BREBES, DN-II Upaya Polri dalam memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan selama masa Operasi Ketupat Candi (OKC) 2026 terus ditingkatkan. Pada Minggu (15/03/2026), personel Pos Pelayanan (Posyan) Rest Area KM 260B Banjaratma melaksanakan sosialisasi intensif aplikasi layanan digital berupa Chatbot SIPOLAN (Sistem Informasi Polisi Lalu Lintas) kepada para pedagang dan pengunjung.
Kegiatan ini sejalan dengan arahan pimpinan untuk mengedepankan teknologi dalam pelayanan. Kasatgas Humas OKC 2026, Iptu Indra Prasetyo, menjelaskan bahwa SIPOLAN merupakan inovasi unggulan dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Tengah.
Aplikasi ini dirancang khusus sebagai asisten digital yang memberikan respon otomatis kepada masyarakat. Fitur-fitur utamanya mencakup informasi real-time mengenai: Kondisi arus lalu lintas terkini, Panduan jalur mudik dan jalur alternatif, Lokasi posko pengamanan serta rest area terdekat. Serta Informasi rekayasa lalu lintas (seperti one way atau contraflow) selama periode arus mudik dan balik.
“Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya terkait kondisi lalu lintas dan jalur mudik, sehingga perjalanan masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar,” terang Iptu Indra Prasetyo.
Tidak hanya di Rest Area 260B, Iptu Indra menjelaskan sosialisasi aplikasi SIPOLAN juga dilakukan secara masif oleh seluruh jajaran Polres Brebes. Seluruh personel yang terlibat di pos-pos pengamanan dan pos pelayanan Operasi Ketupat Candi 2026 dikerahkan untuk memberikan edukasi langsung kepada pengguna jalan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di lokasi Rest Area Banjaratma sendiri dari laporan yang diterima bahwa, masyarakat sangat antusias menyambut kehadiran aplikasi ini.
“Masyarakat merasa terbantu karena informasi kepolisian kini lebih cepat dan ada dalam satu genggaman. Hingga saat ini, kegiatan sosialisasi di lapangan berjalan dengan tertib, lancar, dan mendapat respon positif tanpa ada kejadian menonjol,” ungkap Kasatgas Humas.
Dengan adanya SIPOLAN, Polres Brebes optimis arus mudik dan balik tahun 2026 akan jauh lebih terorganisir, memberikan rasa aman bagi para pemudik yang melintasi wilayah hukum Polda Jawa Tengah. (Casroni/Hms)
BREBES , DN-II Memasuki periode pertengahan Maret 2026, Polres Brebes Polda Jawa Tengah mulai mengintensifkan layanan Valet Ride bagi para pemudik yang melintasi wilayah hukumnya.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, melalui Kasatgas Humas Iptu Indra Prasetyo dalam keteranganya menyebutkan sejak dilaunching perdana pada Jumat (13/3), tercatat tren penggunaan layanan ini mulai menunjukkan aktivitas yang stabil dalam dua hari pertama pelaksanaannya.
Program Valet Ride merupakan bagian dari inovasi Polda Jateng untuk memberikan keamanan dan kenyamanan ekstra bagi pengendara, khususnya roda dua, yang membutuhkan bantuan selama perjalanan mudik.
Data menunjukkan bahwa pada hari Jumat (13/03) dan Sabtu (14/03), masyarakat mulai memanfaatkan fasilitas ini secara bertahap. Puncak aktivitas terlihat pada waktu siang hari, di mana banyak pemudik yang memutuskan untuk beristirahat atau memanfaatkan jasa pengamanan kendaraan.
Indra menyebut, pada Jumat, 13 Maret 2026: Terdata sebanyak 10 unit kendaraan dengan total 19 penumpang memanfaatkan layanan ini pada pukul 13.00 WIB.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kemudian Sabtu, 14 Maret 2026, aktivitas meningkat sejak pagi hingga sore hari. Pada pukul 10.00 WIB tercatat 8 motor, disusul puncaknya pada pukul 13.00 WIB dengan 9 motor dan 20 penumpang. Kegiatan ditutup pada pukul 16.00 WIB dengan tambahan 2 unit kendaraan.
“Secara akumulatif dalam dua hari pertama, layanan Valet Ride di wilayah hukum Polres Brebes telah melayani total 53 orang penumpang dengan jumlah kendaraan sebanyak 29 unit,” terang Iptu Indra pada Minggu (15/03/2026). 
Program ini diharapkan dapat menekan angka kelelahan pengendara di jalan raya dengan menyediakan fasilitas transit kendaraan yang aman.
Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Candi (OKC) 2026 ini, Polres Brebes memastikan bahwa personel di lapangan akan terus siaga di titik-titik yang telah ditentukan guna memberikan respon cepat terhadap kebutuhan para pemudik.
“Melalui kesiapsiagaan personel di sepanjang jalur mudik, Polres Brebes berkomitmen untuk menghadirkan rasa aman tanpa celah. Dengan dukungan teknologi seperti aplikasi SIPOLAN dan layanan Valet Ride, Polri memastikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik selama arus mudik dan balik tahun 2026,” tutupnya. (Casroni/Hms)
BREBES, DN-II Kenaikan harga pupuk yang terus berfluktuasi menjadi momok menakutkan bagi petani kecil, khususnya bagi para petani penggarap. Mujiono (37), seorang petani asal Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, mengungkapkan realita pahit di lapangan: keterbatasan akses pupuk bersubsidi akibat kendala administratif Kartu Tani telah menjepit ekonomi mereka.
Sebagai petani penggarap, Mujiono mengelola lahan seluas satu bau (sekitar 0,7 hektar) dengan sistem sewa. Setiap tahun, ia wajib menyisihkan modal sebesar Rp2,5 juta hanya untuk biaya sewa lahan. Di tengah beban tersebut, akses terhadap pupuk bersubsidi yang menjadi kunci efisiensi biaya justru tertutup baginya.
“Kondisi di lapangan sangat berat. Karena tidak memiliki Kartu Tani, saya terpaksa membeli pupuk dengan harga nonsubsidi yang jauh lebih mahal,” ujar Mujiono saat ditemui, Sabtu (14/3/2026).
Terbentur Syarat Administratif
Permasalahan utama yang dihadapi Mujiono adalah kaku dan rumitnya syarat untuk mendapatkan Kartu Tani. Sebagai penyewa, ia kesulitan memenuhi persyaratan administrasi yang sering kali mewajibkan kepemilikan dokumen pajak sawah (SPT/PBB) atas nama pribadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akibatnya, terjadi diskriminasi akses di mana petani penggarap—yang secara faktual mengelola lahan—justru kehilangan hak atas subsidi pupuk. Mereka terjebak dalam “lingkaran setan” administrasi yang membuat biaya produksi membengkak.
Beban Ganda: Operasional Tinggi dan Ancaman Hama
Mujiono membeberkan bahwa biaya operasional untuk satu kali musim tanam mencapai Rp4 juta. Angka ini belum termasuk risiko kegagalan panen akibat serangan hama, terutama tikus dan burung, yang masih menjadi ancaman laten di wilayah Brebes.
“Hasil panen tidak menentu. Jika aman dari hama, kami bisa dapat lima ton. Tapi jika terserang, hasilnya anjlok bisa hanya dua ton saja,” keluh pria tersebut.
Dengan kebutuhan pupuk per musim tanam berkisar antara dua hingga empat kuintal, selisih harga menjadi sangat signifikan bagi pendapatan petani. Sebagai perbandingan, di Desa Krasak, Kabupaten Brebes, harga pupuk Urea bersubsidi dengan Kartu Tani dipatok Rp90.000 per sak. Sementara bagi petani yang tidak memiliki kartu, mereka harus merogoh kocek hingga Rp150.000 per sak.
Harapan pada Kebijakan Pemerintah
Di tengah ketidakpastian ini, Mujiono berharap pemerintah pusat maupun daerah lebih fleksibel dalam merumuskan kebijakan distribusi pupuk. Ia berharap adanya solusi bagi petani penggarap agar bisa mengakses pupuk bersubsidi tanpa harus terhambat oleh syarat administrasi yang kaku.
“Harapan saya sederhana, saya ingin harga pupuk terjangkau. Jika pupuk murah, tentu beban kami sebagai petani penggarap bisa sedikit lebih ringan dan roda produksi pangan tetap terjaga,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari instansi terkait di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes mengenai evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani penggarap yang terkendala administratif.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Konflik internal yayasan pengelola Universitas Manggalia, Brebes, terus memanas. Dampaknya, ratusan mahasiswa terpaksa harus menjalani kegiatan perkuliahan di lokasi sementara karena kampus utama disegel oleh pihak yang mengklaim sebagai yayasan lama asal Surabaya.
Wakil Ketua II Universitas Manggalia, Rudi, membenarkan situasi genting yang menghambat operasional kampus tersebut saat ditemui pada Sabtu (14/3/2026). Ia menjelaskan bahwa penyegelan kampus oleh pihak yang diduga berasal dari yayasan lama telah memicu keresahan di kalangan sivitas akademika.
”Mahasiswa menuntut agar kampus segera dibuka kembali. Mereka ingin bisa beraktivitas dan menjalani perkuliahan dengan normal di lingkungan kampus sendiri,” ujar Rudi.
Mahasiswa Mengungsi ke SMK
Sebagai solusi jangka pendek agar proses belajar-mengajar tidak terhenti total, pihak universitas terpaksa memindahkan kegiatan perkuliahan ke SMK Budi Utomo. Sebanyak empat ruang kelas telah disiapkan dengan sistem sewa untuk menampung mahasiswa terdampak akibat penutupan gedung utama. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keresahan Tenaga Pendidik
Situasi ini juga memantik kekhawatiran mendalam dari para dosen. Pihak pengajar mendesak agar konflik perebutan kendali yayasan ini segera menemukan titik terang. Fokus utama mereka adalah meminimalisasi kerugian yang dialami mahasiswa akibat perseteruan ini.
”Harapan kami masalah ini cepat selesai. Kami tidak ingin ada pihak yang menjadi korban, terutama mahasiswa. Kasihan hak mereka untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak terganggu,” tambah Rudi.
Hingga saat ini, polemik perebutan wewenang yayasan antara pihak pengelola yang berjalan saat ini dengan pihak yang mengklaim sebagai yayasan lama asal Surabaya masih menjadi sorotan publik di Brebes. Situasi ini dinilai sangat merugikan hak mahasiswa dalam mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Sektor pertanian bawang merah tengah dirundung awan mendung. Di tengah jerih payah para petani mengolah lahan, mereka justru harus menelan pil pahit akibat anjloknya harga jual di pasaran yang tidak sebanding dengan tingginya biaya produksi. (14/3/2026).
Harga Anjlok di Bawah Titik Impas
Kondisi di lapangan menunjukkan tren harga yang sangat memprihatinkan. Saat ini, bawang merah kualitas super (ukuran besar) hanya mampu terserap pasar di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kg. Kondisi lebih tragis dialami petani dengan hasil panen kualitas biasa atau ukuran kecil, yang hanya dihargai sekitar Rp11.000 hingga Rp12.000 per kg.
Angka ini terpaut jauh dari titik impas atau Break Even Point (BEP). Idealnya, petani baru bisa bernapas lega dan menutup modal jika harga berada di angka Rp25.000 hingga Rp30.000 per kg.
Jeratan Modal dan Kurs Dollar
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Biaya produksi yang melambung tinggi menjadi beban utama. Untuk lahan seluas seperempat bau (±1.750 m²), petani harus merogoh kocek hingga Rp26.000.000. Tingginya biaya ini dipicu oleh harga obat-obatan pertanian dan pestisida yang terus naik mengikuti fluktuasi kurs dollar.
Dengan harga pasar saat ini, hasil panen dari lahan tersebut rata-rata hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp15.000.000. Artinya, petani harus menanggung kerugian hampir separuh dari modal awal yang mereka tanam.
“Istilahnya sekarang itu Dandur Tukule Utang (Menanam yang tumbuhnya adalah utang). Niatnya menanam untuk mencari nafkah keluarga, tapi kenyataannya malah menambah beban hutang yang semakin menumpuk,” ujar salah satu petani yak mau disebutkan namanya dengan nada getir.
Tudingan Impor dan Permainan “Mafia”
Keterpurukan ini diduga kuat terjadi akibat hantaman bawang impor, baik dari India maupun jenis Breisanjer. Masuknya stok impor saat harga lokal sedang stabil kerap kali membuat harga bawang petani domestik langsung terjun bebas.
Tak hanya itu, petani mencium adanya indikasi permainan para tengkulak atau “mafia” pasar. Modusnya, para pemodal besar menyerap bawang petani dengan harga serendah mungkin saat pasar sedang jatuh, lalu menimbunnya di gudang. Mereka baru akan melepas stok tersebut ke pasar saat harga kembali melambung tinggi demi meraup keuntungan pribadi yang besar.
Menagih Janji Pemerintah
Melihat kondisi yang semakin terjepit, para petani kini menagih janji-janji manis pemerintah, mulai dari level Kabupaten hingga Menteri Pertanian. Mereka mendesak pemerintah untuk:
Menepati janji kampanye terkait perlindungan harga komoditas lokal.
Menjaga stabilitas harga agar tetap di atas biaya produksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Membatasi ketat keran impor bawang merah, terutama saat memasuki masa panen raya.
Tanpa intervensi nyata dari pemerintah, istilah “Dandur Tukule Utang” akan terus menjadi kenyataan pahit yang menghantui kesejahteraan petani bawang di Indonesia.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Menanggapi beredarnya kekhawatiran mengenai pemotongan pajak Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 34%, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) memastikan bahwa situasi di lapangan tetap kondusif. Hingga saat ini, tidak ada aksi protes maupun gejolak dari kalangan buruh atau serikat pekerja di wilayah tersebut.
Kepala Disperinaker Kabupaten Brebes, Abdul Madjid, S.T., M.T., melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, Irfan Djunaidi, menjelaskan bahwa berdasarkan data per Januari 2026, terdapat 66 perusahaan di Brebes yang menyerap 77.571 tenaga kerja.
”Hingga hari ini, Jumat (13/3/2026), kami mencatat situasi hubungan industrial di Brebes sangat kondusif. Tidak ada laporan keberatan atau protes dari serikat buruh terkait isu pemotongan pajak THR sebesar 34%,” ujar Irfan.
Meluruskan Miskonsepsi Angka 34%
Irfan menegaskan bahwa angka 34% yang ramai diperbincangkan bukanlah tarif pajak yang dikenakan kepada seluruh pekerja. Skema pajak di Indonesia bersifat progresif, di mana beban pajak disesuaikan dengan tingkat penghasilan seseorang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berikut poin penting untuk meluruskan kekhawatiran publik:
Bukan untuk Buruh: Tarif 34% merupakan tarif maksimal dalam skema pajak terbaru (TER), yang hanya berlaku bagi individu dengan penghasilan bruto di atas Rp1,4 miliar per bulan.
Ketentuan PTKP: Pekerja dengan penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau yang gajinya setara UMK, tetap akan mendapatkan potongan pajak yang sangat kecil, bahkan bisa mencapai 0%.
Mekanisme TER: Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) memang membuat potongan pajak di bulan penerimaan THR terlihat lebih besar akibat akumulasi bonus, namun nantinya akan dilakukan penyesuaian perhitungan kembali pada akhir tahun (masa pajak Desember).
Respons Tokoh Serikat dan Legislatif
Senada dengan pemerintah, Ketua B2P3 Brebes, Azmi Asmuni Majid, menegaskan bahwa nihilnya protes dari buruh di Brebes adalah hal yang wajar. Menurutnya, buruh di Brebes sangat vokal jika ada kebijakan yang mencederai hak mereka. Namun, karena aturan pajak tinggi tersebut menyasar penghasilan di atas Rp75 juta per bulan, para buruh di Brebes merasa kebijakan tersebut tidak berdampak pada mereka.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Brebes, Tobidin Sarjum, S.H., menyatakan dukungannya untuk menjaga stabilitas industrial. Pihaknya siap memfasilitasi dialog publik melalui forum tripartit yang melibatkan unsur pengusaha, serikat buruh, eksekutif, dan legislatif.
”Kami terbuka untuk duduk bersama. Dialog tripartit sangat penting untuk memastikan seluruh pihak memahami mekanisme pajak ini sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang menimbulkan keresahan di kalangan pekerja,” pungkas Tobidin.
Catatan: Penyampaian informasi ini sangat krusial agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hoaks atau informasi yang kurang akurat terkait kebijakan perpajakan.Eksekutif dan legislatif .
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Menghadapi tantangan arus mudik Idul Fitri 1447 H, Polda Jawa Tengah resmi meluncurkan layanan inovatif Valet Ride Mudik Gratis. Keberangkatan gelombang pertama dilepas langsung oleh Wakapolda Jateng, Brigjen Pol. Latif Usman, bertempat di Pos Pelayanan (Posyan) Nasmoco Klampok, Brebes, pada Jumat (13/03/2026).
Turut hadir mendampingi dalam peresmian tersebut Kabid Propam Polda Jateng, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah, serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes.
Wakapolda Jateng, Brigjen Pol. Latif Usman, menjelaskan bahwa program Valet Ride merupakan solusi konkret Polri untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Mengingat wilayah Brebes dikenal sebagai “titik lelah” (fatigue point), pemaksaan berkendara menuju arah timur sangat berisiko.
“Jarak tempuh dari Brebes ke Semarang masih memerlukan waktu lebih dari dua jam. Jika dipaksakan dalam kondisi lelah, sangat membahayakan. Melalui metode ini, pengendara kita naikkan ke bus yang nyaman, sementara sepeda motornya diangkut menggunakan truk towing hingga sampai tujuan di Semarang,” jelas Brigjen Pol. Latif Usman.
Pada hari pertama pelaksanaan, tercatat sebanyak 90 pemudik telah mendaftar melalui sistem daring (online). Meski demikian, petugas di lapangan tetap menerima dan melayani pemudik yang datang langsung (go-show) ke lokasi Pos Valet Ride.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tercatat sudah ada 22 pemudik yang diberangkatkan pada kloter awal hari ini. Secara total, sebanyak 90 peserta telah terdaftar dalam sistem untuk mengikuti program Valet Ride menuju Semarang,” terangnya
Wakapolda juga menginstruksikan personel di lapangan untuk tetap fleksibel dalam melayani masyarakat yang belum mendaftar secara daring.
“Bagi pemudik dari Jakarta atau Jawa Barat yang baru mengetahui informasi ini saat melintas di perbatasan Brebes, tetap akan kami terima dan layani. Justru pemudik jarak jauh inilah yang menjadi sasaran utama kami agar mereka bisa beristirahat di pos pelayanan sekaligus mendapatkan fasilitas mudik yang aman ini,” tambahnya
Sementara Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardiansyah, merinci bahwa terdapat tiga jadwal pemberangkatan setiap harinya, yaitu pada pukul 10.00 WIB, 13.00 WIB, dan 16.00 WIB. Layanan ini akan beroperasi setiap hari mulai 13 hingga 19 Maret 2026.
Sambil menunggu jadwal keberangkatan atau proses loading kendaraan ke truk towing, Polres Brebes telah menyediakan fasilitas lengkap yang bisa dinikmati pemudik secara cuma-cuma, di antaranya ruang tunggu ber-AC dan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Kemudian layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan relaksasi serta dilengkapi area bermain anak yang aman dengan berbagai permainan game menarik serta Mushola yang bersih dan representatif.
“Semua fasilitas ini kami sediakan agar masyarakat tidak merasa jenuh dan tetap nyaman selama menunggu proses administrasi maupun pemberangkatan,” tambah AKBP Lilik.
Berdasarkan prediksi dari Korlantas Polri, puncak arus mudik diperkirakan akan mulai terjadi pada Sabtu hingga Rabu mendatang, menyesuaikan dengan jadwal libur nasional. Kapolres Brebes mengimbau para pemudik, terutama pengguna sepeda motor, untuk tidak ragu memanfaatkan layanan ini demi keselamatan bersama. (Casroni/Hms)
BREBES, DN-II Menjelang waktu berbuka puasa, suasana di kawasan lampu merah Kersana Brebes Barat terlihat lebih hangat dari biasanya. Sejumlah anggota komunitas Akademi Biduan Brebes Barat (AKBID) turun langsung ke jalan untuk membagikan takjil kepada para pengguna jalan dan pemudik yang melintas, Jumat (13/3/2026).
Aksi sosial ini menjadi wujud kepedulian nyata dari para pelaku seni di Brebes Barat terhadap sesama, khususnya mereka yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba.
Ketua Komunitas AKBID menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang didanai secara swadaya oleh seluruh anggota.
“Kegiatan ini murni inisiatif dari teman-teman biduan, musisi, dan penyanyi di Brebes Barat. Dana yang kami salurkan merupakan hasil dari kas komunitas serta sumbangan sukarela anggota. Harapan kami, di balik aksi berbagi ini, tali silaturahmi antarpekerja seni semakin erat dan terjaga,” ujarnya saat ditemui di lokasi.
Lebih dari sekadar berbagi takjil, komunitas ini memiliki komitmen jangka panjang untuk terus berkontribusi dalam berbagai aksi kemanusiaan. AKBID menegaskan bahwa wadah ini bukan sekadar tempat berkumpulnya para profesional di bidang tarik suara, melainkan juga organisasi yang aktif dalam aksi tanggap bencana dan kegiatan sosial lainnya.
Senada dengan hal tersebut, jajaran pengurus komunitas—di antaranya Kristina (Sekretaris), Mamah Yulai, dan Ibam (Bendahara)—menegaskan pentingnya peran komunitas dalam masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Setiap tahun kami selalu berusaha hadir untuk berbagi. Tidak hanya di bulan Ramadan, jika terjadi musibah atau bencana, kami pun selalu berupaya hadir untuk membantu meringankan beban sesama,” tambah mereka.
Aksi berbagi takjil ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Kehadiran para biduan di tengah jalan dengan semangat berbagi menjadi potret sisi positif pekerja seni yang ingin menebar manfaat bagi masyarakat luas di Brebes Barat.
Reporter: Rio
#Akbid #BrebesBarat
#SingerCommunity”
BREBES, DN-II Dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di bulan suci Ramadan, Polres Brebes melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri Serentak pada Jumat (13/03/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Mako Polres Brebes ini mendapat sambutan hangat dari warga sekitar yang telah mengantre sejak pagi.
Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Polres Brebes yang memantau jalannya distribusi sembako agar tepat sasaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, Wakapolres Kompol Purbo Adjar Waskito, Pejabat Utama Polres Brebes dan Ketua Bhayangkari Cabang Brebes beserta pengurus.
Antusiasme warga terlihat sangat tinggi, terbukti dengan 100 paket sembako yang disediakan ludes terjual dalam waktu singkat. Paket pangan yang ditawarkan meliputi komoditas esensial dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar saat ini.
“Kami menyediakan Beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp55.000 dan Minyak kemasan 1 liter seharga Rp14.500, Alhamdulillah, seluruh stok terjual habis,” terang Kapolres Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar tanpa kendala berarti. Kehadiran personel Satbinmas dan Satreskrim memastikan antrean warga tetap teratur sehingga proses transaksi berlangsung cepat.
Salah satu warga, Rokhatun mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Menurutnya, selisih harga tersebut sangat berarti untuk menghemat pengeluaran dapur selama sebulan ke depan.
“Alhamdulillah, antrinya tertib dan harganya jauh lebih murah dibanding di pasar,” tuturnya.
Kasat Binmas Polres Brebes, AKP Rachmat Wibowo Budi Pratama menambahkan kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi Polri secara serentak di seluruh Indonesia untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat menengah ke bawah tetap terjaga selama masa Ramadan.
“Gerakan Pangan Murah ini adalah langkah nyata Polres Brebes dalam menjaga stabilitas ekonomi warga selama bulan suci. Kami pastikan distribusi 100 paket sembako hari ini tepat sasaran untuk warga yang membutuhkan,” pungkasnya. (Casroni/Hms)
BREBES, DN-II Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Brebes terus berkomitmen menciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonis dan kondusif. Langkah ini dilakukan melalui penguatan hubungan industrial serta pengawasan ketat terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. (13/3/2026).
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Disperinaker Brebes, Irfan Junaedi, SE., M.Si., menyatakan bahwa fokus utama instansinya adalah meminimalisir potensi perselisihan melalui pendekatan komunikatif dan preventif.
”Hubungan industrial bukan sekadar pemenuhan hak dan kewajiban di atas kertas, tetapi bagaimana kita membangun komunikasi yang transparan antara perusahaan dan pekerja. Kami mengedepankan musyawarah mufakat sebagai langkah utama sebelum perselisihan berlanjut ke tahap litigasi,” ujar Irfan dalam keterangannya, didampingi Kepala Disperinaker Brebes, Abdul Madjid, ST, MT.
Sinergi dan Kepatuhan Regulasi
Irfan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Menurutnya, kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan adalah kunci utama untuk menjaga produktivitas sekaligus melindungi hak-hak pekerja.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Tugas kami adalah memastikan terciptanya harmonisasi kepentingan, sehingga produktivitas perusahaan tetap terjaga dan hak-hak pekerja terpenuhi secara adil,” tambahnya.
Kontribusi TKA bagi PAD Brebes
Terkait penggunaan TKA di wilayah Brebes, Disperinaker memastikan seluruh proses telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Aturan ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang mengatur kewajiban pemberi kerja terkait Rencana Penggunaan TKA (RPTKA), Dana Kompensasi (DKPTKA), hingga kewajiban penunjukan tenaga pendamping.
Berdasarkan data terkini, tercatat sebanyak 120 TKA yang bekerja di Kabupaten Brebes dan telah terdaftar secara resmi di Disperinaker. Para pekerja asing ini memberikan kontribusi nyata bagi daerah melalui pembayaran Dana Kompensasi TKA yang masuk ke kas negara, yang kemudian berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Untuk setiap TKA, terdapat kewajiban pembayaran Dana Kompensasi sebesar 1.200 dolar AS per tahun. Jika dikonversikan, setiap pekerja asing berkontribusi lebih dari Rp20 juta per tahun bagi daerah,” jelas Irfan.
Dengan pengawasan yang ketat dan pendekatan yang solutif, Disperinaker Brebes optimistis dapat terus menjaga iklim investasi yang sehat sekaligus menjamin kesejahteraan tenaga kerja, baik lokal maupun asing, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page