NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlangsung hingga hari ketiga belas, Kamis (27/8/2026).
Sebanyak 8.119 personel TNI masih bertugas di sejumlah wilayah terdampak untuk membantu penanganan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, TNI tetap melibatkan 27 unit alutsista, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI, untuk menunjang mobilitas personel, distribusi bantuan, serta kebutuhan penanganan bencana.
Pada hari ketiga belas, TNI kembali menyalurkan 21,285 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Penyaluran tersebut menambah total bantuan yang telah disalurkan TNI hingga saat ini menjadi 946,923 ton.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TNI bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan instansi terkait terus melaksanakan koordinasi untuk mendukung penanganan bencana dan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Red
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Di tengah maraknya pemberitaan serba manis yang kerap meninabubukkan penguasa, Perkumpulan Pimpinan Redaksi (Pimred) Indonesia Maju mengambil sikap tegas. Pers tidak boleh runtuh menjadi sekadar penyambung lidah kekuasaan atau alat stempel kebijakan publik. (27/8/2026).
Memegang teguh amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya Pasal 3 dan 6 yang mewajibkan pers melakukan kontrol sosial serta memperjuangkan keadilan Perkumpulan Pimred Indonesia Maju memperkuat komitmen untuk mengusung jurnalisme yang kritis, tajam, dan tanpa kompromi.
Sikap keras pers bukanlah deklarasi permusuhan terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, maupun korporasi. Sebaliknya, sikap ini adalah benteng pertahanan terakhir rakyat untuk memastikan pejabat publik tidak terlena dalam zona nyaman dan kesewenang-wenangan kekuasaan.
Menguliti Penyimpangan, Mengawal Kepentingan Rakyat
Pemberitaan yang tawar dan kompromistis hanya akan mengikis rasa malu para pemangku kebijakan yang abai terhadap nasib rakyat. Karena itu, pers hadir untuk membedah, menguliti, dan mengekspos setiap perilaku tidak etis serta kebijakan blunder yang merugikan publik demi mendorong perbaikan sistemik secara mendasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Para jurnalis di bawah naungan perkumpulan ini ditegaskan untuk tidak gentar menghadapi tekanan. Dengan berpegang teguh pada prinsip “yang benar katakan benar, yang salah katakan salah”, jurnalisme kritis ini disajikan tanpa melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Setiap fakta diuji secara ketat, berimbang (cover both sides), dan berorientasi pada kebenaran faktual, bukan opini penghakiman tanpa dasar.
Adil dan Objektif: Kritik Dituntut, Apresiasi Layak Diberikan
Meskipun bersikap keras terhadap penyimpangan, prinsip objektivitas dan keadilan tetap menjadi fondasi utama. Perkumpulan Pimred Indonesia Maju menegaskan bahwa pers juga tidak menutup mata terhadap prestasi. Apresiasi setinggi-tingginya akan tetap diberikan secara terbuka kepada pemerintah, aparat, maupun korporasi yang terbukti bekerja jujur, berintegritas, dan bertindak nyata demi kepentingan masyarakat luas.
Melalui komitmen ini, pers kembali pada marwahnya yang sejati: bukan sebagai ‘humas’ penguasa, melainkan sebagai anjing pengawas (watchdog) yang siap menggonggong dan menggigit setiap bentuk penyelewengan kekuasaan.
Tim Redaksi
JAKARTA, DN-II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna pada hari ini, Kamis, 27 Agustus 2026. Sidang dewan yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI ini mengagendakan sejumlah pembahasan krusial mulai dari akuntabilitas keuangan negara, arah kebijakan fiskal, legislasi nasional, hingga pengisian jabatan strategis di lembaga pengawas jasa keuangan.
Berikut adalah pokok-pokok agenda resmi yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI:
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025
Memasuki agenda pertama, DPR RI menggelar Pembicaraan Tingkat II sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini merupakan bentuk pengawasan melekat legislatif terhadap transparansi dan akuntabilitas realisasi anggaran pemerintah.
2. Tanggapan Pemerintah atas RAPBN 2027
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sidang melanjutkan agenda penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Pemerintah memberikan respons resmi atas pandangan politik anggaran yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi sebelumnya.
3. Pemutakhiran Prolegnas 2025–2029 dan Prioritas 2026
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait Perubahan Kelima Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025–2029 serta Perubahan Keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026. Laporan tersebut langsung dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mengesahkan penyesuaian daftar prioritas legislasi nasional tersebut.
4. Penetapan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas OJK
Komisi XI DPR RI memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pejabat strategis. Laporan ini mencakup posisi Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang kemudian disetujui dan disahkan melalui mekanisme pengambilan keputusan paripurna.
5. Perkembangan RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR RI menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan terkini proses penyusunan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan ekonomi di tanah air.
6. Usul Inisiatif Revisi UU Kehutanan
Sidang mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. RUU yang merupakan usul inisiatif dari Komisi IV DPR RI ini kemudian dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI.
7. Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai penutup rangkaian agenda, Tim Pengawas (Timwas) Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026 menyampaikan laporan resmi pengawasan pelayanan jemaah haji tahun ini. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan paripurna sebagai bahan evaluasi komprehensif bagi perbaikan penyelenggaraan haji ke depan.
#DPRRI #ParipurnaDPRRI #PimpinanDPR
TELUKNAGA, DN-II Lima wartawan yang tengah melakukan investigasi terkait dugaan peredaran obat keras tertentu yang masuk kategori obat keras daftar G di wilayah hukum Polsek Teluknaga, Kabupaten Tangerang, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kamis (27/08/2026).
Kelima wartawan tersebut sebelumnya hendak menyerahkan seseorang yang diduga terlibat dalam penjualan obat keras daftar G kepada aparat kepolisian. Namun, dalam prosesnya, mereka justru diamankan dan kemudian menjalani proses hukum di Polsek Teluknaga.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 25 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada redaksi, kelima wartawan mengalami intimidasi dan pemukulan oleh sekelompok orang yang berkaitan dengan orang yang sedang ingin di serahkan ke Polsek Teluknaga
Selain itu, kendaraan roda empat yang digunakan kelima wartawan tersebut juga mengalami kerusakan. Alat komunikasi milik mereka juga sempat dirampas.
Kemudian Proses yang dilakukan Polsek Teluknaga menjadi sorotan setelah kelima wartawan tersebut justru diamankan oleh Polsek Teluknaga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pihak rekan wartawan maupun kuasa hukum mempertanyakan dasar hukum dan kronologi penanganan terhadap kelima orang tersebut, terutama karena mereka sedang menjalankan kegiatan investigasi jurnalistik terkait dugaan peredaran obat keras dan di lindungi oleh Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999.
Keluarga salah satu wartawan bahkan baru mengetahui keberadaan yang bersangkutan melalui informasi lokasi berjalan yang sempat dikirimkan sebelum peristiwa berlangsung.
Pihak keluarga dan kuasa hukum juga mempertanyakan mengapa kelima wartawan tersebut tidak diperbolehkan segera menghubungi pimpinan redaksi maupun keluarga.
Kejanggalan lain yang dipersoalkan pihak keluarga dan kuasa hukum berkaitan dengan surat perintah penahanan.
Menurut informasi yang diterima redaksi, Surat Perintah Penahanan baru diterima pihak keluarga atau kuasa hukum pada Kamis, 27 Agustus 2026, setelah kelima wartawan tersebut sebelumnya diamankan pada 25 Agustus 2026.
Surat perintah penahanan diberikan oleh penyidik Polsek Teluknaga bernama Brigadir Azi Saeful Komara pada tanggal 27 Agustus 2026.
Pihak kuasa hukum kini mempertanyakan dasar dan proses hukum yang menyebabkan kelima wartawan tersebut ditetapkan sebagai tersangka.
Yang juga menjadi perhatian adalah dugaan perkara yang dikenakan terhadap kelima wartawan tersebut.
Menurut informasi yang disampaikan kepada redaksi, kelima wartawan diduga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang dikaitkan dengan tuduhan pemerasan sebesar Rp190 ribu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Nominal tersebut menjadi pertanyaan bagi pihak keluarga dan kuasa hukum, terutama karena sebelumnya kelima wartawan sedang melakukan kegiatan investigasi mengenai dugaan peredaran obat keras.
Pihak kuasa hukum meminta kepolisian memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi penangkapan, dasar penetapan tersangka, serta waktu diterbitkannya surat perintah penahanan.
Mereka juga mempertanyakan apakah seluruh tindakan terhadap kelima wartawan sejak 25 Agustus hingga diberikannya surat perintah penahanan pada 27 Agustus 2026 telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Selain itu, pihak kuasa hukum meminta agar dugaan pemukulan, intimidasi, perusakan kendaraan, serta perampasan alat komunikasi yang dialami kelima wartawan juga turut ditelusuri.
Redaksi meminta Polsek Teluknaga dan Polres Metro Tangerang Kota memberikan klarifikasi mengenai status hukum kelima wartawan tersebut, termasuk pasal yang disangkakan, dasar penetapan tersangka, kronologi penahanan, serta dasar penerbitan surat perintah penahanan.
Redaksi juga meminta agar pelaku kekerasan dan perusakan kendaraan terhadap kelima wartawan tidak diabaikan begitu saja.
Apabila perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik, redaksi berharap seluruh pihak tetap mengedepankan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tim Red
NAGEKEO, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa proses pemulihan wilayah terdampak bencana harus berjalan seiring dengan langkah-langkah penanganan darurat.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin langsung rapat koordinasi penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, (26/8/2026).
Fokus Koordinasi dan Penanganan di Pulau Flores
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Wakil Panglima TNI, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT.
Fokus utama pembahasan adalah langkah-langkah akselerasi penanganan di sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores. Berdasarkan laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dampak gempa bumi tersebut meliputi:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
105 jiwa meninggal dunia
1.678 orang mengalami luka-luka
179.037 jiwa mengungsi
81.436 unit rumah mengalami kerusakan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur Darurat
Pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat di pengungsian terus terpenuhi secara optimal selama masa tanggap darurat berlangsung. Prioritas distribusi meliputi:
Bantuan logistik dan pangan
Layanan kesehatan darurat
Pemulihan pasokan energi dan listrik
Akses penyediaan air bersih
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, percepatan pemulihan infrastruktur vital seperti perbaikan akses jalan dan jembatan yang terputus, serta penguatan sistem peringatan dini tsunami, terus dikebut oleh instansi terkait di lapangan.
Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Rp200 Miliar
Sebagai wujud komitmen nyata pemerintah pusat dalam memperkuat penanganan dan mempercepat pemulihan pascagempa, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan kemasyarakatan dengan total nilai Rp200 miliar.
Bantuan tersebut dialokasikan secara transporan dengan perincian:
Rp40 miliar diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Masing-masing Rp20 miliar disalurkan kepada delapan kabupaten/kota yang terdampak parah.
Peninjauan Langsung ke Posko Pengungsian
Usai memimpin rapat koordinasi, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat melanjutkan agenda dengan mengunjungi langsung posko pengungsian di Lapangan Berdikari.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyapa para pengungsi, memantau kondisi tenda darurat, serta mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang terdampak.
Pemerintah menegaskan akan terus hadir, siaga, dan mendampingi masyarakat NTT secara berkelanjutan hingga seluruh wilayah terdampak benar-benar pulih dan aktivitas kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
“Pemerintah akan terus hadir dan mendampingi masyarakat hingga wilayah terdampak kembali pulih dan kehidupan dapat berjalan normal.” Presiden Republik Indonesia.
Red
Brebes, DN-II Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0713/Brebes menggelar Karya Bakti di kawasan Pasar Induk Brebes, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Setda Kabupaten Brebes Dr. Tahroni, M.Pd., Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub. Int., serta Kapolres Brebes AKBP M. Ali Akbar.
Karya Bakti melibatkan personel Yon TP 434/SAS, Kodim 0713/Brebes, Polres Brebes, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Brebes, Persit KCK Cab XXIII Dim 0713 Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro, organisasi masyarakat dan warga sekitar Pasar Induk Brebes.
Sejumlah sasaran menjadi fokus dalam kegiatan tersebut, meliputi pembersihan lingkungan sekitar Pasar Induk Brebes, normalisasi sungai, perapihan lingkungan pasar, serta pengangkutan sampah sisa aktivitas pedagang.
Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub. Int., mengatakan bahwa Karya Bakti merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan sinergi TNI bersama pemerintah daerah, Polri, instansi terkait, organisasi masyarakat dan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Momentum HUT TNI dan HUT Kodam IV/Diponegoro kita isi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Pasar Induk Brebes merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat sehingga kebersihan dan kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama.
“Dengan gotong royong seperti ini, kami berharap lingkungan Pasar Induk Brebes menjadi lebih bersih, rapi dan nyaman, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan,” tambahnya.
Kegiatan Karya Bakti berlangsung dengan penuh semangat gotong royong. Personel TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat bahu-membahu membersihkan lingkungan pasar serta melakukan pengangkutan sampah dan normalisasi sungai.
Melalui Karya Bakti tersebut, Kodim 0713/Brebes terus memperkuat sinergitas dengan seluruh komponen masyarakat sekaligus mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam momentum HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam IV/Diponegoro. Red/Casroni
BREBES, DN-II Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar Apel Siaga Satu dalam rangka kesiapan mengantisipasi berbagai kemungkinan kontingensi yang dapat terjadi di wilayah hukum Polres Brebes. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026, mulai pukul 08.00 hingga 08.40 WIB, bertempat di Lapangan Tribrata Polres Brebes.
Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si., dan diikuti Wakapolres Brebes Kompol Ryke Rhimadhila, S.H., S.I.K., M.H., para Kabag, Kasat, Kasi, perwira, seluruh personel Polres Brebes, serta anggota ASN Polres Brebes.
Dalam arahannya, Kapolres Brebes menegaskan bahwa pelaksanaan apel siaga tersebut merupakan bentuk kesiapan jajaran Polri dalam menghadapi setiap perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya di tengah berlangsungnya berbagai kegiatan dan aksi demokrasi di masyarakat.
“Dengan adanya berbagai aksi demokrasi yang berlangsung, kita harus siap memberikan pelayanan dan pengamanan, serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” tegas AKBP Muhammad Ali Akbar.
Kapolres juga mengingatkan seluruh personel untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi sejumlah isu yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kesiapsiagaan personel, termasuk dukungan sarana dan prasarana, harus dipastikan dalam kondisi siap digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan tugas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pelaksanaan Siaga Satu tersebut juga merupakan bagian dari kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah yang dilaksanakan secara serentak. Dalam kondisi tersebut, seluruh personel yang terlibat dalam surat perintah maupun yang tidak tersprin diwajibkan tetap berada di lingkungan Mako Polres Brebes selama status Siaga Satu berlangsung.
Kapolres menekankan bahwa tidak ada personel yang diperbolehkan meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab kedinasan tanpa alasan atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap personel harus senantiasa siap untuk digerakkan sewaktu-waktu guna menghadapi perkembangan situasi di lapangan.
“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional dan humanis, serta tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban masyarakat,” pesan Kapolres.
Melalui Apel Siaga Satu ini, Polres Brebes memastikan seluruh jajaran berada dalam kondisi siap siaga dan mampu memberikan pelayanan serta pengamanan secara optimal kepada masyarakat. Kesiapan tersebut sekaligus menjadi langkah preventif untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Brebes agar tetap aman, tertib dan kondusif.(Red/H.Sr)
BREBES, DN-II Soliditas dan sinergi TNI-Polri kembali ditunjukkan jajaran Polres Brebes dan Kodim 0713/Brebes melalui kegiatan Karya Bakti dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam IV/Diponegoro.
Dipimpin langsung Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar, jajaran Polres Brebes bersama personel Kodim 0713/Brebes, Yon TP 434/SAS, pemerintah daerah, dinas dan instansi terkait serta komponen masyarakat bahu-membahu melaksanakan kegiatan pembersihan fasilitas umum dan area publik di kawasan Terminal Brebes dan sekitar Pasar Induk Brebes, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan TNI-Polri sekaligus menunjukkan kehadiran aparat negara bersama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan, kenyamanan serta lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
Kegiatan Karya Bakti juga melibatkan personel Yon TP 434/SAS, Kodim 0713/Brebes, Polres Brebes, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Brebes, Persit KCK Cab XXIII Dim 0713 Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro, organisasi masyarakat serta warga sekitar Pasar Induk Brebes.
Sejumlah sasaran menjadi fokus kegiatan, di antaranya pembersihan lingkungan sekitar Pasar Induk Brebes, perapihan kawasan pasar, pengangkutan sampah sisa aktivitas pedagang hingga normalisasi sungai yang berada di sekitar kawasan tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar menegaskan bahwa keterlibatan Polres Brebes dalam Karya Bakti merupakan bentuk dukungan sekaligus komitmen Polri dalam memperkuat sinergitas dengan TNI dan seluruh elemen masyarakat.
“Polres Brebes sangat mendukung kegiatan Karya Bakti ini. Sinergi TNI-Polri bukan hanya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat,” ujar Kapolres.
Menurutnya, kegiatan gotong royong seperti ini menjadi sarana untuk semakin mempererat hubungan antara TNI-Polri dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Melalui kegiatan bersama seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa TNI-Polri selalu hadir dan siap bekerja sama dengan pemerintah serta masyarakat. Semangat gotong royong harus terus kita jaga karena kebersihan dan kenyamanan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub. Int., mengatakan bahwa Karya Bakti merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan masyarakat sekaligus menjadi wujud nyata sinergi lintas sektor.
“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan sinergi TNI bersama pemerintah daerah, Polri, instansi terkait, organisasi masyarakat dan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Momentum HUT TNI dan HUT Kodam IV/Diponegoro kita isi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pasar Induk Brebes merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat sehingga kebersihan dan kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama.
“Dengan gotong royong seperti ini, kami berharap lingkungan Pasar Induk Brebes menjadi lebih bersih, rapi dan nyaman, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan,” tambahnya.
Senada, Plt. Kasi Humas Polres Brebes Iptu Syaiful Hidayat menyampaikan bahwa sinergi dan soliditas TNI-Polri merupakan modal penting dalam mendukung berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di wilayah Kabupaten Brebes.
“Sinergi TNI-Polri yang terus terjaga menjadi kekuatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polres Brebes akan terus mendukung kegiatan positif seperti Karya Bakti yang tidak hanya mempererat soliditas TNI-Polri, tetapi juga membangun kepedulian dan semangat gotong royong bersama masyarakat,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia berharap semangat kebersamaan yang ditunjukkan dalam Karya Bakti tersebut dapat terus dipertahankan dan diwujudkan dalam berbagai kegiatan lainnya.
“Harapannya, kegiatan ini tidak berhenti pada momentum peringatan HUT TNI dan HUT Kodam IV/Diponegoro saja. Semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan dan sinergi TNI-Polri bersama seluruh elemen masyarakat harus terus kita jaga secara berkelanjutan,” pungkasnya. Red/Casroni
Kota Semarang, DN-II Polwan negosiator Polda Jawa Tengah mengedepankan komunikasi dan dialog dalam memberikan pelayanan kepada peserta aksi penyampaian pendapat yang tiba di Jalan Pemuda, Kota Semarang, Rabu (26/8/2026) sore. Sekitar pukul 16.00 WIB, rombongan peserta aksi tiba di Jalan Pemuda dari arah Paragon menuju kawasan Tugu Muda.
Kedatangan peserta disambut oleh barisan Polwan negosiator Polda Jawa Tengah yang selanjutnya melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Dalam dialog tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan keinginan untuk melanjutkan pergerakan menuju Bundaran Tugu Muda dan menyampaikan aspirasi di sekitar kawasan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Polwan negosiator menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di Bundaran Tugu Muda berpotensi berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas. Kawasan tersebut merupakan salah satu jalur perlintasan utama di Kota Semarang, sementara waktu pelaksanaan kegiatan bertepatan dengan aktivitas masyarakat pada jam pulang kerja.
Polwan negosiator selanjutnya mengajak peserta untuk menyampaikan aspirasi di Jalan Pemuda yang telah disiapkan sebagai lokasi kegiatan. Pilihan tersebut disampaikan sebagai upaya agar peserta tetap dapat menyampaikan aspirasi, sementara aktivitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas tetap dapat berjalan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, proses negosiasi merupakan bagian dari pelayanan kepolisian dengan mengedepankan komunikasi dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
“Polri menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat. Pada saat yang sama, kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat pengguna jalan tetap dapat beraktivitas dengan aman dan lancar,” ujar Kombes Pol Yuliyanto.
Hingga saat ini, personel Polwan negosiator juga terus memberikan imbauan secara persuasif melalui pengeras suara kepada peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan bersama-sama menghormati hak masyarakat lainnya. Melalui upaya tersebut, Polda Jateng memastikan pendekatan komunikasi dan persuasif terus dikedepankan dalam memberikan pelayanan kepolisian, dengan tetap memperhatikan keselamatan peserta aksi, masyarakat pengguna jalan maupun seluruh pihak yang berada di sekitar lokasi.
Seiring dengan hak tersebut, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan bahwa menjaga ruang publik berarti menjaga keseimbangan antara hak setiap warga negara dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
“Ruang publik adalah ruang bersama. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus berjalan. Ada yang bekerja, menjalankan kegiatan ekonomi, menempuh pendidikan, memperoleh pelayanan pemerintahan, dan ada pula yang menggunakan ruang publik untuk menyampaikan pendapat. Semua memiliki hak yang harus kita hormati bersama,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dilindungi dan harus dihormati. Namun dalam pelaksanaannya, seluruh pihak juga perlu memiliki kesadaran bahwa ruang publik digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat dengan beragam kebutuhan.
Karena itu, diperlukan sikap saling menghargai dan saling memahami agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan baik tanpa mengabaikan hak masyarakat lainnya untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Pada prinsipnya, semua ingin ruang publik yang nyaman, aman, dan tertib. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga harmonisasi. Hak untuk menyampaikan pendapat harus tetap dihormati, demikian pula hak masyarakat lainnya untuk bekerja, belajar, berusaha, mendapatkan pelayanan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari,” jelasnya.
Irjen Pol. Johnny menegaskan, Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga seluruh kepentingan tersebut agar dapat berjalan secara seimbang. Kehadiran Polri di ruang publik bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.
“Polri berkomitmen untuk menjaga ruang publik agar seluruh kepentingan masyarakat dapat berjalan. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, Polri hadir untuk menjaga dan melayani. Pada saat yang sama, kami juga memastikan masyarakat lainnya tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan keberlangsungan aktivitas masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang dewasa.
“Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun ruang demokrasi itu juga harus dijaga bersama dengan rasa tanggung jawab dan saling menghormati. Dengan begitu, ruang publik tetap menjadi ruang yang harmonis bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Polri pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan di ruang publik. Dengan saling menghargai setiap hak dan kepentingan, seluruh aktivitas masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan baik dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif.
“Menjaga ruang publik adalah tanggung jawab kita bersama. Polri akan terus berkomitmen untuk memastikan ruang bersama ini tetap aman, tertib, damai, dan nyaman, sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan hak, kebutuhan, dan kepentingannya dengan baik,” pungkas Irjen Pol. Johnny. Red/Casroni
NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlangsung hingga hari kedua belas, Rabu (26/8/2026).
Sebanyak 8.122 personel TNI masih bertugas di sejumlah wilayah terdampak untuk membantu penanganan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebanyak 27 unit alutsista juga tetap dilibatkan, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI, untuk mendukung mobilitas personel, pengangkutan bantuan, serta berbagai kebutuhan penanganan bencana.
Pada hari kedua belas, TNI kembali mengirimkan 11,740 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Dengan penyaluran tersebut, total bantuan yang telah dikirimkan TNI hingga saat ini mencapai 925,638 ton.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan instansi terkait untuk mendukung penanganan serta pemulihan masyarakat pascabencana. Sinergi lintas instansi terus diperkuat untuk memastikan bantuan dan pelayanan dapat diberikan secara cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat terdampak. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
You cannot copy content of this page