JAKARTA, DN–II Pakar Hukum Internasional sekaligus tokoh nasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menginstruksikan peniadaan seluruh festival dan pesta perayaan Tahun Baru 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Desakan ini muncul sebagai bentuk empati mendalam atas rentetan bencana alam yang melanda tanah air, khususnya di wilayah Sumatera. (18/12/2025).
Dalam keterangannya kepada para Pemimpin Redaksi media dalam dan luar negeri melalui sambungan telepon pada Kamis (18/12/2025), Prof. Sutan menegaskan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam situasi yang “tidak baik-baik saja”.
Dampak Bencana yang Memilukan
Prof. Sutan menyoroti tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data terbaru, korban jiwa dilaporkan telah menembus angka 1.000 orang.
“Masyarakat di Sumatera kehilangan segalanya; banyak yang hanya menyisakan baju di badan. Bahkan, beberapa warga telah mengibarkan bendera putih sebagai pesan permintaan bantuan kepada dunia internasional. Ini adalah potret penderitaan yang sangat nyata,” ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia memperkirakan kerugian infrastruktur akibat bencana ini sangat masif. “Mungkin diperlukan anggaran lebih dari Rp500 triliun untuk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak di Sumut, Sumbar, dan Aceh,” tambah pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus tersebut.
Kritik terhadap Kerusakan Alam dan Anggaran Daerah
Lebih lanjut, Presiden Partai Oposisi Merdeka ini menilai bencana besar yang terjadi merupakan akibat dari aktivitas ilegal seperti pembabatan hutan dan pertambangan liar yang tidak terkendali. Ia mendesak Presiden untuk segera melakukan langkah antisipatif agar tragedi serupa tidak terus berulang di masa depan.
Terkait momentum pergantian tahun, Prof. Sutan meminta seluruh kepala daerah—Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota—untuk tidak menghamburkan anggaran daerah demi pesta kembang api atau festival.
“Semua bentuk festival menyambut tahun 2026 harus ditiadakan. Anggaran miliaran rupiah tersebut jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk perbaikan wilayah bencana dan membantu masyarakat yang kesulitan makan akibat ekonomi yang sedang tidak sehat,” tegasnya.
Seruan Evaluasi Total
Menutup pernyataannya, Prof. Sutan mengetuk hati para pemegang kekuasaan dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan doa bersama demi keselamatan bangsa. Ia juga memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi total dan mengambil langkah berani dalam membangun kembali Indonesia.
“Sejarah akan mencatat upaya perbaikan ini. Kita butuh kebijakan yang bijaksana dan kepemimpinan yang mampu merapikan kembali Indonesia dari keterpurukan bencana sepanjang tahun 2025 ini,” pungkasnya.
Red
BREBES, DN-II Praktik penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Golden Emperor Indonesia (GEI) yang berlokasi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kini menjadi sorotan tajam. Berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang dihimpun di lapangan, muncul indikasi kuat terjadinya pelanggaran prosedur keimigrasian hingga perilaku diskriminatif terhadap pekerja lokal. (18/12/2025).
1. Ketidaksesuaian Data dan Dugaan Penyalahgunaan Visa
Data lapangan menunjukkan jumlah TKA di PT GEI diperkirakan mencapai 100 hingga 120 orang yang menempati 40 kamar di mess karyawan. Namun, kontradiksi muncul ketika informasi internal menyebutkan hanya sekitar 16 orang yang mengantongi izin kerja resmi.
Sisanya diduga kuat hanya menggunakan visa kunjungan (turis) yang diperpanjang secara berkala. Jika terbukti, praktik ini melanggar payung hukum:
UU No. 6 Tahun 2011 (Keimigrasian): Pasal 122 huruf (a) mengancam pidana penjara maksimal 5 tahun bagi orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
UU No. 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan): Pasal 42 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja TKA memiliki izin tertulis resmi dari Menteri atau pejabat berwenang.
2. Sorotan Etika Kerja dan Dugaan Diskriminasi
Selain aspek legalitas, perilaku oknum TKA terhadap tenaga kerja lokal turut dikeluhkan. Laporan dari sumber internal menyebutkan adanya standar ganda dalam perekrutan yang cenderung hanya menyasar pekerja wanita muda, serta minimnya penghormatan terhadap hak waktu istirahat karyawan domestik.
Kondisi ini berpotensi mencederai Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003, yang menjamin hak setiap pekerja untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
3. Dinamika Hukum dan Tekanan Internal
Ketidakteraturan ini kabarnya sempat memicu inspeksi mendadak (sidak) dari pihak Imigrasi. Dalam operasi tersebut, sejumlah TKA yang diduga tidak berizin sempat diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Di sisi lain, tensi di internal perusahaan kian memanas pasca dilaporkannya beberapa karyawan lokal ke pihak berwajib atas tuduhan pencurian. Langkah ini memicu spekulasi di kalangan pekerja bahwa laporan tersebut merupakan bentuk intimidasi atau upaya pembungkaman terhadap mereka yang vokal menyuarakan kejanggalan di dalam perusahaan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Golden Emperor Indonesia (GEI) belum memberikan keterangan resmi terkait rasio jumlah TKA maupun dugaan penyalahgunaan visa tersebut. Masyarakat dan pemerhati ketenagakerjaan kini mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Kantor Imigrasi setempat untuk melakukan audit menyeluruh demi tegaknya supremasi hukum dan perlindungan bagi pekerja domestik.
Reporter: Teguh
Koramil 11 Paguyangan Bentuk Generasi Tangguh dan Berkarakter Melalui LDK Bersama SMP N 2 Paguyangan
Brebes, DN-II Untuk membina generasi muda yang berkarakter dan berjiwa nasionalis, Babinsa Koramil 11 Paguyangan, Kodim 0713 Brebes, Serka Joni Rahyanto, melaksanakan kegiatan pemberian materi Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) kepada siswa-siswi SMP N 2 Paguyangan. Kegiatan LDK ini diikuti dengan antusias oleh Pengurus OSIS, PMR dan Pramuka di Lapangan Obyek Wisata Kaligua, Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah. Kamis (18/12/2025).
Dalam pelaksanaannya, Serka Joni Rahyanto memberikan dua materi utama. Pertama, Wawasan Kebangsaan (Wasbang) yang bertujuan untuk memperkuat rasa cinta tanah air, semangat bela negara, dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi kedua adalah Peraturan Baris Berbaris (PBB) yang diajarkan untuk menanamkan kedisiplinan, ketertiban, kekompakan, serta rasa tanggung jawab baik secara individu maupun kelompok.
“Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter para siswa agar memiliki jiwa kepemimpinan, kedisiplinan yang tinggi, serta jiwa nasionalisme yang kuat. Hal ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan masyarakat,” ujarnya saat memimpin kegiatan.
Kepala Sekolah SMP N 2 Paguyangan Solehudin, M.Pd menyambut baik sinergi antara TNI dan dunia pendidikan ini. Kerja sama ini dinilai sangat efektif dalam membentuk mental dan fisik siswa yang tangguh serta berakhlak mulia.
Sementara Dandim 0713 Brebes, Letkol Infanteri Sapto Broto, S.E., M.Si disela-sela tugasnya menyampaikan bahwa Kodim Kodim Brebes melalui 17 jajaran Koramil nya terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam membina generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa yang andal dan berintegritas.(Pen0713)**
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Ormas Pemuda Pancasila (PP) menggelar aksi unjuk rasa serta audiensi di kawasan PT Golden Emperor Indonesia, Kamis (18/12/2025). Aksi ini dipicu oleh dugaan kuat adanya penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin resmi (ilegal) di perusahaan manufaktur sepatu merek Puma tersebut.
Menuntut Transparansi Manajemen
Kedatangan gabungan ormas ini bertujuan untuk menuntut transparansi dari pihak manajemen PT Golden Emperor Indonesia terkait legalitas pekerja asing mereka. Dalam mediasi yang berlangsung di area pabrik, pihak perusahaan yang diwakili oleh Mr. Cai dan Mr. He menerima enam orang perwakilan dari GMBI dan PP untuk melakukan klarifikasi.
Pantauan di lokasi menunjukkan aksi berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan guna memastikan situasi tetap kondusif. Sejumlah awak media juga turut mengawal jalannya proses audiensi demi menjamin keterbukaan informasi kepada publik.
“Kami hadir sebagai representasi masyarakat untuk meminta klarifikasi langsung. Kami mendukung investasi, namun kami tidak ingin ada aturan hukum yang dilangkahi di wilayah kami,” ujar salah satu koordinator aksi di lokasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pihak ormas menegaskan bahwa sebelum melakukan aksi, mereka telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Brebes. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa tuntutan yang disampaikan berpijak pada data dan koridor hukum yang berlaku.
Fokus pada Kepatuhan Regulasi
Dalam orasinya, pimpinan aksi menegaskan bahwa fokus utama gerakan ini adalah memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keimigrasian dan ketenagakerjaan di Indonesia.
“Tujuan kami jelas: meminta kejelasan terkait dugaan TKA ilegal. Jika mereka legal, silakan tunjukkan dokumen resminya sesuai aturan negara. Namun, jika terbukti melanggar, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya di hadapan massa yang berjaga dengan tertib. 
Meski tensi sempat meningkat seiring bertambahnya jumlah massa, pimpinan barisan berulang kali mengimbau anggotanya untuk menjaga ketertiban umum. “Saya minta rekan-rekan tetap kondusif. Jaga kebersihan dan jangan merusak fasilitas pabrik. Kita datang dengan cara yang terhormat untuk mencari kebenaran,” tambahnya.
Menanti Tindak Lanjut Berwenang
Aksi berjalan dengan tertib hingga akhir. Sebelum memasuki ruang mediasi, massa sempat meneriakkan yel-yel kesatuan sebagai simbol solidaritas antar-organisasi dalam mengawal isu lokal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Golden Emperor Indonesia belum memberikan keterangan pers resmi terkait hasil audiensi maupun tanggapan mendalam atas tudingan penggunaan TKA ilegal tersebut. Kini, publik menanti hasil verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang terkait pemeriksaan dokumen izin tinggal dan izin kerja para tenaga asing di perusahaan tersebut.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Brebes, Rabu (17/12/2025). Pertemuan daring ini fokus menyoroti evaluasi pengelolaan dan kinerja BUMD, khususnya PDAM Tirta Baribis.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi KPK guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan sektor pelayanan publik. Melalui surat resminya, KPK menekankan pentingnya optimalisasi transparansi serta akuntabilitas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Evaluasi Kinerja dan Transparansi
Dalam forum tersebut, KPK meminta Pemkab Brebes menghadirkan Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kabag Perekonomian, serta jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Baribis. Agenda utama mencakup paparan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat serta laporan kinerja dan kondisi keuangan dari pihak PDAM.
Di sisi lain, isu transparansi anggaran di sektor lain juga mencuat. Tokoh masyarakat, Dedy Rochman, memberikan catatan tambahan mengenai pentingnya pengelolaan dana publik yang tepat sasaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya lebih setuju gerakan bebas biaya sekolah alias gratis itu dioptimalkan secara nyata. Karena selama ini, meski disebut gratis, masyarakat masih sering dibebani iuran sekolah dan biaya buku,” ujar Dedy.
Kritik Pedas LBH KAHMI: “Jangan Sepelekan KPK”
Meski agenda rakor ini sangat krusial, pelaksanaannya menuai kritik dari Direktur LBH KAHMI Brebes, Karno Roso. Ia menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pejabat teras daerah dalam pertemuan tersebut.
“Langkah KPK ini sangat kami apresiasi. Namun, sangat disayangkan pejabat terasnya justru tidak hadir. Hal ini terkesan kurang menunjukkan keseriusan dan seolah menyepelekan agenda penting dari KPK,” tegas Karno kepada media, Rabu (17/12/2025).
Karno mengingatkan bahwa PDAM Tirta Baribis saat ini tengah berada dalam pantauan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ia mendesak Bupati Brebes agar proses seleksi Direktur Utama dan jajaran direksi mendatang dilakukan secara objektif.
“Penentuan direksi harus mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan merit system. Hilangkan unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Rakor ini adalah bentuk kepedulian KPK untuk menjaga pejabat Brebes agar tetap berada dalam koridor hukum,” tambahnya.
Harapan Publik
Pelaksanaan rakor ini sejatinya dipandang sebagai langkah preventif untuk membangun tata kelola BUMD yang lebih sehat dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Transparansi dinilai menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi daerah.
Karno Roso menutup dengan peringatan keras mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang mengabaikan arahan pencegahan dari lembaga antirasuah tersebut.
“Jika arahan pencegahan ini tidak dijalankan dan prinsip tata kelola yang bersih diabaikan, maka risiko hukum menjadi konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red: Teguh
BREBES, DN-II Kabar baik bagi warga di wilayah perbatasan. Fasilitas kesehatan terbaru, Rumah Sakit (RS) Prima Insan Mulia, kini resmi hadir di Losari. Mengusung kategori Tipe D, rumah sakit ini telah mengantongi izin operasional dan berkomitmen menyediakan pelayanan medis berkualitas bagi masyarakat Brebes, Cirebon, dan sekitarnya. (17/12/2025).
Strategis terletak di Jl. Raya Pantura Losari, rumah sakit swasta ini menjadi titik krusial layanan kesehatan mengingat lokasinya yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Kolaborasi Dokter Spesialis dan Tokoh Masyarakat
Humas RS Prima Insan Mulia, Bowo, mengungkapkan bahwa rumah sakit ini lahir dari semangat kolektif. Di bawah naungan PT Prima Insan Mulia, kepemilikan RS ini melibatkan sekitar 40 investor yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.
“Pemiliknya merupakan gabungan dari kalangan profesional medis dan tokoh masyarakat. Ada dokter spesialis seperti dr. Mifta, hingga figur lokal seperti mantan Camat Losari. Ini adalah bentuk gotong royong untuk memajukan kesehatan di wilayah kita sendiri,” ujar Bowo dalam keterangan resminya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fasilitas Modern dan Layanan Spesialis Unggulan
Meski berstatus Tipe D, RS Prima Insan Mulia tidak main-main dalam hal fasilitas. Gedung megah setinggi tiga lantai ini telah dilengkapi dengan akses lift untuk kenyamanan pasien serta kapasitas total 50 tempat tidur.
Pada tahap awal operasional, RS Prima Insan Mulia memprioritaskan tiga layanan spesialis kunci yang paling dibutuhkan masyarakat:
Spesialis Bedah Umum
Spesialis Anak
Spesialis Kandungan (Obgyn)
Komitmen Menuju Layanan BPJS Kesehatan
Terkait pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan JKN-BPJS, manajemen menjelaskan bahwa saat ini mereka tengah menempuh proses administratif yang diperlukan. Sesuai regulasi, rumah sakit baru harus melalui tahapan akreditasi sebelum menjalin kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami sedang berupaya maksimal untuk memenuhi syarat akreditasi dan kredensialing dari BPJS. Untuk saat ini, kami melayani pasien umum dan layanan darurat (emergency). Kami mohon doa dan dukungannya agar kerja sama dengan BPJS segera terealisasi,” tambah Bowo.
Solusi Kesehatan di Jalur Pantura
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan keluarnya izin operasional dari Bupati, RS Prima Insan Mulia kini telah siap melayani pasien. Kehadirannya diharapkan mampu memutus jarak tempuh warga Losari dan sekitarnya yang selama ini harus pergi ke pusat kota untuk mendapatkan tindakan spesialis.
Ringkasan Informasi RS Prima Insan Mulia
|
Fitur |
Deskripsi |
|---|---|
|
Alamat |
Jl. Raya Pantura, Losari (Perbatasan Jateng-Jabar) |
|
Kontak |
0815-1100-0600 |
|
Fasilitas |
Gedung 3 Lantai, Lift, 50 Tempat Tidur |
|
Layanan Utama |
Bedah Umum, Anak, Kandungan (Obgyn) |
|
Status BPJS |
Proses Akreditasi (Saat ini: Umum & Emergency) |
|
Kepemilikan |
Kolektif (PT Prima Insan Mulia) |
Redaktur: Teguh
BREBES, DN-II Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tanjung, Kabupaten Brebes, tengah bersiap melaksanakan program studi tur tahunan ke Yogyakarta. Kegiatan edukatif ini telah mengantongi izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes dengan total peserta sebanyak 208 siswa. (17/12/2025).
Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Waka Humas) SMPN 1 Tanjung, Bambang P., mewakili Kepala Sekolah Mulyaningsih, menegaskan bahwa program ini bersifat opsional atau tidak wajib bagi seluruh siswa kelas VIII.
“Ini adalah program sekolah rutin sebagaimana di SMP lainnya. Dari total 328 siswa kelas VIII, tercatat sebanyak 208 siswa yang ikut serta berdasarkan hasil pengecekan terakhir hari ini,” ujar Bambang saat memberikan keterangan.
Rencana Perjalanan dan Fasilitas Utama
Untuk mengakomodasi 208 peserta, pihak sekolah telah menyiapkan armada transportasi yang terdiri dari empat unit bus besar dan bus tambahan guna memastikan kenyamanan seluruh siswa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rute perjalanan telah disusun secara efisien untuk memaksimalkan pengalaman belajar di lapangan, meliputi:
Lava Tour Merapi: Destinasi edukasi untuk mempelajari sejarah erupsi dan fenomena alam Gunung Merapi.
Museum Dirgantara: Kunjungan sejarah untuk memperdalam wawasan mengenai dunia penerbangan Indonesia.
Kawasan Malioboro: Pusat budaya dan ekonomi kreatif di jantung Yogyakarta.
Terkait jadwal, rombongan direncanakan berangkat pada malam hari sekitar pukul 20.00 atau 21.00 WIB. “Kami tiba di Yogyakarta pagi hari, langsung memulai aktivitas di objek wisata, dan dijadwalkan kembali ke Brebes malam hari sehingga tiba di sekolah sekitar pukul 03.00 dini hari,” tambah Bambang.
Komitmen Keamanan dan Standar Armada
Keamanan siswa menjadi prioritas mutlak bagi SMPN 1 Tanjung. Selain izin resmi dari dinas terkait, pihak sekolah sangat selektif dalam memilih armada bus. Bambang memastikan kendaraan yang digunakan adalah unit terbaru untuk menjamin keselamatan di jalan.
“Kami pastikan kendaraan sangat layak, menggunakan unit keluaran terbaru di atas tahun 2023 dengan fasilitas yang memadai,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, sekolah bekerja sama dengan biro perjalanan Hana Tour. Pemilihan biro ini didasarkan pada rekam jejak yang profesional dan pelayanan yang humanis. “Mereka sangat peduli kepada anak-anak. Jika ada siswa yang kurang sehat, penanganannya sangat baik dan tuntas,” puji Bambang.
Murni Penambahan Wawasan, Bukan Syarat Akademik
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pihak sekolah menggarisbawahi bahwa keikutsertaan dalam studi tur ini murni bertujuan untuk memperluas cakrawala berpikir siswa di luar kelas, bukan untuk mengejar nilai akademik.
“Kegiatan ini tidak berpengaruh pada nilai mata pelajaran apa pun. Fokus kami adalah pengayaan wawasan. Misalnya, saat mengunjungi candi, mereka bisa melihat langsung peninggalan sejarah Hindu-Buddha,” jelasnya lagi.
Keputusan akhir untuk mengikuti kegiatan ini sepenuhnya berada di tangan orang tua siswa. Program ini pun telah melalui proses sosialisasi dan mendapatkan persetujuan dari perwakilan orang tua, di mana pihak sekolah bertindak sebagai fasilitator demi kelancaran kegiatan tersebut.
Reporter: Teguh
Brebes, DN-II Satuan Reskrim Polres Brebes berhasil membekuk komplotan pencuri spesialis minimarket yang beraksi di Toserba Jadi Baru, Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Rabu (17/12/2025).
Komplotan yang terdiri dari empat wanita dan satu pengemudi pria asal Jakarta ini diringkus setelah aksi mereka dicurigai oleh petugas keamanan toko.
Modus para pelaku berpura-pura belanja dan saling menutupi (bergerombol) saat memasukkan barang ke balik baju
Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah melalui Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Resandro Hendriajati, mengungkapkan bahwa penangkapan bermula saat petugas keamanan mengenali salah satu wajah pelaku yang sebelumnya pernah terekam CCTV melakukan pencurian di lokasi yang sama. Saat dipantau, para pelaku terlihat menggunakan modus bergerombol untuk menutupi aksi rekan lainnya yang memasukkan barang curian ke dalam pakaian longgar.
“Modusnya berpura-pura belanja. Mereka berdiri berdekatan agar tidak terpantau CCTV saat menyembunyikan barang,” jelas AKP Resandro, Rabu (17/12) siang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski sempat mencoba melarikan diri, polisi berhasil mengamankan lima orang pelaku, yakni Yuniarti (39), Rasmi (58), Sri Rahayu (52), Yani Sumiati (51), dan Heri Susanto (53). Menariknya, salah satu pelaku sempat mencoba bersembunyi di atas plafon RSUD Bumiayu sebelum akhirnya dievakuasi petugas.
Kasat Reskrim menambahkan, bahwa kawanan pelaku pencurian spesialis minimarket ini, diduga pernah melakukan aksinya yang sama di minimarket lainnya.
Polisi menyita puluhan susu formula, alat elektronik, dan satu unit mobil Avanza hitam sebagai barang bukti. Para pelaku kini terancam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara.
“Atas perbuatannya para pelaku kini terancam Pasal 363 KUHP dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara,” pungkasnya.
Red
Brebes, DN-II Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tanjung, yang membawahi wilayah seluas 3.300 hektar lahan pertanian, tengah agresif melaksanakan program Luas Tambah Tanam (LTT) dan Percepatan Tanam. (17/13/2025).
Inisiatif ini didorong oleh majunya musim hujan yang telah teramati sejak Oktober 2025—lebih cepat dari tahun sebelumnya—dan bertujuan utama untuk menggenjot produktivitas padi serta mencapai target ambisius: Indeks Pertanaman (IP) tiga kali setahun.
Fokus Utama: Memanfaatkan Curah Hujan untuk Percepatan Tanam
Ketua BPP Tanjung, Heri Setiawan, menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan lahan sawah yang telah dipanen segera diolah dan ditanami kembali.
“Kita sedang mengejar target percepatan tanam dan LTT. Kami menekankan kepada petani agar sawah-sawah yang belum sempat ditanami, harus segera diolah dan ditanami, karena curah hujan sudah mulai stabil. Kita tidak boleh terlambat mengatur pola tanamnya,” jelas Heri Setiawan.
Percepatan tanam ini menjadi krusial karena wilayah Tanjung, yang merupakan daerah paling ujung terkait pasokan air dari Malahayu, harus memanfaatkan momen air hujan sebaik mungkin. Pola tanam yang biasanya dimulai akhir Desember, kini didorong maju antara akhir November hingga pertengahan Desember.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Harapannya, dengan percepatan ini, ke depannya kita bisa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari yang biasanya dua kali menjadi tiga kali setahun,” tambah Heri Setiawan, optimis.
Potensi Pertanian: Selain Padi, Ada Jagung dan Bawang
Meskipun saat ini banyak petani di Tanjung yang baru saja menyelesaikan panen padi, membuktikan keberhasilan tanam musim sebelumnya, komoditas unggulan wilayah ini tidak terbatas pada padi. Selain padi, Tanjung juga dikenal dengan komoditas unggulan lainnya, yakni jagung manis dan bawang. Komitmen BPP Tanjung adalah terus melakukan pendampingan langsung guna memastikan program terlaksana demi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Menarik: BPP Tanjung Tak Fokus pada Cabai Rawit Merah
Di tengah isu lonjakan harga cabai rawit merah di pasar yang mencapai sekitar Rp90.000, BPP Tanjung memberikan klarifikasi mengenai situasi budidaya cabai di wilayahnya.
Kenaikan harga tersebut disebut sebagai dampak hukum pasar karena saat ini belum memasuki masa puncak panen cabai sehingga produksi di pasaran masih minim. Musim tanam cabai di Tanjung umumnya diawali pada November hingga Desember, dengan perkiraan panen raya sekitar Januari-Februari.
Menariknya, BPP Tanjung menegaskan bahwa budidaya cabai di wilayahnya tidak berfokus pada cabai rawit merah yang sedang mengalami gejolak harga.
“Kebetulan kalau di Tanjung itu memang hampir tidak ada penanaman cabai rawit merah dalam skala luas,” ungkap perwakilan BPP. “Adanya adalah Cabai Merah Besar, yang istilahnya di kita itu cabai TW.”
Budidaya Cabai Merah Besar ini banyak dilakukan di desa Krakahan dan Pengaradan, dengan perkiraan luas tanam pada musimnya bisa mencapai sekitar 100 hektar. Fokus pada komoditas lokal ini menunjukkan strategi budidaya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pasar petani setempat.
Red/Teguh
Brebes, DN-II Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Brebes menegaskan bahwa seluruh tahapan penyeleksian telah dilakukan secara transparan dan ketat sesuai dengan prosedur serta regulasi yang berlaku. Penegasan ini disampaikan Pansel menyikapi adanya pernyataan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait proses seleksi tersebut.
Melalui anggota Pansel yang juga menjabat Kepala Bagian Perekonomian Setda Brebes, Wachid, Pansel menjelaskan bahwa landasan hukum yang digunakan dalam proses seleksi Direktur PDAM/BUMD sangat jelas.
“Kami tegaskan, Pansel berpegangan pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, serta Perbup Nomor 80 Tahun 2019,” jelas Wachid pada Selasa (16/12/2025).
Ia menambahkan bahwa keseluruhan regulasi tersebut secara komprehensif mengatur, salah satunya, mengenai persyaratan pengalaman manajerial bagi calon Direksi BUMD.
Calon Sudah Penuhi Persyaratan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wachid lebih lanjut menegaskan bahwa seluruh calon yang telah diumumkan sebelumnya dinilai Pansel telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan.
“Penilaian dari Pansel menunjukkan bahwa semua calon yang diumumkan kemarin sudah masuk dalam kategori sesuai persyaratan. Kami sudah jelas melakukan semuanya sesuai dengan prosedur, aturan, dan regulasi yang berlaku,” tegas perwakilan Pansel, seraya menghormati pernyataan LBH sebagai hak untuk menilai.
Pengumuman Hasil UKK dan Tahapan Lanjut
Pansel mengonfirmasi bahwa tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) telah rampung dilaksanakan, meliputi:
Ujian Tertulis dan Psikotes (Sabtu).
Presentasi Makalah dan Wawancara (Minggu).
Sesuai linimasa yang ditetapkan, Hasil UKK direncanakan akan diumumkan pada hari Rabu (17 Desember 2025).
Setelah pengumuman tersebut, tahapan selanjutnya adalah wawancara akhir dengan Bupati. Namun, proses seleksi belum berhenti di situ.
“Setelah wawancara akhir, masih ada tahapan lagi. Berkas para calon akan kami kirim ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk mendapatkan pertimbangan,” jelasnya.
Pansel mengklarifikasi bahwa calon yang diajukan untuk mendapatkan pertimbangan Kemendagri adalah seluruh calon yang masih terlibat dalam proses, bukan hanya dua atau tiga nama teratas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pansel dan Bupati Penentu Akhir
Meskipun berkas calon dikirim ke Kemendagri, Wachid menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri hanya dimintai pertimbangan. Keputusan akhir mengenai penetapan Direksi BUMD berada di tangan Pansel berdasarkan hasil akhir dari seluruh tahapan.
“Keputusan diambil Pansel, ditambah hasil wawancara akhir dengan Bupati. Nanti penilaiannya kami gabungkan. Kami berusaha untuk se-transparan mungkin dalam kaitannya dengan jabatan BUMD ini,” tutupnya.
Penentuan hasil akhir, termasuk untuk posisi Direktur PDAM Tirta Baribis Brebes, tetap menjadi kewenangan Panitia Seleksi, ujarnya.
Red/Teguh
You cannot copy content of this page