JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden usai memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/03/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan peta jalan transisi energi serta langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian kondisi geopolitik global.
Percepatan Pemanfaatan EBT
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan khusus mengenai hasil rapat awal Satgas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). Pemerintah kini tengah menyusun langkah konkret untuk mengakselerasi pemanfaatan energi ramah lingkungan.
”Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat transisi energi. Salah satu target utamanya adalah konversi pembangkit listrik tenaga diesel secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia menjadi pembangkit EBT,” ujar Bahlil kepada awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Diversifikasi Sumber Minyak
Selain membahas energi terbarukan, Presiden juga memberikan arahan terkait antisipasi terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dalam negeri.
Sebagai langkah preventif, pemerintah saat ini tengah menjajaki diversifikasi sumber minyak mentah. Langkah ini diambil agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan tertentu, termasuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Timur Tengah. Bahlil menekankan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan memilih opsi terbaik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah untuk memastikan kemandirian dan keberlanjutan energi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Red/BPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo
#KemensetnegRI
#TransisiEnergi
#KetahananEnergi
#ESDM
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi kerakyatan kini berada di bawah sorotan tajam. Proyek pengadaan gerai rak senilai kurang lebih Rp5 triliun diduga kuat disusupi produk impor asal China. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan semangat kedaulatan industri nasional dan penggunaan produk dalam negeri. (12/3/2026).
Dugaan keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara beserta dua mitra pelaksananya, PT Indoraya Multi Internasional (IMI) dan PT Naga Septa Persada (NSP), kini memicu desakan publik. Komisi VI DPR RI didesak segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana yang dikelola para pelaksana tender tersebut.
Aliran Dana Rakyat, Produk Luar Negeri?
Dengan target pengadaan sebesar Rp62,5 juta per titik untuk 83.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, total anggaran proyek ini mencapai lebih dari Rp5 triliun. Potensi bocornya dana negara ke luar negeri menjadi kekhawatiran utama jika sebagian besar produksi rak didatangkan dari Negeri Tirai Bambu.
”Jangan sampai ini menjadi ‘jilid kedua’ dari polemik kendaraan impor masa lalu. Kita harus konsisten: APBN dan anggaran negara harus menghidupkan pabrik-pabrik di dalam negeri, bukan justru mensubsidi industri asing,” ujar seorang sumber internal yang mengawal isu ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jika dugaan ini terbukti, klaim “keberpihakan pada UMKM” dalam program KDMP patut dipertanyakan akurasinya. Mengimpor barang yang mampu diproduksi oleh manufaktur lokal dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap visi kemandirian ekonomi.
Misteri Kantor ‘Hantu’ dan Jejak Vendor
Ironi semakin tajam saat kredibilitas pelaksana proyek ditelusuri. PT Indoraya Multi Internasional (IMI), yang disebut sebagai salah satu pemenang tender, kedapatan memiliki alamat kantor di kawasan Tebet Plaza Kaha yang dilaporkan sudah tidak aktif.
Lebih mencurigakan lagi, Direktur Utama perusahaan berinisial SLO dilaporkan menutup akses komunikasi saat akan dikonfirmasi. Fenomena “kantor kosong” ini memicu pertanyaan besar terkait proses verifikasi vendor. Bagaimana perusahaan dengan profil demikian bisa lolos verifikasi untuk proyek strategis bernilai ratusan miliar rupiah?
Pelanggaran Etika dan UU Industri
Pengamat ekonomi menilai, jika dugaan impor ini benar, hal tersebut bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pelanggaran serius terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
”Ini soal keberpihakan. Industri manufaktur lokal sebenarnya sangat mumpuni memproduksi rak besi berkualitas. Jika tetap memaksakan impor, ini adalah tamparan keras bagi industri nasional,” tegas pengamat tersebut.
Desakan Audit Menyeluruh
Kini, bola panas berada di tangan DPR RI dan lembaga pengawas seperti BPK/BPKP. Publik mendesak tiga langkah konkret:
Pemanggilan Manajemen: Komisi VI DPR segera memanggil PT Agrinas untuk menjelaskan transparansi asal-usul barang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Audit Forensik: Pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pengadaan guna memastikan tidak ada barang impor yang masuk dengan memanipulasi label lokal.
Sanksi Tegas: Pemberian sanksi hitam (blacklist) jika ditemukan manipulasi data TKDN atau prosedur pengadaan yang menyimpang.
Publik kini menanti ketegasan pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar menjadi stimulus bagi pengusaha lokal, bukan sekadar “karpet merah” bagi produk asing.
(Redaksi/Tim)
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di kediaman Kertanegara, Jakarta, Rabu (11/3/2026)..
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Mengingat kedekatan historis keduanya, kunjungan ini tidak hanya menjadi agenda diplomatik formal, tetapi juga pertemuan antar sahabat lama yang telah lama menjalin kerja sama di bidang pertahanan.
Dalam kesempatan tersebut, kedua tokoh bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis kawasan serta upaya penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Pertemuan ini menjadi simbol kuat komitmen kedua negara untuk terus menjaga stabilitas dan kemitraan erat di kawasan Indo-Pasifik.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi transformasi Danantara yang kini sejajar dengan lembaga pengelola investasi negara atau sovereign wealth fund (SWF) kelas dunia.
Presiden Prabowo mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Danantara yang kini diproyeksikan menjadi salah satu dari tujuh SWF terbesar di dunia.
“Kita bersyukur, kita sekarang sudah memiliki badan yang bisa disetarakan dengan sovereign wealth fund di dunia. Kita patut berbangga, Indonesia kini memiliki salah satu dari enam atau tujuh SWF terbesar di dunia,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Capaian Kinerja Signifikan
Kepala BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Presiden memberikan apresiasi khusus atas kinerja operasional Danantara di tahun pertamanya. Berdasarkan laporan yang diterima, tingkat pengembalian aset (return on asset) pada tahun 2025 melonjak lebih dari 300 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden menekankan besarnya ekspektasi negara terhadap efisiensi pengelolaan aset oleh Danantara. Sebagai ilustrasi, Presiden menyebutkan bahwa dengan asumsi pengembalian aset sebesar 5 persen, Danantara ditargetkan mampu memberikan kontribusi kepada negara hingga 50 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp800 triliun per tahun.
Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak krisis global. Melalui tata kelola yang profesional dan berintegritas, Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam menjaga kemandirian ekonomi serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Acara tasyakuran ini menjadi momentum refleksi bagi Danantara untuk terus meningkatkan perannya dalam mengelola aset negara secara produktif guna memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas.
— TIW —
#CatatanSeskab
#Danantara
#EkonomiIndonesia
#PrabowoSubianto
KOTA TEGAL DN-II Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kota Tegal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah mal, Rabu (11/3).
Kegiatan tersebut untuk memastikan tidak ada makanan dan minuman yang tak layak masih beredar di Kota Tegal serta memastikan harga bahan pokok terjangkau bagi masyarakat.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono memimpin langsung sidak tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, M. Zaenal Abidin mendatangi toserba Yogya dan Rita Mall Tegal.
Dedy Yon Supriyono mengatakan pihaknya memeriksa harga kebutuhan pokok, masa kadaluarsa, bahan makanan apakah mengandung formalin atau tidak. Hasilnya tidak ada makanan dan minuman yang mengandung formalin, masa kadaluarsanya juga aman.
Selain itu, Wali Kota Tegal juga mengecek beberapa bahan pokok yang terkait dengan harga pasar seperti beras, gula, minyak, sayur, makanan kemasan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari hasil sidak tersebut, untuk wilayah Kota Tegal harga kebutuhan pokok relatif aman. Seperti untuk harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp12.000 per kilogram, kemudian minyak sayur jenis minyak kita seharga Rp15.700 per liter dan untuk gula pasir seharga Rp17.500 per kilogram.
“Harga-harga yang berlaku ini masih standar dan sesuai aturan, sehingga untuk wilayah Kota Tegal relatif aman,” ujar Dedy Yon.
Untuk makanan kemasan kaleng, dari hasil sidak tidak ada yang kadaluarsa dan aman. Termasuk pengecekan sejumlah bahan makanan melalui laboratorium seperti ikan asin, kolang kaling dan lainnya, aman dari kandungan zat kimia berbahaya.
Pemerintah Kota Tegal juga membantu masyarakat dengan mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan sembako dengan harga yang terjangkau. Seperti gula pasir sesuai harga Bulog dijual Rp17.000 per kilogram.
Kemudian untuk harga minyak sayur seharga Rp15.500/ liter. Harapannya upaya ini bisa untuk menekan kenaikan harga dan kenaikan inflasi di Kota Tegal.(* Bim )
Kabupaten Tegal, DN-II Dalam rangka memastikan keselamatan transportasi serta kesiapan armada menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat, jajaran Polres Tegal melaksanakan kegiatan ramp check terhadap armada bus di Pool Bus Pariwisata Dedy Jaya, Kabupaten Tegal, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan pemeriksaan tersebut dipimpin oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Tegal Ipda Bares Wiji W, S.H. bersama personel Satlantas dan petugas dari instansi terkait dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi teknis kendaraan guna memastikan seluruh armada dalam kondisi laik jalan.
Dalam kegiatan tersebut, petugas secara langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa komponen penting kendaraan seperti sistem pengereman, kondisi ban, lampu kendaraan, wiper, kelengkapan surat-surat kendaraan, serta perlengkapan keselamatan seperti palu pemecah kaca dan alat pemadam api ringan (APAR). Petugas juga melakukan pengecekan langsung kepada pengemudi terkait kesiapan kendaraan sebelum beroperasi.
Seperti terlihat di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan langsung pada bagian depan bus serta berkoordinasi dengan pengemudi guna memastikan seluruh aspek keselamatan kendaraan terpenuhi sebelum digunakan untuk mengangkut penumpang.
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan ramp check ini merupakan langkah preventif Polri untuk memastikan keselamatan masyarakat yang menggunakan transportasi umum, khususnya bus pariwisata. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ramp check ini kami lakukan untuk memastikan seluruh armada bus yang beroperasi benar-benar dalam kondisi laik jalan, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujar AKBP Bayu Prasatyo.
Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polres Tegal Ipda Bares Wiji menambahkan bahwa selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga memberikan imbauan kepada para pengemudi dan pengelola bus agar selalu memperhatikan kondisi kendaraan serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ramp check ini, diharapkan seluruh armada bus yang beroperasi dari wilayah Kabupaten Tegal dapat memenuhi standar keselamatan, sehingga potensi kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir dan masyarakat merasa aman saat menggunakan transportasi bus. ( Bim )
BEKASI, DN-II Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas skandal suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini menyusul terungkapnya daftar penerima aliran dana “panas” dalam persidangan dakwaan pengusaha Sarjan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (9/3).
Ketua Bidang Investigasi DPP IWO Indonesia Raga Siliwangi menegaskan bahwa dalam surat dakwaan Jaksa di persidangan telah menyebutkan keterlibatan sejumlah pihak harus segera ditindaklanjuti dengan penetapan status tersangka.
Dalam dakwaan jaksa KPK, Sarjan diduga menyuap Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang, senilai Rp11,4 miliar. Namun, praktik lancung ini diduga melibatkan jejaring yang lebih luas.
IWO Indonesia menilai, jika nama-nama tersebut sudah muncul dalam surat dakwaan jaksa secara terperinci dengan nominal yang jelas, maka sudah ada alat bukti yang cukup bagi KPK untuk menaikkan status mereka.
”Nama-nama yang muncul dalam dakwaan jaksa KPK bukan sekadar rumor, melainkan sudah masuk dalam instrumen hukum formal di persidangan. Angkanya sangat fantastis, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kami di IWO Indonesia meminta KPK segera menetapkan status tersangka kepada para pihak yang terlibat. Jangan biarkan mereka tetap menjabat seolah tidak terjadi apa-apa,” tegas Raga Siliwangi.
IWO Indonesia juga mendesak KPK RI untuk segera mentersangkakan semua pihak yang terlibat kasus suap Bupati Bekasi yang sudah menikmati aliran dana dari Sarjan yang sudah di sebutkan oleh Jaksa dalam surat dakwaan di pengadilan Tipikor Bandung pada 9/3/2026.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami meminta KPK berani dan tegas. Angka miliaran rupiah ini bukan jumlah kecil, apalagi berkaitan dengan proyek infrastruktur seperti rehab sekolah dan drainase yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Siapa pun yang menikmati uang panas ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara adil,” tambahnya.
Pemberian paket pekerjaan senilai total Rp107 miliar ini dianggap telah melanggar berbagai aturan, mulai dari UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih hingga UU Tipikor. IWO Indonesia berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Kabupaten Bekasi.
Tim Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/03/2026). Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok serta kesiapan infrastruktur guna menyambut momentum Idulfitri 1447 Hijriah.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus hadir untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tingginya permintaan menjelang hari raya.
”Stabilitas harga bahan pokok adalah prioritas utama. Kita tidak boleh membiarkan adanya gejolak harga yang memberatkan masyarakat. Koordinasi antar-kementerian dan lembaga harus berjalan sinergis untuk memastikan pasokan distribusi logistik lancar hingga ke pelosok daerah,” tegas Presiden.
Selain masalah pangan, Presiden juga memberikan perhatian khusus pada kesiapan infrastruktur. Ia menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk menjamin kelancaran jalur mudik, baik darat, laut, maupun udara, agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.
Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap layanan publik selama periode mudik dan balik. Presiden meminta agar seluruh instansi terkait bersiaga penuh guna meminimalisir kendala yang mungkin terjadi di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketenangan masyarakat saat merayakan hari besar keagamaan. Dengan koordinasi yang intensif, diharapkan perayaan Idulfitri tahun ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan tanpa kendala berarti bagi masyarakat di seluruh tanah air.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Menjelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 D-8 yang dijadwalkan pada April 2026, posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global semakin solid. Berdasarkan data tahun 2025, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara anggota D-8 sukses mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 10,7%, dengan total nilai mencapai 25,7 miliar USD.
Pertumbuhan ini memperkokoh legitimasi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan puncak organisasi kerja sama ekonomi negara-negara berkembang tersebut. Selain komoditas andalan seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara yang masih menjadi motor utama, produk industri pengolahan juga menunjukkan penetrasi yang luar biasa di pasar internasional.
Sinergi perdagangan dengan negara mitra strategis seperti Malaysia, Pakistan, dan Turki tercatat terus bertumbuh positif. Tren ini diharapkan tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Sebagai tuan rumah KTT tahun depan, Indonesia siap memimpin transformasi ekonomi yang lebih tangguh!
Cek infografik untuk informasi detail selengkapnya!
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#KemensetnegRI
#IndonesiaPimpinD8
#KenalD8
KABUPATEN TEGAL, DN-II Inspektorat Kabupaten Tegal resmi menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa di Desa Brekat, Kecamatan Tarub. Langkah tegas ini diambil menyusul terbitnya dokumen disposisi bernomor 0080 tertanggal 9 Februari 2026 yang menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan investigatif.
Surono, perwakilan warga Desa Brekat, menyampaikan bahwa tim investigasi ini dibentuk setelah pihaknya melayangkan laporan resmi terkait sejumlah kejanggalan dalam tata kelola keuangan desa selama periode 2024–2025.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Tarub, Inspektorat, serta bertemu langsung dengan perangkat desa dan BPD untuk meminta transparansi terkait penggunaan dana desa,” ujar Surono saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).
Titik Terang Dugaan Penyimpangan
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa poin krusial yang kini tengah didalami oleh tim auditor Inspektorat:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyertaan Modal BUMDesma: Dana sebesar Rp232,6 juta yang dicairkan untuk modal awal BUMDesma diduga tidak prosedural. Terdapat selisih anggaran yang signifikan antara dana yang dicairkan dengan biaya riil proyek penanaman jagung seluas 5,5 hektar yang ditaksir hanya menelan biaya sekitar Rp55 juta.
Proyek Infrastruktur: Pembangunan beton di area irigasi senilai Rp80 juta disinyalir dikerjakan tanpa izin pihak otoritas pengairan dan tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, proyek pembangunan kios desa di RT 01/RW 02 senilai Rp107,6 juta dilaporkan mangkrak dan kini hanya menyisakan bagian pondasi.
Pengelolaan Tanah Kas Desa: Kepala Desa diduga menyewakan ±20 hektar tanah kas desa kepada pihak pabrik gula tanpa melalui musyawarah desa. Muncul dugaan bahwa setoran ke Pendapatan Asli Desa (PAD) tidak mencerminkan nilai pasar yang seharusnya.
Tunjangan BPD: Adanya aduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atas tunjangan anggota BPD untuk bulan April 2024 senilai Rp3,2 juta yang dilaporkan belum diserahkan.
Tanggapan Pihak Terkait
Kepala Desa Brekat, Sabar, saat dikonfirmasi membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia mengeklaim bahwa proyek pembangunan jalan tani telah dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah melalui proses audit tanpa ditemukan pelanggaran. Terkait proyek kios yang mangkrak, ia berdalih bahwa penunjukan pihak ketiga dilakukan demi efektivitas kerja.
Sementara itu, pihak BUMDes mengakui adanya kendala teknis. Mereka menjelaskan bahwa sempat terjadi pengembalian dana operasional yang masuk ke rekening pribadi direktur, namun dana tersebut diklaim telah dikembalikan ke kas BUMDes setelah proses mediasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal.
Saat ini, Inspektorat Kabupaten Tegal terus mengumpulkan bahan keterangan serta mencocokkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan kondisi fisik di lapangan. Pemeriksaan ini diharapkan menjadi langkah pembuka dalam mengungkap potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page