TAPANULI TENGAH, – 23 Juni 2026 – Konflik perebutan lahan yang bersinggungan dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Tapanuli Tengah semakin meruncing. Pihak pelapor, Charles Siburian, mengungkapkan adanya intimidasi dan pengambilalihan paksa atas lahan yang ia kelola.
Charles Siburian menjelaskan bahwa sengketa bermula saat ia sedang mengelola lahan kebun yang mendapatkan bantuan program PSR tahun 2021 melalui koperasi Mitra abadi Sejahtera, Ia mengaku mengalami intimidasi berulang kali sejak tahun 2021 hingga Juni 2026.
Charles merinci kronologi kejadian pada 16 Juni 2026, di mana ia melihat alat berat beroperasi di lahannya sejak pukul 09.00 WIB. “Saya sempat meminta alat berat tersebut dihentikan, namun baru berhasil berhenti pada pukul 11.00 WIB. Kemudian, sekira pukul 17.00 WIB, Josua Habeahan datang ke lokasi dan terjadi pertengkaran. Ia mengklaim tanah tersebut diperoleh dari kelompok tani Hamparan dan menyuruh kelompok tani Hamparan untuk mengambil alih serta menebangi pohon sawit milik saya,” ujar Charles.
Ia menambahkan, saat itu Josua sempat memerintahkan operator alat berat untuk bekerja kembali. “Josua saat itu membawa sekira 8 orang yang saya duga sebagai preman. Saya merasa mereka berupaya memancing saya untuk melakukan tindakan yang bisa dijadikan jebakan, sehingga saya memilih untuk mundur,” ungkap Charles.
Situasi kembali memanas pada 20 Juni 2026. Menurut Charles, segerombolan orang berjumlah kurang lebih 30 orang mendatangi pondok yang ditempati oleh adik saya beserta keluarganya, yang memiliki empat orang anak yang masih duduk di bangku SD. “Mereka memaksa adik saya untuk mengosongkan rumah yang di tempatinya, serta melakukan intimidasi, hingga mencuri buah sawit,” lanjutnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait upaya hukum, Charles juga mengungkapkan bahwa kasus pengancaman terhadap adiknya telah dilaporkan ke pihak berwajib dengan Jasman Lahagu sebagai pelapor. “Saya dan adik saya sudah diperiksa. Namun, Dumas di Polres Tapanuli Tengah terkait laporan tersebut hingga saat ini belum menunjukkan kejelasan,” tambahnya.
Charles mengklaim memiliki dokumen sah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan bukti penerimaan bantuan PSR. Ia juga menyayangkan proses hukum atas laporannya yang terkesan mangkrak di Aparat Penegak Hukum (APH). “Saya sudah melaporkan kejadian ini sejak November 2023, namun hingga saat ini belum ada penanganan serius,” keluhnya.
Sebagai bukti pendukung, redaksi telah menerima salinan dokumen berupa denah lokasi lahan dan daftar kelompok tani. Dokumen tersebut mencantumkan rincian luas lahan, jenis legalitas (SKT/Girik/Sporadik atau Surat Jual Beli), serta koordinat lahan milik sejumlah individu yang menjadi bukti administratif atas klaim kepemilikan tersebut.
Terkait laporan ini, Charles Siburian berharap pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) segera menindaklanjuti kasus tersebut secara transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih terus berupaya menghubungi pihak terkait, termasuk Josua Habeahan, untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Redaksi menegaskan tetap bersikap netral dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan atas permasalahan ini. Mengingat adanya perbedaan klaim alas hak, pembuktian secara administratif melalui instansi pertanahan dan dinas terkait menjadi krusial. Redaksi akan terus mengawal perkembangan kasus ini dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan akurasi informasi.”(Red)
Jayapura, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghapus berbagai beban pajak pembangunan serta menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan berbunga rendah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta,” ujarnya saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Mendagri menjelaskan, kebutuhan perumahan di wilayah Tanah Papua masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan KUR Perumahan dengan bunga yang sangat ringan bagi MBR, yakni sekitar 0,5 persen per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar satu persen atau sekitar Rp2,4 juta untuk memiliki rumah senilai Rp240 juta.
Mendagri berharap kebijakan tersebut dapat memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus mengeluarkan biaya sewa tempat tinggal yang relatif tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain kemudahan akses pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal untuk menekan biaya pembangunan rumah. Karena itu, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Tolong teman-teman kepala daerah, enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Papua Raya, betul-betul menerapkan nol persen untuk PBG dan BPHTB,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi komitmen pengembang dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan yang mewajibkan penanaman sedikitnya dua pohon pada setiap unit rumah yang dibangun. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga membantu menjaga kondisi tanah dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Dengan dibuat program reboisasi penghijauan ini akan memperkuat struktur tanahnya dan juga keasriannya, ditambah lagi juga lingkungan akan lebih sehat. Saya mendukung betul program itu,” pungkasnya.
Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri beserta jajaran, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta para pihak terkait lainnya. Red
JAKARTA – 22 Juni 2026 – Di tengah langkah akseleratif menuju Indonesia Emas 2045, elemen bangsa yang tergabung dalam Merah Putih menegaskan peran aktifnya sebagai katalisator pengawasan strategis nasional. Dalam sebuah diskusi mendalam di salah satu kedai kopi di Jakarta, Minggu (22/06/2026), jajaran pimpinan dan tim Merah Putih merumuskan komitmen untuk mengawal keberlanjutan program pemerintah melalui deteksi dini serta pemetaan persoalan krusial di lapangan.
Pertemuan yang dimotori oleh tokoh nasional, Bobi Irawan, ini menghadirkan Brigjen TNI Dwi Surjatmodjo, S.H., M.M. sebagai mitra diskusi. Hadir pula jajaran pimpinan dan tim inti Merah Putih, termasuk Brother Sinyo, Brother Yohan, serta Kusmiadi, C.B.J., C.E.J., C.In., yang akrab disapa Jhon. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum konsolidasi penguatan arus informasi dan data dari berbagai daerah untuk diteruskan kepada pucuk pimpinan nasional.
Pokok-Pokok Strategi dan Pengabdian Merah Putih:
– Merah Putih memprioritaskan deteksi dan identifikasi terhadap para pelaku kejahatan terorganisir, khususnya mafia tanah, migas, serta mafia hukum.
– Praktik-praktik ilegal ini dinilai menjadi ancaman serius yang berpotensi merugikan keuangan negara serta mencederai hak-hak dasar rakyat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
– Tim Merah Putih secara aktif menghimpun, mengkaji, dan memvalidasi informasi dari berbagai pelosok Indonesia.
– Data yang terukur dan faktual ini merupakan instrumen penting yang akan diteruskan kepada pimpinan tertinggi serta mitra strategis di pusat untuk dilaporkan langsung kepada Bapak Presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
– Fokus pengawalan ditekankan pada situasi dan kondisi lapangan yang bersifat mendesak, guna memastikan negara hadir dalam menindak tegas pihak-pihak yang mencoba menghambat laju pembangunan nasional demi keuntungan pribadi.
– Menjalin komunikasi yang taktis antara elemen masyarakat, praktisi hukum, dan aparat pertahanan untuk memastikan ekosistem penegakan hukum berjalan tanpa kompromi.
Kami tidak hanya sekadar mengawal, tetapi kami juga melakukan pengkajian mendalam terhadap fenomena kejahatan terorganisir. Mafia tanah, migas, dan mafia hukum adalah musuh bersama yang harus segera dibersihkan. Tugas kami adalah memastikan Bapak Presiden menerima laporan yang akurat mengenai realita di lapangan agar tindakan hukum dapat segera diambil demi kepentingan rakyat, tegas Bobi Irawan.
Diskusi ini menegaskan bahwa Merah Putih hadir sebagai mitra strategis yang memiliki insting tajam dalam membaca dinamika lapangan. Komitmen untuk memerangi praktik mafia bukan sekadar narasi, melainkan aksi nyata untuk menyelamatkan aset negara dan melindungi hajat hidup orang banyak.
Dengan dedikasi yang tinggi, Merah Putih siap berdiri tegak di garis depan untuk memberikan masukan objektif dan solutif. Hal ini dilakukan demi menjaga marwah bangsa serta memastikan transisi menuju Indonesia Emas berjalan bersih, berwibawa, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan kedaulatan negara.
Publisher -Red
Banjarbaru, DN-II Sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah Kota Banjarmasin menjadi sasaran razia gabungan yang digelar oleh Polisi Militer TNI dari Pomau Lanud Sjamsudin Noor, Denpom Banjarmasin, Pomal Lanal Banjarmasin dan Bidpropam Polda Kalimantan Selatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud Sjamsudin Noor, Mayor Pom Hendrik Yoneska, S.S.T.Han., M.H., pada Sabtu (20/06/2026) malam hingga Minggu (21/06/2026) dini hari.
Kegiatan yang dilaksanakan dengan sandi Waspada Wira Garuda ini merupakan operasi penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktiblin) anggota TNI dan Polri serta ASN khususnya di lingkungan tempat hiburan malam yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, khususnya terkait keberadaan di tempat hiburan malam guna menghindari penyalahgunaan narkoba, serta minuman keras.
Dansatpom Lanud Sam menjelaskan bahwa operasi gabungan ini merupakan bentuk sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga integritas serta menegakkan disiplin di internal institusi, guna memastikan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam aktivitas yang melanggar aturan, serta menjadi wujud nyata sinergi antara TNI – Polri dan pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat wilayah Kalimantan Selatan, sekaligus menegakkan aturan yang berlaku di lingkungan aparat negara.
Harapannya dengan dilaksanakannya operasi ini, seluruh anggota TNI, Polri, dan ASN dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, menjaga kehormatan institusi, dan mematuhi peraturan yang berlaku.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan razia, petugas memeriksa identitas pengunjung THM. Pihak POM TNI dan Propam Polda Kalsel menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif dan represif dalam menciptakan aparat yang profesional, bersih, dan berintegritas. Red
LANNY JAYA, DN-II Dalam upaya meringankan beban ekonomi masyarakat di wilayah penugasan, personel TNI dari Satgas Yonif 511/DY menggelar aksi sosial bertajuk “TNI Berbagi Berkat” di Kampung Numbukawi, Distrik Malagai, Papua Pegunungan, pada Sabtu (20/06/2026).
Kegiatan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Satgas Yonif 511/DY ini menyasar keluarga prasejahtera serta masyarakat lanjut usia (lansia) di daerah tersebut. Paket sembako yang disalurkan meliputi berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, mi instan, serta sejumlah bantuan nutrisi tambahan guna membantu pemenuhan kebutuhan dapur warga sehari-hari.
Danpos Malagai, Kapten Inf Sena Nurjabbar S.Tr (Han), menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk senantiasa hadir sebagai solusi di tengah kesulitan masyarakat.
“Kehadiran kami di tanah Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Papua. Aksi ‘Berbagi Berkat’ ini adalah wujud nyata kasih dan kepedulian kami. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi sekaligus membawa kebahagiaan bagi warga,” ujar Kapten Inf Sena Nurjabbar dalam keterangannya.
Proses pendistribusian bantuan dilakukan dengan pendekatan humanis melalui metode door to door atau mendatangi rumah warga secara langsung. Selain memberikan bantuan, para prajurit menyempatkan diri untuk berinteraksi lebih dekat, guna mendengarkan aspirasi serta kondisi terkini masyarakat di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aksi simpatik ini pun mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Salah satu warga Kampung Numbukawi, Mama Cakra, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas perhatian serta kepedulian yang diberikan oleh personel Pos Malagai.
Melalui kegiatan ini, Satgas Yonif 511/DY berharap sinergi antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik, menciptakan suasana yang harmonis, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pegunungan Papua. Red
#tniprima #tnirakyatkuat #indonesiaemas2045
MEDAN – 21 Juni 2026 – Ribuan massa yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (19/6/2026). Aksi ini menjadi momentum bagi dua tokoh Merah Putih, Haji Suratman yang memimpin langsung di lapangan dan Bobi Irawan yang menyampaikan dukungannya dari Jakarta pada hari yang sama, untuk menyatukan aspirasi rakyat dalam mengawal keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Sinergi dukungan dari Haji Suratman di lokasi aksi dan pernyataan tegas dari Bobi Irawan dari Jakarta menunjukkan solidnya komitmen para tokoh Merah Putih dalam mengawal program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Keduanya memandang bahwa pemenuhan gizi bagi masyarakat adalah investasi jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa.
Haji Suratman, saat memimpin aksi di Medan, menegaskan bahwa MBG merupakan wujud kepedulian negara yang harus dikawal bersama agar manfaatnya terus mengalir bagi masyarakat luas.
“Kami hadir di sini untuk memastikan program ini terus berjalan. Kami mendukung penuh keberlanjutan MBG karena manfaatnya sangat nyata bagi kesehatan dan kecerdasan anak-anak kita. Tentu, kami juga mendorong perbaikan sistemik agar distribusi, pengawasan, dan tata kelolanya semakin transparan dan tepat sasaran,” ujar Haji Suratman yang didampingi Sekretaris H. Said Siregar dan Bendahara Dewi Budiati.
Senada dengan hal tersebut, Bobi Irawan yang turut menyampaikan dukungannya dari Jakarta hari ini, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi damai yang digelar. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan konstruktif adalah cerminan dari semangat demokrasi yang sehat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Program ini adalah harapan bagi masa depan bangsa. Dari Jakarta, saya memberikan dukungan penuh kepada seluruh elemen masyarakat yang berjuang di lapangan hari ini. Kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar setiap aspek pelaksanaannya memenuhi standar nutrisi terbaik, sehingga Indonesia mampu melahirkan generasi yang tangguh dan berdaya saing,” ungkap Bobi Irawan.
Dalam petisi yang disampaikan kepada pemerintah, kedua tokoh Merah Putih ini merangkum tiga poin utama aspirasi rakyat:
1. Mendukung sepenuhnya keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai prioritas nasional yang berdampak langsung bagi rakyat.
2. Mendorong penguatan tata kelola, pengawasan, dan transparansi agar pelaksanaan program semakin akuntabel, sehat, dan tepat sasaran.
3. Mengajak seluruh pihak untuk melakukan evaluasi yang konstruktif terhadap kendala di lapangan dengan semangat perbaikan berkelanjutan tanpa menghentikan manfaat besar program bagi masyarakat.
Aksi yang berlangsung tertib dan damai ini berakhir dengan penyerahan petisi kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Baik Haji Suratman maupun Bobi Irawan berharap, aspirasi ini menjadi pelecut semangat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan program MBG demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.
Publisher -Red
Jayapura, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
“Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak [22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah],” ujar Mendagri.
Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan pihak terkait lainnya berdialog langsung dengan dua penerima bantuan, yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama bermukim di Kampung Mosso.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat meninjau kondisi rumah keduanya, Mendagri menilai bangunan tersebut memang layak mendapatkan bantuan BSPS. Kondisi rumah mengalami kerusakan berat yang ditandai dengan dinding lapuk, fondasi yang kurang kokoh, serta atap yang kerap bocor saat hujan.
Menurut Mendagri, tingginya angka rumah tidak layak huni di wilayah Tanah Papua menjadi salah satu alasan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap program tersebut.
“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai,” sambung Mendagri.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah.
“Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Red
Sragen, DN-II Semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan kembali terlihat di Dukuh Tirto Mulyo RT 13 Desa Gesi Kecamatan Gesi. Bersama warga, Babinsa Desa Gesi Koramil 12/Gesi Kodim 0725/Sragen Sertu Heri turun langsung membantu pembangunan talud jalan guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan akses Masyarakat, Kamis (18/06/2026).
Sertu Heri mengatakan, pembangunan talud jalan sangat penting untuk mencegah terjadinya longsoran tanah di sisi jalan, terutama saat musim hujan. Selain itu, keberadaan talud juga akan memperkuat badan jalan sehingga dapat digunakan masyarakat dengan lebih aman dan nyaman.
“Gotong royong merupakan budaya yang harus terus dijaga. Dengan bekerja bersama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan hasilnya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Sertu Heri.
Menurutnya, keterlibatan Babinsa dalam kegiatan pembangunan desa merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial sekaligus wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran TNI diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat dalam membangun lingkungan mereka secara mandiri.
Salah satu warga Bpk. Sutarman mengaku senang dengan kehadiran Babinsa yang selalu aktif membantu berbagai kegiatan kemasyarakatan. Menurutnya, keterlibatan Sertu Heri menunjukkan bahwa TNI selalu hadir dan peduli terhadap kebutuhan warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembangunan talud jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga. Dengan akses jalan yang lebih kuat dan aman, masyarakat dapat beraktivitas tanpa khawatir terhadap kerusakan jalan akibat erosi maupun curah hujan yang tinggi. Red/Ak
Jakarta/Hulu Sungai Selatan, 18 Juni 2026 – Konflik agraria di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, kini mencapai babak baru yang mencengangkan. PT Antang Gunung Meratus (AGM) dengan percaya diri memasang papan pengumuman “Objek Vital Nasional” di area tambangnya. Namun, label prestisius ini justru menjadi ironi yang memuakkan di mata masyarakat.
Secara regulasi, penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di sektor pertambangan idealnya diberikan kepada perusahaan yang memiliki kepatuhan hukum penuh dan memberikan kontribusi strategis bagi kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat. Namun, realitas di lokasi sengketa sangat bertolak belakang. Bagaimana mungkin sebuah lahan yang diduga lahir dari praktik gratifikasi dan penipuan terhadap masyarakat kecil bisa dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional?
Pemasangan dan pemberian label objek vital di atas tanah kriminal tersebut merupakan upaya sistematis untuk mengelabui masyarakat serta memanipulasi pandangan pemerintah pusat. Terbitnya izin Objek Vital Nasional ini patut dipertanyakan secara mendasar, baik dari sisi sumber maupun asal muasalnya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, sebuah kawasan/lokasi/bangunan/instalasi dikategorikan Obvitnas apabila menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Sangat tidak logis dan mencederai rasa keadilan jika status ini disematkan pada tambang yang justru merampas hak hidup rakyat, menghancurkan ekosistem, dan diduga sarat akan praktik korupsi. Publik mendesak investigasi mendalam terhadap pemerintah pusat, karena patut diduga kuat adanya keterlibatan pihak kementerian atau otoritas di Jakarta dalam pemberian status tersebut di atas alas hak tanah yang bermasalah.
Historisitas Cacat Hukum: Lahan seluas 400 hektare yang diklaim sebagai wilayah operasional PT AGM adalah tanah milik masyarakat yang sah, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Tanah (SKT).
Perbandingan Terbalik: Sementara papan Obvitnas di lapangan dengan tegas melarang penambangan tanpa izin, ironisnya, justru perusahaan itu sendiri yang diduga kuat beroperasi di atas alas hak yang cacat hukum (Void Ab Initio) karena diduga lahir dari suap.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyalahgunaan Status: Penetapan status Obvitnas pada area yang sengketa kepemilikannya sedang diperjuangkan warga merupakan bentuk dugaan pembegalan hukum yang memanfaatkan atribut negara untuk membentengi korporasi dari tuntutan rakyat.
Kondisi sosial masyarakat empat desa terdampak sangat memprihatinkan. Dengan keterbatasan pendidikan dan kendala bahasa, warga diduga menjadi objek penipuan. Tanah milik warga dirampas dengan janji manis ganti rugi sebesar Rp500 per meter yang hingga kini tidak pernah terealisasi.
Di sisi lain, PT AGM diduga mengeruk hingga 11 juta ton batu bara per tahun selama kurang lebih empat tahun terakhir. Kami mendesak transparansi total atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan setoran pajak—baik pusat maupun daerah—dari aktivitas pengangkutan (hauling) masif ini. Jangan sampai negara hanya menjadi penonton saat korporasi diduga merampok kekayaan alam di atas tanah yang mereka jarah dari tangan rakyat.
A. Gafar Rehalat, SH., selaku kuasa hukum warga, menegaskan bahwa penggunaan label Obvitnas adalah upaya sistematis untuk memposisikan warga sebagai pihak yang salah di tanah leluhur mereka sendiri. Ia mendesak Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung, KPK, serta menteri terkait untuk segera melakukan tindakan tegas, cepat, dan mencabut izin operasional PT AGM. Jika izin tersebut diduga lahir dari gratifikasi, maka status Obvitnas tersebut harus dicabut dan area tersebut harus segera disegel permanen.
Bencana ekologis di lapangan kini mencapai titik nadir. Sedikitnya 50 hektare lahan produktif warga terkubur lumpur tambang hasil buangan PT AGM. Tanah pertanian yang menjadi urat nadi kehidupan warga telah rusak total, berubah menjadi kubangan limbah yang mematikan ekosistem lokal, menghancurkan vegetasi, dan memicu kematian massal biota sungai akibat dugaan pencemaran limbah tambang yang sangat pekat.
Kasus ini semakin tak terbantahkan setelah pihak kepolisian menetapkan sejumlah kepala desa sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi penerbitan dokumen pembebasan lahan sesuai Surat Panggilan Tersangka Nomor S.Pgl/Tsk.1/157/IV/RES.1.24/2026/Reskrim.
Publik menuntut jawaban nyata atas dugaan persekongkolan jahat antara korporasi dan oknum pejabat daerah, serta mempertanyakan keterlibatan otoritas pusat:
1. Segera cabut status Objek Vital Nasional pada area yang masih dalam sengketa agraria.
2. Bongkar asal muasal terbitnya status Objek Vital Nasional dan periksa dugaan keterlibatan kementerian atau lembaga di Jakarta, mengingat kriteria strategis dalam Keppres Nomor 63 Tahun 2004 mensyaratkan kemanfaatan bagi hajat hidup orang banyak, bukan justru memusnahkannya.
3. Lakukan audit investigatif terhadap dugaan aliran dana gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT AGM.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
4. Sita hasil produksi tambang sebagai dana pemulihan ekosistem bagi 50 hektare lahan produktif yang kini berubah menjadi kubangan limbah beracun.
5. Terapkan metode pelacakan aliran dana untuk membongkar jejaring dugaan korupsi sistematis dan aktor intelektual di balik korporasi yang kebal hukum.
Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Paparan ini merujuk pada bukti-bukti visual, pengakuan masyarakat, dokumen hukum formal, serta temuan lapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Redaksi memberikan ruang klarifikasi kepada manajemen PT AGM maupun pihak pemerintah daerah terkait untuk membuktikan kebenaran alas hak mereka di atas tanah masyarakat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.”(Tim Redaksi)
PAPUA, DN-II TNI melalui Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 123/Rajawali terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat di wilayah penugasan. Kali ini, Satgas Yonif 123/Rajawali tepatnya Pos Mur melaksanakan pembuatan sumur bor di Kampung Wagin guna membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih yang layak.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Dansatgas Letkol Inf Anhar Agil Gunawan. Pembuatan sumur bor dilakukan sebagai bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kampung Wagin, khususnya ketersediaan air bersih.
Dansatgas Yonif 123/Rajawali Letkol Inf Anhar Agil Gunawan menyampaikan bahwa selain menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah perbatasan, Satgas juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu kesulitan masyarakat.
“Melalui pembuatan sumur bor ini, kami berharap masyarakat dapat lebih mudah memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Dansatgas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat Kampung Wagin menyambut baik kegiatan tersebut dan mengaku sangat terbantu dengan hadirnya sumur bor yang selama ini menjadi kebutuhan penting dikampung Wagin.
Program ini menjadi bukti nyata bahwa TNI hadir untuk rakyat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah papua. Red
You cannot copy content of this page