JAKARTA, DN-II Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.Pd.I., SE, SH, MH, mendorong penguatan pendidikan dan pembekalan bagi calon advokat muda melalui program Pendidikan Advokat Muda Rumah Hukum. (9/8/2026).
Program tersebut disiapkan sebagai wadah pendidikan dan peningkatan kompetensi di bidang hukum, khususnya bagi masyarakat yang ingin memperoleh pembekalan mengenai profesi advokat, pengacara, paralegal, serta pendampingan hukum.
Prof. Sutan Nasomal mengatakan, penguatan sumber daya manusia di bidang hukum perlu dilakukan melalui pendidikan yang memberikan pemahaman mengenai teori sekaligus keterampilan yang dapat diterapkan dalam praktik.
Menurut dia, keberadaan advokat muda yang memiliki kompetensi dan integritas menjadi bagian penting dalam memperkuat akses masyarakat terhadap bantuan dan pendampingan hukum.
“Pendidikan hukum tidak hanya berbicara mengenai pengetahuan, tetapi juga bagaimana membentuk sumber daya manusia yang memahami hukum, memiliki kompetensi, dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat,” demikian pokok gagasan yang disampaikan dalam materi program PAMID.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program Pendidikan dan Pendampingan
Pendidikan Advokat Muda Rumah Hukum yang diselenggarakan PAMID mencantumkan sejumlah program, antara lain pendidikan pengacara perkumpulan, kursus advokat pengacara, serta pendidikan paralegal.
Program tersebut juga membuka kesempatan bagi masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam materi publikasi, penyelenggara mencantumkan kuota terbatas sebanyak 150 peserta.
Selain pendidikan advokat, PAMID juga mencantumkan program pendukung berupa Taman Bacaan Masyarakat (TBM), pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang putus sekolah, serta kegiatan jurnalistik.
Program kesetaraan yang tercantum meliputi jenjang SD/MI, SMP, SMA/MA dan PAUD, termasuk Paket A, Paket B dan Paket C.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, pengembangan pendidikan hukum juga perlu berjalan berdampingan dengan peningkatan literasi masyarakat. Karena itu, program pendidikan dan literasi menjadi bagian dari kegiatan yang diperkenalkan melalui Rumah Hukum.
Bersinergi dengan Klinik Bantuan Hukum
Dalam materi program tersebut, PAMID juga mencantumkan sinergi dengan Klinik Bantuan Hukum YLBH.CCI & Sembilan (9) Naga.
Klinik tersebut memberikan informasi mengenai pendampingan dan bantuan hukum untuk sejumlah persoalan, antara lain sengketa waris, persoalan perburuhan sipil, masalah yang berkaitan dengan Polri dan TNI, kecelakaan, penipuan dan penggelapan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perkawinan, perizinan, perusahaan, serta perkara pidana dan perdata.
Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pendampingan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Sutan menilai pendidikan dan layanan bantuan hukum perlu berjalan beriringan. Pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang memahami hukum, sedangkan pendampingan memberikan ruang bagi penerapan pengetahuan tersebut dalam membantu masyarakat.
Rumah Hukum Buka Ruang Pendidikan
Program Pendidikan Advokat Muda Rumah Hukum PAMID mencantumkan lokasi kegiatan di Jalan Raya Kalasari Nomor 65, Cijantung, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Sementara itu, PKBM BrigiP Nabawi Al-Khatam yang tercantum dalam materi program juga menawarkan sejumlah kegiatan pendidikan masyarakat, mulai dari pendidikan kesetaraan, TBM, kursus advokat, paralegal, hingga jurnalistik wartawan.
Materi tersebut mencantumkan lokasi PKBM di Jalan Raya Sukamakmur Jonggol, Kampung Bojonghonje Nomor 100, RT 02/RW 04, Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
Dengan berbagai program tersebut, pendidikan hukum, literasi, dan peningkatan keterampilan masyarakat diarahkan untuk menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia.
Terbuka untuk Masyarakat
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam materi publikasi, program Pendidikan Advokat Muda Rumah Hukum PAMID terbuka di seluruh wilayah Indonesia dengan kuota yang dibatasi sebanyak 150 orang.
Materi program juga mencantumkan biaya pendidikan Rp17,5 juta untuk PKPA, UPA hingga BAS. Calon peserta disarankan menghubungi penyelenggara untuk memperoleh informasi resmi mengenai persyaratan, jadwal, kurikulum, mekanisme pendaftaran, biaya, serta ketentuan lainnya sebelum melakukan pendaftaran atau pembayaran.
Prof. Sutan Nasomal tercantum sebagai Ketua Umum PAMID sekaligus salah satu kontak dalam program tersebut.
Ia berharap program pendidikan dan pendampingan hukum dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum sekaligus memperluas manfaat pendidikan bagi masyarakat.
Pamid Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocates menerima Calon Calon Advokat Pengacacara Dididik Magang untuk mendapatkan IPA PKA BAS silahkan Untuk luar kota kirim surat berkas menjadi DPW DPD ke Pamid PO BOX 136,CBI BOGOR 16900,Jawa Barat Khusus WA 087719021960 Ttd Ketua Umum Profesor Doktor KH Sutan Nasomal SPdI SE SH MH LLB LLM PhD .
Pemerintah Matangkan Pembaruan Buku Ajar Nasional Demi Perkuat Fondasi Pendidikan dan Budaya Membaca
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat fondasi pendidikan Indonesia. Perhatian khusus ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas materi pembelajaran, tetapi juga guna mendorong tumbuhnya budaya membaca sejak usia dini demi menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat menjelaskan latar belakang instruksi Presiden. Menurut Seskab, perhatian Presiden Prabowo terhadap pembaruan buku ajar bermula dari hasil peninjauan langsung Kepala Negara ke sejumlah sekolah.
“Presiden mengecek satu per satu buku pelajaran yang digunakan para siswa, mulai dari kualitas bahan, ukuran huruf, hingga kenyamanan saat dibaca,” ujar Seskab di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, (7/8/2026).
Berdasarkan temuan di lapangan tersebut, Presiden kemudian menginstruksikan agar jajaran terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap buku ajar dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagai langkah komparatif, proses penyempurnaan ini turut membandingkan standar buku-buku dari negara-negara tetangga.
Poin Utama Penyempurnaan Buku Ajar Nasional:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peningkatan Kualitas Fisik dan Desain: Buku ajar dirancang agar memiliki tampilan yang lebih menarik, ukuran huruf yang lebih ergonomis dan nyaman dibaca, serta menggunakan bahan berkualitas tinggi agar memiliki daya tahan pakai yang lebih panjang.
Penguatan Konten Strategis: Pembaruan materi mencakup penguatan karakter kebangsaan, peningkatan kualitas pembelajaran sains dan teknologi (STEM), serta penguasaan bahasa asing sebagai bekal generasi muda menghadapi tantangan global.
Revitalisasi Budaya Membaca: Kebijakan ini diintegrasikan sebagai fondasi untuk membangun kembali minat dan budaya membaca di lingkungan pendidikan sejak usia dini.
Melalui penyediaan buku ajar yang berkualitas serta ekosistem literasi yang terus ditumbuhkan, pemerintah berharap dapat melahirkan generasi muda Indonesia yang cerdas, berkarakter kuat, dan siap menghadapi dinamika masa depan. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rosan menyampaikan sejumlah laporan penting kepada Kepala Negara, mulai dari progres pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi hingga strategi penguatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Perkembangan Rencana Pembangunan Kampung Haji
Salah satu pokok bahasan utama dalam pertemuan ini adalah kelanjutan rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi. Rosan melaporkan bahwa proses pemilihan arsitek serta penyusunan ilustrasi kawasan saat ini telah berjalan.
Laporan tersebut sekaligus merangkum hasil peninjauan lapangan yang baru saja dilakukan Rosan melalui rangkaian kunjungan kerjanya ke Makkah, Madinah, dan Jeddah guna memastikan kesiapan proyek strategis bagi jemaah haji Indonesia tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Restrukturisasi untuk Efisiensi BUMN
Selain proyek luar negeri, Presiden Prabowo turut meminta laporan terkait langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan kinerja BUMN di tanah air.
Pada kesempatan ini, Presiden memberikan arahan khusus agar struktur organisasi di lingkungan BUMN dapat disederhanakan. Langkah restrukturisasi ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih cepat, produktivitas korporasi meningkat, dan tingkat efisiensi semakin terjaga secara berkelanjutan.
Progres Program Strategis Nasional dan Hilirisasi
Menutup rangkaian laporan, Rosan memaparkan perkembangan terkini dari berbagai program strategis nasional. Fokus utama tetap diarahkan pada akselerasi pelaksanaan hilirisasi industri di berbagai sektor.
Pemerintah terus mendorong hilirisasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Red
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (06/08/2026).
Dalam keterangan kepada awak media usai pertemuan, Rosan menyampaikan bahwa ia melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Haji di Makkah yang saat ini memasuki tahap pemilihan arsitek dan pembuatan desain.
Rosan juga menjelaskan dirinya baru saja kembali dari Makkah, Madinah, serta Jeddah untuk menindaklanjuti kerja sama dengan Kementerian Investasi setempat.
Selain itu, Rosan menyampaikan arahan Kepala Negara untuk menyederhanakan struktur organisasi BUMN. Langkah tersebut bertujuan mengurangi lapisan birokrasi agar proses pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat, produktivitas meningkat, dan efisiensi terjaga.
Red/BPMI Setpres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI #RilisPresiden
JAKARTA DN-II Untuk pertama kalinya, lebih dari 150 periset terbaik bangsa berkumpul di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026). Pertemuan ini digelar untuk berdialog secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus mendengarkan taklimat strategis Kepala Negara mengenai masa depan riset, inovasi, dan pendidikan di Indonesia.
Pertemuan bersejarah ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan para peneliti guna membangun ekosistem riset nasional yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing global. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama lahirnya inovasi dan berbagai terobosan teknologi yang akan menentukan arah kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, investasi di sektor pendidikan dan riset harus terus diperkuat sebagai modal utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
Peninjauan Produk Riset dan Inovasi Unggulan
Sebelum sesi dialog dimulai, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi negara meninjau langsung pameran hasil riset dan inovasi karya anak bangsa. Berbagai inovasi strategis yang dipaparkan meliputi:
Infrastruktur & Kemaritiman: Teknologi pendukung pembangunan Giant Sea Wall. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Energi & Ketenagalistrikan: Pengembangan teknologi nuklir sebagai persiapan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) serta inovasi tabung Compressed Natural Gas (CNG) yang lebih efisien sebagai alternatif LPG.
Kesehatan & Pangan: Teknologi Foodguard guna mendukung pengawasan dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai solusi di bidang ketahanan pangan dan kemandirian energi.
Sektor Publik: Inovasi pengelolaan sampah, teknologi pertahanan, hingga rancangan pembangunan tiga juta rumah rakyat.
Apresiasi Nyata untuk Produk Lokal
Salah satu momen yang menarik perhatian dalam peninjauan tersebut adalah ketika Presiden Prabowo memesan secara langsung sepatu sekolah berbahan karet lokal. Sepatu inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini diproduksi dengan harga yang sangat terjangkau, yakni di bawah Rp80.000.
Langkah sederhana ini mencerminkan apresiasi sekaligus bentuk dukungan nyata Kepala Negara agar hasil riset dan inovasi anak bangsa tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat segera diproduksi secara massal dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
Pemerintah berharap melalui dialog dan penguatan sinergi ini, akan lahir semakin banyak inovasi anak bangsa yang transformatif, aplikatif, dan mampu memberikan solusi nyata bagi kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat struktural akademik, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pelantikan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang berlangsung secara wajar sekaligus menjadi momentum penyegaran. Selain karena adanya pejabat yang memasuki masa pensiun, pelantikan juga membuka kesempatan bagi pejabat lain untuk mengembangkan karier melalui mutasi maupun promosi.
“Untuk itu saya berharap pergantian jabatan dengan adanya kejadian pelantikan ini akan membuat kinerja Kementerian Dalam Negeri menjadi lebih baik ke depan. Saya banyak menitipkan harapan kepada pejabat-pejabat yang baru, melaksanakan tugas semaksimal mungkin,” ujar Mendagri.
Mendagri berharap pelantikan tersebut dapat memotivasi seluruh pegawai Kemendagri untuk terus meningkatkan kinerja. Ia meyakini bahwa setiap amanah jabatan merupakan ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama bertugas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Mendagri mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri mendukung kepemimpinan para pejabat yang baru dilantik. Menurutnya, sinergi dan kerja sama antarpegawai menjadi kunci dalam memperkuat kinerja organisasi. Terlebih, Kemendagri mengemban peran strategis sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, mulai dari menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, administrasi kewilayahan, hingga pelayanan administrasi kependudukan. 
“Saya berharap dukungan dan kemudian kita berharap doa, doa kita semua Kementerian Dalam Negeri kinerjanya akan lebih baik di masa-masa mendatang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja keras selama ini dalam pengabdian di Kementerian Dalam Negeri,” tandas Mendagri.
Sebagai informasi, pejabat yang dilantik meliputi Rossy Lambelanova sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Matheos Tan sebagai Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Herny Ika S. Hutauruk sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Tiyar Cahya Kusuma sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II BPSDM, Indra Maulana Syamsul Arief sebagai Kepala Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat IPDN, Yasar Lukman YL sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kemendagri, serta pejabat lainnya yang terkait.
Pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Pejabat Tinggi Madya Kemendagri kepada dua pejabat. Mereka adalah Bachril Bakri sebagai Plt. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri dan Andi Ony Prihartono sebagai Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Red
Jakarta, DN-II Pakar Hukum Internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan Kapolri melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari tingkat Polda, Polres hingga Polsek. Permintaan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan kisruh yang tengah menjadi sorotan publik di lingkungan Polres Batu Bara.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan media online melalui sambungan telepon dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menurut Prof. Sutan Nasomal, institusi Polri harus terus melakukan evaluasi internal secara menyeluruh guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ia menilai berbagai persoalan yang mencuat di sejumlah daerah, termasuk dugaan kisruh di Polres Batu Bara yang saat ini ramai diperbincangkan, harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan.
“Saya berharap Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Kapolri agar dilakukan pembenahan dan pembersihan secara menyeluruh di seluruh jajaran Polri, mulai dari Polda, Polres hingga Polsek. Langkah ini penting agar setiap dugaan pelanggaran maupun persoalan yang mencoreng nama baik institusi dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai hukum,” ujar Prof. Sutan Nasomal
Ia menegaskan bahwa upaya pembenahan internal bukan untuk melemahkan institusi kepolisian, melainkan memperkuat profesionalisme, integritas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof. Sutan Nasomal juga berharap setiap laporan maupun dugaan pelanggaran yang muncul di tubuh kepolisian diproses secara objektif tanpa pandang bulu sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Prof. Sutan Nasomal meminta pembenahan menyeluruh di tubuh Polri.
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, Kamis, 6 Agustus 2026, Disampaikan dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, menyoroti dugaan kisruh di Polres Batu Bara.
Untuk menjaga integritas institusi Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Dengan meminta Presiden menginstruksikan Kapolri melakukan evaluasi, pembenahan, dan penegakan disiplin secara menyeluruh di seluruh jajaran kepolisian.Nara Sumber Prof Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional, Ekonom Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia(PAMID)
Jakarta, DN-II Di Menjelang HUT RI tahun 2026 Yth Bapak, H. Prabowo Subianto Harus menggelorakan jiwa juang pahlawan kepada bangsa Indonesia dengan menugaskan seluruh menteri gubernur bupati Walikota di seluruh Indonesia agar memasang bendera yang masih berwarna ganti yang kusam agar bendera mewarnai cahayanya mewarnai cangkrawala Tanah Air Indonesia”, ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia(PAMID) menjawab materi pertanyaan sejumlah pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka dibikangan Cijantung Jakarta, (6/8/2026) via telpon selulernya.
Agustus telah tiba pada 2026 dan rasa syukur kepada Tuhan YME karena telah 81 Thn INDONESIA MERDEKA. Semoga dengan bersama sama masyarakat berdoa agar ada kebaikan di masa depan.
Pada momen yang tepat membuktikan rasa cinta pada tanah air di himbau agar bendera MERAH PUTIH di kibarkan yang masih bagus. Tidak boleh ada bendera rusak atau bendera yang warnanya sudah pudar. Maka perlu perhatian Lurah, Camat, Babinsa, Binmas, untuk mewujudkannya di semua wilayah. Setiap KK di warganya apakah sudah memiliki bendera merah putih. Sangat bagus bila dibantu oleh semua LURAH. Bila ada bendera kusam dan rusak pada wilayahnya di kibarkan maka sama saja tidak menghormati perjuangan para pahlawan di masalalu.
Harus masyarakat dan aparatur negara INDONESIA pahami. Jutaan nyawa dan bertumpah darah agar MERAH PUTIH bebas berkibar dalam makna kemerdekaan. Sebuah cinta dan pengorbanan yang sangat luarbiasa telah diberikan oleh pejuang di masalalu.
Semoga para dermawan warga masyarakat Indonesia pada bulan Agustus 2026 ini mau berbagi bendera MERAH PUTIH yang baru dan di sediakan di setiap kantor Kelurahan atau pada setiap Masjid untuk di bagikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masjid juga sebagai rumah perjuangan di masalalu yang di gunakan untuk banyak pertemuan para pejuang Indonesia.
Kita cinta Indonesia dengan mewujudkan bendera MERAH PUTIH baru berkibar
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH,Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia(PAMID) Assotion Of Young Indonesian Advocates Rektor Univ Profesor Dr Sutan Nasomal SH MH.
JAKARTA, DN-II Antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, terpantau sangat tinggi. Pada hari pertama pembukaan pendaftaran (war undangan) secara daring pada Rabu (05/08/2026), tercatat sebanyak 128.331 pendaftar dari 36 provinsi di Indonesia serta 14 negara perwakilan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh masyarakat atas partisipasi luas yang ditunjukkan. Menurutnya, tingginya animo publik ini mencerminkan semangat kebangsaan serta kecintaan yang mendalam untuk merayakan detik-detik Proklamasi secara langsung di Istana Kepresidenan.
”Kami mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri, yang ingin turut serta merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka,” ujar Mensesneg dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (06/08/2026).
Seiring dengan keterbatasan kuota dan tingginya lonjakan pendaftar, Mensesneg turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil mengamankan kuota undangan pada hari pertama. Kendati demikian, pemerintah memastikan akan kembali membuka gelombang pendaftaran berikutnya pada hari ini, Kamis (06/08/2026).
Mensesneg mengimbau masyarakat untuk terus memantau kanal informasi resmi guna mendapatkan pembaruan terkait tata cara dan jadwal pembukaan kembali pendaftaran. Ia juga mengingatkan peserta agar memerhatikan seluruh ketentuan administratif yang berlaku demi kelancaran proses verifikasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami mengajak masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi dan mematuhi seluruh mekanisme yang ditetapkan agar proses pendaftaran gelombang berikutnya dapat berjalan dengan tertib dan lancar,” pungkasnya.
Red/Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
#KemensetnegRI #RilisKemensetneg
JAKARTA, DN-II Sepanjang tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menjalankan 18 operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan 12 kepala daerah, yang sebagian besar menjabat sebagai bupati dan wali kota. Kasus terbaru yang ditangani adalah OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada 28 Juli 2026.
Di tengah masifnya penindakan di tingkat daerah, belum ada satu pun gubernur yang terjaring OTT pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa level gubernur tidak steril dari dugaan tindak pidana rasuah.
”Penyelidikannya tetap berjalan, hanya saja bukti yang ada belum memenuhi syarat untuk dilakukan penangkapan,” ujar Fitroh saat memberikan keterangan resmi.
Fitroh menekankan bahwa setiap upaya paksa yang dilakukan lembaga antirasuah harus senantiasa berpijak pada alat bukti yang solid serta berada dalam koridor prosedur hukum yang berlaku. Pihaknya memastikan penegakan hukum yang dijalankan tidak boleh menabrak aturan hukum itu sendiri.
Ia juga menepis secara tegas anggapan miring bahwa KPK melindungi para pejabat setingkat gubernur. Menurutnya, seluruh keputusan penindakan murni didasarkan pada pertimbangan objektivitas dan kecukupan alat bukti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perluasan Sasaran Penindakan dan Kinerja Semester I 2026
Selain menyasar kepala daerah, penindakan KPK sepanjang 2026 juga merambah ke berbagai sektor strategis lainnya, mulai dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), lingkungan peradilan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparatur sipil negara (ASN).
Berikut adalah daftar 12 kepala daerah yang terjaring penindakan KPK sepanjang 2026:
Wali Kota Madiun — Maidi
Bupati Pati — Sudewo
Bupati Pekalongan — Fadia Arafiq
Bupati Rejang Lebong — M. Fikri Thobari
Bupati Cilacap — Syamsul Auliya Rachman
Bupati Tulungagung — Gatut Sunu
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bupati Muara Enim — Edison
Bupati Kuantan Singingi — Suhardiman Amby
Bupati Langkat — Syah Afandin
Bupati Sukoharjo — Etik Suryani
Bupati Lombok Barat — Lalu Ahmad Zaini
Bupati Pemalang — Anom Widiyantoro
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa kinerja penindakan pada Semester I 2026 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tercatat dari peningkatan pelimpahan perkara yang melonjak dari 46 kasus menjadi 76 kasus.
Setyo menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara ini akan terus berlanjut secara transparan hingga tahap persidangan serta optimalisasi pemulihan aset negara (asset recovery). Tim Red
#NewsUpdate #KPK #OTT2026 #KorupsiKepalaDaerah #AntiKorupsi
You cannot copy content of this page