PAPUA SELATAN, DN-II Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) tengah melakukan penjajakan lahan strategis di kawasan Wanam, Provinsi Papua Selatan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya konkret memperkuat sistem pertahanan dan keamanan maritim nasional, khususnya di wilayah perairan timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik.
Pemilihan Wanam sebagai lokasi pangkalan militer baru dinilai sangat krusial. Posisi geografisnya yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional menjadikan wilayah ini titik pantau strategis untuk memitigasi berbagai ancaman, sekaligus menekan aktivitas ilegal di sektor kelautan.
Integrasi Strategi Pertahanan Nasional
Rencana pembangunan pangkalan di Wanam merupakan bagian integral dari strategi besar TNI AL dalam memperkokoh jaring pertahanan di seluruh penjuru Nusantara. Langkah ini selaras dengan upaya penguatan pangkalan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), seperti yang telah dilakukan di Sarmi dan Nusa Tenggara Timur.
Kehadiran pangkalan di Papua Selatan diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap mobilitas kapal, baik domestik maupun asing, yang melintasi perairan Pasifik. Dengan infrastruktur pertahanan yang memadai, TNI AL akan memiliki jangkauan patroli yang lebih luas dan responsif terhadap dinamika keamanan di perbatasan negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dampak Ekonomi bagi Masyarakat Pesisir
Selain menjalankan fungsi pertahanan, proyek strategis ini diproyeksikan akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat lokal di Wanam dan sekitarnya. Pembangunan fasilitas pangkalan lazimnya dibarengi dengan pengembangan infrastruktur penunjang yang dapat memacu konektivitas daerah.
Lebih jauh, intensifikasi operasi patroli TNI AL diharapkan dapat menciptakan stabilitas keamanan yang lebih kondusif bagi warga pesisir. Stabilitas tersebut menjadi fondasi penting untuk menggerakkan roda perekonomian lokal, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman dan dukungan infrastruktur yang lebih baik.
Pihak TNI AL saat ini terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kelancaran proses penjajakan lahan ini sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Red
TEHERAN, DN-II Ketegangan panjang antara Amerika Serikat dan Iran menunjukkan titik terang. Sebuah draf nota kesepahaman (MoU) perdamaian telah beredar, menandai potensi berakhirnya konflik yang selama ini mengguncang stabilitas Timur Tengah. (29/5/226).
Berdasarkan kerangka kerja kesepakatan tersebut, Washington berkomitmen untuk menarik seluruh pasukan militernya dari kawasan Teluk serta mencabut blokade angkatan laut yang selama ini diberlakukan. Sebagai langkah resiprokal, Teheran setuju untuk kembali membuka akses pelayaran komersial di Selat Hormuz dalam kurun waktu 30 hari ke depan.
Apabila negosiasi berjalan lancar selama 60 hari ke depan, kesepakatan ini direncanakan akan diperkuat melalui resolusi mengikat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Catatan Penting dan Tuntutan Teheran
Meski membawa harapan bagi stabilitas keamanan maritim, proses perdamaian ini masih menyisakan beberapa detail krusial. Melalui kantor berita resminya, otoritas Iran menegaskan bahwa kapal militer Amerika Serikat tidak termasuk dalam cakupan perlindungan kesepakatan Selat Hormuz, yang operasionalnya akan dikelola bersama dengan Oman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Teheran menuntut adanya verifikasi nyata di lapangan sebagai prasyarat sebelum meresmikan persetujuan akhir. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian kedua belah pihak dalam merumuskan penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama.
Tekanan Domestik dan Tantangan Politik
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump dilaporkan tengah mempersiapkan pertemuan dengan para pejabat senior untuk memfinalisasi kesepakatan tersebut. Langkah ini disinyalir sebagai upaya pemerintah untuk meredam krisis domestik menjelang pemilihan paruh waktu (midterm election).
Saat ini, masyarakat Amerika Serikat menghadapi tekanan ekonomi akibat lonjakan biaya hidup dan kenaikan harga bahan bakar yang dipicu oleh ketidakpastian global.
Meskipun Presiden Trump mengklaim keberhasilan dalam menekan kapasitas nuklir Iran sebagai bentuk kemenangan, langkah ini tidak luput dari kritik. Sejumlah pihak menyoroti potensi risiko bangkitnya kembali kelompok garis keras di Teheran akibat kendurnya tekanan Amerika Serikat. Red
PARIS, DN-II Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keberanian dan komitmen kuatnya dalam memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Macron dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara di Istana Élysée, Paris, pada Kamis (28/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan adanya kesamaan visi dalam mendorong penyelesaian konflik internasional secara diplomatik.
Fokus pada Krisis Kemanusiaan di Lebanon
Selain isu Palestina, diskusi tingkat tinggi tersebut memusatkan perhatian pada krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Lebanon. Macron secara khusus memberikan penghormatan atas peran dan tekad angkatan bersenjata Indonesia yang terus bekerja menjaga kedaulatan Lebanon di tengah situasi konflik yang intens.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Macron menyadari dampak besar dari konflik di Lebanon Selatan yang telah memicu penderitaan luar biasa serta menyebabkan gelombang pengungsian masif. Melalui pertemuan ini, kedua pemimpin sepakat bahwa kerja sama strategis antara Jakarta dan Paris menjadi krusial dalam berkontribusi nyata guna menjaga stabilitas kawasan tersebut.
Penguatan Hubungan Bilateral
Di luar agenda geopolitik, pertemuan ini juga mencerminkan kedekatan emosional yang erat antara Presiden Macron dan Presiden Prabowo. Dalam pernyataannya, Macron mengungkapkan bahwa sosok Prabowo merupakan tokoh yang dihormati dan memiliki tempat khusus di mata publik Prancis.
Sentimen positif ini merujuk pada sambutan hangat masyarakat Prancis saat kunjungan Prabowo ke negara tersebut hampir dua tahun silam. Pernyataan persahabatan ini dinilai menjadi fondasi kuat yang akan memperkokoh kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis pada masa mendatang.
Pertemuan di Istana Élysée ini menandai babak baru dalam hubungan diplomatik kedua negara, di mana keselarasan pandangan politik global diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam aksi konkret demi kepentingan perdamaian dunia. Red
PARIS, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima sambutan resmi dalam upacara kehormatan kenegaraan di kompleks bersejarah Les Invalides, Paris, Prancis, Kamis (28/05/2026). Upacara ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Republik Prancis.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Sébastien Lecornu (selaku perwakilan pemerintah Prancis). Prosesi diawali dengan penghormatan kepada bendera negara yang berlangsung dengan khidmat. Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan lagu kebangsaan Prancis “La Marseillaise” dikumandangkan secara bergantian, menandai penghormatan tertinggi bagi kepala negara.
Setelah prosesi tersebut, Presiden Prabowo dan Menteri Lecornu melakukan sesi perkenalan delegasi dari masing-masing negara, yang kemudian dilanjutkan dengan inspeksi pasukan kehormatan sebagai bentuk penghormatan militer. 
Usai rangkaian upacara di Les Invalides, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Istana Élysée untuk melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Dalam perjalanan menuju istana, Presiden Prabowo mendapatkan pengawalan kehormatan protokol kenegaraan yang melibatkan 146 pasukan berkuda serta 27 personel pengawal bermotor, yang menambah kesan megah dalam penyambutan tersebut.
Red/BPMI Setpres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
JAKARTA, DN-II Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmen sosialnya melalui program “Tebar Kurban 1447 H”. Kegiatan yang dipusatkan di Yayasan Al Akbar, Jakarta Utara, pada Rabu (27/6) ini, menjadi wujud nyata kontribusi LDII dalam membantu pemenuhan kebutuhan protein hewani sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di ibu kota.
Kegiatan ini mendapat apresiasi langsung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, yang hadir dalam acara tersebut, menilai langkah LDII sangat strategis.
“Kami dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi sekali kegiatan tebar kurban yang secara rutin dilaksanakan oleh LDII DPW Provinsi DKI Jakarta. Program ini sangat berpengaruh terhadap pemerataan konsumsi protein hewani dan turut meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat Jakarta,” ujar Hasudungan.
Sinergi Keamanan dan Kesehatan Pangan
Lebih lanjut, Hasudungan menjelaskan bahwa kolaborasi antara Pemerintah dan LDII tidak hanya berhenti pada distribusi daging, tetapi juga mencakup aspek edukasi dan pengawasan kesehatan hewan. Pihaknya terus mendampingi LDII untuk memastikan seluruh proses, mulai dari pemeriksaan antemortem hingga pascapotong, berjalan sesuai syariat Islam dan standar kesehatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dinas KPKP melakukan pengawasan ketat, mulai dari sebelum dipotong hingga setelah disembelih untuk memastikan kesehatan dagingnya. Kami ingin memastikan daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat benar-benar memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal),” tegasnya. 
Semangat Kebersamaan di Tengah Tantangan Ekonomi
Sementara itu, Wakil Ketua DPW LDII Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Ied, menjelaskan bahwa tahun ini Tebar Kurban 1447 H dilaksanakan secara serentak di seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada lima wilayah administrasi DKI Jakarta.
Ied mengungkapkan rasa syukurnya, meskipun di tengah kondisi ekonomi yang menantang, animo masyarakat untuk berkurban tetap tinggi. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kepedulian sosial adalah kunci utama keberhasilan program ini.
“Alhamdulillah, di tengah situasi ekonomi yang menantang, kegiatan ini tetap dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap melalui Tebar Kurban 1447 H ini, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya lingkungan sekitar, sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian antarsesama,” ujar Ied.
Melalui sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah, LDII DKI Jakarta berharap kegiatan ini dapat terus menjadi instrumen untuk membangun lingkungan yang harmonis, sejahtera, dan saling menguatkan di tengah masyarakat.
(Red/Redho)
BREBES, DN-II Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Brebes menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat serta jajaran pengurus partai di wilayah Kabupaten Brebes, Kamis (28/5/2026).
Bantuan hewan kurban ini merupakan wujud kepedulian dari Presiden RI Prabowo Subianto, jajaran pimpinan DPP Gerindra, DPD Gerindra Jawa Tengah, serta para kader Gerindra yang duduk di kursi legislatif.
Ahmad Rowi, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang mewakili wilayah pemilihan Brebes, Jatibarang, dan Songgom, menyampaikan bahwa distribusi hewan kurban ini menyasar 17 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan 297 Ranting se-Kabupaten Brebes.
“Kami menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat umum dan juga seluruh elemen struktural partai, mulai dari PAC hingga ranting. Ini adalah bentuk komitmen Gerindra untuk selalu hadir dan berbagi di tengah masyarakat,” ujar Ahmad Rowi saat ditemui awak media.
Rincian Bantuan Hewan Kurban
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Adapun hewan kurban yang disalurkan terdiri dari sapi dan kambing dengan rincian sebagai berikut:
Bantuan Sapi:
Sapi bantuan dari Presiden RI, Prabowo Subianto (program rutin di setiap kabupaten/kota).
Sapi dari Ketua DPC Gerindra Brebes, Bapak Wurja, SE.
Sapi dari Wakil Pimpinan DPRD Brebes, Bapak Heru.
Sapi dari Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bapak Haikal.
Bantuan Kambing:
18 ekor kambing dari Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Bapak Sudaryono (Pak Daryono).
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Rowi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemberi bantuan, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, sosok pemimpin yang sangat bijaksana dan memiliki perhatian luar biasa kepada rakyat Indonesia. Bantuan sapi yang diberikan kepada setiap kabupaten/kota adalah bukti nyata perhatian beliau,” tutur Rowi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sudaryono, Bapak Wurja, Bapak Heru, dan Bapak Haikal yang telah bahu-membahu berbagi kebahagiaan melalui kurban tahun ini. Ia berharap distribusi daging kurban ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas serta mempererat solidaritas di lingkungan partai Gerindra di Kabupaten Brebes.
Reporter: Teguh
PURWAKARTA, DN-II Wilayah hukum Polres Purwakarta belakangan ini diresahkan dengan maraknya aksi kriminalitas. Tidak hanya kejahatan konvensional seperti begal dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kini muncul modus baru yang menyasar pemilik kendaraan melalui praktik penipuan dan penggelapan berkedok “titipan kendaraan” (gadai R2 atau R4).
Salah satu korban, Fitriyana, menceritakan pengalamannya terjebak dalam modus operandi sindikat tersebut. Menurutnya, sindikat ini bekerja secara terorganisir dengan pembagian peran yang sangat rapi untuk mengelabui para korbannya.
Modus Operandi Sindikat
Fitriyana menjelaskan bahwa pelaku tidak bekerja sendiri. Mereka membagi tugas mulai dari mediator, penyandang dana, penerima titipan kendaraan, hingga eksekutor lapangan.
“Mereka memiliki jaringan yang sistematis. Ada yang berperan mencari target, ada yang mengaku sebagai penyandang dana, hingga eksekutor yang memberikan jaminan alamat rumah palsu agar korban percaya,” ujar Fitriyana. (28/5/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pelaku sering menggunakan dalih titipan kendaraan sebagai jebakan. Begitu kendaraan berada di tangan pelaku, mereka akan mempersulit proses pengambilan kembali.
“Setelah kendaraan pindah tangan, korban tidak akan pernah bisa mengambilnya lagi. Modus mereka hanyalah kedok; kendaraan tersebut ternyata langsung diperjualbelikan kepada pihak lain,” tambahnya.
Identitas Terduga Pelaku dan Harapan Korban
Berdasarkan keterangan Fitriyana, salah satu sosok yang diduga berperan sebagai eksekutor dalam sindikat ini berinisial Basreng dan Kampeng. Korban merasa perlu untuk mengungkap identitas ini agar masyarakat lebih waspada dan pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti.
Fitriyana menegaskan bahwa tindak lanjut dari pihak berwajib sangat diperlukan agar rantai penipuan ini terputus dan tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi.
“Saya meminta jajaran Polres Purwakarta untuk segera melakukan tindakan hukum tegas terhadap sindikat ini. Jangan sampai ada lagi warga lain yang menjadi korban penipuan dengan modus yang sama,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan mendalam guna membongkar jaringan penipuan berkedok titip kendaraan tersebut di wilayah Purwakarta.
Tim Red
JAKARTA, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus Penanggung Jawab TIMPAS1, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., memberikan apresiasi tinggi kepada anggota DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala. Apresiasi ini diberikan atas tindakan cepat tanggap Rajudin dalam membantu pasien yang kesulitan biaya persalinan di RS Madani, Medan. (28/5/2026).
Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk nyata pengabdian wakil rakyat yang hadir langsung di tengah kesulitan warga. Prof. Sutan menyebut langkah yang diambil Rajudin merupakan contoh bagi seluruh anggota parlemen di Indonesia.
“Wakil rakyat, baik di DPR RI, MPR RI, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota, seharusnya mengikuti langkah ini. Jangan hanya datang saat butuh dukungan pemilu, lalu melupakan janji setelah terpilih,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat diwawancarai di Kantor DPP Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Kehadiran Negara untuk Rakyat
Lebih lanjut, Prof. Sutan menegaskan bahwa tindakan Rajudin Sagala sejalan dengan semangat konstitusi yang menekankan pentingnya kehadiran negara bagi masyarakat, terutama dalam akses pelayanan kesehatan dasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Apa yang dilakukan Saudara Rajudin adalah wujud nyata bahwa wakil rakyat harus menjadi solusi bagi masyarakat. Saya berharap langkah ini dapat menginspirasi anggota parlemen lain di seluruh tanah air agar lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak warga di daerah pemilihannya masing-masing,” tambahnya.
Penanganan Cepat di Medan
Informasi yang dihimpun, pasien bernama Supiati, warga Jalan Gambir, Kelurahan Percut Sei Rotan, Kabupaten Deli Serdang, sebelumnya sempat mengalami kendala medis dan finansial. Operasi caesar yang seharusnya dilakukan sempat tertunda karena ketiadaan biaya dan status kepesertaan BPJS Kesehatan.
Mengetahui hal tersebut, Rajudin Sagala yang merupakan anggota DPRD Medan dari Dapil Medan I, langsung melakukan advokasi dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar Supiati segera mendapatkan tindakan medis. Berkat respons cepat tersebut, operasi caesar berhasil dilakukan di RS Madani Medan pada Senin (25/5/2026).
Aksi kepedulian ini menuai simpati publik dan menjadi pengingat akan pentingnya peran advokasi seorang anggota legislatif di luar fungsi legislasi dan pengawasan, yakni sebagai penyambung lidah masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat. (*).
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional
Penanggung Jawab TIMPAS1
Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia
KEBUMEN – 28 Mei 2026- Fasilitas publik di sepanjang Jalan Ronggowarsito, tepatnya di kawasan Jembatan Pelangi, kini terkesan beralih fungsi menjadi ajang eksploitasi ruang komersial. Deretan baliho iklan rokok yang berdiri tegak di atas trotoar kawasan ring satu pusat kota tersebut menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan serta minimnya rasa malu instansi terkait dalam mengelola estetika dan fungsi tata ruang kota.
Sangat ironis melihat media promosi produk tembakau tersebut dibiarkan menjamur di area yang seharusnya menjadi prioritas kenyamanan pejalan kaki. Lokasi pemasangan yang berada di poros utama, dekat dengan Alun-alun Pancasila, kantor Bupati, serta Gedung DPRD Kebumen, menunjukkan bahwa pihak penyelenggara iklan seolah kebal hukum dan tidak peduli terhadap regulasi yang berlaku.
Penggunaan trotoar sebagai media promosi bisnis tanpa kajian penempatan yang tepat mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan. Pertanyaan besar kini muncul di mata publik: sejauh mana pengawasan dan tanggung jawab moral otoritas setempat? Apakah pendapatan dari sektor pajak reklame lebih berharga daripada kenyamanan masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum?
Tim redaksi saat ini tengah menuntut jawaban resmi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Kami menuntut transparansi mengenai status perizinan, titik penempatan, serta langkah penindakan tegas yang harus segera diambil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketegasan pemerintah daerah sangat dinantikan untuk segera mencabut media promosi yang melanggar aturan tersebut. Publik tidak butuh alasan administratif; publik menuntut pemulihan fungsi trotoar dan penegakan wibawa hukum di jantung Kota Kebumen yang saat ini terkesan dikuasai oleh kepentingan bisnis semata.
Untuk menjamin perlindungan hukum bagi wartawan dan redaksi, draf ini menggunakan bahasa kritik yang tajam namun tetap berbasis pada pasal-pasal hukum yang relevan, sehingga posisi media berada dalam ranah pengawasan publik yang dilindungi undang-undang. Dokumentasi lapangan yang dimiliki harus disimpan dengan aman sebagai bukti autentik jika instansi terkait melakukan sanggahan. Seluruh surat konfirmasi yang dikirimkan kepada dinas wajib diarsipkan sebagai langkah preventif untuk memenuhi kaidah keberimbangan jurnalistik.
Publisher -Red
SUMENEP, DN-II Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, kembali menuai sorotan. Ali Sopyan, perwakilan Relawan Rakyat Membela Prabowo, mendesak jajaran Polres Sumenep untuk segera menindak tegas oknum yang diduga memfasilitasi aksi mafia solar di SPBU 54.694.11, Kecamatan Kalianget. (28/5/2026).
Sorotan ini mencuat setelah adanya dugaan keterlibatan oknum anggota LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) berinisial M, yang mengaku sebagai Humas di SPBU tersebut.
Kronologi Kejadian
Peristiwa bermula pada Sabtu (23/5/2026) sekitar pukul 18.00 WIB. Saat tim awak media Rajawali News hendak mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU 54.694.11, Kalianget Barat, ditemukan praktik pengisian solar menggunakan puluhan jeriken berkapasitas 35 liter.
Ketika tim media merekam aktivitas tersebut sebagai bukti dokumentasi, oknum berinisial M mendekat dan melakukan intimidasi verbal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kamu sudah video, ya? Enggak apa-apa, saya di sini sebagai Humas SPBU,” ujar oknum M dengan nada tinggi saat dikonfirmasi terkait antrean panjang truk yang terabaikan demi melayani pengisian jeriken.
Bantahan Pihak Manajemen SPBU
Menanggapi pengakuan oknum M, tim redaksi melakukan konfirmasi langsung kepada pihak manajemen SPBU 54.694.11. Dalam keterangannya, pihak manajemen secara tegas membantah adanya jabatan Humas yang dijabat oleh yang bersangkutan.
“Dia bukan Humas, Mas,” ungkap pihak manajemen SPBU dengan singkat.
Tinjauan Hukum: Larangan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Tindakan pengisian BBM subsidi menggunakan jeriken secara masif untuk kepentingan pihak tertentu (mafia) merupakan pelanggaran hukum serius. Berikut adalah dasar hukum yang berlaku di Indonesia:
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:
Pasal 55: Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
Pasal ini mempertegas sanksi pidana dan denda bagi setiap orang yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014:
Mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, di mana pembelian BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan tidak diperbolehkan menggunakan jeriken tanpa izin resmi dari pihak berwenang.
Desakan Penegakan Hukum
Ali Sopyan mendesak pihak Polres Sumenep untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum M. Selain diduga melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi, oknum tersebut juga dinilai telah melakukan tindakan pencemaran nama baik pihak SPBU dengan mengaku-ngaku sebagai humas.
“Kami meminta aparat penegak hukum segera bertindak. Keberadaan oknum ini telah meresahkan masyarakat dan merugikan negara. Tangkap oknum tersebut jika terbukti membekingi mafia solar yang merampas hak masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” tegas Ali Sopyan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan di lokasi guna memastikan adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Tim Redaksi
You cannot copy content of this page
Detik Nasional
Dapatkan kabar terkini dengan konten terkurasi dan berita utama terbaru yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Langganan sekarang agar selalu terdepan dan jangan sampai ketinggalan!