BOGOR, DN-II Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh oknum yang mengatasnamakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor menuai kritik tajam. Oknum tersebut secara lantang mengklaim bahwa wartawan yang belum mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) terancam hukuman penjara. Klaim ini dinilai keliru, menyesatkan publik, dan berpotensi mencoreng iklim kebebasan pers.
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Masyarakat dan Hukum Indonesia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyayangkan adanya informasi hoaks yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik di dalam dunia pers nasional.
“Jangan ada lagi informasi hoaks atau tindakan yang merendahkan wartawan di mana pun. Pernyataan seperti ini sangat berbahaya karena bisa disalahartikan sebagai sikap resmi organisasi, padahal melenceng jauh dari fakta hukum,” ujar Prof. Sutan Nasomal dalam diskusi singkat via telepon bersama para pimpinan media nasional, Jumat (10/07/2026).
Ia menegaskan, sebuah organisasi yang tengah melaksanakan safari ke desa-desa seharusnya mengedukasi masyarakat secara positif, bukan malah menyebarkan informasi sesat yang mengintimidasi jurnalis lain.
Tidak Ada Dasar Hukum Pidana Terkait UKW
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan kajian hukum, Prof. Sutan menjelaskan bahwa klaim pemidanaan wartawan tanpa UKW sama sekali tidak memiliki dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak ada satu pun pasal yang mengatur sanksi pidana bagi seseorang yang menjalankan profesi jurnalis namun belum memiliki sertifikat UKW. UKW sejatinya merupakan instrumen mandiri untuk peningkatan kapasitas dan profesionalitas jurnalis, bukan syarat mutlak keabsahan profesi ataupun izin resmi dari negara.
Dewan Pers pun dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa status wartawan tetap sah dan dilindungi hukum, selama yang bersangkutan bekerja di perusahaan pers berbadan hukum serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Pidana Hanya untuk Delik Hukum, Bukan Status Kompetensi
Lebih lanjut, Pembina Insan Pers Seluruh Indonesia ini memaparkan bahwa aparat penegak hukum (kepolisian maupun pengadilan) baru dapat memproses hukum seorang jurnalis jika terbukti melakukan tindak pidana murni. Contohnya seperti pemerasan, penyebaran berita bohong yang merugikan, atau pelanggaran lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
”Dengan demikian, memidanakan seseorang hanya karena belum mengikuti uji kompetensi adalah tindakan keliru yang tidak memiliki landasan hukum sama sekali,” tegasnya.
Desak Klarifikasi PWI Kabupaten Bogor
Prof. Sutan mengkhawatirkan pernyataan sepihak dari oknum PWI Kabupaten Bogor tersebut dapat merusak citra organisasi pers secara keseluruhan dan menciptakan iklim ketakutan yang tidak perlu di kalangan jurnalis lintas organisasi.
Ia mengingatkan bahwa setiap organisasi pers memiliki mekanisme tersendiri dalam melaksanakan pendidikan keilmuan jurnalistik, dan semuanya wajib saling menghormati serta tunduk pada UU Pers No. 40/1999. Oleh karena itu, ia mendesak adanya sikap tegas untuk meluruskan masalah ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami meminta klarifikasi tegas dari pihak pengurus (PWI Kabupaten Bogor), agar tidak menimbulkan ketakutan di kalangan rekan-rekan wartawan, serta tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membatasi kebebasan pers,” tuntutnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Sutan mengajak seluruh perusahaan dan organisasi pers yang legal untuk saling mendukung dalam menjaga posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Dibandingkan saling menjatuhkan, ia menilai pemerintah dan lembaga publik/swasta justru harus mendorong peningkatan kualitas demokrasi, keterbukaan informasi, serta kesejahteraan ekonomi bagi perusahaan pers yang legal di Indonesia. (10/7/2026).
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. (Pembina Insan Pers Seluruh Indonesia)
Wonogiri, DN-II Babinsa (Bintara Pembina Desa) berperan aktif dalam kegiatan patroli dan pengawasan di pos kamling untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah binaan mereka.
Keterlibatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat setempat, dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 05/Baturetno Sertu Samino saat berpatroli Desa yang menjadi binaannya, Kamis (9/7/2026) malam.
Babinsa mengajak warga untuk bersama sama berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk mempererat hubungan dengan warga.
Babinsa secara rutin berpatroli bersama Linmas untuk mengawasi lingkungan dan titik-titik rawan mencegah tindak kriminalitas dan menekan angka kriminalitas seperti pencurian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat berpatroli, Babinsa menyampaikan pesan-pesan keamanan, mengingatkan warga untuk waspada, dan berhati-hati terhadap isu yang tidak jelas sumbernya.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga untuk bertukar informasi mengenai situasi keamanan dan hal-hal mencurigakan di lingkungan mereka. Red/Ak
Karawang, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri peluncuran program Biodiesel B50 yang mengusung tema “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional” Oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Kehadiran Panglima TNI merupakan wujud dukungan TNI terhadap kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya potensi sumber daya energi yang dimiliki mulai dari energi panas bumi, batu bara, hingga cadangan gas alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan pemanfaatan compressed natural gas (CNG).
“CNG kita sangat banyak, sangat-sangat banyak. Di Jawa Tengah, penggunaan CNG sudah sangat banyak dan akan kita teruskan, dan CNG ada di seluruh Indonesia. Dan juga sekarang diketemukan teknologi untuk membuat gas dari batu bara yang sangat dalam di bawah tanah yang belum termanfaatkan,” jelas Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran Panglima TNI dalam peluncuran tersebut mencerminkan dukungan penuh TNI terhadap kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional, termasuk di sektor energi. Sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian energi sebagai bagian dari fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Red/BPMI Setpres
#tniprima #tnirakyat #tniprofesional #indonesiaemas2045
KARAWANG, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, salah satunya di sektor energi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada peluncuran Biodiesel B50 yang bertajuk “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”. Acara ini berlangsung di Rest Area KM 57, Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (09/07/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui implementasi program mandatori biodiesel B50, yang menjadi tonggak penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.
”Kemandirian energi adalah pilar kedaulatan bangsa,” ujar Presiden Prabowo, menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada pasokan energi luar negeri demi memperkuat posisi tawar dan ketahanan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui peluncuran resmi ini, Indonesia mencatatkan sejarah baru sebagai negara pertama di dunia yang berhasil menerapkan mandatori Biodiesel B50.
Menurut Presiden, pencapaian strategis ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan inovasi teknologi dalam negeri, tetapi juga menjadi bukti nyata kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola kekayaan alam secara mandiri. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif langsung bagi kesejahteraan rakyat sekaligus memperkokoh kedaulatan energi nasional.
Red/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres)
Tag: #KemensetnegRI #RilisPresiden #BiodieselB50 #KedaulatanEnergi #IndonesiaMaju
Brebes, DN-II Kepolisian Resor (Polres) Brebes bersama instansi terkait melaksanakan pengamanan kegiatan Rally Wisata Nomadic “4 Adventure Await” rute Brebes–Baturraden–Kaligua yang diikuti Komunitas Toyota Land Cruiser (TLC), Jumat (10/7/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Brebes tersebut dihadiri sekitar 200 peserta dan tamu undangan serta diikuti oleh 82 unit kendaraan Toyota Land Cruiser.
Pengamanan dipimpin oleh Kapolsek Brebes AKP Prapto, dengan melibatkan personel gabungan yang terdiri dari Polres Brebes, Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, dan Satpol PP Kabupaten Brebes. Sinergi antarinstansi dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Bupati Brebes Wurja, yang mewakili Bupati Brebes, perwakilan Kodim 0713/Brebes, Kapolres Brebes yang diwakili Kapolsek Brebes, Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, serta perwakilan Komunitas TLC.
Dalam pelaksanaan pengamanan, Satlantas Polres Brebes melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar Alun-Alun dan jalur keberangkatan peserta guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Sementara itu, personel Samapta bersama Polsek Brebes melaksanakan pengamanan terbuka di area Pendopo dan Alun-Alun Kabupaten Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan diisi dengan pertunjukan tari tradisional, penyerahan santunan dan bakti sosial, hingga pelepasan peserta rally menuju Objek Wisata Baturraden, Kabupaten Banyumas, sebelum melanjutkan perjalanan ke Agrowisata Kaligua, Kabupaten Brebes.
Melalui kegiatan Rally Wisata Nomadic “4 Adventure Await”, para peserta tidak hanya menikmati wisata otomotif, tetapi juga turut mempromosikan potensi destinasi wisata alam di wilayah Brebes, Baturraden, dan Kaligua yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kapolsek Brebes AKP Prapto menyampaikan, berkat sinergi pengamanan yang dilakukan Polres Brebes bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Brebes, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar tanpa adanya gangguan kamtibmas yang menonjol.
“Polri berkomitmen memberikan pengamanan secara optimal agar seluruh rangkaian kegiatan Rally Wisata Nomadic ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kami bersinergi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta panitia penyelenggara untuk melakukan pengamanan di lokasi kegiatan maupun pengaturan arus lalu lintas pada jalur yang dilalui peserta,” terang Kapolsek.
Selain memastikan keamanan peserta dan masyarakat, pihaknya juga mengimbau seluruh peserta rally agar selalu mengutamakan keselamatan berkendara, mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga ketertiban, serta menghormati pengguna jalan lainnya.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang wisata otomotif, tetapi juga mampu memperkenalkan potensi pariwisata Kabupaten Brebes sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar,” pungkasnya. Red/Hms
Jakarta DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya TNI Hersan, memimpin Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat 105 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/7/2026).
Sebanyak 105 Perwira Tinggi (Pati) TNI menerima kenaikan pangkat yang terdiri atas 44 Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat, 31 Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut, dan 30 Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara.
Kenaikan pangkat bagi perwira tinggi TNI menjadi wujud kepercayaan negara sekaligus amanah yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab. Melalui momentum ini, para perwira tinggi TNI diharapkan terus memperkuat profesionalisme, soliditas, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jateng, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa meninjau Yonif TP 935/Satria Bahurekso di Kendal, Yonif TP 936/Satria Joyokusumo di Pati, Brigif TP 43/Muria, serta Yonif TP 456/Satria Poncowati di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan operasional satuan sekaligus meninjau pembangunan kekuatan pertahanan di wilayah. Peninjauan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme prajurit serta memperkuat kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembangunan Yon TP tidak hanya ditujukan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Kehadiran satuan baru diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program pembinaan teritorial.
Peninjauan oleh Wakil Panglima TNI bersama Menteri Pertahanan RI tersebut menegaskan komitmen pemerintah dan TNI dalam membangun kekuatan pertahanan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan Yon TP, ketahanan wilayah diharapkan semakin kuat sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
SURABAYA, DN-II Sebagai simbol regenerasi kepemimpinan Resimen Korps Taruna sekaligus mempererat hubungan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat, Akademi Angkatan Laut (AAL) kembali menggelar tradisi Parade Surya Senja (PSS) 2026 yang terbuka untuk masyarakat umum di Lapangan Arafuru, Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya, Rabu (8/7/2026).
Parade Surya Senja merupakan tradisi khas TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan menjelang berakhirnya masa pendidikan Taruna AAL Tingkat III Angkatan ke-72. Kegiatan ini dipimpin oleh Ibu Taruna AAL Ny. Fera Muhammad Ali disaksikan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, didampingi Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Sigit Santoso dan Ibu Asuh Taruna AAL Ny. Listi Sigit Santoso.
Puncak kegiatan ditandai dengan prosesi serah terima jabatan Penatarama Genderang Suling Gita Jala Taruna dari Sermatar (P) Muhammad Reza Pahlevi kepada Sertar (P) Ahmad Reyhan Akbar, sebagai simbol estafet kepemimpinan dari angkatan senior kepada junior.
Selain upacara militer, masyarakat akan disuguhkan berbagai atraksi yang menampilkan kemampuan dan kreativitas para Taruna AAL, di antaranya atraksi bela diri militer, kolone senapan, kolaborasi tari dan brass band, serta penampilan Genderang Suling Gita Jala Taruna. Kegiatan juga dimeriahkan dengan bazar UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan ini sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan pentingnya membangun prajurit Jalasena yang profesional, berkarakter, dan membanggakan, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif, inspiratif, dan membangun kecintaan terhadap kemaritiman. Red
Jakarta, DN-II Sebelum Saya lahir sudah ada program transmigrasi di Konawe Selatan”, ujar Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo. Ungkapan demikian disampaikan kepada Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat melakukan audensi di Gedung Makarti, Komplek Kantor Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, (8/7/2026).
Lebih lanjut dikatakan, transmigrasi yang dilakukan sejak tahun 1968 di kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara itu membawa dampak yang sangat luar biasa di mana kawasan transmigrasi mampu berkontribusi lebih dari 50% PDRB dari sektor pertanian. Di kabupaten yang berhimpit dengan Kota Kendari itu, 55% sektor yang ada bergerak di pertanian.
Diungkap dari 25 kecamatan di kabupaten itu, 15 kecamatan di antaranya memiliki wilayah yang ditempati oleh transmigran. Dampak baik dari program transmigrasi itulah yang membuat Konawe Selatan memiliki visi ‘Mewujudkan kawasan UPT Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan Sebagai Pusat Ekonomi Mandiri yang Terintegrasi Dengan Pembangunan Daerah’. “Konawe Selatan selama ini yang memasok kebutuhan pangan Kota Kendari”, ujar pria alumni Universitas Haluoleo itu.
Meski kawasan transmigrasi sebagai penopang kebutuhan pangan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi namun diungkapkan masih banyak kendala pembangunandi sana seperti jalan antar desa yang belum diaspal, kondisi sekolah yang memprihatinkan, pasar yang belum layak, dan masalah infrastruktur lainnya, seperti jembatan dan sarana air bersih, yang perlu diperhatikan.
Irham Kalenggo dalam pertemuan itu menyampaikan perlunya dukungan lebih dari Kementrans agar kawasan transmigrasi lebih maksimal dalam berkontribusi kepada daerah. Menanggapi tantangan pembangunan kawasan transmigrasi, Viva Yoga mengatakan, “dalam pembangunan kawasan transmigrasi, Kementrans yang terdepan”. Diakui di Sulawesi Tenggara ada 11 kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai kabupaten seperti di Konawes Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Konawe, Kolaka, Kolaka Timur, Buton, Buton Utara, dan Buton Tengah. “Di Konawe Selatan kawasan transmigrasi ada di Kolono dan Tinanggea”, ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Viva Yoga gembira keberadaan kawasan transmigrasi mampu menjadi penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Di berbagai kabupaten dan provinsi lainnya, kawasan transmigrasi juga sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dan sentra tanaman pangan”, ujarnya.
Tantangan yang dialami oleh transmigran di Konawe Selatan menurut Viva Yoga juga terkait dengan sertipikati lahan. Dari target sertipikati lahan menjadi SHM pada 1.588 bidang, baru terealisasi 708 lahan. “Sisanya, 880 lahan, segera Kita tuntaskan”, tegasnya.
Diakui, Kementrans dalam membangun kawasan transmigrasi tidak bisa sendirian. Perlu dan penting bersinergi dengan kementerian lain, lembaga negara, BUMN, dan perusahaan swasta baik dari dalam maupun luar negeri. “Dalam sertipikati lahan Kementrans harus bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN”, ujarnya.
Demikian pula dalam merehabilitasi atau membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan perbaikan sekolah, Kementrans juga perlu bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). “Kita juga tengah merealisasikan program bersama dengan Kemendikdasmen terkait rehabilitasi sekolah di kawasan transmigrasi”, tuturnya. “Rehabilitasi sekolah di Konawe Selatan bisa Kita masukan dalam program ini”, tambahnya.
Terkait pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, Viva Yoga menegaskan akan berkoordinasi dengan Kemen-PU. “Kita kerap berkoordinasi dengan kementerian ini untuk membangun infrastruktur kawasan transmigrasi”, ujarnya. Sinergi antar kementerian menurutnya merupakan suatu hal yang biasa. Antar kementerian bersinergi agar pembangunan di masa Presiden Prabowo Subianto menjadi efisien.
You cannot copy content of this page