Banjarbaru, DN-II Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., didampingi para Kepala Dinas dan Pejabat List A Lanud Sjamsudin Noor, menerima kunjungan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si., di Air Weapon Range (AWR) Dwi Harmono Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Jumat (10/07/2026).
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi awal sekaligus survei lapangan untuk meninjau potensi lahan aset TNI Angkatan Udara yang direncanakan menjadi kawasan pertanian terpadu. Pengembangan kawasan tersebut diarahkan pada budidaya tanaman sorgum yang dipadukan dengan penanaman pohon kelapa sebagai pagar hidup, sehingga diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang produktif, efisien, dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan survei tersebut, Danlanud Sam bersama Rektor ULM dan para pejabat Lanud Sam mengamati secara langsung kondisi lahan guna memperoleh gambaran mengenai karakteristik wilayah, tingkat kesesuaian tanah, serta potensi pengembangan komoditas pertanian. Survei ini juga menjadi bagian penting dalam penyusunan konsep pengelolaan kawasan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan aset negara secara tepat guna.
Danlanud Sam menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan aset TNI AU secara optimal merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, lahan yang memiliki potensi besar tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian melalui budidaya tanaman sorgum yang dipadukan dengan penanaman pohon kelapa sebagai pagar hidup.
“Pemilihan kedua komoditas tersebut didasarkan pada kemampuannya beradaptasi dengan kondisi lahan, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta prospek pengembangan yang baik sebagai sumber pangan, pakan, dan produk turunan lainnya, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian,” ujar Danlanud.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Rektor ULM menilai kawasan AWR Dwi Harmono Maluka Baulin memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan menjadi sentra pertanian terpadu. Menurutnya, kondisi lahan yang tersedia memiliki potensi untuk mendukung pengembangan tanaman sorgum dan kelapa apabila dikelola dengan perencanaan yang matang, didukung penerapan teknologi pertanian yang tepat, serta pengelolaan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan dan akademik ilmiah, potensi lahan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai karakteristik wilayah Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian terpadu di lahan aset TNI Angkatan Udara. Melalui identifikasi karakteristik lahan, kesesuaian komoditas, serta perencanaan pengelolaan yang matang, kawasan tersebut diharapkan mampu mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju. Red
Jakarta, DN-II Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Prajurit TNI Angkatan Darat di kancah internasional. Perwira Korps Hukum TNI AD, Kolonel Chk Dr. Arief Fahmi Lubis, S.H., M.H., M.Han., M.A., Ph.D., berhasil menyelesaikan pendidikan National Security & War Course di National Defence University (NDU) Islamabad, Pakistan, yang setara dengan pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), sekaligus meraih gelar Master of Defence Studies (MSDS).
Prosesi wisuda dan penutupan pendidikan berlangsung di Auditorium National Defence University, Islamabad, Pakistan, pada Jumat (10/7/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Lieutenant General Babar Iftikhar, HI(M) serta dihadiri Sivitas Akademika NDU dan Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk Pakistan, Kolonel Inf Henru Hidayat Susanto.
Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi TNI Angkatan Darat sekaligus mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berprestasi di lingkungan pendidikan strategis internasional.
Selama satu tahun pendidikan, peserta memperoleh pembekalan komprehensif di bidang strategi pertahanan, keamanan nasional dan internasional, kepemimpinan strategis, serta proses pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan nasional dan global, dengan fokus pada dinamika keamanan kawasan Asia Selatan.
National Defence University Islamabad merupakan salah satu institusi pendidikan pertahanan paling bergengsi di kawasan Asia Selatan yang secara konsisten mencetak pemimpin sipil maupun militer di tingkat strategis. Pada Tahun Akademik 2025 – 2026, program tersebut diikuti 272 peserta, termasuk 49 perwira internasional dari 26 negara sahabat, sehingga menjadi wadah penting bagi pertukaran wawasan, pengalaman, dan jejaring strategis antarnegara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keikutsertaan dan keberhasilan Kolonel Chk Dr. Arief Fahmi Lubis dalam program tersebut menunjukkan kapasitas intelektual, kemampuan adaptasi, serta daya saing Prajurit TNI Angkatan Darat dalam merespons perkembangan lingkungan strategis global. Terlebih, hanya dua Pasis yang diizinkan melaksanakan interview dengan Presiden NDU. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan semakin memperkuat kontribusi dalam pengembangan organisasi, khususnya di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan nasional.
Pencapaian ini sekaligus menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Darat dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berwawasan global melalui berbagai kesempatan pendidikan di lembaga-lembaga strategis dunia. Bekal akademik, pengalaman internasional, dan jejaring yang diperoleh diharapkan mampu mendukung pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat yang modern, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pertahanan di masa depan. (Dispenad)
Kabar, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Masjid Al Kautsar di Komplek Griya Asri Cahaya Cipageran, Kota Cimahi, Sabtu (11/7/2026).
Prosesi ini menjadi penanda dimulainya secara resmi pembangunan masjid yang diharapkan membawa keberkahan serta menjadi momentum untuk memohon kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan selama proses pembangunan berlangsung.
Pembangunan Masjid Al Kautsar merupakan wujud kepedulian dalam menghadirkan sarana ibadah yang representatif bagi masyarakat.
Melalui pembangunan Masjid Al Kautsar, diharapkan tumbuh generasi yang memiliki keimanan, akhlak mulia, serta kepedulian sosial yang kuat. Masjid diharapkan menjadi pusat lahirnya berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekaligus memperkokoh nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyatkuat #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Banyak daerah mengingankan pembangunan yang merata di segala sektor bidang agar terlaksana termasuk terbantunya pelaporan administrasi kepegawaian SIPIL POLRI TNI di dalamnya yang selama ini didambakan berbagai pihak dapat terwujud nyata dirasakan bukan hanya mimpi di siang bolong ” Ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH memberikan tanggapannya atas telah banyak pihak menginginkan pemekaran wilayah diberbagai daerah masalahnya digantung berlarut larut tidak kunjung terwujud nyata bahkan seperti mimpi dan angan angan atau hanya wacana yang hanya diatas kertas cita cita semata kata tokoh Hukum dan ekonomi ini menjawab materi pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai. oposisi Merdeka dibilangan Kompleks Asrama Koppasus Cijantung 11/7/2026 via telpon selulernya.
Masyarakat sudah menunggu lama keberanian Presiden RI meresmikan Daerah Otonomi Baru (DOB) karena pentingnya pemerataan pembangunan serta membentuk jaringan ekonomi bermanfaat sehingga bisa tercipta kota baru harapan masyarakat dan memperkuat pertahanan ketahanan Indonesia.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media : Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sangat penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Tidak bagus bila mengurus dokumen PBG atau SIM dll harus menempuh berjam jam jauhnya. Juga masih ada yang harus menggunakan perahu yang jarak tempuhnya bisa 7 jam sekali perjalanan. Sudah saatnya semua di permudah dengan membangun Daerah Otonomi Baru (DOB)
Melalui pemekaran wilayah yang diatur dalam Undang-Undang, pengelolaan sumber daya dan pemerintahan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.Secara lebih rinci, tujuan dan manfaat dari Daerah Otonomi Baru meliputi:
Peningkatan Pelayanan Publik:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh ke pusat pemerintahan sebelumnya untuk mengurus administrasi kependudukan atau perizinan.
Percepatan Pembangunan: Infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah dapat dibangun lebih merata dan menjangkau wilayah pelosok.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal:
Membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Efisiensi Pemerintahan: Rentang kendali birokrasi menjadi lebih pendek sehingga pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan dan masalah warga dengan lebih cepat.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Meminta dipercepat untuk pelaksanaan (DOB) karena kunci bisa terwujudnya hal ini berada di tangan Prabowo Subianto.
Kesulitan pegawai dalam melaksanakan tugas karena jauhnya posisi kantor Walikota, Bupati atau Gubernur. Maka inilah waktunya Presiden RI bersama jajarannya melaksanakan sesuai harapan masyarakat. Inilah data perencanaan Daerah Otonomi Daerah
Wilayah Sumatera
Kabupaten Peureulak Raya: Usulan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur (mencakup 10 kecamatan).
Kabupaten Pantai Barat Pesisir: Usulan pemekaran baru di Sumatera.
Daftar calon kabupaten baru di Jawa Barat tersebut meliputi :
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kabupaten Bogor Barat (pemekaran dari Kabupaten Bogor)
Kabupaten Bogor Timur (pemekaran dari Kabupaten Bogor)
Kabupaten Sukabumi Utara (pemekaran dari Kabupaten Sukabumi)
Kabupaten Garut Selatan (pemekaran dari Kabupaten Garut)
Kabupaten Indramayu Barat (pemekaran dari Kabupaten Indramayu)
Kabupaten Cianjur Selatan (pemekaran dari Kabupaten Cianjur)
Kabupaten Tasikmalaya Selatan (pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya)
Kabupaten Garut UtaraKabupaten Subang UtaraKabupaten Bekasi Utara
Wilayah Jawa Tengah
Pemekaran Kabupaten Brebes dan Banyumas: Usulan di Jawa Tengah yang masih berproses dalam pembahasan.
Daftar Calon Kabupaten Baru Di Jawa Timur
Provinsi Mataraman (Jawa Selatan):
Usulan ini memisahkan wilayah barat dan selatan Jawa Timur dari provinsi induk. Cakupannya meliputi wilayah karesidenan Kediri dan Madiun.
Provinsi Blambangan (Jawa Timur Timur):
Wacana pemekaran untuk wilayah ujung timur. Wilayah ini meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang.
Provinsi Madura:
Usulan menjadikan Pulau Madura sebagai provinsi sendiri. Wilayah ini mencakup empat kabupaten yang ada di pulau tersebut
Provinsi Kal-Bar
DPRD dan Pemprov Kalbar secara resmi telah menyetujui dan memproses usulan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Ketapang (Jelai Kendawangan Raya, Matan Hulu, dan Hulu Aik). Sementara itu, usulan DOB Provinsi Kapuas Raya dan wacana pemekaran Sambas Pesisir terus didorong. Realisasi seluruh pemekaran ini masih tertahan kebijakan moratorium nasional
Provinsi Kal-Teng
Rencana pemekaran wilayah utama di Kalteng meliputi:
Provinsi Barito Raya: Pemekaran yang mencakup lima kabupaten di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, diusulkan menjadi provinsi baru.
Provinsi Kotawaringin: Wacana pemekaran wilayah barat Kalteng menjadi provinsi terpisah.Kabupaten Kotawaringin Utara (Kotara): Calon kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur, yang telah mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalteng
Kabupaten Kapuas Ngaju: Usulan DOB pemekaran dari Kabupaten Kapuas
Provinsi Kal-Tim
Tiga calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Timur yang tengah bersiap dimekarkan adalah Kutai Utara, Berau Pesisir Selatan, dan Paser Selatan. Dari segi kesiapan administrasi, usulan pemekaran Kutai Utara menjadi yang paling menonjol dan matang untuk segera direalisasikan
Selain tiga wilayah tersebut, terdapat beberapa wacana dan usulan pemekaran lainnya yang terus didorong oleh berbagai tokoh dan masyarakat setempat agar layanan pemerintah bisa lebih dekat:
Kota Samarinda Baru / Samarinda Seberang: Diwacanakan untuk memusatkan pembangunan dan menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kutai Tengah: Calon kabupaten baru hasil pemekaran wilayah di Kutai.
DOB Sangkulirang: Wilayah yang diusulkan lepas dari Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kaltara
Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan pembentukan enam Daerah Otonom Baru (DOB) untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Rencana pemekaran ini mencakup enam wilayah, yakni:
Dua calon kota: Kota Tanjung Selor dan Kota Sebatik
Empat calon kabupaten: Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apau Kayan, serta Kabupaten Mangku Mengelung (atau pemekaran setara).
Pemerintah Provinsi Kaltara dan berbagai tokoh perbatasan secara konsisten mendorong realisasi DOB ini melalui skema strategis nasional. Pembentukan Kota Tanjung Selor menjadi salah satu prioritas utama, mengingat status ibu kota provinsi saat ini masih berupa kecamatan di bawah administrasi Kabupaten Bulungan. Pemekaran wilayah desa dan kecamatan terus dimatangkan untuk memenuhi persyaratan fisik kewilayahan.
Provinsi Sul-Teng
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah telah menyetujui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tompotika. Pengusulan ini merupakan bagian dari wacana 11 calon DOB di Sulteng yang dipersiapkan untuk mempercepat pembangunan Palpos sambil menunggu moratorium pemerintah pusat
1. Kabupaten TompotikaStatus: Disetujui DPRD Sulteng melalui Rapat Paripurna pada September 2025 DPRD PROVINSI GELAR RAPAT PARIPURNA PENETAPAN ….Wilayah Cakupan: Meliputi tujuh kecamatan yaitu Masama, Lamala, Mantoh, Balantak, Balantak Utara, Balantak Selatan, dan Bualemo DPRD PROVINSI GELAR RAPAT PARIPURNA PENETAPAN ….
2. Wilayah Calon DOB LainnyaSelain Tompotika, terdapat beberapa wilayah lain yang masuk dalam radar pemekaran di Sulawesi Tengah, meliputi:Pemekaran Kabupaten/Kota: Batui-Toili, Buol Timur, Dondo Dampal, Donggala Utara, Kepulauan Togean, Moutong, Pamona Raya, Tampo Lore, Tomini Raya, dan Kota Luwuk Palpos.Kajian Wilayah: Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Sulteng aktif melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan kajian pemekaran untuk sejumlah daerah brida.sultengprov.go.id, seperti kajian untuk Kabupaten Donggala dan kawasan Batui.
Provinsi Maluku
DOB Maluku. Sembilan daerah otonom baru itu di antaranya Seram Utara dan Banda yang Kabupaten induknya adalah Maluku Tengah, Tanimbar Utara (Kabupaten Maluku Tenggara Barat), Talabatai di Kabupaten Seram Bagian Barat, serta dua calon daerah otonom baru di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Provinsi Papua
DOB Papua. Provinsi Papua Selatan
Ibu Kota: MeraukeCakupan Wilayah: Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
Provinsi Papua Tengah
Ibu Kota: Nabire Cakupan Wilayah: Kabupaten Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.
Provinsi Papua Pegunungan
Ibu Kota: JayawijayaCakupan Wilayah: Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga.
Provinsi Papua Barat Daya
Ibu Kota: Sorong Cakupan Wilayah: Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat.
DPR RI bersama pemerintah pusat secara berkelanjutan terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur perkantoran di keempat DOB tersebut agar roda pemerintahan dapat beroperasi secara optimal
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH mengingatkan pemerintah pusat. Sangat pentingnya mempercepat dan meresmikan (DOB) sebagai wujud cita cita pembangunan yang merata dan menentukan secara resmi kota kota baru akan berdampak memperkuat ekonomi dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Semoga harapan ini bersama Prabowo Subianto bisa diwujudkan.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
JAKARTA, DN-II Relawan Rakyat Membela Prabowo (Rambo) Nusantara menyoroti adanya aroma ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) di Kementerian Sosial RI tahun anggaran 2025. Organisasi ini mendesak aparat penegak hukum, khususnya Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), untuk segera mengusut tuntas keterlambatan dan potensi penyimpangan dalam penyaluran Bansos Sembako, Bantuan ATENSI Anak YAPI, serta Bansos Program Keluarga Harapan (PKH). (12/7/2026).
Ketua Rambo Nusantara, Ali Sopyan, menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen dan keterangan pihak terkait, terdapat masalah sistemik yang merugikan jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Temuan Masalah Penyaluran Bansos 2025
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat ketidakteraturan dalam realisasi anggaran di berbagai sektor, di antaranya:
Bansos Sembako: Terjadi keterlambatan penyaluran yang masif hingga 18 November 2025. Jutaan KPM belum menerima haknya, baik untuk Bansos Sembako Reguler maupun Stimulus Ekonomi. Selain itu, ditemukan realisasi anggaran yang melampaui ketentuan DIPA tanpa revisi yang memadai.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bantuan ATENSI Anak YAPI: Penyaluran bantuan sebesar Rp57,6 miliar dilaporkan tidak tepat waktu. Masalah utama terletak pada verifikasi data yang kurang efisien, sehingga kuota penerima tidak terpenuhi sesuai target waktu yang ditetapkan.
Bansos PKH: Hingga akhir September 2025, jutaan KPM belum menerima bantuan Tahap II dan III. Nilai bantuan yang berpotensi tidak tersalurkan dan keterlambatan penyaluran mencapai ratusan miliar rupiah.
Indikasi Pelanggaran Regulasi
Ali Sopyan menegaskan bahwa kondisi ini tidak hanya sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara.
”Kondisi ini jelas bertentangan dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 serta berbagai keputusan Dirjen terkait yang mengamanatkan prinsip 3T: Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi,” ujar Ali Sopyan.
Berdasarkan audit yang dilakukan, keterlambatan ini diduga dipicu oleh kurangnya pengawasan dari para Dirjen selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta ketidakcermatan para Direktur dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengoordinasikan perencanaan dan transisi penyaluran dari PT Pos Indonesia (PT PI) ke Bank Penyalur (Himbara).
Rekomendasi BPK dan Respons Kemensos
Temuan ini selaras dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat besarnya kerugian akibat keterlambatan akses bantuan bagi jutaan KPM. BPK telah merekomendasikan Menteri Sosial untuk melakukan evaluasi total, memperbaiki mekanisme penyaluran bagi KPM baru, dan memperketat klausul kontrak dengan bank penyalur agar ke depan tidak lagi terjadi keterlambatan yang merugikan masyarakat kecil.
Menteri Sosial dikabarkan telah menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan berjanji akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui rencana aksi perbaikan internal.
Namun, bagi Rambo Nusantara, langkah administratif saja tidak cukup. Mereka mendesak agar aparat hukum tetap melakukan pendalaman untuk memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau tindak pidana korupsi yang memanfaatkan momen peralihan sistem penyaluran bansos tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami akan terus mengawal kasus ini. Bansos adalah hak rakyat yang sedang berjuang, apalagi di masa transisi ekonomi ini. Jangan ada satu rupiah pun yang disalahgunakan,” pungkas Ali Sopyan. Tim red
Jatim, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa meninjau Yonif TP 932 di Tuban, Brigif TP 33 dan Yonif TP 885 di Bojonegoro, serta Yonif TP 933 di Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian peninjauan satuan TNI di wilayah Jawa Timur guna memastikan kesiapan operasional sekaligus mendukung pembangunan kekuatan pertahanan.
Dalam peninjauan tersebut, Wakil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan RI melihat secara langsung kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta kemampuan operasional setiap satuan. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, profesionalisme, dan semangat pengabdian prajurit agar senantiasa siap melaksanakan tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui kunjungan Wakil Panglima TNI bersama Menteri Pertahanan RI ini, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesiapan operasional satuan sebagai bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan yang modern, adaptif, dan profesional. Dengan kesiapan yang optimal, satuan Yon TP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung sistem pertahanan negara serta mewujudkan Indonesia Emas 2045.Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
BREBES, DN-II Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, kembali menyalurkan program pemberdayaan masyarakat melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Pada tahun anggaran 2026 ini, kegiatan peningkatan jaringan irigasi difokuskan di Daerah Irigasi (D.I.) Pemali, tepatnya di Desa Kramat, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Proyek ini dilaksanakan secara swakelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tani Subur sebagai bentuk nyata pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur irigasi di wilayahnya.
Apresiasi Warga Petani
Kehadiran program ini disambut antusias oleh para petani setempat. Watha, salah satu perwakilan warga desa, menyampaikan rasa syukur dan dukungannya atas pembangunan infrastruktur irigasi ini.
”Kami sebagai warga masyarakat petani sangat bersyukur dengan adanya pembangunan tersebut. Semoga dengan perbaikan jaringan irigasi ini, aliran air ke sawah kami menjadi lebih lancar dan hasil panen ke depannya bisa semakin meningkat,” ujar Watha di lokasi kegiatan, Senin (13/7/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Detail Proyek dan Pelaksanaan
Program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Murni Tahun 2026 ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi efisiensi distribusi air. Berikut rincian kegiatan proyek tersebut:
Nama Kegiatan: Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
Jenis Pekerjaan: Peningkatan Jaringan Irigasi
Lokasi: Desa Kramat, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes (D.I. Pemali)
Pagu Dana: Rp195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
Waktu Pelaksanaan: 90 Hari Kalender
Pelaksana: P3A Tani Subur
Komitmen terhadap Kualitas
Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Pemali-Juana menjelaskan bahwa P3-TGAI dirancang khusus untuk memperbaiki efisiensi penyaluran air hingga ke tingkat usaha tani. Dengan dikelola langsung oleh P3A Tani Subur, pengerjaan proyek diyakini akan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lapangan, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur tersebut.
Selama masa pelaksanaan 90 hari kalender, tim teknis dari BBWS Pemali-Juana akan melakukan pendampingan dan pengawasan ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, sehingga manfaat irigasi ini dapat dirasakan oleh para petani di Desa Kramat dalam jangka panjang.
Kontak Informasi:
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana
Jl. Brig. Jend. S. Soediarto 375, Semarang
Telp: (024) 6723212 | Fax: (024) 6722239
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim
Makassar, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memperkuat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, TP PKK memiliki jaringan yang luas hingga tingkat keluarga sehingga menjadi ujung tombak dalam berbagai program pembangunan di masyarakat.
Hal itu disampaikan Ribka saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK bertajuk “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045” di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).
Ribka mengatakan, TP PKK merupakan organisasi yang telah tumbuh dan berkarya hingga ke tingkat desa. Karena itu, penguatan peran TP PKK menjadi penting, terutama dalam mendukung pembangunan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“TP PKK menjadi sebuah organisasi yang dapat menggerakkan potensi masyarakat yang ada di daerah, di seluruh pelosok di Indonesia,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menekankan, Pemda perlu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program PKK, termasuk melalui penyediaan anggaran yang memadai. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjutnya, telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-861 Tahun 2026 yang mengarahkan Pemda untuk mengalokasikan anggaran bagi pembiayaan program PKK di daerah.
“Kami melalui Kepmendagri Nomor 900 tahun 2026 telah mengarahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran khusus untuk pembiayaan kepada seluruh program PKK di daerah,” katanya.
Menurut Ribka, dukungan Pemda menjadi faktor penting dalam memastikan program-program PKK dapat berjalan secara optimal. Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi komitmen daerah dalam mendukung pelaksanaan program PKK yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“PKK menjadi sebuah urusan penting yang perlu didukung oleh APBD,” tegasnya.
Ribka juga mengapresiasi dedikasi TP PKK Pusat beserta seluruh jajaran TP PKK di Indonesia yang selama ini terus berkontribusi dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan TP PKK semakin kuat sehingga 10 Program Pokok PKK dapat berjalan optimal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Hadir pula Pelindung TP PKK Selvi Gibran Rakabuming yang didampingi jajaran Solidaritas Perempuan Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih, Ketua Umum (Ketum) TP PKK Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran TP PKK provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, serta pejabat terkait lainnya. Red
BREBES, DN-II Proyek pembangunan infrastruktur fisik berupa jalan rabat beton di Jalan Tirto Timur, RT 06/RW 03, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, menuai sorotan tajam dari warga setempat. Proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) tersebut disinyalir dikerjakan tanpa adanya papan informasi proyek yang jelas di lokasi.
Ketiadaan papan informasi ini memicu spekulasi negatif. Masyarakat menilai pelaksana proyek mengabaikan asas transparansi dan hak publik untuk mengetahui detail anggaran serta spesifikasi pekerjaan yang didanai oleh uang negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Dugaan “Proyek Siluman” dan Aspirasi Dewan
Berdasarkan investigasi di lapangan pada Sabtu (11/7/2026), proyek jalan beton dengan panjang sekitar 170 meter tersebut diduga merupakan proyek aspirasi (pokir) dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Fraksi Demokrat, Heri Fitriansa.
Salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa papan informasi proyek sempat terpasang, namun secara misterius hilang keesokan harinya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Papan informasinya tidak ada. Anggarannya berapa, kami sama sekali tidak tahu. Memang sempat ada yang memasang, tapi besoknya sudah hilang. Kami hanya tahu dari para pekerja di lapangan bahwa ini adalah proyek aspirasi Dewan,” ujar warga tersebut kepada awak media.
Ia menambahkan, ketidakjelasan ini memicu simpang siur di tengah masyarakat mengenai besaran anggaran yang dikucurkan. Akibat tidak adanya transparansi sejak awal, warga mengaku kesulitan memverifikasi kebenaran data proyek tersebut.
”Warga hanya ingin kejelasan, apakah proyek ini dikelola secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau dipihakketigakan? Kalau tidak ada transparansi seperti ini, kami khawatir muncul celah penyimpangan dalam kualitas pengerjaannya,” imbuhnya.
Nabrak Sejumlah Regulasi
Sesuai aturan yang berlaku, tindakan pelaksana proyek yang tidak memasang atau sengaja menghilangkan papan informasi dinilai telah menabrak sejumlah regulasi penting, di antaranya:
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Menegaskan bahwa setiap badan publik atau pelaksana kegiatan yang dibiayai negara wajib menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat diakses masyarakat.
Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012: Mengatur kewajiban pemasangan papan nama proyek pada setiap pekerjaan infrastruktur yang dibiayai negara, memuat jenis kegiatan, lokasi, nomor dan nilai kontrak, serta jangka waktu pengerjaan.
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN: Menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar terkait penyelenggaraan pembangunan.
Warga Desak Klarifikasi dan Tindakan Tegas
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Desa Larangan, dinas terkait, maupun anggota DPRD Brebes yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi mengenai legalitas serta transparansi pengerjaan proyek tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat mendesak agar instansi berwenang segera turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Warga menuntut pelaksana proyek segera memasang kembali papan informasi secara transparan demi menghindari mosi tidak percaya dari publik serta memastikan pengerjaan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditentukan. (Red)
GRESIK, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, membakar semangat ratusan kader dalam agenda Sarasehan Politik yang digelar di Kantor DPD PAN Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026).
Dalam acara bertema “Bersama Menghadirkan Solusi Bagi Masyarakat Lebih Baik” tersebut, Viva Yoga menegaskan bahwa PAN adalah partai reformis yang tangguh dan selalu berhasil mematahkan berbagai prediksi miring pengamat maupun lembaga survei.
“Meski dulu sering kali disurvei tidak lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen) untuk DPR RI, fakta membuktikan PAN selalu hadir di Senayan. Sejak Pemilu 1999 hingga saat ini, PAN konsisten berada di DPR,” tegas mantan Presidium MN KAHMI tersebut disambut tepuk tangan riuh para kader.
Menurut pria kelahiran Lamongan ini, kunci utama keberhasilan PAN bertahan di papan atas politik nasional adalah soliditas dan militansi di akar rumput.
Kader Satu Komando, Siap Turun Gunung
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di hadapan pengurus dan ratusan kader PAN Gresik, Viva Yoga berpesan agar momentum ini dijadikan pelecut untuk meningkatkan perolehan kursi, baik di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun DPR RI. Ia meminta seluruh instrumen partai bergerak aktif membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat.
“Kita ini menjadi kader PAN bukan kaleng-kaleng! Sebagai kader yang bukan kaleng-kaleng, maka semuanya harus militan, setia, loyal, dan satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan,” seru Viva Yoga lantang.
Ia juga memastikan bahwa jajaran pengurus pusat tidak akan tinggal diam dalam mengawal perjuangan di daerah. “Pada saatnya nanti, saya juga akan turun gunung langsung ke masyarakat,” imbuhnya.
Pilar Demokrasi dan Pentingnya Menjaga Soliditas
Selain memberikan motivasi pemenangan, Viva Yoga juga memaparkan materi ideologis mengenai pentingnya peran partai politik dalam sistem pemerintahan modern. Menurutnya, partai politik adalah institusi modern yang dibentuk oleh undang-undang sebagai pilar utama demokrasi.
“Demokrasi bisa berjalan baik kalau partai politiknya baik. Sebaliknya, sistem kepartaian yang buruk akan melahirkan demokrasi yang buruk pula. Di sinilah pentingnya PAN untuk terus meningkatkan kualitas diri agar kualitas demokrasi kita semakin baik,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk meluruskan niat dan menjadikan PAN sebagai kendaraan perjuangan dan pengabdian yang tulus kepada umat, rakyat, bangsa, dan negara.
Di akhir arahannya, Wakil Menteri Transmigrasi ini mewanti-wanti agar seluruh kader menghindari konflik internal yang destruktif dan fokus pada kerja-kerja pemenangan.
“Saya meminta kepada Saudaraku semua untuk terus menjaga soliditas. Konflik memang bagian dari dinamika partai, tetapi harus diarahkan secara konstruktif. Kunci kemenangan kita adalah solid dan bersatu. Bila ada masalah, segera tabayun (klarifikasi),” pungkasnya. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page
Detik Nasional com
Dapatkan kabar terkini dengan konten terkurasi dan berita utama terbaru yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Langganan sekarang agar selalu terdepan dan jangan sampai ketinggalan!