Blog

BREBES, DN-II Pemerintah Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, menggelar kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Balai Desa Prapag Lor, Jumat (11/9/2026).

Acara ini dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi E, dr. Messy Widyastuty, MARS., Kepala Desa Prapag Lor Fakhruddin Andes Raka, SH., perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

​Dalam sambutannya, Kepala Desa Prapag Lor Fakhruddin Andes Raka, SH., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sosialisasi wawasan kebangsaan, merawat nasionalisme, menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Di samping penguatan karakter bangsa, Kades juga menyuarakan aspirasi mendesak warga terkait ancaman abrasi air laut dan banjir rob yang kerap merendam pemukiman warga Desa Prapag Lor. Warga berharap pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat segera membangun infrastruktur tebing penahan abrasi di kawasan pesisir tersebut.

​Menanggapi hal tersebut, dr. Messy Widyastuty, MARS., menekankan pentingnya menanamkan semangat gotong royong, menjaga kerukunan, dan mempererat persaudaraan antarwarga agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Ia menegaskan bahwa penguatan wawasan kebangsaan sangat krusial bagi generasi muda sebagai benteng pertahanan untuk menumbuhkan cinta tanah air, menangkal pengaruh negatif budaya asing, serta menjauhkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Lebih lanjut, wawasan kebangsaan bukan sekadar hafalan Pancasila atau UUD 1945, melainkan sikap dan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai kebhinekaan. Terkait kerusakan lingkungan pesisir, dr. Messy berkomitmen memberikan perhatian serius dengan mengupayakan koordinasi bersama pihak kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat agar penanganan abrasi di Desa Prapag Lor dan Prapag Kidul dapat segera direalisasikan.

​Acara yang berlangsung aman, lancar, dan penuh khidmat ini ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Reporter: Wahkidin

PALANGKA RAYA, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, melakukan peninjauan langsung ke fasilitas pendidikan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kunjungan kerja ini menyasar SDN 2 Petuk Katimpun di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Kamis (10/09/2026).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan menempatkan aspek keselamatan dan kesehatan siswa sebagai prioritas mutlak.

​Dalam peninjauannya, Wapres menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan merupakan elemen krusial dalam penanganan darurat karhutla. Pemerintah berkomitmen memastikan dampak kabut asap tidak mengganggu kesehatan fisik maupun kelangsungan proses pendidikan anak-anak di daerah terdampak.

​Poin Utama Arahan Wakil Presiden:

​Penyesuaian Pembelajaran: Keselamatan dan kesehatan siswa menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode atau penyesuaian waktu pembelajaran yang adaptif terhadap kondisi kualitas udara lokal.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Penguatan Fasilitas Kesehatan Sekolah: Pihak sekolah diminta mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) serta mempererat koordinasi siaga dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

​Edukasi Perlindungan Diri: Penekanan khusus diberikan pada pentingnya edukasi mitigasi bagi siswa dan masyarakat, termasuk instruksi penggunaan masker yang tepat dan pembatasan aktivitas luar ruangan yang berisiko tinggi.

​Pemerintah pusat melalui koordinasi lintas sektor akan terus memantau situasi di lapangan secara berkala untuk memastikan penanganan dampak karhutla di sektor pendidikan berjalan optimal.

​Red/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres)

#KemensetnegRI #RilisWakilPresiden

Sambas, DN-II TNI melalui Tim Penyuluhan Pencegahan Karhutla Mabes TNI melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di Aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Desa Sungai Toman, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan dipimpin Brigjen TNI Dr. Budi Santoso, S.I.P., M.H., selaku Koordinator Penyuluhan Pencegahan Karhutla Mabes TNI untuk wilayah lima kecamatan di Kabupaten Sambas, meliputi Pemangkat, Semparuk, Salatiga, Selakau, dan Selakau Timur.

Penyuluhan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan Karhutla serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengantisipasi munculnya titik-titik kebakaran.

TNI berkomitmen terus memperkuat langkah pencegahan Karhutla melalui penyuluhan dan komunikasi langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya menekan risiko kebakaran hutan dan lahan. Red

#tniprima
#tnirakyat
#indonesiaberdaulat

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

NTT, DN-II Kapuspsi TNI Marsda TNI Zamzani, M.Si., Psikolog melepas Tim Trauma Healing Pusat Psikologi TNI yang akan bertugas membantu pemulihan psikologis masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (10/9/2026).

Tim akan diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai.

Tim Trauma Healing Puspsi TNI akan mengawali kegiatan dengan asesmen psikologis untuk mengetahui tingkat stres yang dialami para penyintas, baik dewasa maupun anak-anak. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, tim akan memberikan dukungan psikososial dan intervensi psikologis yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing penyintas.

Bagi penyintas yang masih mengalami tingkat stres tinggi akibat peristiwa gempa bumi, Puspsi TNI juga menyiapkan layanan konseling oleh psikolog.

Pendampingan dilaksanakan secara langsung oleh psikolog di lapangan maupun secara daring dengan dukungan psikolog yang berada di Mako Puspsi TNI.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kehadiran Tim Trauma Healing merupakan bagian dari upaya TNI dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak gempa NTT, tidak hanya melalui bantuan kebutuhan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis agar para penyintas dapat kembali bangkit dan menjalani aktivitas sehari-hari. Red

#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045

Banyumas – Rencana pembangunan embung di Desa Kuntili, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, berubah menjadi skandal publik yang memuat aroma penyimpangan birokrasi. Proyek strategis yang mulanya diajukan untuk menyelamatkan lahan pertanian warga dari ancaman kekeringan kini justru menuai kecaman tajam, menyusul adanya pergeseran titik lokasi secara sepihak yang diduga mencederai prinsip transparansi dan mengabaikan kebutuhan riil petani.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan peta wilayah desa, usulan awal pembangunan embung yang diajukan pada tahun 2019 secara jelas berlokasi di wilayah ujung selatan Desa Kuntili. Namun, dalam perkembangannya menjelang tahun anggaran 2026, titik pembangunan tersebut secara misterius bergeser jauh ke wilayah utara, tepatnya di belakang area koperasi.

Perpindahan lokasi secara sepihak ini memicu kemarahan warga dan kelompok tani. Publik menilai perubahan ini dilakukan tanpa kajian teknis yang transparan dan terkesan akal-akalan untuk meloloskan kepentingan segelintir pihak, alih-alih menjawab problem kekeringan yang mendera petani.

“Kalau tujuan pembangunan embung untuk konservasi dan penampungan air, tentu yang paling utama adalah manfaatnya bagi petani. Jangan sampai embung dibangun di lokasi yang manfaatnya kurang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas salah seorang tokoh masyarakat Desa Kuntili, Kamis (10/9/2026).

Kritik pedas turut dialamatkan pada buruknya perencanaan infrastruktur yang dipaksakan. Warga mengungkapkan bahwa di wilayah utara yang kini ditetapkan sebagai lokasi baru sudah tersedia jaringan dan aliran irigasi yang memadai. Publik lantas mempertanyakan urgensi pembangunan embung di zona tersebut, sementara wilayah selatan yang benar-benar kering dan membutuhkan tampungan air justru dicampakkan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Upaya warga mencari keadilan sempat dibawa ke meja perundingan di Kantor Kecamatan Sumpiuh, yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Banyumas, Kresnawan, serta tim perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. Alih-alih memberikan solusi yang berpihak pada rakyat, forum tersebut justru memperlihatkan arogansi birokrasi yang menutup mata terhadap aspirasi warga yang menolak lokasi baru tersebut.

Masyarakat mendesak agar Dinas PU Banyumas dan BBWS Serayu Opak tidak berlindung di balik dalih administratif. Verifikasi faktual yang independen wajib segera dilakukan, mencakup analisis mendalam terhadap kondisi lahan, ketersediaan sumber air, jaringan irigasi eksisting, serta proyeksi manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan petani, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran proyek.

Di tengah gelombang protes ini, kredibilitas Pemerintah Desa Kuntili turut rontok. Agenda Musyawarah Desa (Musdes) yang digadang-gadang sebagai ruang klarifikasi justru diwarnai kekacauan informasi. Muncul perbedaan klaim batas waktu pelaksanaan; tokoh masyarakat menyebut pemerintah desa diberi waktu tiga hari, sementara Sekretaris Desa menyebut waktu satu minggu.

Ironisnya, saat awak media mendatangi kantor desa untuk mengonfirmasi kejanggalan ini, Kepala Desa Kuntili, Salamun, justru mangkir dari tanggung jawab dan tidak berada di tempat. Sekretaris Desa yang menemui media hanya melontarkan janji manis bahwa pemdes akan berpihak pada warga—sebuah retorika klise yang diragukan efektivitasnya di tengah situasi krisis kepercayaan ini.

Warga menegaskan bahwa penolakan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Masyarakat menuntut agar Musdes mendatang digelar secara terbuka, jujur, dan melibatkan unsur BPD, kelompok tani, tokoh masyarakat, serta pemilik lahan terdampak secara adil, bukan sekadar formalitas untuk mengesahkan keputusan yang telah disetir dari atas.

Redaksi membuka seluas-luasnya ruang hak jawab, klarifikasi, atau koreksi bagi pihak-pihak terkait khususnya Kepala Desa Kuntili (Salamun), Sekretaris Desa Kuntili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Kresnawan), serta pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak atas pemberitaan di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tanggapan dapat dikirimkan melalui surel atau kontak resmi redaksi.

Urgensi Kepada Otoritas Pusat:

– Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

– Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU

– Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

– Ombudsman Republik Indonesia

– Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Bina Pemerintahan Desa)

Publisher -Red

Melawi, DN-II Satgas Karhutla TNI Kabupaten Melawi yang dipimpin Brigjen TNI Luqman Arief bersama Wakil Ketua Tim Brigjen TNI (Mar) Tri Haryanto melaksanakan penyuluhan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), meninjau lokasi kebakaran, serta menyerahkan bantuan peralatan pemadam api kepada masyarakat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026).

Penyuluhan dilaksanakan di Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir dan Desa Pundau, Kecamatan Menukung. Satgas juga meninjau lokasi kebakaran di area perkebunan PT Citra Mahkota serta menyerahkan empat unit peralatan pemadam api beserta kelengkapannya kepada empat kepala desa di wilayah Kecamatan Menukung dan Ella Hilir.

Brigjen TNI Luqman Arief mengajak masyarakat memanfaatkan dan merawat peralatan pemadam yang telah diberikan agar selalu siap digunakan. Pihak korporasi juga diimbau turut membantu masyarakat dalam menghadapi Karhutla, termasuk melalui dukungan obat-obatan, masker, dan sarana penampungan air di desa terdampak.

Upaya Satgas Karhutla TNI turut mendorong sinergi antara masyarakat dan pihak korporasi. Melalui mediasi Satgas, masyarakat bersama PT Citra Mahkota 1 dan PT Citra Mahkota 2 sepakat bekerja sama dalam mencegah dan menangani Karhutla di wilayah tersebut. TNI berkomitmen terus memperkuat pencegahan dan penanganan Karhutla melalui penyuluhan, dukungan sarana pemadaman, serta sinergi dengan seluruh elemen di wilayah terdampak. Red

#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kalbar, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau kapal perang Jepang JS Kunisaki (LST-4003) di Dermaga Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan unsur dan peralatan bantuan dari Jepang yang akan memberikan dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

JS Kunisaki membawa tiga helikopter CH-47 Chinook yang akan mendukung operasi water bombing dalam penanganan Karhutla di Kalimantan, dengan total 338 personel yang terdiri dari kru kapal, tim pemadaman, dan tim koordinator.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari kerja sama Indonesia dan Jepang dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan. Kehadiran unsur bantuan Jepang diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman serta mempercepat penanganan Karhutla di wilayah terdampak.

TNI berkomitmen untuk terus mengoptimalkan seluruh unsur dan kemampuan yang dimiliki dalam penanganan Karhutla guna mempercepat pengendalian kebakaran serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Red

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045

Kota Tegal, DN-II Kecelakaan lalu lintas di Jalan Pancasila, Kota Tegal, Kamis (10/9/2026) pagi menjadi perhatian setelah foto dan potongan video kejadian beredar di media sosial.

Peristiwa tersebut kemudian memunculkan narasi dugaan tabrak lari serta anggapan lambannya penanganan korban oleh pihak kepolisian.

Kasat Lantas Polres Tegal Kota AKP Suyit Munandar menjelaskan, kejadian tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas. Saat polisi tiba di lokasi, korban dan pengendara sepeda motor beserta kendaraannya masih berada di tempat kejadian perkara (TKP).

“Ini merupakan kecelakaan lalu lintas. Saat petugas tiba di lokasi, korban dan pengendara masih berada di TKP, termasuk kendaraannya,” kata AKP Suyit Munandar.

Setibanya di lokasi, petugas mengamankan TKP dan menangani pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut. Polisi juga berkoordinasi dengan tenaga medis dan ambulans untuk penanganan korban.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Salah satu korban mengalami fraktur pada bagian kaki. Ketiga orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

“Petugas langsung melakukan penanganan di lokasi dan berkoordinasi dengan pihak medis maupun ambulans. Penanganan juga menyesuaikan kondisi masing-masing,” ujarnya.

Kecelakaan tersebut melibatkan pengendara Honda Vario berinisial AZ (24), warga Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, serta dua pejalan kaki, CH (69), warga Kelurahan Kraton, dan NW (59), warga Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

AKP Suyit mengatakan berdasarkan keterangan sejumlah pihak serta rekaman CCTV yang di periksa, kecelakaan bermula saat sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur di lajur sebelah kanan Jalan Pancasila.

Pada saat bersamaan, dua pejalan kaki menyeberang jalan dari arah utara menuju selatan hingga terjadi kecelakaan,” tambahnya

AKP Suyit menegaskan, penanganan perkara di lakukan berdasarkan fakta dan bukti yang di peroleh di lapangan.

“Yang jelas, kejadian ini merupakan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti yang ada,” jelasnya. ( S. Bimantoro )

PALANGKA RAYA, DN-II Maraknya video amatir dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Tengah yang viral dalam sepekan terakhir belum mendapat tindakan tegas dari pihak berwenang. Ketidakpastian penegakan hukum ini mendorong Tim Investigasi bersama Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kalsel, Iswandi, turun langsung mengumpulkan fakta dan melaporkan temuan tersebut ke Bidang Propam Polda Kalteng pada Rabu (9/9/2026).

​Temuan Lapangan: Tiga SPBU dengan Modus Serupa

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, tim menemukan dugaan praktik pengisian BBM bersubsidi secara ilegal menggunakan kendaraan modifikasi, jerigen, hingga tandon raksasa berkapasitas 1.000 liter di tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berbeda:

SPBU 64.735.04 (PT Nur Afnan)

Lokasi: Jl. Pulo Telo, Kuala Kapuas.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Waktu Temuan: Pukul 22.00 WIB.

​Modus: Satu unit mobil Daihatsu bernomor polisi KH 8894 JD terpantau mengisi BBM ke dalam 20 jerigen tanpa dilengkapi surat rekomendasi yang sah sesuai peraturan Pertamina.

SPBU 65.748.001

​Lokasi: Jl. Trans Bahaur – Kalawa, Pulang Pisau.

​Waktu Temuan: Selasa, 1/9/2026 pukul 22.30 WIB.

​Modus: Dua unit kendaraan (DA 8212 MI dan L 8033 BA) kedapatan memuat jenis Pertalite dan Pertamax ke dalam 2 tandon berkapasitas 1.000 liter, drum biru 250 liter, serta puluhan jerigen.

SPBU 65.748.003

Lokasi: Jl. Lintas Poros Maliku – Bahaur, Desa Purwodadi, Kec. Maliku, Pulang Pisau.

​Waktu Temuan: Rabu, 2/9/2026 pukul 02.30 WIB.

​Modus: Satu unit kendaraan KH 8378 JF membawa muatan 2 tandon raksasa 1.000 liter, 4 drum biru 250 liter, dan puluhan jerigen 35 liter berisi Biosolar, Pertalite, dan Pertamax.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Upaya Konfirmasi Mentok, Pertamina Dinilai Bungkam

Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak PT Pertamina Patra Niaga menemui jalan buntu. Saat didatangi ke kantor PT Pertamina Patra Niaga di Jl. RTA Malino No. 57, Palangka Raya pada Jumat (4/9/2026) dan Selasa (9/9/2026) pukul 11.00 WIB, kondisi kantor terpantau tutup tanpa kehadiran pejabat berwenang.

​Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) I Pertamina, Hari Harjunadi, tidak memberikan respons saat dihubungi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp. SBM II Lucky Haryanto, saat dikonfirmasi, hanya memberikan jawaban singkat bahwa dirinya sedang berada di luar kota.

​”Video sudah seterang ini, bukti sudah sejelas ini. Masa iya lembaganya malah hilang? Kami masyarakat Kalimantan Tengah butuh bukti nyata, bukan janji,” keluh salah seorang warga Kapuas yang enggan disebutkan namanya.

Kunjungan ke Propam Polda Kalteng

Menghadapi kebuntuan institusional tersebut, Tim Investigasi dan DPD GWI Kalsel mendatangi Bidang Propam Polda Kalteng untuk menyerahkan data sekaligus melaporkan dugaan keterlibatan oknum yang mencederai marwah institusi penegak hukum dan penyaluran distribusi energi.

​Kedatangan tim disambut baik oleh Ipda Sugeng Riyadi, mengingat Kabid Propam saat itu sedang menghadiri agenda pelantikan di Mapolda.

​”Kami datang untuk bersilaturahmi dan berkolaborasi. Tujuannya satu: menjaga marwah institusi dan meluruskan oknum-oknum yang merusak reputasi publik. Pers dan Polri harus satu barisan melawan penyimpangan,” tegas Iswandi.

​Pihak Propam menerima informasi tersebut dengan baik, menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti sesuai prosedur, serta mengarahkan awak media untuk melengkapi formulir pengaduan secara daring (online).

Landasan Hukum dan Tuntutan Publik

Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini secara nyata diduga melanggar ketentuan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2023 serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

​Masyarakat Kalimantan Tengah mendesak langkah konkret dari para pemangku kepentingan:

​Pertamina: Segera melakukan sidak mendadak dan audit menyeluruh terhadap SPBU-SPBU nakal.

​BPH Migas: Mencabut izin operasional SPBU yang terbukti melanggar aturan secara transparan dan tanpa tebang pilih.

​Aparat Penegak Hukum (APH): Mengusut tuntas aliran distribusi BBM ilegal serta menyelidiki dugaan keterlibatan oknum yang membekingi praktik tersebut.

Hak Jawab dan Koreksi

Redaksi menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta asas praduga tak bersalah. Ruang hak jawab dan koreksi dibuka seluas-luasnya bagi PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pengelola SPBU terkait, maupun pihak-pihak lain yang merasa dirugikan.

​Tanggapan atau hak jawab dapat dikirimkan melalui surel resmi ke redaksi@kopitv.id paling lambat 1 x 24 jam sejak berita ini ditayangkan. Setiap hak jawab yang masuk akan dimuat secara berimbang tanpa pengurangan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) & (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE.

​Pewarta: Iswandi, Sabir, Subli

Redaksi: Tim Investigasi DN-II / KopiTV

JAKARTA, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan dukungan penuh kepada Davina Kirana Bintang, seorang pelajar asal Medan, Sumatera Utara, yang memiliki cita-cita inspiratif untuk menapaki jalur kepemimpinan hingga menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) perempuan di masa depan.

​”Setiap anak memiliki mimpi, dan setiap mimpi membutuhkan keberanian untuk diperjuangkan. Davina Kirana Bintang adalah sosok pelajar dengan visi besar tersebut,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat memberikan keterangan kepada sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online di Markas Pusat Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Cijantung, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Profil dan Latar Belakang

Davina Kirana Bintang lahir di Medan pada 7 Juni 2011. Ia tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan, kedisiplinan, dan pengabdian. Sang ayah, Aiptu Davit Bintang, merupakan anggota Polres Pelabuhan Belawan, sementara sang ibu, Masyarah Simatupang, S.Pd., M.M., adalah seorang tenaga pendidik di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

​Perjalanan pendidikan Davina dimulai dari Sekolah Wahidin Sudirohusodo (jenjang PG hingga SD), kemudian melanjutkan ke Sekolah Maitreyawira Cemara Asri untuk tingkat SMP. Saat ini, ia tercatat sebagai siswi kelas X di SMA Negeri 1 Medan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Dukungan untuk Davina Kirana Bintang: Pelajar Berprestasi dan Multitalenta yang Bidik Posisi Kapolri Wanita

​Di tengah kesibukannya menimba ilmu, Davina aktif mengasah berbagai potensi dan bakatnya. Ia memiliki talenta di bidang tarik suara, seni baca puisi, modeling, akting, serta menekuni cabang olahraga atletik. Selain itu, ia juga menguasai kemampuan berbahasa asing, yakni Bahasa Inggris dan Mandarin.

​Prestasi dan Visi Kepemimpinan

Semangat untuk terus berkembang mengantarkan Davina menorehkan prestasi sebagai Finalis Duta Pelajar Antinarkoba Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

​Bagi Davina, prestasi bukan sekadar penghargaan, melainkan proses pembentukan karakter yang mencakup keberanian, kedisiplinan, kepemimpinan, serta kepedulian sosial terhadap sesama dan generasi muda. Cita-citanya menjadi Kapolri perempuan didasari oleh keinginan untuk membuktikan bahwa perempuan mampu hadir sebagai pemimpin yang tegas, berintegritas, humanis, dan berdedikasi tinggi bagi bangsa dan negara.

​Dengan dukungan keluarga, fondasi pendidikan yang kuat, serta konsistensi untuk terus belajar, Davina Kirana Bintang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita besarnya.

​”Hari ini seorang pelajar, esok menjadi pemimpin. Teruslah bermimpi, belajar, berprestasi, dan mengabdi, karena masa depan bangsa dipersiapkan oleh generasi muda yang berani memperjuangkan mimpinya,” pesan Prof. Sutan Nasomal.

​#DavinaKiranaBintang
#KapolriPerempuan
#DutaPelajarAntinarkoba
#SumateraUtara2026
#GenerasiMudaIndonesia

​Narasumber: Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H. (Pakar Hukum Internasional, Ekonom, sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia / PAMID).

You cannot copy content of this page

Detik Nasional com

Dapatkan kabar terkini dengan konten terkurasi dan berita utama terbaru yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Langganan sekarang agar selalu terdepan dan jangan sampai ketinggalan!

Lanjut ke konten ↓