. Setiap PKS wajib mematuhi ketentuan yang tertuang dalam:
​Permentan No. 98 Tahun 2013 beserta perubahannya (Permentan No. 21 Tahun 2017, Permentan No. 01 Tahun 2018, dan Permentan No. 13 Tahun 2024).
​Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
​Lebih jauh, Bupati memperingatkan bahwa tindakan persekongkolan atau manipulasi harga oleh PKS yang menekan harga di bawah standar pasar secara tidak wajar berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
​Instruksi Tegas Pemkab
​Dalam menyikapi kondisi ini, Pemkab Pasaman Barat mengeluarkan instruksi kepada seluruh manajemen PKS di wilayahnya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Larangan Sepihak: PKS dilarang keras menurunkan harga TBS dengan dalih penyesuaian regulasi baru yang belum berlaku efektif.
​Kepatuhan Harga: Harga pembelian wajib mengacu pada harga pasar aktual yang ditetapkan secara berkala oleh tim provinsi dan ahli.
​Pengawasan Ketat: Pemkab akan melakukan pengawasan ketat pada rantai perdagangan TBS.​”Jika ditemukan PKS yang tetap melakukan spekulasi harga demi keuntungan sepihak dan mengabaikan kesejahteraan petani, pemerintah daerah tidak akan segan mengambil tindakan tegas sesuai dengan kewenangan yang berlaku,” pungkas Bupati Yulianto. Tim
PASAMAN BARAT, DN-II Konflik agraria yang melibatkan perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Pasaman Barat kembali memanas. Masalah utama yang sering muncul adalah adanya indikasi maladministrasi dalam perpanjangan HGU yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat. (30/5/2026).
Pakar dan tokoh masyarakat menilai perlu adanya penegakan aturan yang lebih tegas dengan prinsip “Kabau Tagak, Kubangan Tingga”—artinya, ketika masa berlaku HGU habis, maka status tanah yang berasal dari hak ulayat wajib dikembalikan kepada nagari atau kaum pemilik asal.
Landasan Hukum dan Evaluasi Kebijakan
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang harus diakui keberadaannya. Namun, dalam praktiknya, kebijakan di era Orde Baru, seperti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1979, sering kali menjadi pintu masuk penguasaan lahan oleh negara melalui mekanisme pembebasan lahan, khususnya pada tanah eks-erfacht seperti di area Ophir.
Pada masa lalu, pemerintah menjalankan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan skema pembagian luas lahan antara inti dan plasma. Namun, dalam perkembangannya, banyak perusahaan yang tidak lagi memenuhi kewajiban kemitraan (plasma) atau memodifikasi rasio pembagian secara sepihak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Perusahaan yang tidak lagi bermitra (non-kooperatif) seharusnya tidak diberikan perpanjangan HGU. Sesuai semangat UUPA 1960 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk meminggirkan hak masyarakat adat,” ungkap sumber terkait.
Persoalan “Uang Siriah” dan Distorsi Pemaknaan Hukum
Salah satu akar masalah konflik adalah perbedaan penafsiran mengenai “uang siriah” atau “siliah jariah” yang diberikan perusahaan kepada pemangku adat saat awal pembukaan lahan. Pemerintah saat itu sering kali menafsirkan pemberian tersebut sebagai ganti rugi pemutusan hak. 
Sebaliknya, bagi kaum adat, pemberian tersebut hanyalah bentuk “pembukaan kata” atau simbol kesepakatan penggunaan lahan sementara—bukan pelepasan hak kepemilikan secara permanen. Hal ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa, di mana masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang lemah akibat adanya intimidasi.
Menuju Status Istimewa bagi Tanah Ulayat
Sebagai solusi jangka panjang, muncul usulan agar Pemerintah memberikan pengakuan khusus terhadap tanah ulayat di Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sudah selayaknya tanah yang riwayatnya adalah tanah ulayat kembali ke status asal jika masa HGU berakhir, kecuali untuk lahan yang telah sah beralih menjadi hak milik perorangan (ganggam bauntuak) atau lahan yang secara resmi dibebaskan negara dengan anggaran negara untuk kepentingan strategis nasional.
Evaluasi terhadap perpanjangan HGU perusahaan di Pasaman Barat harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan unsur masyarakat adat. Bagi perusahaan yang loyal dan tidak merugikan masyarakat, keberlangsungan operasional dapat dipertimbangkan melalui mekanisme kemitraan yang adil. Namun, bagi perusahaan yang abai terhadap kewajiban plasma dan melanggar aturan, negara melalui BPN harus berani mengambil tindakan tegas demi pemulihan hak rakyat. (JS/Red)
EMPAT LAWANG, DN-II Praktik pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. (31/5/2026).
Pimpinan Umum Rajawali News Grup, Ali Sopyan, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, untuk melakukan pengusutan mendalam terkait dugaan kerugian negara dalam belanja modal gedung dan bangunan.
​Sorotan ini mencuat setelah ditemukannya indikasi pemecahan paket pekerjaan (pengadaan langsung) yang seharusnya dikonsolidasikan, namun sengaja dipisah pada sejumlah SKPD.
​Temuan BPK: Pemecahan Paket Pekerjaan yang Tidak Lazim
​Berdasarkan data pemeriksaan, Pemkab Empat Lawang mengalokasikan Belanja Modal sebesar Rp363,39 miliar pada TA 2025, dengan realisasi per 31 Oktober 2025 mencapai Rp158,25 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp27,53 miliar digunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada RSUD Empat Lawang dan Sekretariat DPRD menemukan adanya paket pekerjaan sejenis, dengan lokasi dan rentang waktu yang sama, namun tidak dikonsolidasikan. Hal ini diduga direncanakan sejak tahap penyusunan DPA/DPPA untuk menghindari mekanisme tender.
​RSUD Empat Lawang: Terdapat dua pekerjaan rehab rumah dinas dokter dan lima pekerjaan interior (pemasangan wallpanel/wallpaper) yang dipecah, padahal dilaksanakan dalam rentang waktu dan oleh penyedia yang sama.
​Sekretariat DPRD: Ditemukan pemisahan paket pekerjaan rehab ruangan dan rehab atap yang semestinya dapat digabungkan menjadi satu paket pekerjaan.
​Pelanggaran Ketentuan Perundang-undangan
​Praktik pemecahan paket ini dinilai melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain:
​Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1), yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
​Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Perpres Nomor 46 Tahun 2025). Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 11 ayat (1) huruf b secara tegas memberikan tugas dan kewenangan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
​Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, yang menegaskan kewajiban menggabungkan paket pekerjaan sejenis guna menciptakan proses pengadaan yang lebih kompetitif.
​Potensi Kerugian dan Langkah Tindak Lanjut
​Ali Sopyan menegaskan bahwa pemecahan paket pekerjaan ini mengakibatkan Pemkab Empat Lawang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penawaran yang lebih kompetitif dan ekonomis melalui proses tender yang seharusnya dilakukan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Kami meminta Kejati Sumsel segera turun tangan. Modus pemecahan paket ini adalah indikasi kuat adanya upaya untuk menghindari transparansi dan berpotensi merugikan keuangan negara,” tegasnya.
​Pihak Direktur RSUD Empat Lawang dan Plt. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran telah menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK. Bupati Empat Lawang pun telah diperintahkan untuk menginstruksikan jajarannya agar lebih optimal dalam pengawasan dan mematuhi ketentuan konsolidasi pengadaan barang/jasa ke depannya.
​Hingga berita ini diturunkan, investigasi mendalam terhadap dokumen DPA/DPPA terkait terus dilakukan sebagai upaya pengawalan terhadap penggunaan uang rakyat yang akuntabel di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati. (Red)
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Prasetia Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-34 di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (30/05/2026).
Sebanyak 367 siswa-siswi resmi menyelesaikan pendidikan setelah menempuh pembelajaran dan pembinaan karakter selama tiga tahun.
Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa-siswi atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, para taruna dan taruni telah dibentuk menjadi generasi yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, semangat kebangsaan, dan kecintaan kepada tanah air. “Kalian meninggalkan kenyamanan keluarga untuk ditempa dalam lingkungan yang menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta kecintaan kepada tanah air,” ujarnya.
Panglima TNI juga mengingatkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan dinamika geopolitik global menuntut generasi muda yang unggul dan mampu beradaptasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di akhir sambutannya, Panglima TNI berpesan agar para alumni senantiasa menjaga karakter dan integritas sebagai bekal untuk terus berkarya, mengabdi, dan berkontribusi bagi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Evi Agus Subiyanto, Sekretaris Jenderal Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan Mayjen TNI (Purn) Eddy Syahputra Siahaan, Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano M. A Tilaar, Kepala SMA Taruna Nusantara, unsur Forkopimda Jawa Tengah, serta undangan lainnya. Red/Casroni
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
BREBES, DN-II Semangat berbagi dan kepedulian sosial mewarnai perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di MTs Negeri 1 Brebes. Sekolah yang berlokasi di Desa Dukuhturi, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban di area samping musala sekolah pada Sabtu (30/05/2026).
Tahun ini, MTs Negeri 1 Brebes menyembelih total 15 hewan kurban yang terdiri dari 12 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Hewan-hewan tersebut nantinya akan didistribusikan dalam bentuk sekitar 500 paket daging kurban.
Ketua Panitia Kurban, Fahruri, S.Ag., menjelaskan bahwa distribusi daging kurban diprioritaskan bagi siswa yang kurang mampu sebesar 60 persen, sementara 40 persen sisanya dibagikan kepada masyarakat yang berada di lingkungan sekitar sekolah.
“Anggaran kurban ini merupakan wujud gotong royong. Sebagian berasal dari tabungan siswa yang menyisihkan uang saku seikhlasnya setiap hari hingga mampu membeli satu ekor sapi dan dua ekor kambing. Selain itu, pendanaan juga didukung dari tabungan dewan guru, Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Madrasah, serta partisipasi dari masyarakat,” terang Fahruri.
Senada dengan hal tersebut, Humas MTs Negeri 1 Brebes, Chudjazi, S.Ag., menekankan bahwa tradisi kurban ini lebih dari sekadar menjalankan syariat Islam. Baginya, kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen madrasah dalam mempererat hubungan sosial dengan warga sekitar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tradisi ini bukan hanya menjalankan perintah dan sunah ibadah, namun lebih jauh dari itu, kami ingin dampak dari berkurban ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah,” ujar Chudjazi.
Kepala MTs Negeri 1 Brebes, Hj. Endah Sriprihatin, S.Ag., M.Pd.I., menyampaikan bahwa momentum Idul Adha merupakan pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa rela mengorbankan apa yang dicintai, sebagaimana teladan Nabi Ibrahim AS. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi komitmen berkelanjutan bagi civitas akademika madrasah.
“Kami berkomitmen untuk terus meneruskan tradisi mulia ini. Harapannya, pelaksanaan kurban di tahun-tahun mendatang dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan baik dari sisi jumlah hewan maupun jangkauan manfaatnya,” tutur Hj. Endah.
Apresiasi tinggi datang dari tokoh masyarakat setempat. Ia mengaku bangga atas konsistensi dan kepedulian yang ditunjukkan oleh pihak madrasah kepada warga sekitar.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. MTs Negeri 1 Brebes selalu memberikan perhatian secara berkesinambungan kepada kami warga sekitar. Ini adalah bentuk kepedulian sosial yang sangat berarti bagi kami,” ungkap perwakilan warga saat ditemui di lokasi.
Pewarta: Atmo
Editor: Casroni
DPD TMI Ogan Ilir Dampingi Kementan RI Tinjau Lokasi Oplah dan Program Jiat di Sejaro Sakti
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) terus bergerak aktif di tingkat tapak demi mengawal keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Pada Sabtu (30/5/2026), dilaksanakan agenda monitoring reguler di kawasan Blok Pemanfaatan (BP) Subur Hijau, Desa Sejaro Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Langkah strategis ini diambil guna meninjau langsung kondisi riil pertanaman sekaligus memetakan potensi perluasan area tanam di wilayah tersebut.
​Kunjungan kerja penting ini dipimpin langsung oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Ditjen TP Kementan RI sekaligus Penanggung Jawab (PJ) Swasembada Pangan Provinsi Sumatra Selatan, Dr. Rachmat, S.Si., M.Si. Kehadiran beliau secara khusus berfokus untuk mendorong gerakan Luas Tambah Tanam (LTT) di lokasi Optimasi Lahan (Oplah) BP Subur Hijau. Langkah akselerasi ini dinilai sangat krusial guna mengejar target produksi padi di tengah tantangan perubahan iklim global.
​Selain memacu perluasan area tanam, agenda ini juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pertanian, salah satunya melalui program pengairan Jaringan Irigasi Air Tanah (Jiat). Program Jiat ini diaplikasikan untuk menjamin ketersediaan pasokan air yang stabil pada areal persawahan setempat. Dengan pasokan air yang terkelola dengan baik, risiko gagal panen akibat kekeringan dapat diminimalisasi secara signifikan.
​Penyediaan sistem pengairan modern ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi intensif antara Kementan RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Sinergi lintas kementerian ini dirancang secara terintegrasi untuk menyelesaikan kendala klasik tata kelola air di lahan pertanian. Melalui intervensi program Jiat, indeks pertanaman (IP) di lokasi Oplah Sejaro Sakti diharapkan mampu meningkat dari satu kali tanam menjadi dua bahkan tiga kali tanam dalam setahun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Dalam pelaksanaan monitoring di lapangan, Dr. Rachmat didampingi oleh Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatra Selatan, Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP., M.P. Turut hadir pula mendampingi jalannya peninjauan ini adalah Tim CWS Katimker Ogan Ilir yang diwakili oleh Desi, S.P. dan Yunita, S.P., guna memastikan seluruh standardisasi teknis operasional pertanian di lapangan berjalan sesuai regulasi.
​Dukungan terhadap program pemerintah pusat ini juga datang dari organisasi profesi petani di daerah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia (DPD TMI) Ogan Ilir, Edi Patriansyah, S.T., bersama Sekretaris DPD TMI, Beni Apn, tampak hadir mengawal seluruh rangkaian kunjungan. TMI berkomitmen penuh untuk menjadi jembatan informasi dan pendamping setia bagi petani agar mampu menyerap program bantuan ini dengan optimal.
​Teknis pengawalan di tingkat lapangan juga diperkuat oleh kolaborasi solid antarpetugas pertanian dan unsur pertahanan wilayah. Kegiatan ini dihadiri oleh POPT Indralaya Selatan M. Rizky Agandi, POPT Pemulutan Barat Davit Ardi, Pendamping BP Kecamatan Indralaya Sulaiman, S.P., serta Koordinator Penyuluh BPP Indralaya bersama jajaran penyuluh pertanian lapangan. Sementara itu, dari unsur keamanan, Babinsa Desa Sejaro Sakti, Sertu Roma, turut hadir memastikan situasi berjalan kondusif.
​Melalui momentum kolaborasi komprehensif ini, program Oplah dan modernisasi pengairan di Desa Sejaro Sakti diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Ogan Ilir. Sinergitas yang kuat antara kementerian, dinas teknis, organisasi TMI, TNI, dan kelompok tani lokal menjadi modal utama yang optimis mampu menyokong pencapaian target Swasembada Pangan Nasional yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.
REPORT : JULIYAN.
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi tiba kembali di tanah air pada Sabtu (30/05/2026), setelah merampungkan rangkaian kunjungan kenegaraan di Paris, Republik Prancis.
Pesawat yang membawa Kepala Negara mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
Kunjungan ke Prancis ini menjadi agenda krusial dalam upaya mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Rangkaian acara dimulai dengan upacara penyambutan resmi kenegaraan di kompleks Les Invalides, sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari Pemerintah Prancis bagi Kepala Negara Indonesia.
Puncak dari kunjungan tersebut adalah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis serta menjajaki peluang peningkatan kerja sama di sektor-sektor prioritas yang menjadi kepentingan bersama bagi kedua negara.
Sektor Ekonomi dan Pertahanan Menjadi Fokus Utama
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kunjungannya, kedua kepala negara turut meresmikan peluncuran France–Indonesia High Level Business Council. Momentum ini menghasilkan capaian konkret berupa empat kesepakatan komersial senilai 3,5 miliar dolar AS. Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan sektor ketahanan energi, perdagangan, serta kemitraan di bidang pertahanan.
Selain agenda kenegaraan yang padat, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Presiden melaksanakan ibadah salat Iduladha bersama diaspora Indonesia di Wisma Indonesia, Paris, dalam suasana yang khidmat.
Rangkaian kunjungan ini mempertegas komitmen Indonesia untuk terus memperluas jejaring diplomasi internasional sekaligus menarik investasi bagi kepentingan pembangunan nasional. Red
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#DiplomasiIndonesia
#PresidenPrabowo
JAKARTA, DN-II Setibanya di tanah air, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya langsung menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Sabtu (30/5/2026).
Pertemuan ini menjadi agenda penting yang langsung dikebut Mensos Gus Ipul, sebelum dirinya bertolak melanjutkan perjalanan dinas ke Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam komitmen bersama tersebut, fokus utama pembahasan tertuju pada pemantapan peluncuran program Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru yang dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026 mendatang. Program ini dirancang sebagai solusi konkret pemerintah dalam menekan angka putus sekolah di Indonesia.
“Target program ini mampu memberikan akses pendidikan, fasilitas penginapan, jaminan kesehatan, serta kehidupan yang layak bagi lebih dari 45 ribu anak dari keluarga kurang mampu. Prioritas utama kami adalah anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang selama ini belum pernah menyentuh pendidikan formal sama sekali,” ujar Gus Ipul usai pertemuan.
Selain target skala nasional, pertemuan tersebut juga mematangkan rencana khusus untuk wilayah hukum Ibu Kota Jakarta. Tercatat, ada rencana penyekolahan bagi 1.000 anak kurang mampu, anak tidak bersekolah, serta anak jalanan di Jakarta yang akan disebar melalui 10 titik Sekolah Rakyat. Sejumlah titik ini termasuk sekolah-sekolah yang telah ditinjau langsung oleh jajaran Kementerian Sosial pada bulan lalu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah akselerasi ini, menurut jajaran kabinet, merupakan perwujudan langsung dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memutus rantai kemiskinan lewat jalur edukasi.
“Presiden Prabowo menginginkan seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan pendidikan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Fasilitasnya harus layak dan nyaman, sehingga program ini benar-benar menjadi bekal nyata bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik dan sejahtera,” tegasnya.
Usai merampungkan koordinasi matang bersama Seskab Teddy, Mensos Gus Ipul bersama tim langsung bertolak menuju bandara guna melanjutkan agenda kerja di wilayah Indonesia Timur.
(Red)
You cannot copy content of this page
Detik Nasional
Dapatkan kabar terkini dengan konten terkurasi dan berita utama terbaru yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Langganan sekarang agar selalu terdepan dan jangan sampai ketinggalan!