Medan, DN-II Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa memimpin Sidang Pantukhir Pusat Calon Bintara (Caba) Prajurit Karier (PK) TNI AD Gelombang III Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Mako Yonkav 6/NK, Senin (24/8/2026).
Sidang tersebut diikuti 678 peserta dan menjadi salah satu tahapan seleksi dalam menentukan calon prajurit terbaik untuk memenuhi kebutuhan organisasi TNI AD.
Sidang diawali dengan laporan Sekretaris 2 kepada Ketua Sidang dan paparan Sekretaris 2. Selanjutnya, Pangdam I/BB selaku Ketua Sidang membacakan amanat Aspers Kasad sekaligus menyatakan sidang dibuka. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa TNI AD saat ini memasuki tahun kedua pembentukan satuan TP tahap VI, sehingga pemenuhan kebutuhan personel perlu didukung proses rekrutmen yang transparan, modern dan berkualitas.
Sistem rekrutmen terus ditingkatkan melalui digitalisasi dan transparansi. Seluruh rangkaian Rik/Uji, mulai dari tim administrasi, kesehatan, jasmani hingga Litpers, mengunggah data secara langsung ke server Panpus.
Sementara itu, tim psikologi telah menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) kepada seluruh calon. Pangdam juga menegaskan bahwa proses penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya, sehingga para calon dan masyarakat tidak perlu memberikan imbalan kepada pihak mana pun untuk memperoleh kelulusan. Pembaruan sistem tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen TNI AD.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pangdam menegaskan bahwa keputusan kelulusan harus didasarkan pada akumulasi data hasil seleksi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Calon yang dipilih tidak hanya harus unggul secara fisik dan akademik, tetapi juga memiliki karakter tangguh dan loyalitas, yang dinyatakan lulus benar-benar siap mengikuti pendidikan dan tidak mengundurkan diri setelah pengumuman.
Selain itu, Pangdam menekankan pentingnya pengaturan mekanisme pengumuman secara cermat untuk mencegah tertukarnya data serta perencanaan serpas calon siswa dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan. Para Danlemdik juga diminta memastikan barak, ruang kelas dan sarana pendukung dalam kondisi bersih, layak dan siap digunakan. Pangdam mengingatkan bahwa hasil Sidang Pantukhir tingkat Sub Panpus belum bersifat final karena masih akan dilanjutkan dengan sidang verifikasi di tingkat Panpus sebelum pengumuman resmi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penampilan calon di lapangan, pembahasan di ruang sidang hingga pernyataan tutup sidang. Pelaksanaan Sidang Pantukhir tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AD memastikan proses rekrutmen prajurit berjalan objektif, transparan, profesional dan akuntabel guna mendapatkan sumber daya manusia terbaik bagi kepentingan organisasi, bangsa dan negara. Red
Medan, DN-II Plt Ketua Nasional Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) Pdt, Jonris Siahaan, S.Th pastikan pelaksana Musyawarah Besar (Mubes) XXV yang akan diselenggarakan pada 25 -27 Agustus 2026 di Medan akan berlangsung aman dan kondusif. Pihak penyelenggara juga sudah melakukan koordinasi dengan Polrestabes Medan dan Poldasu untuk mengantisipasi hal-hal di luar kendali pihak penyelenggara.
“Semua persiapan sudah kita lakukan dengan baik dan matang mulai dari lokasi penyelenggaraan, transportasi peserta dan akomodasi peserta.
Untuk keamanan kita sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Medan dan Poldasu. Kita jamin Mubes XXV GTDI akan berlangsung aman, lancar dan kondusif,”jelasnya pada wartawan, Senin (24/8/2026).
Dikatakan, Medan sengaja dipilih sebagai lokasi Mubes XXV 2026 karena Kota Medan menjadi salah satu Kota yang paling toleransi di Indonesia. Jadi, kita juga sudah sampaikan pesan kepada para peserta agar senantiasa menjaga dan memelihara kondusifitas. GTDI juga akan terus berkontribusi menciptakan toleransi dan menghargai perbedaan terutama kami penyelenggara Mubes sudah mengingatkan kepada semua peserta dan itu alasan kita memilih Medan karena tingginya rasa toleransi.
“Pesan untuk peserta Mubes, boleh bersehati sepakat sesuai dengan aturan kita. Supaya tujuan GTDI kembali menjadi Gereja yang jaya dan bisa bekerjasama dengan semua kelompok agama termasuk dalam mendukung program Pemerintah menuju Indonesia Emas terwujud,” tukasnya. (Tim)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Semarang, DN-II Beragam informasi mengenai rencana penyampaian aspirasi yang beredar di media sosial menjadi perhatian Polda Jawa Tengah. Masyarakat diimbau untuk menyikapinya dengan tenang dan bijak serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang dapat dipercaya.
Polda Jateng menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Pada saat yang sama, penyampaian aspirasi diharapkan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat lainnya.
Dalam keterangannya di Mapolda Jateng, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Yuliyanto mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.
“Kami memahami bahwa masyarakat memiliki perhatian dan kepedulian terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Silakan menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Kami mengajak masyarakat untuk terlebih dahulu memastikan informasi yang diterima, sehingga tidak ada yang dirugikan akibat informasi yang belum tentu benar,” ujar Kombespol. Yuliyanto. Senin (24/8/2026).
Menurutnya, media sosial telah menjadi ruang komunikasi yang sangat terbuka. Setiap informasi dapat tersebar dengan cepat dan diterima oleh banyak orang dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih cermat sebelum meneruskan atau mengikuti suatu ajakan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana aspirasi dapat tersampaikan dengan baik dan suasana tetap nyaman bagi semua. Mari bersama-sama menjaga agar penyampaian pendapat berlangsung secara damai, tertib dan tetap menghormati kepentingan masyarakat lainnya,” ungkapnya.
Kombespol. Yuliyanto menambahkan, Polda Jateng akan terus mengikuti perkembangan informasi maupun situasi di masyarakat serta mengedepankan komunikasi dan langkah-langkah yang persuasif.
“Kami mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif, yang terpenting bagaimana kita menyampaikannya dengan cara yang baik,” pungkasnya. Red/Casroni
Kalbar, DN-II TNI mengerahkan tiga satuan dalam rangka BKO kepada Kodam XII/Tanjungpura untuk mendukung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Barat, Minggu (23/8/2026).
Tiga satuan yang dikerahkan yakni Yonif TP 538/V/Brawijaya, Yonif TP 542/V/Brawijaya, dan Yonif TP 839/III/Siliwangi. Ketiga satuan tersebut merupakan Batalyon Teritorial Pembangunan yang diperbantukan untuk memperkuat kekuatan TNI dalam penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan Barat.
Pergeseran pasukan dilaksanakan melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU dari Lanud Abdurrahman Saleh Malang dan pesawat Boeing dari Lanud Muljono, Surabaya dan sudah tiba di Lanud Supadio Pontianak.
Kehadiran Prajurit Batalyon Teritorial Pembangunan tersebut untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mendukung pelaksanaan penanganan Karhutla di wilayah terdampak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pengerahan tiga batalyon tersebut merupakan bentuk komitmen TNI dalam memperkuat upaya penanganan Karhutla secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi, sekaligus mendukung pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Red
#tniprima
#tniprofesional
#indonesiaemas2045
PRABUMULIH, DN-II Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih kembali menjadi sorotan. Setelah pembahasan APBD Perubahan 2025 sebelumnya berujung pada penerapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), kini muncul informasi mengenai dugaan permintaan anggaran sekitar Rp40 miliar yang dikaitkan dengan kepentingan DPRD Prabumulih.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, anggaran tersebut diduga diperuntukkan bagi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD serta tambahan anggaran perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Seorang sumber di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, anggaran tersebut disebut berasal dari penyisihan kelebihan pembayaran gaji dalam pembahasan APBD Induk 2026.
“Informasinya, kelebihan pembayaran gaji yang seharusnya menjadi SILPA justru diminta untuk dialokasikan kembali melalui kegiatan pokir dan SPPD,” ujar sumber tersebut kepada awak media.
Menurut sumber itu, adanya alokasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kelancaran pembahasan APBD Induk 2026.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pemerintah kota tidak ingin pembahasan kembali mengalami kebuntuan. Karena itu, permintaan tersebut akhirnya dikabulkan agar APBD Induk 2026 dapat berjalan dan disahkan,” katanya.
Sumber tersebut juga mengungkapkan, pengalaman pembahasan APBD Perubahan 2025 menjadi salah satu pertimbangan. Saat itu, pembahasan tidak menghasilkan pengesahan sehingga anggaran akhirnya dijalankan melalui Perkada.
“Kalau tidak terpenuhi, dikhawatirkan pembahasan kembali menemui jalan buntu dan berujung pada penggunaan Perkada,” ujarnya.
Disebut Berpotensi Terulang di APBD Perubahan 2026
Sorotan tidak berhenti pada APBD Induk 2026. Sumber yang sama menyebut adanya informasi bahwa permintaan serupa berpotensi kembali muncul dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
“Informasi yang kami terima, ada kemungkinan kembali diminta pada pembahasan APBD Perubahan 2026. Kalau tidak dipenuhi, ada kekhawatiran pembahasannya kembali tidak berjalan lancar,” bebernya.
Padahal, pemerintah pusat tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan dalam setiap pengalokasian anggaran daerah, terutama untuk belanja yang berkaitan dengan perjalanan dinas maupun kegiatan lainnya.
Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan berdasarkan keterangan sumber dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti.
Awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Sekretaris DPRD Kota Prabumulih serta Bagian Persidangan dan Humas DPRD Prabumulih melalui pesan WhatsApp terkait dugaan permintaan anggaran Rp40 miliar tersebut, termasuk mengenai alokasi pokir dan SPPD.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak DPRD Prabumulih.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Konfirmasi dari pihak-pihak terkait tetap diperlukan untuk memastikan apakah informasi mengenai anggaran Rp40 miliar tersebut benar merupakan permintaan DPRD, bagaimana dasar penganggarannya, serta apakah terdapat hubungan antara alokasi tersebut dengan proses pengesahan APBD Kota Prabumulih.
Tim Trd
LAMONGAN, DN-II Menanggapi tragedi kekerasan di Jombang yang merenggut dua nyawa, Komunitas Rembol76 Pusat mengambil langkah nyata. Jajaran pimpinan diterjunkan langsung ke kediaman keluarga korban di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan pada Minggu, (23/08/2026).
Kehadiran organisasi ini merupakan wujud solidaritas, aksi kemanusiaan, sekaligus komitmen pengawalan hukum tanpa toleransi terhadap aksi kejahatan jalanan.
Aksi kemanusiaan ini meliputi penyaluran dana duka cita, pendampingan psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan, serta penegasan komitmen mengawal proses hukum atas kasus pengeroyokan brutal tersebut.
Kunjungan solidaritas ini dipimpin langsung oleh Ketua Pusat Rembol76 Tri Yudi Efendi (Kang Gareng), didampingi Penasehat Kuswanto & Hartoyo, Ketua Pagar Nusa Plumpang Abah Ghofur, serta Pengurus PAC Sugio Mbak Nanik. Rombongan menyambangi kediaman korban di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dan Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.
Kehadiran para tokoh ini sekaligus menyampaikan pesan moral bahwa keluarga korban tidak berjuang sendirian dalam menuntut keadilan, serta mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan yang tidak berprikemanusiaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jeritan Hati Keluarga dan Komitmen Pengawalan Hukum
Suasana haru menyelimuti kediaman almarhum Jibril di Kecamatan Sugio, Lamongan. Ayah almarhum, Edi Dwi Kriswanto, menyampaikan harapan besarnya agar aparat kepolisian segera menuntaskan kasus ini secara transparan dan adil.
”Kami sangat kehilangan. Saya berharap seluruh pelaku yang merenggut nyawa anak saya segera ditangkap dan dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya,” ungkap Edi di hadapan jajaran pengurus Rembol76.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pusat Rembol76, Tri Yudi Efendi (Kang Gareng), menegaskan bahwa organisasinya tidak hanya hadir membawa bantuan materiil, tetapi juga siap pasang badan dalam mengawal proses hukum hingga tuntas.
”Keadilan harus berdiri tegak tanpa kompromi. Kami mengecam keras aksi brutal ini dan menyatakan tanpa toleransi bagi para pelaku kekerasan. Rembol76 siap bersinergi dan mengawal kinerja kepolisian sampai seluruh dalang dan eksekutor tertangkap tanpa ada yang terlewat,” tegas Kang Gareng.
Poin Utama Aksi Solidaritas Rembol76:
Bantuan Langsung: Penyerahan dana duka cita dan pendampingan moral kepada keluarga korban di Plumpang (Tuban) dan Sugio (Lamongan).
Sinergi Lintas Elemen: Kehadiran jajaran pimpinan pusat bersama Ketua Pagar Nusa Plumpang (Abah Ghofur) dan PAC Sugio menegaskan persatuan dalam menolak aksi kejahatan jalanan.
Pengawalan Hukum: Memastikan proses penyelidikan dan penegakan hukum berjalan transparan hingga tuntas di pengadilan.
Tim Redaksi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
KOTA TEHAL, DN-II Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk “Evaluasi Standar Pelayanan Kerja dan Perindustrian Kota Tegal Tahun 2026″ di ruang rapat kantor setempat, Senin (24/8/2026).
Acara strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Disnakerin Kota Tegal, Nasruddin Chusnul Huluk, S.E., M.Si., mewakili Kepala Disnakerin Kota Tegal, Ilham Prasetyo, S.Sos., M.Si., yang berhalangan hadir karena tengah menjalankan tugas luar kota.
Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tegal, Universitas Harkat Negeri Tegal, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Tegal, LPK Arum Kota Tegal, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan Kepala Disnakerin yang dibacakannya, Nasruddin menyampaikan bahwa kegiatan ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan standar pelayanan, serta melakukan evaluasi secara berkala.
Ia menegaskan, FKP merupakan wujud komitmen nyata Disnakerin Kota Tegal dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Dengan forum ini, kami ingin mendengar langsung masukan, saran, dan kritik dari bapak dan ibu sekalian selaku pengguna layanan. Semua masukan hari ini sangat berharga bagi kami untuk menyempurnakan standar pelayanan ke depan,” ujar Nasruddin.
Ia menambahkan, sektor ketenagakerjaan dan perindustrian menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari pengurusan kartu pencari kerja, pelatihan kerja, perizinan industri, hingga penyelesaian hubungan industrial. Oleh karena itu, standar yang ditetapkan harus benar-benar selaras dengan kebutuhan dan harapan warga Kota Tegal.
9 Jenis Pelayanan yang Dievaluasi
Dalam pemaparannya, Nasruddin menjelaskan bahwa terdapat 9 jenis layanan yang masuk dalam penetapan standar pelayanan Disnakerin Kota Tegal, meliputi:
Penerbitan/Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (AK1)
Verifikasi Sertifikasi Standar Perizinan LPKS
Verifikasi Perjanjian Penempatan CPMI
Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pengesahan Peraturan Perusahaan
Pencatatan PKWT
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendaftaran PKB
Mediasi Hubungan Industrial
Verifikasi Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian
”Melalui Standar Pelayanan ini, kami berharap tercipta optimalisasi pelayanan prima antara pemerintah dan masyarakat. Sekaligus ini menjadi bentuk kehadiran nyata pemerintah dalam memberikan layanan terbaik,” jelasnya.
Paparkan Program Prioritas: Job Cafe Antareja hingga Inovasi Batire Siimas
Selain evaluasi standar pelayanan, Sekretaris Disnakerin juga memaparkan Program Prioritas Wali Kota Tegal, yakni Job Cafe Antareja. Program ini merupakan inovasi layanan ketenagakerjaan bagi pencari kerja yang dikemas dengan konsep santai ala cafe, di mana pengunjung dapat memilih “menu” layanan sesuai kebutuhan mereka.
Beberapa menu dalam Job Cafe Antareja meliputi informasi lowongan kerja, tips pembuatan surat lamaran dan curriculum vitae (CV), strategi menghadapi psikotes dan wawancara kerja, penyusunan business plan bagi calon wirausahawan, hingga fasilitasi walk-in interview atau rekrutmen tenaga kerja.
Disnakerin juga memperkenalkan inovasi pendukung, yaitu Garwa Surga (Gerakan Wanita Sayang Suami dan Keluarga) yang berfokus pada edukasi jaminan sosial bersama BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan. Selain itu, diluncurkan pula program Batire Siimas sebagai layanan pendampingan sistem terintegrasi (Siinas) untuk data industri dan akses fasilitas bagi pelaku usaha.
Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama oleh seluruh perwakilan peserta undangan yang hadir.
(S. Bimantoro)
Kota Tegal, DN-II Dalam dua hari, Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota menyita 128,53 gram sabu dari sejumlah kasus peredaran narkotika. Polisi juga mengamankan empat tersangka, dengan barang bukti lain berupa 0,90 gram tembakau gorila dan dua butir obat psikotropika.
Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya didampingi Kasatresnarkoba Polres Tegal Kota AKP Ade Priyatna dalam konferensi pers di Mapolres Tegal Kota, Senin (24/8/2026).
Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan, keempat tersangka yang diamankan merupakan warga Kota Tegal dan berperan sebagai pengedar.
Modus yang dilakukan, kata dia, antara lain menjual atau mengedarkan, memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika jenis sabu, tembakau gorila, dan obat psikotropika.
“Keempat tersangka perannya sebagai pengedar. Modusnya menjual atau mengedarkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu, tembakau gorila, dan psikotropika,” kata AKBP Heru Antariksa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pengungkapan pertama dilakukan terhadap PS (31), warga Kota Tegal, pada Rabu (19/8) sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah kamar kos di Kecamatan Tegal Timur.
Dari penggeledahan, polisi menemukan empat paket sabu seberat sekitar 0,93 gram dan dua butir alprazolam. Pengembangan kemudian dilakukan ke kamar kos lain yang ditempati PS di wilayah Tunon.
Di lokasi tersebut, polisi menemukan 124 paket sabu siap edar dan satu paket tembakau gorila seberat 0,90 gram. Total sabu yang diamankan dari perkara PS mencapai 53,18 gram.
Pengungkapan berikutnya dilakukan pada Kamis (20/8). Polisi terlebih dahulu menangkap SB (23) dan menemukan satu paket sabu seberat sekitar 0,61 gram.
Dari hasil pengembangan, polisi menangkap AR (34) di sebuah kamar kos kawasan Rangkubunting, Kecamatan Tegal Selatan. Dari AR, petugas menyita dua paket sabu dengan berat total 70,62 gram.
Polisi juga menemukan sekitar 1.000 butir peluru plastik yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika dengan cara ditanam di dalam tanah.
Sekitar pukul 22.45 WIB, polisi kembali melakukan pengembangan di kawasan yang sama dan mengamankan AC (25) di kamar kos lainnya.
Dari tangan AC, petugas menemukan enam paket sabu siap edar seberat 4,12 gram, serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
Kapolres mengatakan, penyidik masih mendalami seluruh perkara tersebut, termasuk menelusuri asal-usul barang dan kemungkinan keterlibatan jaringan lain.
“Semua tersangka masih kita lakukan proses penyelidikan oleh Satres Narkoba Polres Tegal Kota,” ujar Heru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keempat tersangka kini menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan peredaran narkotika. ( S. Bimantoro )
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa bantuan kemasyarakatan Presiden atau tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditransfer pada Senin (24/8/2026).
“Sudah ditransfer semua pagi ini tambahan BTT dari Presiden oleh Mensesneg,” ujar Mendagri dalam keterangannya Senin (24/8/2026).
Berdasarkan rincian pembayaran bantuan kemasyarakatan Presiden dalam rangka penanggulangan bencana alam di Provinsi NTT per 24 Agustus 2026, total dana yang disalurkan mencapai Rp200 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi NTT serta masing-masing Rp20 miliar untuk delapan pemerintah kabupaten di NTT.
Delapan kabupaten penerima bantuan tersebut meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Penyaluran tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam memperkuat penanganan dampak bencana alam di wilayah NTT. Dengan telah ditransfernya seluruh tambahan dana tersebut, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat segera memanfaatkannya sesuai kebutuhan penanggulangan bencana. Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Sipropam Polres Brebes melaksanakan kegiatan Penegakan, Penertiban, dan Disiplin (Gaktibplin) serta pemeriksaan tes urine terhadap personel Polres Brebes, Senin (24/8/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut diikuti oleh 157 personel.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan internal guna memastikan seluruh anggota Polri senantiasa mematuhi ketentuan disiplin, Kode Etik Profesi Polri, serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
Selain pemeriksaan tes urine, Sipropam juga melakukan pemeriksaan administrasi pribadi personel, meliputi Kartu Tanda Anggota (KTA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemeriksaan turut mencakup sikap tampang serta kepatuhan personel terhadap ketentuan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.
Ps. Kasi Propam Polres Brebes, Ipda Rukas Sigit A, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pengawasan sekaligus pembinaan untuk memastikan seluruh personel Polres Brebes tetap profesional, disiplin, dan berintegritas dalam menjalankan tugas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kegiatan Gaktibplin dan pemeriksaan tes urine ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel Polres Brebes senantiasa mematuhi aturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, sekaligus sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan internal Polri. Pengawasan dan pemeriksaan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan melekat terhadap personel” ujar Ps. Kasi Propam saat menyampaikan arahan Kapolres Brebes.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh 157 personel yang mengikuti kegiatan dinyatakan hadir dan menjalani pemeriksaan. Tidak ditemukan personel yang tidak hadir tanpa keterangan (TK).
Hasil tes urine juga menunjukkan bahwa seluruh personel dinyatakan negatif, sehingga tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, hasil pemeriksaan administrasi pribadi menunjukkan bahwa seluruh dokumen yang diperiksa dalam kondisi lengkap.
“Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan seluruh personel yang mengikuti tes urine dinyatakan negatif. Administrasi personel juga lengkap, sikap tampang sesuai ketentuan, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri. Hasil ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan disiplin personel Polres Brebes berjalan dengan baik” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Syaiful Hidayat, menyampaikan bahwa Polres Brebes akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, meningkatkan kedisiplinan, serta menjaga profesionalitas dan integritas setiap personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Iptu Syaiful, hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa personel Polres Brebes memiliki tingkat kepatuhan dan disiplin yang baik. Meski demikian, pengawasan akan tetap dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pembinaan internal.
“Kami berharap hasil ini dapat terus dipertahankan. Seluruh personel harus menjadi contoh bagi masyarakat, terutama dalam hal kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, dan menjauhi penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pengawasan seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai langkah preventif dan pembinaan internal” pungkasnya.Red/Casroni
You cannot copy content of this page