JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (6/8/2026).
​Pertemuan resmi ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
​Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
​Laporan Perkembangan Program Strategis TNI
​Berdasarkan keterangan resmi dari narasumber terkait, Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan melaporkan secara langsung perkembangan berbagai program strategis yang dijalankan oleh jajaran TNI. Program-program tersebut difokuskan untuk mendukung pemerataan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Beberapa poin utama program yang menjadi fokus pembahasan meliputi:
​Pembangunan Infrastruktur Desa: Progres pembangunan 2.500 jembatan desa di berbagai pelosok tanah air yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026 guna memperlancar konektivitas warga.
​Penyediaan Akses Air Bersih: Pembangunan hampir 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia guna mengatasi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih.
​Elektrifikasi Pedesaan: Akselerasi program listrik masuk desa, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang terus berjalan secara berkesinambungan.
​Bakti Sosial Serentak: Persiapan pelaksanaan Bhakti Sosial TNI yang akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
​Arahan Khusus Menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan RI
​Selain melaporkan program yang sedang berjalan, pertemuan ini juga membahas bentuk dukungan penuh TNI terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
​”Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI dapat menghadirkan sesuatu yang spesial dan berdampak langsung bagi masyarakat, sebagai wujud nyata semangat kemerdekaan sekaligus pengabdian kepada bangsa dan negara.”
​Melalui sinergi dan langkah nyata ini, TNI terus memperkuat perannya secara optimal—tidak hanya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperluas akses kebutuhan dasar, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Red
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam kegiatan konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Dalam keterangannya, Menko Polkam mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial. “Masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial,” tegasnya.
Menko Polkam memastikan kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap aman dan terkendali berkat sinergi seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, serta komponen bangsa dalam menjaga stabilitas nasional. “Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali,” ujarnya.
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Menko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, ketenangan, dan kondusivitas bangsa. “Mari kita bersama-sama menjaga ketenangan dan kondusivitas bangsa, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TNI berkomitmen untuk terus menjadi benteng pertahanan negara yang Profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif dalam menghadapi dinamika ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer seperti perang siber, disinformasi, dan gangguan stabilitas dalam negeri. Melalui penguatan interoperabilitas antar matra, modernisasi alutsista, pembinaan teritorial bersama rakyat, serta sinergi dengan Polri dan seluruh komponen bangsa lainnya. RED
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melepas keberangkatan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, (4/8/2026). Momen tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kunjungan resmi PM Anutin di Indonesia.
​Setibanya di pangkalan udara, Presiden Prabowo bersama PM Anutin berjalan berdampingan menuju tangga pesawat sebelum memberikan penghormatan terakhir. Prosesi keberangkatan ini turut diiringi oleh penghormatan khidmat dari pasukan jajar kehormatan.
​Pejabat yang Hadir
​Sejumlah pejabat tinggi kedua negara turut hadir di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma untuk melepas keberangkatan PM Anutin, antara lain:
​Dari Pihak Indonesia:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago
​Menteri Luar Negeri Sugiono
​Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
​Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
​Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand Hari Prabowo
​Dari Pihak Thailand:
​Duta Besar Kerajaan Thailand untuk RI Prapan Disyatat
​Wakil Tetap Thailand untuk ASEAN Prinat Apirat
​Atase Pertahanan Thailand untuk Indonesia Kolonel Sittirat Pusongchai
​Momentum Bersejarah Kemitraan Bilateral
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Kunjungan resmi PM Anutin Charnvirakul ke Indonesia ini tercatat sebagai kunjungan resmi perdana seorang Perdana Menteri Thailand dalam 15 tahun terakhir.
​Rangkaian kunjungan ini dinilai sebagai tonggak dan momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan, serta memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor di masa mendatang. Ted
Jakarta, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R.  menghadiri kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Kehadiran Wapang TNI dalam kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen TNI untuk terus memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kemajuan bangsa.
Penyampaian LHP oleh BPK RI menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di setiap kementerian dan lembaga negara. Melalui hasil pemeriksaan tersebut, diharapkan seluruh instansi dapat terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
 #tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini memperingati Hari Ulang Tahun ke-60 dengan menggelar acara puncak di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Peringatan tahun ini mengusung tema “Bersama Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga TNI Berkualitas Menuju Indonesia Maju”, yang mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga TNI yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Acara dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto selaku Pembina Utama, didampingi Ketua Umum IKKT Ny. Evi Agus Subiyanto.
Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran strategis IKKT dalam mendampingi keluarga besar TNI. Panglima berharap HUT ke-60 menjadi momentum bagi seluruh anggota IKKT untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. “Selamat ulang tahun ke-60 kepada seluruh keluarga besar IKKT Pragati Wira Anggini. Enam puluh tahun merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan dedikasi, pengabdian, dan kesetiaan dalam mendampingi prajurit serta membangun keluarga besar TNI yang tangguh,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IKKT Ny. Evi Agus Subiyanto menyampaikan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mendukung pengabdian prajurit sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. “Sebagai istri prajurit, upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas menuntut kita untuk terus beradaptasi dan berinovasi dengan mendorong terciptanya keluarga TNI yang mandiri, berilmu, dan berakhlak mulia, kita tidak hanya memperkokoh ketahanan internal TNI, tetapi juga memberikan kontribusi nyata sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Maju,” tegasnya.
Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Pembina Utama dan Ketua Umum IKKT, yang kemudian diserahkan kepada Ny. Septina Yashin, anggota IKKT Cabang II Sops TNI sekaligus pendiri Hoki Kids, pusat terapi tumbuh kembang anak yang memiliki tujuh klinik yang tersebar di Jakarta.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peringatan HUT ke-60 juga dimeriahkan dengan penampilan tari tradisional, Kaltanita Voice dari IKKT PWA CBS VII Bais TNI, Simfoni Lagu dan Nada dari IKKT PWA CBS II Kogabwilhan I, serta Tari Kolosal dari IKKT PWA CBS XIII Paspampres. Selain itu, Ketua Umum IKKT menyapa anggota IKKT PWA Penghubung Luar Negeri yang mengikuti kegiatan melalui video conference. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah memperkuat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). BSKDN menegaskan, IPKD merupakan instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar mengejar capaian nilai indeks.
Hal tersebut ditegaskan Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2026 Provinsi Bali yang digelar secara virtual dari Kantor BSKDN, Senin (3/8/2026).
“IPKD hadir untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Yang harus menjadi fokus pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya, sehingga nilai IPKD akan meningkat seiring dengan membaiknya kinerja,” ujar Yusharto.
Yusharto menjelaskan, pengukuran IPKD merupakan manifestasi kebijakan berbasis riset dalam kerangka pembinaan tata kelola keuangan daerah. Karena itu, hasil pengukuran IPKD perlu dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi untuk mendorong perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan nilai IPKD akan mengikuti meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan sebaliknya.
“Saya sependapat bahwa bukan angkanya yang kita tingkatkan. Skor IPKD mengikuti kinerja pengelolaan keuangan daerah, bukan sebaliknya. Yang harus diperkuat adalah kualitas pengelolaan keuangan daerah itu sendiri,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran, hingga laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) satu tahun sebelum tahun berjalan. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menambahkan, IPKD memiliki sejumlah manfaat strategis, antara lain mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam periode tertentu, mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, menjadi dasar publikasi capaian kinerja kepada masyarakat, memberikan apresiasi kepada daerah berkinerja terbaik, serta memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
Pada pelaksanaan IPKD Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026, BSKDN juga melakukan sejumlah penyempurnaan, meliputi penambahan indikator pada dimensi perencanaan dan penganggaran, penguatan indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyempurnaan dimensi penyerapan dan capaian kinerja anggaran belanja daerah, serta penguatan mekanisme verifikasi dan validasi hasil pengukuran.
Menurutnya, berbagai penyempurnaan tersebut dilakukan agar hasil pengukuran IPKD semakin akurat, kredibel, dan mampu menggambarkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Yusharto berharap FGD Pengukuran IPKD Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Bali mengenai pelaksanaan pengukuran IPKD.
“Melalui FGD ini kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan meningkatnya pemahaman pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pengukuran IPKD,” pungkasnya. Red
Jakarta, DN-II Pakar hukum dan tokoh nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mengapresiasi langkah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat yang berdasarkan informasi dari sejumlah media online telah mengamankan dua orang yang diduga sebagai operator Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Solok Selatan beserta satu unit alat berat jenis excavator yang diduga digunakan dalam aktivitas tambang ilegal. (4/8/2026).
Menurut Prof. Sutan Nasomal, penegakan hukum terhadap PETI harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata.
“Operator hanyalah pelaksana di lapangan. Aparat penegak hukum harus mampu mengungkap siapa pemilik alat berat, pemodal, penampung hasil tambang, hingga pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik aktivitas PETI. Dengan demikian, efek jera dapat benar-benar terwujud,” tegas Prof. Sutan Nasomal SH MH.
Berdasarkan informasi yang dimuat sejumlah media online, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar berkomitmen mengembangkan penyidikan agar penindakan tidak berhenti pada operator, tetapi juga menjangkau pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam jaringan PETI.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, berharap komitmen tersebut benar-benar diwujudkan melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Menurutnya, praktik PETI telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, merusak hutan dan aliran sungai, serta berpotensi merugikan negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan PETI dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal di wilayahnya.
“Penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Jangan sampai yang diproses hanya pekerja di lapangan, sementara pihak yang diduga menikmati keuntungan terbesar justru tidak tersentuh hukum,” tutup Prof. Dr. Sutan Nasomal.Nara sumber Prof Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia(PAMID). *
Jakarta, DN-II Profesor Sutan Nasomal Klaim Presiden Harus memaklumi Tidak Perlu Kawatir Demo Bukti Komunikasi Rakyat Terbuka Demi Indonesia!! Keterbukaan komunikasi Rakyat dengan Demo Damai barangkali adalah bukti komunikasi terbuka yang selaras “, ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin Redaksi dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka Jakarta 3/8/2026 via telpon selulernya
Aksi Demo menyampaikan kritikan serta aspirasi adalah ruang kebaikan komunikasi yang secara fakta membentuk komunikasi yang sehat antara Rakyat dan Pemerintah.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH melihat aksi demo di bulan Agustus 2026 ini adalah semangat Cinta Indonesia dari anak anak muda mudi Indonesia yang menginginkan Indonesia bisa lebih baik lagi. Maka perlu langkah bijaksana dari para pemimpin pemerintahan untuk mau duduk bersama dan mendengarkan suara dari rakyatnya.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media bahwa mendewasakan komunikasi antara rakyat dan pemerintah sangat penting. Mendengar suara dari RAKYAT adalah tugas utama dari pemerintah paling bawah sampai yang tertinggi. Kalau tidak mau mendengar suara rakyat. Itu keputusan yang salah. Pemerintah di pilih dari rakyat melalui pesta demokrasi. Setelah mendapatkan amanah maka harus bijaksana dan rendah hati untuk mendengar suara dari rakyatnya. Cari solusi bersama dan tentukan kesepakatan bersama.
Kalau masyarakat menginkan agar Negara mendengar dan melaksanakan keinginan masyarakat dan demo besar terjadi dengan besarnya aksi masa. Apa yang salah !!!
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Takut di demo itu sangat salah !!!
Bukankah demo besar menyampaikan aspirasi masyarakat adalah langkah langkah terpuji, untuk mengevaluasi sudah benar atau tidak berjalannya roda pemerintahan saat ini. Kalau ada yang alergi dengan aksi demo dari rakyatnya maka jangan duduk di kursi pemerintahannya.
Aksi Demo mahasiswa terkait tuntutan saat ini masih lumrah dan wajar wajar tuntutannya menurut Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Tiga Tuntutan Rakyat. Dalam tuntutannya mereka meminta pemulihan ekonomi dan politik hingga mengembalikan supremasi sipil.
Tuntutan yang lain dari rakyat seperti Lapangan kerja harus di perbanyak, stok BBM aman, stok sembako aman, daya beli masyarakat semakin membaik. Itu hal wajar.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH sangat yakin bahwa Pemerintah bersama Presiden RI Prabowo Subianto sangat bagus dan mampu melewati gerimis kecil dampak perang global saat ini.
Langkah pemerintah memberantas Korupsi juga sangat bagus.
Pembenahan di seluruh lembaga hukum juga sedang terus di lakukan.
Pembangunan tetap berjalan sesuai program kerja pemerintah juga bagus.
Maka perlu komunikasi yang bagus antara rakyat dan pemerintah.
Tidak perlu takut dengan aksi demo besar di bulan kapanpun.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH meminta kepada Pemerintah Indonesia harus memahami betul. Yang butuh perhatian bisa makan bukan saja anak anak yang sekolah. Keluarga mereka juga butuh perhatian. Butuh ekonomi yang sehat. Agar bapaknya bisa kerja dan dapat gaji untuk menafkahi keluarganya. Semoga Pemerintah RI bisa bijaksana.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAPAMID) Rektor Univ Profesor Sutan Nasomal
Depok, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak mahasiswa untuk membangun karakter dan kompetensi secara berimbang sebagai bekal menghadapi perubahan zaman sekaligus mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi faktor penentu dalam mewujudkan generasi yang mampu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Pada saatnya nanti, siapa yang akan menjadi pemenang, itu ditentukan oleh siapa yang mampu untuk menyeimbangkan antara karakter dan kompetensi,” kata Bima saat memberikan Kuliah Umum Kebangsaan pada Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Indonesia (UI) Tahun 2026 di Balairung UI, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (3/8/2026).
Bima mengatakan, mahasiswa yang memasuki perguruan tinggi saat ini merupakan bagian dari generasi yang akan memegang estafet kepemimpinan nasional pada masa mendatang. Karena itu, masa perkuliahan harus dimanfaatkan tidak hanya untuk memperkuat kapasitas akademik, tetapi juga membentuk karakter kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan bangsa.
Ia menambahkan, Indonesia saat ini berada pada momentum strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui bonus demografi. Peluang tersebut, menurutnya, hanya dapat dimaksimalkan apabila didukung sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dinamika global.
“Dan kalian adalah Gen Z yang disiapkan Pak Rektor, yang disiapkan oleh UI untuk menjadi pemimpin pada saatnya nanti mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bima.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya kemampuan membaca arah perubahan zaman. Menurutnya, generasi muda harus memiliki wawasan yang luas, kemampuan berpikir ke depan, serta kemauan untuk terus belajar agar mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang berlangsung begitu cepat.
“Tanda-tanda zaman dibaca dengan penerawangan ke depan dan refleksi ke belakang. Gen Z hari ini adalah generasi paling cerdas sepanjang sejarah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang mengubah berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, ia mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya menguasai kemampuan digital, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan interpersonal yang akan menjadi modal utama dalam kepemimpinan di masa depan.
“Ada banyak riset adik-adik sekalian tentang skill apa yang dibutuhkan di depan. Ada dari World Economic Forum. Ini ada tiga skill yang kalian harus siapkan ke depan setelah membaca tanda-tanda zaman tadi. Satu, perkembangan teknologi hingga hari ini meniscayakan kalian untuk menguasai skill digital. It is a must. Ini keharusan,” tegas Bima.
Selain kompetensi, Bima menilai pengalaman berorganisasi memiliki peran penting dalam membentuk karakter seorang pemimpin. Melalui organisasi, mahasiswa dapat belajar mengelola perbedaan, membangun kolaborasi, serta menumbuhkan kepercayaan yang menjadi fondasi kepemimpinan.
Karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan sebagai ruang pembelajaran yang tidak diperoleh sepenuhnya di dalam kelas.
“Bagaimana cara kita terbiasa menghadapi perbedaan? Cemplungkanlah diri Anda ke dalam organisasi. Organisasi akan mengasah Anda untuk terbiasa menghadapi perbedaan … Ketika Anda terbiasa untuk mengelola perbedaan, Anda melangkah lebih depan untuk mencapai kemenangan,” pungkasnya. Red
Jakarta, DM-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen diidentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan sisanya berpotensi tidak layak. Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2 persen berpotensi layak dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.
“Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah bantuan sosial, supaya bantuan sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari data Dukcapil yang punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Mendagri menjelaskan, dalam pelaksanaan e-government, data Dukcapil diintegrasikan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui apakah calon penerima bantuan sosial memiliki aset tanah. Data tersebut juga dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei door to door. Selain itu, data Dukcapil turut diintegrasikan dengan data kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), guna memastikan kepemilikan kendaraan calon penerima bantuan.
“[Jadi] ada beberapa kementerian bergabung menjadi satu … tapi data yang dipakai awal, itu adalah data perorangan yang ada di Dukcapil,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, integrasi data antarkementerian dan lembaga tersebut akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
“Ya kalau seandainya jatuh ke tangan yang enggak berhak, sayang dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka yang enggak dapat, tapi mereka susah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong pemerintah mereplikasi penerapan e-government ke berbagai daerah. Ia mengaku telah meninjau langsung implementasi sistem tersebut untuk program Perlinsos di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, sistem tersebut mampu menghasilkan data yang akurat, real-time, dan transparan.
“Kalau jatuh ke tangan orang yang benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini,” terangnya.
Karena itu, Mendagri menargetkan penerapan e-government untuk Perlinsos di 143 kabupaten/kota pada Agustus ini. Daerah yang dipilih merupakan wilayah yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan dari kepala daerah. Red
You cannot copy content of this page