MIANGAS, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja bersejarah ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada Sabtu pagi (9/5/2026). Pesawat yang membawa Presiden dan rombongan mendarat sekitar pukul 10.30 WITA di pulau yang dikenal sebagai titik paling utara Indonesia tersebut.
Secara geografis, Miangas memiliki posisi yang unik karena letaknya justru lebih dekat dengan wilayah Filipina dibandingkan pusat kota Manado. Jika menggunakan jalur laut, perjalanan dari Manado menuju pulau seluas 3,5 km persegi ini membutuhkan waktu sekitar 24 jam.
Fokus pada Layanan Dasar dan Infrastruktur
Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo didampingi oleh enam menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah pejabat tinggi negara. Kehadiran para menteri ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
Agenda utama Presiden di Miangas meliputi peninjauan langsung terhadap sejumlah fasilitas publik, di antaranya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesehatan: Mengecek kesiapan dan fasilitas di Puskesmas setempat.
Kebutuhan Dasar: Memastikan ketersediaan air bersih bagi warga.
Pendidikan: Mengunjungi sekolah untuk menyapa 143 siswa yang menempuh studi di sana.
Konektivitas: Mengecek kualitas jaringan komunikasi sebagai sarana vital informasi di pulau terluar.
Menyapa Warga di “Beranda Terdepan”
Selain mengecek infrastruktur fisik, Presiden meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan warga. Saat ini, Pulau Miangas dihuni oleh 823 jiwa yang terbagi dalam 232 Kepala Keluarga (KK).
Presiden Prabowo memuji semangat nasionalisme yang ditunjukkan oleh masyarakat Miangas. Meski berada jauh dari pusat pemerintahan, warga Miangas dikenal sangat ramah, menjunjung tinggi toleransi, dan memiliki rasa cinta tanah air yang luar biasa sebagai penjaga kedaulatan negara.
“Pulau ini bukan sekadar batas wilayah, melainkan beranda terdepan Nusantara. Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa negara hadir, bahkan di titik paling utara sekalipun,” ujar salah satu pejabat dalam rombongan tersebut.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum bagi percepatan pembangunan fasilitas umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina tersebut.
Red/TIW
#CatatanSeskab
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT Ke-48 ASEAN: Perkuat Soliditas Kawasan Hadapi Tantangan Global
CEBU, FILIPINA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Upacara Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar di Mactan Expo, Cebu, Filipina, pada Jumat (08/05/2026). Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini menegaskan komitmen strategis Indonesia dalam memperkuat integritas dan pengaruh ASEAN di panggung global.
Menjaga Dialog di Tengah Kompleksitas Global
Dalam sambutan pembukanya, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr., selaku tuan rumah, menekankan bahwa di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, komitmen kolektif negara-negara Asia Tenggara menjadi kunci utama.
Presiden Marcos Jr. menggarisbawahi tiga pilar utama yang harus dijaga oleh para anggota:
Dialog Berkelanjutan: Mengutamakan komunikasi terbuka untuk menyelesaikan perbedaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kerja Sama Strategis: Mempererat hubungan ekonomi dan keamanan. 
Saling Menghormati: Menghargai kedaulatan setiap negara anggota sebagai pondasi organisasi.
“Kehadiran para pemimpin ASEAN hari ini adalah refleksi dari semangat kolektif kita untuk terus memperkuat kawasan ini. Tantangan global yang ada saat ini bukanlah hambatan, melainkan momentum untuk mempererat persatuan kita,” ujar Presiden Marcos Jr.
Simbol Solidaritas Kawasan
Upacara pembukaan ditutup dengan prosesi foto bersama yang ikonik. Para pemimpin negara ASEAN berdiri bergandengan tangan, membentuk rantai manusia yang menjadi simbol resmi persatuan dan solidaritas kawasan.
Dalam sesi tersebut, Presiden Prabowo Subianto tampak berada di posisi strategis, berdiri di antara Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Gestur ini melambangkan keharmonisan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan.
Kehadiran Presiden Prabowo di KTT ke-48 ini diharapkan dapat membawa poin-poin krusial terkait ketahanan pangan, transisi energi, dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara, yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia saat ini.
Red/BPMI Setpres
Tag: #KemensetnegRI
#RilisPresiden
#KTT48ASEAN
#PrabowoSubianto
#ASEAN2026
Jakarta, DN-II Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) kembali melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pers nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan dan transparansi. (8/5/2026).
PWOD menegaskan akan segera melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto guna meminta penataan ulang kewenangan lembaga pers, khususnya Dewan Pers yang dinilai telah melampaui batas fungsinya.
Dalam pernyataan resminya, PWOD mengungkap bahwa polemik yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang hubungan negara dan pers di Indonesia. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1966 dan UU No. 21 Tahun 1982, Ketua Dewan Pers pernah dijabat secara ex-officio oleh Menteri Penerangan.
Artinya, pada masa itu, negara melalui Kementerian Penerangan memegang kendali penuh terhadap arus informasi, mulai dari penyebarluasan kebijakan pemerintah hingga pembinaan dan pengawasan media massa.
Namun setelah reformasi dan lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1999, struktur tersebut berubah total. Dewan Pers diposisikan sebagai lembaga independen, lepas dari kendali pemerintah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Ketum DPP PWOD Feri Rusdiono, SH, perubahan ini justru menyisakan persoalan baru, absennya mekanisme kontrol yang tegas terhadap Dewan Pers.
“Independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Ketika tidak ada kontrol, maka potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi nyata,” tegas Feri.
PWOD menilai Dewan Pers saat ini cenderung bertindak sebagai otoritas tunggal yang menentukan standar, legitimasi, bahkan eksistensi media, tanpa transparansi yang memadai.
Dampaknya, banyak media, khususnya di daerah, merasa terdiskriminasi dan kesulitan mendapatkan pengakuan, meskipun menjalankan fungsi jurnalistik secara aktif di tengah masyarakat.
Situasi ini dinilai menciptakan ketimpangan serius dalam ekosistem pers nasional, di mana hanya kelompok tertentu yang mendapatkan legitimasi, sementara yang lain terpinggirkan.
Di sisi lain, Ketum PWOD juga menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) yang dianggap belum konsisten dalam menjalankan fungsi utamanya.
Sebagai institusi negara, Kominfo memiliki mandat strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Termasuk di dalamnya penguatan infrastruktur digital, keamanan informasi, literasi digital, serta keterbukaan informasi publik.
Namun dalam praktiknya, Feri menilai Kominfo justru terjebak dalam wilayah abu-abu yang beririsan dengan fungsi Dewan Pers, sehingga memicu kebingungan di tingkat implementasi.
“Negara harus hadir secara tegas. Jangan biarkan terjadi tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya merugikan pelaku pers dan publik,” lanjut Feri.
PWOD mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi Dewan Pers, termasuk merumuskan kembali batas kewenangannya agar tidak menjadi lembaga yang kebal kritik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, PWOD juga meminta agar Kominfo dikembalikan ke fungsi strategisnya sebagai penggerak transformasi digital nasional, bukan sebagai aktor yang turut masuk dalam pengaturan teknis pers.
PWOD menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ancaman terhadap kemerdekaan pers bukan lagi datang dari negara, melainkan dari ketidakjelasan sistem yang membuka ruang dominasi oleh segelintir pihak.
“Pers adalah pilar demokrasi, bukan alat kekuasaan. Negara wajib memastikan tidak ada satu pun lembaga yang memonopoli kebenaran,” tutup Ketum PWOD.
Rilis ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa tanpa pembenahan serius, krisis kepercayaan terhadap institusi pers akan semakin meluas dan berpotensi merusak fondasi demokrasi Indonesia.
(Redaksi/ Tim)
PEKANBARU, DN-II Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret nama Bupati Rokan Hilir, Bistamam, kini memasuki babak baru. Setelah laporan mengambang selama 344 hari tanpa kepastian hukum, tokoh hukum nasional Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Presiden RI segera turun tangan memberikan instruksi tegas kepada aparat penegak hukum. (8/5/2026).
Dalam keterangannya di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta (7/5/2026), Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa manipulasi data pendidikan oleh pejabat publik tidak bisa ditoleransi dan memerlukan tindakan lintas sektoral.
Desakan Efek Jera bagi Pejabat
Prof. Sutan Nasomal, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, menyarankan agar Presiden memerintahkan pembentukan tim gabungan untuk mengklarifikasi masalah ini hingga tuntas.
”Perlu diterjunkan tim dari Kemendikbudristek, Mendagri, bersama penyidik Kepolisian agar ada efek jera bagi calon pejabat yang mencoba ‘bermain api’. Masalah ini harus diklarifikasi oleh para pakar ahli,” ujar Prof. Sutan di hadapan para Pemimpin Redaksi media cetak dan online.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa lambannya penanganan perkara ini dapat merusak kepercayaan masyarakat.
”Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika tidak ada unsur pidana, umumkan. Namun jika ditemukan indikasi kuat, proses secara transparan tanpa tebang pilih,” tegasnya.
Kronologi: Mengendap di Polda Riau?
Sorotan tajam kini mengarah kepada Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan. Pasalnya, penanganan kasus ini dinilai jalan di tempat meski sudah ada atensi dari Mabes Polri.
Berdasarkan surat resmi Kabareskrim Polri Nomor: B/10170/V/RES 7.4/2025/Bareskrim tertanggal 28 Mei 2025, laporan tersebut seharusnya sudah ditindaklanjuti oleh Polda Riau. Namun, hingga memasuki hari ke-344, pihak pelapor belum menerima perkembangan signifikan. Kondisi ini memicu spekulasi di tengah masyarakat bahwa laporan tersebut “masuk peti es”.
Temuan Investigasi: Kejanggalan Data Dapodik hingga Ijazah 1968
Arjuna Sitepu, Investigator Yayasan DPP KPK TIPIKOR sekaligus perwakilan jaringan investigasi nasional, mengungkapkan bahwa laporan mereka didasarkan pada data dan penelusuran lapangan yang kuat.
Beberapa poin kejanggalan yang ditemukan antara lain:
Ketidaksesuaian Tahun: Lulusan SDN 11 (kini SDN 31 Pekanbaru) diduga tidak sinkron dengan tahun berdirinya sekolah berdasarkan data Dapodik.
Format SKPI: Dokumen pengganti ijazah tidak mencantumkan unsur penting sesuai ketentuan Kemendikbud.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kejanggalan Fisik: Ijazah SMEA PGRI Pekanbaru Tahun 1968 memiliki kondisi tinta, posisi foto, warna stempel, hingga materai yang dianggap tidak sesuai dengan masa penerbitan dokumen.
Dugaan Pemalsuan STPLKB: Adanya indikasi manipulasi pada surat laporan kehilangan di SPKT Polresta Pekanbaru.
Tuntutan kepada Negara
Menyikapi kebuntuan ini, Yayasan DPP KPK TIPIKOR bersama para tokoh hukum mendesak langkah konkret dari tiga otoritas tertinggi:
Mabes Polri: Memperjelas status hukum dan mengaudit proses penyidikan di Polda Riau.
Komisi III DPR RI: Melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja penyidik agar tidak terjadi “main mata”.
Presiden RI: Menjamin supremasi hukum dengan memastikan proses berjalan profesional dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Riau belum memberikan pernyataan resmi terkait kendala teknis yang menyebabkan kasus ini menggantung selama hampir satu tahun. Publik kini menanti apakah janji transparansi hukum akan dibuktikan atau justru menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Riau.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocates Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto resmi bertolak menuju Cebu, Filipina, pada Kamis (07/05/2026) pagi. Keberangkatan Kepala Negara ini bertujuan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada 7-8 Mei 2026.
Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.10 WIB.
Fokus pada Konektivitas Subkawasan
Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo diagendakan langsung mengikuti serangkaian pertemuan intensif. Salah satu agenda utama yang akan dihadiri adalah KTT Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
Forum subkawasan ini dinilai strategis bagi Indonesia untuk:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Memperkuat konektivitas lintas batas.
Mendorong akselerasi ekonomi di wilayah timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Meningkatkan kerja sama perdagangan dan pariwisata subkawasan.
Merespons Dinamika Geopolitik Global
Selain agenda ekonomi, Presiden Prabowo juga akan membawa suara Indonesia dalam menyikapi situasi global yang kian dinamis. Fokus utama pembicaraan meliputi:
Ketahanan Energi: Mencari solusi bersama untuk stabilitas pasokan energi di tengah fluktuasi pasar global.
Dinamika Geopolitik: Menjaga stabilitas kawasan ASEAN agar tetap menjadi zona damai dan netral.
Dampak Ekonomi Global: Koordinasi kebijakan antarnegara anggota untuk memitigasi dampak perlambatan ekonomi dunia terhadap kawasan.
Kunjungan ini menegaskan peran aktif Indonesia sebagai pemimpin regional dalam menjaga integrasi ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#KTT48ASEAN
#PrabowoSubianto
#DiplomasiIndonesia
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
CEBU, FILIPINA, DN-II Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Cebu, Filipina, pada Kamis siang (7/5/2026) untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN. Ada pemandangan yang berbeda sekaligus membanggakan dalam kunjungan kenegaraan kali ini.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah kunjungan luar negeri, Presiden RI dijemput dan didampingi oleh Maung, kendaraan taktis ringan hasil pengembangan industri pertahanan dalam negeri, PT Pindad. Penggunaan Maung di Filipina ini menandai debut kendaraan kebanggaan nasional tersebut di panggung diplomasi internasional.
Transformasi dari Alpalhankam ke Mobil Kepresidenan
Selama rangkaian agenda KTT ASEAN di Filipina, Presiden Prabowo akan menggunakan Maung sebagai kendaraan operasional utamanya. Kendaraan ini bukan sosok baru bagi Sang Presiden; Maung telah dikembangkan secara intensif sejak beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Hingga saat ini, PT Pindad telah memproduksi lebih dari 3.200 unit Maung yang telah tersebar untuk berbagai kebutuhan operasi keamanan dan mobilitas dalam negeri. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo secara konsisten memilih Maung sebagai kendaraan resmi kepresidenan, dan kini konsistensi tersebut dibawa ke level global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih dari Sekadar Kendaraan: Simbol Diplomasi
Hadirnya Maung di jalanan kota Cebu bukan sekadar urusan logistik atau alat transportasi semata. Penggunaannya di forum internasional membawa pesan simbolis yang kuat:
Kemandirian Industri: Menunjukkan bahwa Indonesia mampu memproduksi teknologi otomotif dan pertahanan yang kompetitif.
Kepercayaan Diri: Bukti nyata kebanggaan pemimpin negara terhadap karya anak bangsa di mata dunia.
Diplomasi Industri: Maung menjadi etalase berjalan bagi kemajuan industri manufaktur nasional Indonesia.
”Dari dalam negeri, untuk Indonesia, kini hadir menyapa dunia.”
Kehadiran Maung di KTT ASEAN adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain yang diperhitungkan dalam industri manufaktur global.
Red/TIW
Dari dalam negeri, untuk Indonesia, hadir di panggung dunia.
#CatatanSeskab
#MaungMendunia
#KTT48ASEAN
#PrabowoSubianto
#IndonesiaMaju
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bentengi Generasi Emas, BNN Kukuhkan 3.717 Pelajar dan Guru DKI Jakarta Jadi ‘Sobat Ananda Bersinar’
JAKARTA, DN-II Badan Narkotika Nasional (BNN) RI terus melakukan akselerasi dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di kalangan remaja. Melalui program unggulan ANANDA BERSINAR (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkotika), BNN resmi melantik 3.717 Sobat Ananda Bersinar yang terdiri dari 2.899 siswa dan 818 guru pendamping.
Para peserta yang berasal dari 833 sekolah tingkat SMA/SMK/MA/SLB se-DKI Jakarta ini dikukuhkan langsung oleh Kepala BNN RI, Marsetyo Suyudi Ario Seto, di Menara 165, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
Acara ini turut disaksikan oleh jajaran Forkopimda DKI Jakarta serta para pejabat tinggi di lingkungan BNN.
Strategi Peer Educator: Pelajar Sebagai Garda Terdepan
Kegiatan yang diinisiasi oleh BNN Provinsi DKI Jakarta ini merupakan langkah strategis untuk memfungsikan siswa sebagai peer educator (pendidik sebaya). Harapannya, para pelajar tidak hanya membentengi diri sendiri, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif mengedukasi rekan sejawatnya mengenai bahaya narkotika.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menegaskan bahwa pengukuhan ini adalah manifestasi nyata dari komitmen bersama untuk menjaga masa depan Indonesia.
“Pelantikan ini bukan sekadar formalitas. Kita berupaya agar anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan kuat sesuai amanat Presiden RI. Jangan sampai mereka salah jalan dan menjadi kontraproduktif terhadap program kesejahteraan anak-anak Indonesia,” tegas Suyudi Ario Seto.
Visi Indonesia Bersinar 2045
Kepala BNN RI berharap gerakan yang dimulai di Jakarta ini dapat menjadi pemantik bagi wilayah lain di seluruh Indonesia. Dengan tumbuhnya komunitas “Sobat Ananda Bersinar” di berbagai daerah, kekuatan kolektif ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045.
Di akhir arahannya, Suyudi menitipkan pesan menyentuh kepada para duta anti-narkotika tersebut:
Implementasi Ilmu: Menjadi cahaya penerang di lingkungan sekolah dan rumah.
Proteksi Diri: Tidak memberi ruang sedikit pun bagi narkotika untuk merusak mimpi.
Fokus Kemanusiaan: Menekankan bahwa perjuangan ini adalah melawan kejahatan narkotika, bukan memerangi individu, dengan tetap mengedepankan pemulihan bagi para korban.
Ringkasan Data Pengukuhan
Kategori Peserta Jumlah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Siswa (Agen Perubahan) 2.899 Orang
Guru Pendamping 818 Orang
Total Institusi Pendidikan 833 Sekolah
Total Pengukuhan 3.717 Peserta
Red
#WarOnDrugsForHumanity
#IndonesiaBersinar
JAKARTA, DN-II Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan kerja kenegaraan menuju Filipina. Pesawat kepresidenan lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis pagi (07/05/2026).
Presiden dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina, pada 7–8 Mei 2026.
Fokus pada Konektivitas Ekonomi Subkawasan
Selain agenda utama KTT ASEAN, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri forum BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area). Kehadiran Presiden dalam forum ini merupakan langkah strategis Indonesia untuk:
Memperkuat konektivitas antarwilayah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meningkatkan kerja sama ekonomi di level subkawasan ASEAN.
Mendorong pertumbuhan infrastruktur lintas batas. 
Misi Diplomasi: Solidaritas di Tengah Dinamika Global
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia membawa misi besar untuk memperkuat solidaritas internal ASEAN di hadapan dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Terdapat empat poin utama yang akan diupayakan oleh delegasi Indonesia:
Ketahanan Energi: Menjamin stabilitas pasokan energi di kawasan.
Koordinasi Geopolitik: Mempererat sinergi antarnegara anggota dalam merespons isu-isu global.
Ekonomi Inklusif: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kolaborasi Strategis: Memperkuat kemitraan di berbagai sektor krusial guna menjaga stabilitas kawasan.
“Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan memastikan ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang inklusif dan tangguh,” ujar narasumber terkait keberangkatan tersebut.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
DEPOK, DN-II Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam menghadapi ancaman di dunia maya. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan ceramah umum di hadapan jajaran pegawai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kantor BSSN, Depok, Rabu (6/5/2026).
Dalam paparannya, Jenderal Listyo Sigit menggarisbawahi bahwa sinergi antara Polri dan BSSN merupakan pilar utama dalam memperkuat kedaulatan nasional di era transformasi digital yang kian masif.
“Polri berkomitmen untuk terus memperkokoh infrastruktur, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas SDM di bidang keamanan siber. Ini adalah langkah nyata kami sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa,” tegas Kapolri.
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tersebut, dalam acara ini Kapolri juga dianugerahi penghargaan Adibhakti Sanapati. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi luar biasa Jenderal Listyo Sigit dalam penguatan sistem keamanan siber dan sandi nasional.
Kolaborasi Strategis dan Responsif
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan Kapolri, Kepala BSSN menyatakan bahwa tantangan keamanan siber global saat ini memerlukan respon yang cepat dan terintegrasi. Menurutnya, kerja sama dengan Korps Bhayangkara adalah kunci utama.
“Kolaborasi strategis antara BSSN dan Polri menjadi kunci dalam membangun ketahanan siber nasional yang tangguh dan responsif terhadap segala bentuk ancaman,” ujar Kepala BSSN.
Acara yang berlangsung hangat ini ditutup dengan semangat kebersamaan untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman, nyaman, dan berdaulat.
Red
#BSSN
#BSSNPerisai
#JagaRuangSiber
#CyberSecurity
#Polri
MAKKAH, DN-II Kabar duka menyelimuti jemaah haji Kloter 8 SOC asal Kabupaten Brebes. Pada hari ketiga (H3) keberadaan jemaah di wilayah kerja Makkah, dilaporkan satu orang jemaah meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di Madinah Arab Saudi. (6/5/2026).
Berdasarkan laporan resmi dari Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Brebes, Bapak Akhmad Nurokhman bin Zaeni (65), warga Desa Keboledan yang tergabung dalam KBIHU Multazam, mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Saudi German Hospital (SGH), Madinah, pada Rabu (06/05/2026) pukul 08.00 Waktu Arab Saudi (WAS) atau sekitar pukul 12.00 WIB.
“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jemaah Kloter 8 kini berjumlah 358 orang dari semula 359 orang. Almarhum rencana akan disalatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Baqi,” terang Azmi Asmuni Majid bersama Supardi dari PHD Brebes dan Karwono Ketua Kloter SOC 8
Fokus Pelayanan: Antisipasi Dehidrasi dan Kelelahan
Memasuki fase ibadah di Makkah, petugas TPHD terus memperketat pengawasan kesehatan dan konsumsi jemaah. Kolaborasi antara Petugas Haji Daerah (PHD) dan PPIH Kloter difokuskan pada visitasi rutin ke kamar-kamar jemaah serta pemberian edukasi kesehatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
PHD Kesehatan, Supardi, menekankan pentingnya hidrasi bagi para jemaah, terutama bagi lansia guna menghindari risiko dehidrasi di tengah cuaca Tanah Suci yang menantang.
“Kami terus menggalakkan promosi kesehatan, mewajibkan jemaah minum oralit dan air putih secara rutin. Selain kesehatan fisik, kami juga memberikan bimbingan agar jemaah tetap dalam rombongan untuk menghindari potensi tersesat saat melaksanakan umrah sunnah,” ujarnya.
Kondisi Lapangan Terkini
Secara umum, situasi di Maktab Syisah, Makkah, dilaporkan kondusif. Meski terdapat beberapa jemaah yang mengalami gangguan kesehatan ringan akibat kelelahan pasca perjalanan, seluruhnya telah mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim kesehatan kloter.
Pihak PHD , PPIH dan TKHI juga terus menjalin komunikasi aktif dengan RS SGH Madinah untuk memantau perkembangan jemaah lain yang kemungkinan masih membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Harapan untuk Jemaah Brebes
Menutup laporan harian tersebut, petugas berharap seluruh rangkaian ibadah di Makkah dapat berjalan lancar. Koordinasi yang solid antar petugas diharapkan mampu menjaga kondisi fisik jemaah tetap prima hingga puncak haji mendatang.
“Harapan kami, semua jemaah sehat tanpa kekurangan satu apa pun dan lancar dalam beribadah. Petugas pun harus tetap fit untuk melayani jemaah. Brebes Mabur, Jemaah Mabrur. Salam Brebes Beres,” tutup laporan tersebut.
Editor: Casroni
Sumber: Laporan TPHD Kloter 8 SOC (Kabupaten Brebes)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page