KOTA TANGERANG, DN-II Aksi demo warga menuntut kompensasi dari pihak pabrik sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama jika operasional pabrik menimbulkan dampak lingkungan seperti polusi atau kebisingan, perusahaan dinilai tidak memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekitar.
Aliansi Peduli Masyarakat dan Lingkungan (Ampera) kembali mendesak PT Multi Bintang di Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, agar tidak lagi mengumbar janji tanpa realisasi atau di (PHP). Desakan tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa pada Selasa (10/12), sebagai bentuk kekecewaan masyarakat yang menilai perusahaan kerap mengingkari komitmen yang sebelumnya disepakati bersama warga.
Ketua Aliansi Ampera, Bang Supri, menyebut masyarakat sudah terlalu sering diberi janji tanpa bukti oleh pihak perusahaan. Kondisi itu, menurutnya, membuat warga merasa diabaikan dan tidak dihargai.
“ Vendor-vendor yang berada di dalam PT Multi Bintang hanya kroni orang-orang dalam, sementara lingkungan hanya dapat polusinya saja ” tegas Bang Supri di hadapan awak media.
Bang Supri selaku warga menambahkan bahwa potensi ekonomi dari aktivitas perusahaan seharusnya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun hingga kini, menurutnya, warga belum merasakan kontribusi nyata.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“ Yang seharusnya pundi-pundi rupiah bisa bermanfaat untuk lingkungan, sepeser pun tidak ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar.
Aksi yang digelar Aliansi Ampera berlangsung tertib dan aman hingga selesai.
Bang Supri menegaskan aksi ini adalah peringatan dan bukan aksi terakhir. Warga mengancam akan menggelar aksi lebih besar apabila PT Multi Bintang Indonesia tidak segera memberi solusi konkret.
Hingga berita ini di tayangkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dari warga sekitar.
(Redaksi Tim)
Jatiwaringin, DN-II Rumah Sakit Karunia Kasih Jatiwaringin di Jalan Jatiwaringin diduga kuat telah mengabaikan dan menunda penanganan medis terhadap seorang wartawan berinisial YB yang datang dalam kondisi gawat darurat pada Kamis dini hari, 5 Desember 2025. Dugaan kelalaian ini mencuat setelah YB terpaksa dilarikan ke RSUD Pondok Gede untuk mendapatkan perawatan intensif yang cepat.
Menurut keterangan dari rekan-rekan media yang mengantar, YB tiba di RS Karunia Kasih sekitar pukul [Tambahkan waktu spesifik, misal: 01.30 WIB] dengan keluhan sakit luar biasa dan kondisi fisik yang sangat lemah. Ia membutuhkan tindakan medis segera karena berada dalam situasi kritis. 
Namun, alih-alih mendapatkan prioritas penanganan sesuai protokol gawat darurat, pihak rumah sakit dilaporkan tidak segera memberikan tindakan medis yang memadai. Penundaan ini menimbulkan kecurigaan bahwa kondisi gawat darurat yang dialami YB tidak ditangani sebagaimana mestinya oleh petugas di RS Karunia Kasih.
Melihat kondisi YB yang terus melemah dan tidak adanya kepastian penanganan, rekan-rekan wartawan kemudian memutuskan untuk segera memindahkan YB ke RSUD Pondok Gede. Di rumah sakit kedua inilah, YB langsung menerima perawatan intensif tanpa penundaan. Kondisinya dilaporkan mulai stabil dan membaik setelah mendapat serangkaian tindakan medis dari tim dokter RSUD Pondok Gede.
Sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap insan pers, Wakapolsek Pondok Gede AKP Kusnandar, bersama Panit Binmas Iptu Supardi dan Kanit Samapta Iptu Slamet Riyadi, turut hadir membesuk YB di ruang perawatan RSUD Pondok Gede. Kehadiran jajaran kepolisian ini menjadi penyemangat dan dukungan moral bagi wartawan yang tengah fokus pada pemulihan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak RS Karunia Kasih Jatiwaringin terkait dugaan pengabaian pasien gawat darurat ini masih dilakukan. Pihak rumah sakit belum memberikan keterangan resmi terkait alasan di balik dugaan penundaan penanganan medis yang dialami YB.
Tim Prima
BREBES, DN-II Sebanyak sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air (DPSDAPR) Kabupaten Brebes, termasuk perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dilaporkan tengah menjalani Profiling Test (Tes Penilaian Kompetensi) di Semarang. (11/12/2025).
Kegiatan ini merupakan inisiatif proaktif dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat dalam rangka evaluasi dan pengisian segera sejumlah posisi strategis Eselon III dan Eselon IV yang mengalami kekosongan.
Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi kompetensi, potensi, dan kesesuaian para ASN untuk menduduki jabatan-jabatan kunci yang kosong akibat berbagai faktor, termasuk adanya pejabat yang memasuki masa purnabakti (pensiun) dan kebutuhan organisasi yang mendesak.
Salah satu staf di DPSDAPR, Tomo SM, membenarkan bahwa sembilan ASN tersebut berpartisipasi dalam tes kompetensi yang diadakan di ibu kota provinsi. “Tes Profiling ini sangat penting untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal, terutama pada jabatan-jabatan strategis yang saat ini kosong,” jelasnya.
Profil Peserta dari Dinas Pengairan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesembilan peserta yang dikirim oleh Dinas Pengairan menunjukkan komitmen dinas dalam menyiapkan suksesi dan regenerasi kepemimpinan. Peserta yang terlibat berasal dari berbagai bidang, meliputi:
Jalur Struktural: Pak Kadir, Bu Yani (Kasubag Program dan Keuangan), dan seorang Kasubag Umum dan Kepegawaian (Umpeg).
Jalur Teknis: Adi Sumoyo (Bidang Konservasi) dan Pak Sahri.
Perwakilan UPTD: Sugito dan Satum.
Kegiatan ini secara internal dipandang sebagai “jalur berkah” bagi ASN yang berdedikasi dan memiliki kompetensi tinggi, terutama bagi mereka yang mendekati masa pensiun namun masih dapat memberikan kontribusi maksimal di posisi strategis.
Posisi Kunci yang Menanti Pengisi Baru
Beberapa posisi vital yang menjadi fokus utama pengisian melalui hasil Profiling Test ini, dan telah lama kosong, antara lain:
Tingkat Jabatan Posisi Jabatan yang Kosong
Eselon IIIa Sekretaris Dinas (Sekdin) Pengairan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Eselon IVa Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program dan Keuangan
Eselon IVa Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian (Umpeg)
Dasar pelaksanaan tes ini merujuk pada regulasi BKD sebagai upaya memastikan kontinuitas dan kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
“Tujuannya adalah untuk mengisi jabatan fungsional yang kosong, khususnya Eselon IV dan Eselon III. Ini dilakukan BKD, terutama untuk calon ASN yang sebentar lagi mau pensiun agar dapat mengakhiri masa kerjanya dengan berkontribusi maksimal di posisi yang tepat,” ungkap seorang narasumber di lingkungan Dinas Pengairan.
Antisipasi Purnabakti ASN Senior
Selain mengisi kekosongan yang sudah ada, profiling kompetensi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan jabatan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Salah satunya adalah rencana pensiun ASN senior seperti Pak Senohaji, yang dijadwalkan memasuki masa purnabakti per 1 April 2026.
Hasil dari tes kompetensi di Semarang ini akan menjadi acuan utama dalam penempatan mereka. ASN yang dinyatakan lolos dan cocok akan segera menempati posisi-posisi strategis yang kosong, termasuk peran Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
Redaktur: Teguh
BREBES, DN-II Masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya bersiap menyambut kemeriahan liburan akhir tahun yang tak terlupakan. (11/12/2025).
AS Mall Brebes, pusat perbelanjaan pertama dan terbesar di wilayah tersebut, telah mengumumkan serangkaian acara spektakuler, mulai dari wahana hiburan keluarga Taman Ria Promosi hingga gelaran konser musik nasional yang puncaknya akan menghadirkan grup idola ternama, JKT48.
Kepastian perayaan besar ini dikonfirmasi oleh perwakilan AS Mall, Fatimah, dalam wawancara eksklusif.
Taman Ria Promosi: Suguhan Hiburan Keluarga Mulai 13 Desember
Event utama yang akan memanjakan keluarga adalah pembukaan Taman Ria Promosi, yang bertujuan memberikan alternatif hiburan yang terjangkau selama masa liburan sekolah dan akhir tahun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tanggal Operasi: Mulai 13 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
Waktu Operasi: Setiap hari, dari sore hari pukul 16.00 WIB hingga malam hari pukul 22.00 WIB.
Wahana yang Tersedia: Pengunjung dapat menikmati beragam wahana klasik dan seru, seperti Ontang-anting, Bianglala, Ombak Banyu, Mandi Bola, Trampolin, Perahu, serta permainan lain yang cocok untuk segala usia.
Keterjangkauan: Fatimah memastikan bahwa harga tiket untuk setiap wahana sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp10.000.
Menurut Fatimah, inisiatif ini merupakan upaya AS Mall untuk memeriahkan malam pergantian tahun baru dan menyediakan pilihan rekreasi yang luas bagi keluarga di Brebes.
Puncak Acara: Konser JKT48 Siap Guncang Brebes!
Selain wahana bermain, AS Mall Brebes juga akan menjadi tuan rumah event musik besar yang menampilkan artis-artis kenamaan nasional.
Tanggal Konser: 27 Desember dan 28 Desember 2025.
Bintang Utama (27 Des): Konser pada tanggal 27 Desember dipastikan akan menampilkan penampilan spesial dari grup idola JKT48, didampingi oleh musisi-musisi nasional lainnya.
Lokasi: Area konser akan berada di sebelah barat AS Mall, menyatu dengan lokasi Taman Ria Promosi, memungkinkan pengunjung menikmati hiburan ganda dalam satu area.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mall Terluas di Brebes Ajak Masyarakat Berpesta
Pihak AS Mall Brebes secara terbuka mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan menikmati kemeriahan ini, sekaligus merasakan fasilitas mal pertama di Brebes.
“Pesan pada masyarakat, datangilah AS Mall Brebes, karena memang di bulan Desember ini banyak sekali event-event yang menggebrakkan untuk masyarakat Kabupaten Brebes. Apalagi ini mal pertama di Brebes. Mari kita bertahun baru dan menghabiskan liburan dengan berkunjung di AS Mall Brebes,” ujar Fatimah.
AS Mall Brebes juga menonjolkan keunggulan fasilitas parkirnya. Dengan total luas area mal yang mencapai sekitar 5 hektar—termasuk lahan parkir yang rencananya akan diperluas hingga sisi samping—AS Mall diklaim memiliki area parkir paling luas dan memadai di Kabupaten Brebes.
Jangan lewatkan kesempatan emas ini! Segera agendakan liburan akhir tahun Anda dan sambut tahun 2026 dengan penuh keceriaan di AS Mall Brebes.
Red/Teguh
BREBES, DN-II Tim Resmob Polres Brebes kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengungkapan kasus kriminalitas di wilayah Kabupaten Brebes. Berkat kecepatan dan kerja keras mereka dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana disertai pencurian dengan kekerasan, 11 personel Tim Resmob menerima penghargaan dari Kapolres Brebes.
Tim Resmob yang dipimpin oleh Aiptu Titok Ambar Pramono ini berhasil mengungkap kasus yang merenggut nyawa Kusyanto (46), seorang guru yang juga berprofesi sebagai driver taksi online (Grab) di Tegal.
Pelaku, Moh. Anggi Setiawan (27), seorang karyawan swasta asal Tegal, telah berhasil ditangkap. Keberhasilan pengungkapan ini sangat diapresiasi mengingat kasus ini terjadi pada akhir bulan November 2025 lalu.
Atas keberhasilan tersebut, 11 personel Tim Resmob diberikan penghargaan oleh Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah dalam sebuah upacara khusus yang digelar di Lapangan Apel Tribrata Polres Brebes, Rabu (10/12) kemarin.
Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Lilik Ardhiansyah mengungkapkan bahwa reward (penghargaan) ini merupakan bentuk motivasi untuk peningkatan kinerja serta mendorong perilaku positif di kalangan personel.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pemberian Reward intensif dilakukan agar personel terus menunjukkan kinerja terbaik, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap institusi dan tugas negara,” ungkap Kapolres.
AKBP Lilik menambahkan bahwa penghargaan juga merupakan pengakuan dari institusi guna meningkatkan moril dan semangat kerja, membuat mereka merasa dihargai dan diakui kontribusinya. “Penghargaan ini adalah bentuk dukungan agar seluruh personel termotivasi untuk melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik,” terangnya.
Total 15 Penerima Penghargaan
Sementara itu, Ps Kasi Humas Polres Brebes Iptu Indra Prasetyo dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis (11/12/2025), merincikan bahwa terdapat total 13 personel Polri dan 2 orang masyarakat yang menerima penghargaan dalam upacara tersebut.
“Total ada 13 personel Polri dan 2 orang warga masyarakat yang menerima penghargaan dari Kapolres Brebes,” jelas Iptu Indra.
Ditambahkan bahwa pemberian reward ini digelar rutin setiap bulannya sebagai bentuk perhatian dan dorongan semangat bagi personel yang berprestasi di berbagai bidang tugas kepolisian.
“Kegiatan ini rutin digelar. Semua anggota yang berdedikasi dan bekerja keras, termasuk Bhabinkamtibmas, Intelkam, dan Sat Samapta serta personel Staf, berhak mendapat penghargaan,” pungkasnya.
Berikut daftar personel penerima penghargaan yang terbagi dalam beberapa kategori ;
1. Penghargaan dalam Prestasi Ungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan diberikan kepada Aiptu Titok Ambar Pramnono bersama 10 personel lainya.
2. Penghargaan dalam membantu Program Makan Bergizi Gratis Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Brebes Di Bumiayu diberikan kepada Aiptu Rivqi Cahyadi, dan Haji Mulyadi.
3. Penghargaan dalam membantu tugas Kepolisian diberikan kepada H Ridhohul Khukam, dan;
4. Penghargaan atas dedikasi tinggi dibidang Operasional Satreskrim diberikan kepada Aiptu Arief Puji Nugroho.
(Red/Hms).
BREBES, DN-II Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS) di Desa Sarireja, RT 8/RW 1, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, kembali menjadi sorotan tajam setelah pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Brebes memastikan bahwa menara tersebut tidak memiliki izin dan melanggar peraturan daerah. (11/12/2025).
Keberadaan menara milik salah satu perusahaan telekomunikasi ini, yang telah berdiri lebih dari dua tahun, menuai keluhan warga karena lokasinya yang sangat dekat dengan tanah saluran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau area sempadan sungai (kali), yang secara hukum dilarang untuk didirikan bangunan permanen.
Warga Terima Kompensasi, Namun Khawatir Pelanggaran Aturan
Salah satu warga setempat, Yanto (30), mengungkapkan keberatannya meskipun ia dan beberapa tetangga telah menerima kompensasi dari pihak pengembang.
“Sebenarnya saya tidak setuju, tapi karena kebutuhan, saya terima kompensasi itu sebesar Rp 1 juta,” ujar Yanto, Jumat (7/11/2025).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di balik penerimaan kompensasi tersebut, warga tetap mencermati adanya dugaan pelanggaran serius terhadap ketentuan jarak aman dan tata ruang. 
Kepala Desa Akui Pelanggaran Jarak Aman
Kepala Desa Sarireja, Asep Saefudin, membenarkan bahwa secara prosedur, lokasi menara tersebut bermasalah.
“Sesuai prosedur pembangunan Tower memang tidak boleh di dekat kali (sempadan sungai/Tanah BBWS), tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Aturan itu harus ditaati,” tegas Kades Asep.
Ia menambahkan, menara BTS tersebut sudah berdiri sebelum masa jabatannya, mengindikasikan adanya potensi kelalaian dalam pengawasan perizinan pada periode sebelumnya. Kades juga mengonfirmasi bahwa petugas Diskominfo sempat mendatangi lokasi, namun hasilnya belum diketahui saat itu.
Diskominfo Tegaskan Tower Ilegal dan Langgar Perda
Kasus dugaan pelanggaran ini kini mendapat penegasan resmi dari Pemerintah Daerah. Kepala Diskominfo Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro, secara eksplisit menyatakan bahwa menara tersebut tidak berizin.
“Tower ini tidak berizin dan melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014,” jelas Warsito Eko Putro pada Kamis (11/12/2025).
Pernyataan ini menguatkan dugaan bahwa pembangunan menara tersebut melanggar beberapa regulasi kunci, terutama yang berkaitan dengan:
Pelanggaran Sempadan Sungai/Tanah BBWS: Melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan peraturan turunannya. Tanah sempadan sungai adalah kawasan lindung setempat yang dilarang untuk bangunan permanen.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pelanggaran Tata Ruang: Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes dan melanggar Perda No. 2 Tahun 2014.
Ketiadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Melanggar UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Tuntutan Penegakan Hukum dari LSM
Ketua LSM Jaga Kali, Mahfudin, turut angkat bicara dan menuntut ketegasan dari Pemerintah Daerah.
“Kalau memang itu melanggar peraturan, harus ditindak tegas. Penegakkan peraturan adalah penegakkan hukum,” ujar Mahfudin.
Ia menekankan bahwa papan informasi di pinggir kali Sarireja jelas melarang pendirian bangunan apapun di kawasan sempadan sungai.
Kompensasi Bukan Pembenar Pelanggaran
Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa pemberian kompensasi finansial kepada warga, meskipun diterima karena kebutuhan, tidak dapat membenarkan atau menghapus pelanggaran terhadap regulasi pembangunan dan tata ruang. Pelanggaran sempadan sungai berpotensi menimbulkan risiko teknis, keselamatan, dan lingkungan, serta merusak fungsi ekologis dan hidrologis sungai.
Hingga berita ini diturunkan, Darto, pemilik tanah yang digunakan untuk lokasi menara, belum dapat dikonfirmasi. Dengan adanya penegasan dari Diskominfo, publik menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menindak menara telekomunikasi yang jelas-jelas ilegal dan melanggar kawasan lindung setempat.
Tim
TAPUNG HULU, RIAU, DN-II Diskresi dan rasa kemanusiaan seolah menguap dalam penegakan hukum di Polsek Tapung Hulu. Kasus yang menyeret dua karyawan rendahan PT. Arindo Tri Sejahtera II (ATS II), Darman Agus Gulo dan Herianto, menjadi gambaran pilu praktik hukum yang dinilai publik lebih “tajam ke bawah dan tumpul ke atas.” (10/12/2025).
Darman dan Herianto diseret ke proses hukum layaknya kriminal kelas berat hanya karena mengambil 80 kilogram brondolan sawit—kerugian yang ditaksir tak sampai Rp 400.000, atau setara harga sepasang ban motor bekas. Namun, nilai kerugian yang sangat kecil ini tak meluluhkan hati aparat.
Penyidik Polsek Tapung Hulu justru menjerat kedua pekerja tersebut dengan Pasal 372 dan/atau 374 KUHP tentang Penggelapan, pasal yang biasanya diterapkan untuk kasus penggelapan berbasis jabatan atau kerugian finansial yang signifikan. Publik menilai penggunaan pasal ini terlalu sadis, tidak proporsional, dan sangat diduga sebagai “pasal pesanan” yang jauh dari semangat keadilan.
MANGKIR DUA KALI: Siapa yang Sebenarnya Mengendalikan Aparat?
Melihat ketidakseimbangan ini, berbagai pihak sudah berupaya mencari jalan damai melalui jalur Restorative Justice (RJ). Pemerintah Desa Sumber Sari (melalui Kepala Dusun V, Guna), Camat Tapung Hulu (Diwakili Sam), serta Ketua dan Sekertaris Pers Keadilan Tapung Hulu telah dua kali mengundang perusahaan melalui Polsek untuk mediasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, sikap PT. ATS II mengejutkan publik. Perusahaan mangkir total sebanyak dua kali, termasuk pada panggilan resmi yang dijadwalkan Rabu, 10 Desember 2025. Tidak ada surat alasan, tidak ada itikad baik, dan nihil empati. 
Sikap korporasi ini sontak memunculkan pertanyaan kritis di mata masyarakat:
Siapa yang sebenarnya berkuasa di Tapung Hulu? Polsek atau Perusahaan? Apakah Negara kini telah menjadi alat pembalasan korporasi?
KETIKA HUKUM KEHILANGAN RASA MALU
Dalam negara hukum, diskresi adalah ruang humanis untuk mempertimbangkan dimensi sosial. Namun, dalam kasus brondolan sawit ini, ruang itu seolah sengaja dipasung.
Penyidik memilih jalur pidana maksimal, sementara fakta kemanusiaan yang terhampar diabaikan:
Nilai kerugian kecil (di bawah Rp 400.000).
Pelaku adalah pekerja rendahan dan warga setempat.
Salah satu pelaku memiliki bayi berusia 4 bulan.
Permohonan maaf resmi dari keluarga sudah disampaikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Solusi damai/RJ telah diminta oleh pejabat Desa dan Kecamatan.
Semua permohonan kemanusiaan itu tidak digubris. Istri tersangka bahkan rela mengajukan permohonan maaf tertulis dan siap menerima pemecatan suaminya tanpa pesangon, asalkan suaminya tidak dipenjara. Langkah ini pun tak menggetarkan perusahaan dan aparat.
Kini, nasib seorang ayah dan sumber nafkah keluarga digantung pada keputusan yang lebih terasa sebagai balas dendam korporasi daripada penegakan hukum yang berkeadilan.
JAWABAN KAPOLSEK: Formal, Dingin, Tanpa Hati Nurani
Saat dikonfirmasi wartawan, respon Kapolsek Tapung Hulu, Iptu Riko Rizki Mazri SH MH, terkesan sangat formal dan steril, jauh dari harapan publik akan adanya pandangan moral dan sosial:
“Terima kasih banyak Bg.. Baik Bg… Segera kami berikan jawaban secara Resmi.. Untuk memberikan Kepastian Hukum”
Jawaban ini kini disorot karena hanya menggunakan template hukum yang dingin, bukan tanggapan dari seorang pemimpin penegak hukum yang seharusnya mewakili rasa keadilan masyarakat.
POTRET KEADILAN YANG DICURI
Kasus ini melampaui soal 80 kilogram sawit. Ini adalah potret telanjang bagaimana keadilan di negeri ini dapat diarahkan dan dibeli oleh kekuatan modal.
PERTANYAAN BESAR UNTUK NEGARA:
Jika rakyat kecil dihukum maksimal karena mencuri brondolan 80 kilogram, mengapa ketika diduga perusahaan mencuri tanah, ruang hidup, dan kesempatan masyarakat, negara tiba-tiba menjadi bisu, buta, dan tuli?
“Apakah hukum masih menjadi alat keadilan, atau kini berubah menjadi budak korporasi?”
Jika benar aparat bisa tunduk di bawah tekanan atau permintaan perusahaan, maka:
Yang dicuri bukan 80 kilo sawit. Yang dicuri adalah keadilan, martabat, dan masa depan manusia kecil di hadapan hukum negara.
(Tim Redaksi)
Cilacap, Detik Nasional – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) An-Nur Wanareja, Kabupaten Cilacap, menyelenggarakan Assessment Sumatif Akhir Semester (ASAS) Ganjil selama lima hari, mulai Senin hingga Jumat, 8–12 Desember 2025. Kegiatan berlangsung di ruang belajar PKBM An-Nur dan diikuti warga belajar program kesetaraan Paket B setara SMP serta Paket C setara SMA.
Kepala PKBM An-Nur, Dina Tazkiyyatunissa S.Hum., menyampaikan bahwa peserta ASAS berasal dari kelas 1, 2, dan 3. Ia menegaskan bahwa bagi kelas 3, ujian ini menjadi penilaian akhir sebelum mereka menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran.
“Total peserta dari Paket B dan Paket C sebanyak 170 siswa. Mata pelajaran yang diujikan meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Antropologi, Sejarah, Pendidikan Agama Islam, IPA, dan IPS,” ujar Dina, Rabu (10/12/2025).
Dina berharap pelaksanaan ASAS dapat memotivasi warga belajar untuk meningkatkan semangat belajar pada semester berikutnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Penilaian ini menjadi tolok ukur capaian akhir semester. Semoga mereka semakin bersemangat karena satu semester lagi akan naik kelas, dan bagi kelas akhir, bersiap menuju kelulusan,” tambahnya.
Pengawas Korwil Bidik Kecamatan Wanareja, Anhari S.Pd., M.Pd., turut mengapresiasi pelaksanaan ASAS dan menyebut PKBM An-Nur memiliki peran penting dalam membuka akses pendidikan di wilayah tersebut.
“PKBM An-Nur memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal di jenjang SMP maupun SMA/SMK. Melalui program kesetaraan Paket B dan C, mereka tetap dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara dan diakui secara nasional,” jelasnya.
Anhari juga mengimbau masyarakat yang putus sekolah atau belum menuntaskan pendidikan formal agar memanfaatkan layanan pendidikan yang tersedia di PKBM.
“PKBM menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan jalur pendidikan alternatif yang tetap resmi dan berkualitas,” pungkasnya.
Reporter: Dani
Jakarta, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penguatan inovasi daerah, serta percepatan reformasi layanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pesan tersebut disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker pada BeritaSatu Regional Forum 2025 bertema “Empowering Regions, from Local to Global” yang digelar oleh B-Universe di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Tomsi menegaskan bahwa belanja pemerintah berperan penting dalam menjaga perputaran ekonomi, memperkuat daya beli, dan mendorong konsumsi rumah tangga. Pemerintah daerah (Pemda), kata dia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan belanja publik terserap secara cepat dan tepat. “Hal ini penting karena menjadi kontributor terbesar untuk angka pertumbuhan nasional dan menstimulasi investasi swasta,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal. Salah satunya melalui inovasi daerah yang setiap tahun menunjukkan peningkatan. Ia mengapresiasi berbagai terobosan yang telah lahir, termasuk pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mempermudah masyarakat dan pelaku usaha mengakses beragam layanan dalam satu tempat.
Selain itu, menjelang kebijakan anggaran tahun 2026, Tomsi menyampaikan empat strategi yang perlu menjadi perhatian Pemda. Pertama, efisiensi dan optimalisasi belanja daerah, terutama melalui percepatan realisasi APBD untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Kedua, pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan potensi lokal dan teknologi digital.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketiga, pemanfaatan Program Strategis Nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah melalui integrasi proyek-proyek besar ke dalam kebijakan daerah. Keempat, penguatan peran swasta melalui kemudahan perizinan, termasuk penyederhanaan, percepatan, dan peningkatan transparansi proses perizinan.
“Hal ini akan mendorong tumbuhnya sektor swasta, memperkuat investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Daerah-daerah kita dorong untuk mengecek kembali seluruh persyaratan perizinan yang memang bisa dipangkas, dikurangi, dipercepat waktunya, dan ini akan tentunya membantu percepatan daripada pelaksanaan investasi tersebut,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud.
Red
Pekanbaru, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Edi Mardianto saat menghadiri kegiatan supervisi dan monitoring evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Pendataan Lahan KDKMP Wilayah Sumatra di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Selasa (9/12/2025).
Dalam paparannya, Edi menekankan pentingnya koordinasi terpadu antara pemerintah daerah (Pemda), Satgas kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memastikan ketersediaan lahan sesuai kriteria teknis serta mempercepat pembangunan gerai KDKMP di desa dan kelurahan.
Ia menjelaskan bahwa KDKMP merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Karena itu, Pemda diminta menyediakan lahan minimal 1.000 meter persegi yang memenuhi persyaratan, seperti akses jalan, listrik, air, dan internet. Pemda juga diminta memastikan kemudahan perizinan serta menyelesaikan potensi sengketa lahan.
“Penyelesaian sengketa lahan dan percepatan perizinan harus difasilitasi agar pembangunan tidak terhambat,” kata Edi.
Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan gerai dan pergudangan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan fondasi penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan masyarakat. Satgas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan diminta mempercepat pendataan serta pelaporan lahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk berkoordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai mitra verifikasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya minta Pemprov Riau mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan aset desa, termasuk hibah tanah dari masyarakat, guna mendukung percepatan pembangunan gerai,” ujar Edi.
Ia kembali menegaskan bahwa percepatan pembangunan KDKMP merupakan bagian dari strategi besar pemberdayaan ekonomi desa. Langkah ini, kata Edi, perlu dijalankan dengan semangat kolaboratif oleh seluruh pihak terkait.
“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita wujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi melaporkan perkembangan program KDKMP di wilayahnya. Dari total 1.896 desa/kelurahan, 99 persen telah berbadan hukum. “Adapun yang sudah memiliki akun Simkopdes mencapai 98 persen, sementara jumlah lahan yang siap dimanfaatkan untuk KDKMP tercatat 1.231 lokasi,” ungkapnya.
Syahrial menambahkan bahwa 283 desa (13 persen) telah memiliki gerai aktif berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), sementara proses pembangunan gerai telah mencapai 26 persen. “Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Red
You cannot copy content of this page