Beranda » Daerah » Halaman 9

Daerah

DEMAK, DN-II Lembaga Sosial Nurbani Humanity Foundation, di bawah naungan Yayasan Nurul Burhan Arrabani, kembali gelar aksi sosial dengan menyantuni lebih dari 500 anak yatim dan dhuafa.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Joglo Ponpes (Pondok Pesantren) Nurul Burhan Arrabani, Jalan Sultan Hadiwijaya, Mangunjiwan, Kab. Demak, Jawa Tengah. (28/6/2026).

​Acara yang dimulai selepas salat Magrib ini dihadiri oleh ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kab. Demak. Sejak awal acara, suasana ceria menyelimuti para peserta lewat hadirnya hiburan edukatif dan permainan interaktif yang dipandu oleh Kawanan Badut dan Robot.

​Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Burhan Arrabani, Dr. KH. Ahmad Salim, bersama Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayat Krasak Guntur, Gus Syarifudin Hidayatullah Misbah (Gus Dayat).

​Usai penyerahan santunan, acara dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan, meliputi istighasah yang dipimpin oleh KH. Umar, pembacaan Manaqib oleh KH. Supriyadi, serta tausiyah keagamaan oleh Gus Dayat, sebelum akhirnya ditutup dengan doa bersama.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Ketua Dewan Pembina Yayasan Nurul Burhan Arrabani, Dr. KH. Ahmad Salim, menegaskan, menyantuni anak yatim merupakan amanah agama yang sangat ditekankan dalam Islam. Ia memandang santunan ini bukan sekadar bantuan material, melainkan bentuk dukungan moral agar anak-anak tersebut menatap masa depan dengan percaya diri.

​”Anak yatim adalah amanah yang harus dijaga bersama. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariyah bagi seluruh donatur dan relawan. Kami berharap anak-anak yang hari ini menerima santunan kelak menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan mandiri,” ujar KH. Ahmad Salim dalam sambutannya.

​Apresiasi senada disampaikan oleh Sekretaris Yayasan, Gus Saidun. Ia mengucapkan terima kasih atas sinergi para donatur dan mitra yang memercayakan donasinya melalui Nurbani Humanity Foundation.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan mitra yang telah mempercayakan amanahnya melalui Nurbani Humanity Foundation. Semoga sinergi kebaikan ini terus terjalin sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya,” ungkap Gus Saidun.

Sementara itu, Ketua Yayasan, Gus Farrel, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen konkret yayasan dalam merawat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

​Tidak berhenti pada kegiatan seremonial, Nurbani Humanity Foundation berkomitmen untuk memperluas dampak kemanusiaannya. Sekretaris Nurbani Humanity Foundation, Nur Fatoni, menjelaskan bahwa ke depan lembaga ini akan merambah ke program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.

​”Alhamdulillah, acara berjalan lancar dan menyentuh lebih dari 500 penerima manfaat. Ke depan, kami tidak hanya fokus pada santunan, tetapi juga mengembangkan program di bidang pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat,” jelas Nur Fatoni.

​Melalui gerakan ini, Nurbani Humanity Foundation berharap aksi kepedulian sosial ini dapat bertransformasi menjadi gerakan masif yang konsisten membawa harapan baru bagi anak yatim dan kaum dhuafa di Kabupaten Demak. Red/Casroni

Gresik, DN-II Berkaitan Ramainya Pemberitaan Dimedia Sosial terkait adanya Insiden Bentrokan antara Aksi Demo Masa dari luar daerah dengan LSM Setempat perlu adanya yang menengahi, Maka dari itu ​Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) sekaligus Pengamat Hukum dan Jurnalis Investigasi Nasional, Gus Aulia, SE., SH., MM., M.Ph, memberikan kritik tajam sekaligus pandangan berimbang terkait ketegangan sosial yang dipicu oleh aksi demonstrasi LSM luar daerah di Wringinanom, Gresik.

​Dalam pernyataannya pada Jumat (26/6/2026), Gus Aulia menyoroti beberapa poin krusial:

​Hak Konstitusional vs Etika: Gus Aulia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Secara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengawasi anggaran negara tanpa dibatasi sekat wilayah. Namun, ia menyayangkan pola pergerakan yang langsung turun ke jalan tanpa melalui tahapan tabayun (klarifikasi) kepada pihak terkait.

​Kritik Terhadap Aksi Jalanan: “Sebagai sesama penggiat sosial, saya sangat menyayangkan cara-cara yang mengedepankan kegaduhan di atas dialog. Datang dari luar wilayah, lalu langsung melakukan orasi tanpa verifikasi, adalah bentuk pengabaian terhadap kearifan lokal. Ini terkesan egois dan hanya ingin menang sendiri,” ujar Gus Aulia.

​Dorong Jalur Resmi dan Profesional: Beliau mengingatkan bahwa setiap anggaran pemerintah memiliki sistem monitoring, evaluasi (monev), serta pengawasan dari lembaga auditor resmi. Jika ada indikasi penyimpangan, langkah yang objektif adalah menempuh jalur hukum formal (seperti ke Kejari Gresik) atau klarifikasi resmi melalui inspektorat, bukan membangun asumsi liar lewat aksi jalanan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Stabilitas dan Koordinasi: Gus Aulia berharap kejadian ini menjadi evaluasi agar demonstrasi tidak dijadikan langkah pertama, melainkan opsi terakhir. Ia meminta semua pihak menjaga stabilitas daerah dengan cara yang elegan, profesional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip koordinasi agar tidak terkesan saling “mengacak-ngacak” daerah lain.

Kronologi Kegaduhan di Lapangan

​Pemicu Konflik: Ketegangan bermula dari aksi unjuk rasa puluhan massa Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (asal Lamongan) di depan Kantor Kecamatan Wringinanom pada Rabu (24/6/2026). Aksi ini dihadang oleh gabungan LSM dan jurnalis lokal Gresik yang mempertanyakan legalitas serta urgensi kedatangan massa luar daerah tersebut, hingga nyaris memicu bentrok fisik.

​Pengalihan ke Kejaksaan: Demi menghindari konfrontasi langsung, koordinator aksi asal Lamongan, Ahmad Fauzi, menarik mundur massanya dan resmi melimpahkan laporan dugaan korupsi beserta bukti otentik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik pada Kamis (25/6/2026).

​Respons Pihak Lokal: Ketua Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) Gresik, Aris Gunawan, menilai demonstrasi tersebut kurang etis dan memicu kegaduhan pada masyarakat yang awalnya tenang dan kondusif.

Lima  Langkah Taktis Elemen Lokal Gresik

​Untuk mengantisipasi pergerakan elemen luar tanpa cara anarkis, dirumuskan 5 langkah strategis:

​Desak Transparansi Legalitas: Memeriksa izin operasional LSM luar di Bakesbangpol Gresik serta menegaskan asas domisili berdasarkan UU Ormas.

​Tantang Uji Data secara Objektif: Mendorong penyelesaian langsung di meja hukum (Kejari/Polres) untuk menguji validitas bukti, bukan sekadar beropini di jalanan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Sinergi Tokoh dan Ormas Lokal: Menyatukan persepsi elemen asli Gresik untuk menolak keras segala bentuk provokasi atau agenda tersembunyi (hidden agenda).

​Koordinasi dengan APH dan Forkopimcam: Memperketat izin keramaian dan mendesak aparat menindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum atau pencemaran nama baik.

​Kontrol Sosial Berbasis Jurnalistik: Melakukan investigasi mendalam melalui produk jurnalistik yang tajam untuk menelisik motif asli di balik pergerakan tersebut agar warga tidak teradu domba.

​Saat ini, pihak Kejari Gresik menegaskan akan segera melakukan telaah mendalam terkait laporan yang masuk, dan situasi di Wringinanom dilaporkan telah sepenuhnya kembali kondusif.

Sebagai Penutup Gus Aulia mengingatkan untuk semua pihak, Mari Amar Makruf Nahi Munkar dan menegakkannya dengan Benar jangan sampai justru Nyamar Makruf dan Nyambi Mungkar, Mari saling menghormati dan menjaga kondusifitas Jatim terutama di Kabupaten Gresik.

Tim Redaksi

Sragen, DN-II KKRI adalah Kependekan dari Korps Kadet Republik Indonesia, adalah program pembinaan karakter dan bela negara bagi pelajar SMA/SMK yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Organisasi ini bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan, semangat nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan jiwa kepemimpinan kepada generasi muda agar siap menjadi penerus bangsa.

Para peserta KKRI, yang sering disebut sebagai “kadet”, mengikuti berbagai kegiatan kepemudaan terstruktur yang bekerja sama dengan instansi militer seperti TNI (AD, AL, AU) dan Kementerian Pertahanan. Kegiatan utamanya meliputi Pelatihan Kedisiplinan: Latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kemah bela negara (Persami).

Wawasan Kebangsaan & Kemaritiman : Pengenalan lingkungan, pelestarian alam (seperti penanaman mangrove), dan pengenalan dunia kemaritiman. Pembinaan Karakter & Kepemimpinan : Pembekalan langsung dari pejabat negara dan perwira TNI untuk memupuk mental yang kuat dan berintegritas.

Dandim 0725/Sragen secara resmi membuka Persami KKRI di Buper Ki Ageng Srenggi Kedawung, Sragen. Sabtu, (27/06/2026).

Dalam amanatnya Letkol Inf Dindin Rohidin, S.IP mengatakan bahwa Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) hadir sebagai wadah pembinaan generasi muda tingkat SMA/SMK/MAN yang diselenggarakan oleh TNI sebagai bagian dari upaya strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul, berkarakter, serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Melalui kegiatan persami Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) diharapkan terbentuk generasi muda bangsa yang memiliki kepribadian unggul, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, yang dilandasi semangat bela negara yang tinggi dan jiwa patriotisme sebagai fondasi dalam memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

“Kalau saya boleh mengutip dari satu semboyan dari Bapak Proklamator Negeri ini yaitu Beri Aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia, hal tersebut mencerminkan betapa besar peran pemuda, bagi suatu bangsa, untuk itu saya berharap dari Perkemahan KKRI ini akan lahir Pemimpin pemimpin Bangsa yang tangguh dan berdedikasi tinggi”

“Saya menggaris bawahi satu materi yang kalian terima yaitu kepemimpinan lapangan, itu adalah pondasi utama untuk kalian sebagai calon pemimpin di masa depan, untuk itu, saya mengharapkan, Implementasikan setiap ilmu yang kalian dapat dalam kehidupan sehari hari, Selain dibekali kepemimpinan lapangan, kalian juga dibekali Pembinaan jasmani, itu sangat penting agar kalian memiliki kesehatan fisik dan mental serta menjaga kualitas hidup secara menyeluruh”

“Akhirnya, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026, Pukul 07.30 Wib kegiatan Perkemahan Korps Kadet Republik Indonesia secara resmi saya buka”

Sementa Windi Wulandari salah satu dari 184 peserta dari SMK N1 Gesi mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut.

“Selain menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan dari pelatih saya banyak mendapatkan teman dari berbagai sekolah di Kabupaten Sragen, apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan saya yang akan datang”

“Kegiatan ini melatih kemandirian, disiplin, tanggung jawab, dan keterampilan hidup melalui pengalaman langsung di luar ruangan, Kegiatan ini menjadi wadah untuk membangun kerja sama tim, kedisiplinan, serta mendekatkan diri dengan alam, saya suka sekali” ucap Windi. Red/Ak

Puncak Jaya, DN-II Dalam rangka mempererat silaturahmi dan kebersamaan, Kodim 1714/Puncak Jaya menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 bersama masyarakat Kabupaten Puncak Jaya berlangsung secara meriah dan penuh antusiasme, pada Jumat (26/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran prajurit Kodim 1714/Puncak Jaya, perwakilan instansi terkait, serta masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Suasana terasa hangat dan akrab saat seluruh peserta menyaksikan siaran langsung pertandingan Belanda lawan lawan tandingnya dengan penuh semangat dan kekompakan.

Letda Czi Toding Gayang Pasiter Kodim 1714/Puncak Jaya, menyampaikan bahwa kegiatan nobar ini merupakan salah satu cara nyata mendekatkan diri TNI dengan masyarakat. “Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan baik antara TNI dan warga, menjaga kerukunan, serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Puncak Jaya,” ujarnya.

Masyarakat menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi perhatian Kodim 1714/Puncak Jaya dalam menyelenggarakan acara yang menyatukan berbagai unsur di tengah masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga pertandingan berakhir. Red

Gorontalo, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Program tersebut menjadi salah satu strategi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak.

Hal itu disampaikan Mendagri saat meninjau pelaksanaan program BSPS di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menekankan bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil terlihat dari meningkatnya cakupan program bedah rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto sangat-sangat peduli dengan rakyat kecil. Ini adalah contoh kecil ya dari kepedulian beliau, yang mungkin enggak banyak terbaca, [yaitu] program bedah rumah,” jelasnya.

Mendagri menilai, penyediaan rumah layak huni berkaitan erat dengan upaya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kunjungan tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di Gorontalo masih cukup tinggi dan memiliki korelasi dengan tingkat kemiskinan daerah.

Program Bedah Rumah Diperkuat, Mendagri: Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah

Menurutnya, banyak keluarga miskin yang menghadapi persoalan keterbatasan akses terhadap hunian yang layak. Karena itu, penyelesaian masalah perumahan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kalau menyelesaikan masalah rumah, itu akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan,” katanya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Selain pembangunan rumah, pemerintah juga memperkuat kepastian hukum kepemilikan hunian melalui program sertifikasi tanah. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memberikan jaminan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat penerima manfaat.

Dalam peninjauan tersebut, Mendagri juga berdialog dengan salah seorang penerima bantuan bedah rumah. Penerima manfaat tersebut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang diterimanya.

Mendagri mengaku senang melihat perubahan kondisi rumah penerima bantuan yang kini menjadi lebih layak huni. Ia juga mengapresiasi kerja cepat berbagai pihak, terutama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta kementerian/lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Red

Jakarta, DN-II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuntaskan validasi hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025.

Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan jurnalis senior tersebut menegaskan, pengukuran IPKD telah sesuai dengan kondisi faktual pengelolaan keuangan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen evaluasi tata kelola keuangan daerah secara nasional. (24/6/2026).

Validasi yang berlangsung secara virtual pada 17–19 Juni 2026 itu melibatkan 10 validator independen yang terdiri atas lima akademisi dan lima jurnalis senior dari media nasional. Sebanyak 64 pemerintah daerah (Pemda) terbaik hasil pengukuran IPKD mengikuti proses validasi, terdiri atas 14 provinsi, 33 kabupaten, dan 17 kota yang mewakili enam regional di Indonesia.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, keterlibatan pihak eksternal menjadi langkah penting untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas hasil pengukuran IPKD. Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan media membuktikan bahwa pengukuran IPKD bukan sekadar angka administratif, melainkan representasi nyata dari kondisi pengelolaan keuangan daerah.

“Keterlibatan pihak eksternal yang independen ini memperkuat objektivitas, kredibilitas, dan akuntabilitas IPKD sebagai instrumen evaluasi nasional,” ujarnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Menurutnya, validasi dilakukan tidak hanya untuk menguji kesesuaian data dan dokumen pendukung. Namun, langkah ini untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual pengelolaan keuangan daerah. Ini termasuk komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

Dalam pelaksanaannya, setiap daerah memaparkan komitmen dan capaian pengelolaan keuangan yang kemudian diverifikasi melalui dokumen pendukung, evidence, serta dialog langsung antara validator dan Pemda.

Dari 64 daerah yang mengikuti validasi, sebanyak 38 daerah dihadiri langsung oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sementara itu, 26 daerah lainnya diwakili oleh sekretaris daerah, asisten, maupun pejabat perangkat daerah. Kehadiran langsung para kepala daerah dinilai mencerminkan tingginya komitmen daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan.

Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa BSKDN Kemendagri Rochayati Basra menegaskan, validasi yang dilakukan bukan sekadar proses administratif, melainkan mekanisme penjamin mutu terhadap hasil pengukuran IPKD.

Libatkan Akademisi dan Media, Kemendagri Pastikan Objektivitas Pengukuran IPKD 2025

 

“Validasi oleh akademisi dan media ini bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme penjamin mutu agar IPKD benar-benar mencerminkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah, bukan hanya kelengkapan dokumen administratif. Kehadiran 38 kepala daerah secara langsung dalam proses validasi menunjukkan bahwa isu pengelolaan keuangan daerah kini menjadi perhatian serius di level pengambil kebijakan tertinggi di daerah,” katanya.

Adapun validator akademisi yang terlibat berasal dari berbagai perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Halu Oleo, Universitas Andalas, dan Universitas Lampung. Sementara validator media berasal dari Kompas TV, Metro TV, Detikcom, dan Tempo Inti Media. Red

JAKARTA, 24 Juni 2026 – Kebijakan transformatif Presiden Prabowo Subianto dalam memetakan masa depan Indonesia melalui penguatan sektor teknologi dan industri strategis mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai kalangan. Langkah ini dinilai sebagai fondasi krusial bagi bangsa untuk bertransformasi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi negara yang menguasai teknologi bernilai tinggi guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Peran Danantara yang kini dipersiapkan sebagai kendaraan investasi strategis untuk mendukung sektor masa depan seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, data, teknologi pertahanan, dan inovasi lainnya dipandang sebagai langkah visioner. Sejalan dengan penguatan tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia harus dilakukan secara transparan dan berintegritas agar hasilnya benar-benar dinikmati oleh generasi penerus bangsa.

Tokoh Nasional, Bobi Irawan Merah Putih, menyatakan bahwa langkah ini adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada generasi mendatang. Sebagai tokoh nasional, Bobi menegaskan bahwa pemerintah harus tampil berani untuk melawan dan menghabisi para mafia yang berpotensi merugikan negara, mulai dari mafia migas, mafia tambang, hingga mafia hukum. Menurutnya, hal ini sangat krusial agar hukum di Indonesia dapat tegak lurus, adil, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga kekayaan alam tidak jatuh ke tangan yang salah. “Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi bangsa lain. Pak Prabowo sedang membangun kemandirian agar anak cucu kita nantinya memiliki daya saing global,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Tokoh Nasional sekaligus Inisiator Gema Patriotik, Sahala Jonedi, menekankan bahwa visi Indonesia Emas harus berjalan beriringan dengan penegakan integritas. Sahala menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo yang konsisten memberantas korupsi dan menangkap oknum mafia di tingkat pejabat tinggi adalah bukti nyata keseriusan dalam membersihkan bangsa. “Menuju Indonesia Emas, negara ini harus bersih dari praktik korupsi yang merusak sendi-sendi bangsa. Ketegasan Pak Prabowo dalam menindak mafia dan koruptor membuktikan komitmen beliau menciptakan sistem yang sehat agar masa depan generasi kita lebih makmur dan sejahtera,” tegas Sahala.

Dukungan dari para tokoh ini menggarisbawahi bahwa pemberantasan mafia migas, tambang, dan hukum bukan sekadar langkah administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk mencapai keadilan sosial. Inisiatif pemerintah ini diharapkan menjadi rujukan kuat bagi seluruh jajaran birokrasi untuk terus tegak lurus dalam menjalankan mandat, memastikan bahwa Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga kuat dalam penguasaan teknologi dan memiliki fondasi hukum yang berani serta berintegritas.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Publisher -Red

GORONTALO, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan merupakan pilar utama ketahanan nasional. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang berlangsung di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

​Di hadapan ribuan petani dan nelayan dari seluruh pelosok Indonesia, Presiden Prabowo menekankan bahwa perjuangan untuk menyejahterakan rakyat telah menjadi komitmen yang ia pegang teguh selama puluhan tahun. Menurutnya, hakikat kemerdekaan Indonesia harus diterjemahkan dalam bentuk peningkatan taraf hidup yang nyata bagi masyarakat.

​”Pembangunan harus mampu memberikan manfaat konkret bagi rakyat, mulai dari peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan dan kesehatan, hingga menjamin kesempatan hidup yang lebih layak bagi seluruh anak bangsa,” ujar Presiden.

​Menuju Kemandirian Pangan dan Energi

​Dalam arahannya, Presiden menyoroti dua sektor strategis yang menjadi fokus pemerintah saat ini, yakni swasembada pangan dan energi sebagai fondasi kemandirian bangsa. Ia menyebutkan bahwa sektor pangan nasional kini telah menunjukkan progres positif yang memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika tantangan global.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Tidak hanya pangan, Presiden juga memberikan atensi khusus pada ketahanan energi. Sebagai langkah nyata mengurangi ketergantungan terhadap impor, pemerintah akan segera meluncurkan program B50 pada Juli mendatang.

​”Swasembada energi adalah keharusan. Melalui pemanfaatan sumber daya nasional yang kita miliki, kita akan memperkuat ketahanan energi melalui peluncuran B50 bulan depan,” tegasnya.

​Apresiasi untuk Seluruh Elemen Bangsa

​Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terus berkontribusi terhadap pembangunan nasional, mulai dari petani, nelayan, buruh, ulama, santri, hingga jajaran TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

​Presiden menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya persatuan. Ia meyakini bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat adalah modal utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, kuat, dan sejahtera.

​”Persatuan dan kerja sama seluruh elemen bangsa adalah kunci. Dengan modal ini, saya optimis Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi masa depan,” pungkas Presiden. Red

SRAGEN, DN-II Hamparan padi menguning yang siap dipanen menjadi pemandangan yang menghiasi sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen. Di tengah musim panen tersebut, Serma Sujadi Babinsa Desa Majenang Koramil 13/Sukodono Kodim 0725/Sragen, turut terjun ke sawah membantu proses panen padi milik Ibrahim, anggota Kelompok Tani (Poktan) Jati Sari di Dukuh Sekulak RT 10 Desa Majenang Kecamatan Sukodono, Rabu (24/06/2026).

Dengan penuh semangat, Serma Sujadi ikut memanen padi bersama petani. Kehadiran Babinsa di tengah sawah bukan sekadar membantu meringankan pekerjaan, tetapi juga menjadi bentuk nyata dukungan TNI terhadap upaya peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Menurut Serma Sujadi, pendampingan kepada petani merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam mendukung program swasembada pangan. Selain membantu saat panen, Babinsa juga aktif mendampingi petani mulai dari pengolahan lahan, masa tanam, perawatan tanaman hingga masa panen.

Tak Hanya Mengawal, Babinsa Sukodono Ikut Memanen Harapan Petani

“Keberhasilan panen merupakan harapan seluruh petani. Kami hadir untuk memberikan motivasi sekaligus membantu agar proses panen berjalan lancar dan hasilnya maksimal,” ujarnya.

Ibrahim selaku pemilik lahan mengaku senang dan berterima kasih atas kepedulian Babinsa yang selalu hadir mendampingi petani. Menurutnya, kehadiran Babinsa memberikan semangat tersendiri bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Musim panen yang berlangsung saat ini membawa harapan bagi petani setelah melalui berbagai tantangan selama masa tanam. Dengan hasil panen yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sragen.

Boyolali, DN-II Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin mendampingi Tim Satgas Pengawasan dan Pengendalian (Wasbang) pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pertanian (Yonif TP) Kabupaten Boyolali yang dipimpin Marsma TNI Taufik Hari Wicaksono, S.T., dalam peninjauan lokasi pembangunan di Dukuh Jenggolo RT 02/RW 01, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Selasa (23/06/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan Yonif TP berjalan sesuai rencana sekaligus mengevaluasi progres pekerjaan yang telah dilaksanakan sejak dimulai pada 2 Juni 2026 lalu.

Hingga saat ini, sejumlah fasilitas utama telah memasuki tahap pembangunan, di antaranya barak prajurit, kamar mandi, garasi alat berat, serta dapur. Sementara itu, pembangunan akses jalan menuju lokasi Yonif TP menjadi agenda berikutnya guna mendukung kelancaran mobilitas personel maupun distribusi logistik.

Dalam peninjauan tersebut, Tim Satgas Wasbang menyampaikan bahwa lokasi pembangunan Yonif TP Boyolali yang memiliki luas sekitar 77,8 hektare dinilai sangat layak dan strategis untuk pengembangan satuan. Meskipun kondisi lahan didominasi tanah berbatu dan tergolong keras, hal tersebut justru menjadi nilai tambah bagi kekuatan konstruksi bangunan yang akan berdiri di atasnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Dari hasil peninjauan, lahan ini sangat mendukung untuk pembangunan. Walaupun kondisi tanah berbatu, namun dari sisi konstruksi justru memberikan pondasi yang lebih kuat dan kokoh bagi bangunan,” ungkap anggota wasbang

Selain meninjau progres fisik pembangunan, Tim Satgas Wasbang juga memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan sumber air sebagai kebutuhan utama di lingkungan Yonif TP nantinya. Sistem distribusi air diharapkan dirancang dengan memperhitungkan faktor ketinggian sehingga tetap dapat mengalir secara gravitasi apabila terjadi pemadaman listrik, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pompa.

Keberadaan Yonif Teritorial Pertanian di Kabupaten Boyolali diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pertahanan wilayah, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara TNI dan masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian.

Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, proyek strategis ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan negara sekaligus mendukung pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali.

(Agus Kemplu)

You cannot copy content of this page