Turki, DN-II Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengawali kunjungan kerja di Turki dengan pertemuan dan courtesy call bersama Menteri Pertahanan Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki, serta pimpinan Presidency of Defence Industries di kompleks ASELSAN, Ankara, Jumat (9/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia–Turki yang telah terjalin erat, khususnya dalam pengembangan industri pertahanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan hubungan antarlembaga.
Menhan RI menekankan bahwa Turki merupakan mitra strategis dalam memperkuat kemandirian pertahanan nasional, termasuk pembangunan ekosistem industri pertahanan berkelanjutan dan penguatan kapasitas menghadapi dinamika strategis global. Dalam rangkaian kegiatan, Menhan dan jajaran turut meninjau fasilitas industri pertahanan ASELSAN sebagai upaya membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, commenced an official working visit to Turkey with a meeting and courtesy call with the Turkish Minister of National Defence, the Chief of the Turkish Armed Forces, and the leadership of the Presidency of Defence Industries at the ASELSAN complex in Ankara, on Friday (9 January).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The meeting reaffirmed the strong foundation of Indonesia–Turkey defence cooperation, with a focus on defence industry development, human capital capacity building, and enhanced institutional collaboration.
The Minister of Defence emphasised Turkey’s role as a strategic partner in strengthening Indonesia’s defence self-reliance, including the development of a sustainable defence industry ecosystem and enhanced capabilities to address evolving global strategic dynamics. The programme also included a visit to ASELSAN’s facilities to explore concrete and forward-looking cooperation opportunities.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia
#IndonesiaTurki
Turki, DN-II Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin Sjafrie Sjamsoeddin memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan 2+2 Indonesia–Turki yang digelar di Ankara, Turki, pada Jumat (9/1/2026), bersama Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Menteri Pertahanan Nasional Yaşar Güler, sebagai upaya memperkuat kemitraan strategis di bidang politik, pertahanan, dan keamanan.
Sebagai tindak lanjut Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi, pertemuan ini menjadi forum penyelarasan kebijakan luar negeri dan pertahanan dalam merespons dinamika strategis global. Kedua negara membahas penguatan hubungan bilateral, kerja sama pertahanan dan industri pertahanan, peningkatan kapasitas sdm, serta kesamaan pandangan terhadap isu regional dan global.
Pertemuan berlangsung konstruktif dan menegaskan komitmen untuk menjadikan dialog 2+2 sebagai mekanisme strategis yang berkelanjutan, dengan pertemuan berikutnya disepakati berlangsung di Jakarta.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia Sugiono and Minister of Defence of the Republic of Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin led the Indonesian delegation at the Indonesia–Türkiye 2+2 Meeting held in Ankara, Türkiye, on Friday (9 January), alongside Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan and Minister of National Defence Yaşar Güler, as part of efforts to strengthen the strategic partnership in the fields of politics, defence, and security.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
As a follow-up to the High-Level Strategic Cooperation, the meeting served as a forum to align foreign policy and defence approaches in response to evolving global strategic dynamics. Discussions covered the strengthening of bilateral relations, defence and defence industry cooperation, human resource capacity building, as well as shared perspectives on regional and global issues.
The meeting was conducted in a constructive atmosphere and reaffirmed the commitment to institutionalise the 2+2 dialogue as a sustainable strategic mechanism, with the next meeting agreed to be held in Jakarta.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia
#IndonesiaTurki
Jakarta, DN-II Dalam upaya mencerdaskan anak bangsa melalui peningkatan literasi hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum CCI (YLBH CCI) membuka kesempatan bagi masyarakat umum di seluruh Indonesia untuk belajar dan memahami hukum perdata, pidana, dan syariah melalui program paralegal tingkat kecamatan, Minggu (11/1/2026).
Program ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa batasan latar belakang pendidikan, mulai dari sarjana hukum, sarjana lintas disiplin ilmu, hingga lulusan SMA/MA atau sederajat. Melalui peran paralegal, para peserta diharapkan mampu menjadi pendamping hukum masyarakat serta berkontribusi aktif dalam menegakkan keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan masing-masing.
Dalam keterangannya, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.Pd.I., S.E., S.H., M.H., Ph.D, menyampaikan bahwa literasi hukum merupakan bagian penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, memiliki keberanian membela kebenaran, serta tidak mudah terjerat persoalan hukum. Tutur Prof Sutan Nasomal
“YLBH CCI menilai bahwa edukasi hukum di tingkat akar rumput menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan bermartabat. Kehadiran paralegal di tingkat kecamatan diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan akses keadilan,” tutup Prof. Sutan Nasomal.
Bagi masyarakat yang berminat bergabung sebagai pengurus paralegal YLBH CCI tingkat kecamatan, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi Bapak Raja Diktator melalui WhatsApp di nomor 0877-1902-1960.
Nara Sumber Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Jakarta, DN-II Akibat banyak pejabat yang tidak mengerti akan tupoksinya sebagai menteri dalam arti kata disiplin ilmu dan kebisaan yang tidak sesuai jabatannya membuat banyak pejabat pada akhirnya membuat terobosan program kerja bukannya membuat program yang sudah ada mangkin lancar atau membantu program sebelumnya melainkan merubah program yang ada jadi dari nol kembali bahkan tidak jadi program terobosan seorang Menteri sekalipun menimbulkan kegaduhan ditengah tengah masyarakat Rakyat ini Indonesia itu sendiri.
Ini yang selama ini terjadi di NKRI Untuk itu saya minta yth Bapak Presiden Jenderal H. Prabowo Subianto untuk kembali mengevaluasi seluruh menteri wakil. Menteri dirjen sesuai dengan tupoksinya agar esok lusa masa akan datang negara kita Aman Nyaman dengan berbagai kendala permasalahan yang terjadi di Indonesia.
Rakyat yakin negara pemerintah bisa karena para pejabatnya mampu mengatasi mengamankan karena mereka bekerja mumpuni sesuai job jabatannya di masing-masing jabatannya”, ujar Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional yang juga Presiden Partai Oposisi Merdeka ini. Menjawab pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen. Dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 11/1/2026
Hal penting yang Presiden RI harus ketahui dan mencermati serta harus ada solusi :
80 tahun Indonesia bernafas bebas dari penjajahan dan imperialisme. Sebuah ruang baru bagi yang menanam harapan pada era baru pemerintahan RI.
Tidak terasa perjalanan kemerdekaan ini menjadi jalan cerita yang panjang. Dimana peran besar Masyarakat dan para pemimpin yang menjadi pemerintah menjawab semua permasalahan saat ini. Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH menerima pesan pertanyaan dari para wartawan terkait banyaknya bencana besar yang terjadi saat ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tanah, Air, dan Udara yang di miliki Negara Indonesia sesuai undang undang untuk ke maslahatan Masyarakat luas bila tidak salah dalam pemanfaatannya. Maka sepatutnya jangan biarkan jabatan penting di semua posisi di pegang oleh orang yang bukan ahlinya atau tidak paham dengan dampak pada semua reaksi alam pada masa kedepannya (resiko analIsis).
Dalam dunia informasi global saat ini ada temuan baru bahwa ada hujan mengandung mikroplastik di beberapa wilayah dan kota di Indonesia. Mengapa bisa seperti ini. Itu pertanyaannya ?
Secara ilmiah bahwa hujan yang mengandung mikroplastik adalah akibat udara sudah tercemar mikroplastik dari ragam sumber plastik dan sejenisnya, air laut juga tercemar plastik yang sangat banyak. Intinya Udara, Tanah dan air sudah tercemar plastik yang sangat serius dan berbahaya. Di biarkan oleh pemerintah
Pelastik di gunakan sebagai sarana ekonomis semenjak tahun 1970 dan seluruh negara di dunia ini juga membutuhkan. Hanya tidak ada para ahli yang memberikan peringatan akan dampak penggunaan plastik dengan jumlah besar. Plastik sulit hancur dalam puluhan tahun. Maka akan merusak lingkungan alam dengan sangat cepat. Mungkin juga di era tahun 1990 sudah banyak para ahli pakar lingkungan hidup yang suaranya tidak di dengar oleh para pemangku pejabat serta pemimpin di banyak negara negara di dunia ini.
Maka plastik tidak saja menjadi masalah besar tetapi menjadi bencana. Sehingga hujan mengandung mikroplastik.
Kemudian penggunaan styrofoam yang juga sulit di batasi di era tahun 2000 sampai tahun 2026 saat ini. Maka pencemaran sampah styrofoam makin menumpuk di banyak aliran air menuju laut, bahkan bila diteliti lebih jauh, di dalam banyak lahan tanah, terkubur banyak plastik dan styrofoam yang sulit di hancurkan. Maka tanah yang selalu tersiram air hujan. Membawa sampah ini disemua urat sumber air di dalam tanah. Maka air tanah menjadi berbahaya dan beracun. Belum lagi dampak limbah industri dan limbah perumahaan Masyarakat yang terus saja diserap oleh aliran air sampai ke sungai dan laut. Bisa diprediksi dalam 100 tahun ini akan hancur kondisi air sungai dan laut.
Kehidupan di dalam laut juga bisa hancur akibat sampah plastik dll membentuk gundukan seperti gunung. Makanan ekosistem laut terncam punah. Tentu ikan bisa mati semua.
1970 sampai 2025 kemajuan teknologi tidak dijaga dengan hati hati. Jumlah penduduk menuntut kemajuan tekhnologi yang semakin besar. Kebutuhan pembangunan tidak bisa di bantah lagi. Jumlah kendaraan diproduksi sesuai permintaan pasar. Kebutahan energi dikembangkan sesuai kebutuhan penduduk dan industri.
Prof Dr Sutan Nasomal menyampaikan kepada tim media agar menjadi catatan khusus di tahun 2026. Bisa saja tidak sampai ke 10 tahun ke depan udara di langit ini sudah pada level sangat beracun. Jumlah kendaraan hampir di semua negara negara maju, setiap hari lebih dari 15 juta kendaraan digunakan Masyarakat di kota kota padat penduduk. Folusi asap beracun tampa bisa di batasi. Maka 24 jam Masyarakat menggunakan udara berbahaya untuk bernafas.
Penyakit dengan tingkat resiko tinggi dari anak anak sampai orang dewasa bisa terjadi akibat udara beracun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Maka sangat berbahaya bila sebuah jabatan di berikan kepada orang yang bukan ahlinya dibidang tersebut.
Bumi ini hanya memberikan reaksi ketika telah terjadi keseimbangannya terganggu. Reaksi bencana adalah alarem alami ketika perbuatan yang merusak alam telah meluas.
Prof Dr Sutan Nasomal memberikan edukasi kepada tim media agar informasi ini bisa diserap ke semua Masyarakat dunia dan bisa diteruskan ke pihak para ilmuan peneliti atau pengkaji alam. Juga harus menjadi informasi yang bisa di manfaatkan oleh pemerintah.
Menurunnya tanah di banyak semua kota yang berdekatan dengan lautan. Adalah dampak salahnya tata ruang kota. Seharusnya kota harus jauh dari bibir pantai. Paling tidak 75 km jauhnya dari bibir pantai. Sesuai standar keamanan pembangunan di jaman berdirinya kerajaan Padjadjaran. Gempa yang besar di laut bisa membuat gelombang air yang memasuki daratan sejauh 40 km. Maka perlu pertimbangan besar untuk menjaga keselamatan kota dan penduduknya.
Kota itu adalah hutan rimba beton yang menjulang tinggi dengan beban berat yang ditanggung tanah. Maka rata rata tanah mengalami penurunan selama 50 tahun adalah 15 meter. Dampak beban berat sebagai penopang bangunan bangunan besar. Kemudian berkurangnya jumlah hutan sehingga air tidak lagi bisa diserap dan menetap di dalam hutan. Air selalu saja pergi ke lautan. Maka kekosongan di dalam tanah membuat keropos lapisan tanah yang selama ribuan tahun menopang lapisan tanah atas.
Tanah tidak lagi keras dan kuat. Maka kekayaan kandungan tanah menjadi mati dan kerusakan lapisan tanah meluas.
Getaran suara mesin kendaraan dan suara mesin industri juga memberikan dampak ke dalam tanah. Denyut kehidupan direspon tanah setiap detik.
Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH menyampaikan : Bila hujan dalam beberapa tahun kedepan menjadi racun. Maka tidak ada lagi analisa dan hitungan perbaikan cepat. Perbaikan bisa sangat lama sampai 200 tahun waktunya serta dengan biaya ribuan trilyun akan di perlukan. Apakah ini yang mau diberikan kepada generasi penerus Indonesia. Kehancuran akibat perbuatan para pemerintah dan masyarakat dimasa lalu.
Kerusakan hutan bukanlah hal tidak di sengaja dimana mana. Alih fungsi hutan alami menjadi hutan sawit mungkin keputusan masa lalu yang terjawab saat ini. Tidak tanggung tanggung 3 provinsi mengalami bencana alam. Hal ini bisa terjadi lebih parah lagi pada provinsi lainnya. Alam ini menguji semuanya dengan cuaca. Analisa resiko akan teruji.
Hutan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, pabrik oxigen untuk kebutuhan paru paru manusia, rumah penyimpanan air berkualitas, penghasil benih terbaik untuk macam macam benih tumbuhan. Sumber obat herbal yang aman, rumah semua habitat hewan. Menjadi sumber makanan terbaik untuk manusia.
Maka Alam mampu menjadi lawan manusia serta sangat mampu menjawab perbuatan manusia dengan hal yang tidak ada dalam bayangan atau dalam pikiran manusia apa yang akan terjadi. Respon perlawan alam sangat luar biasa daya hancurnya.
Langkah perbaikan adalah jawabannya.
Dengan ilmu keseimbangan alam maka hal terburuk bisa tidak terjadi.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH
Jakarta, DN-II Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., menghadiri keberangkatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A., beserta rombongan dalam rangka lawatan resmi ke Turkiye, Bosnia dan Pakistan. Kegiatan ini bertempat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kamis, (9/1/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan RI, Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P., Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., Sekretaris Jenderal Kemhan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo, S.E., Inspektur Jenderal Kemhan RI Letjen TNI Rui F.G.P. Duarte, M.A., Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan RI Letjen TNI Gabriel Lema, Kepala Baharwathan Kemhan RI Laksdya TNI Ir. Supo Dwi Diantara, S.T., M.Tr.Opsla., IPU., M.A., M.S.P., APEC Eng., para Direktur Jenderal Kemhan RI, serta Pejabat Tinggi TNI.
Lawatan tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan kerja sama pertahanan internasional melalui pembahasan dan pengembangan defense cooperation agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara mitra strategis. Agenda ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperluas jejaring diplomasi pertahanan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis global.
Kehadiran Rektor Unhan RI pada momentum keberangkatan ini menegaskan peran Unhan RI sebagai think tank pertahanan negara yang mendukung kebijakan strategis Kementerian Pertahanan RI, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia pertahanan, diplomasi pertahanan, serta kerja sama pendidikan dan riset pertahanan dengan mitra internasional.
(Red/Humas Unhan RI).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Banda Aceh, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerap berbagai aspirasi dari kepala daerah se-Provinsi Aceh terkait dengan penanganan pascabencana di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Aceh.
Dalam arahannya, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) melalui Keputusan Presiden (Keppres). Ia ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak.
“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh.
Lebih lanjut, Mendagri memaparkan, indikator normalisasi yang digunakan meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial, hingga ketersediaan layanan pendukung seperti listrik, air bersih, dan internet. Dari hasil pemetaan tersebut, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat terdampak yang relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius.
Karena itu, Mendagri memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk Sumatra bagian utara. Langkah ini diambil agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dan percepatan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif. “Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan [daerah lain yang terdampak], kita prihatin dengan daerah lain juga,” ujarnya
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan daerah menjadi kunci dalam menghadapi situasi krisis. Menurutnya, krisis merupakan ujian nyata bagi kepala daerah untuk menunjukkan ketegasan, keberanian, dan kemampuan mengelola sumber daya yang ada. “Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” tegas Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Aceh menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik, baik terkait fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data tersebut diminta segera diserahkan secara tertulis agar dapat dibahas dan ditindaklanjuti dalam rapat besar lintas kementerian. “Makin detail [datanya] makin bagus,” ujarnya.
Terkait dukungan anggaran, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak agar memiliki modal awal untuk bergerak cepat. Ia juga memastikan bahwa kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat.
Selain pemulihan fisik, Mendagri menekankan pentingnya pelindungan sosial bagi masyarakat terdampak, termasuk percepatan pendataan untuk bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga program Kartu Prakerja. Ia meminta kepala daerah memanfaatkan jaringan hingga tingkat desa agar pendataan benar-benar akurat dan tepat sasaran.
Red
Banda Aceh, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Diketahui, saat ini Mendagri Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Di awal penugasannya, Tito langsung tancap gas menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.
Mendagri menyampaikan, pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pemetaan tersebut membagi daerah ke dalam tiga kategori, yakni daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Langkah ini juga melibatkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan [bergerak melakukan penanganan],” ujar Mendagri.
Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan lapangan, Mendagri menekankan beberapa langkah prioritas. Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Menurutnya, pengerahan tambahan personel TNI dan Polri sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki Ramadan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain dari TNI dan Polri, dukungan penambahan personel juga dapat dilakukan oleh sekolah kedinasan dengan menugaskan mahasiswanya. Langkah ini seperti yang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.
“Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” tegasnya.
Kedua, Mendagri menekankan perlunya aktivasi kembali pemerintahan daerah salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan daerah melakukan perubahan APBD secara cepat. Ia juga mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.
“Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelasnya.
Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Mendagri mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi termasuk bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kalau mereka diberikan apa namanya itu, bantuan [seperti] BLT (Bantuan Lansung Tunai), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan. Ia juga menekankan perlunya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Di lain sisi, Mendagri menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh untuk menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas. Dirinya juga bakal meninjau daerah terdampak di Aceh seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Peninjauan juga bakal dilakukan ke daerah terdampak di wilayah Sumut dan Sumbar. “Makin detail [datanya] kita akan makin tepat [penanganannya], kita mau bergerak,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan dan bonus apresiasi senilai total Rp465,25 miliar kepada para atlet dan pelatih peraih medali dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Acara penyerahan bonus tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/01/2026).
Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa olahraga merupakan cermin kekuatan dan kebangkitan suatu bangsa. Presiden menekankan bahwa bonus yang diberikan merupakan bentuk penghargaan negara sekaligus amanah dan tabungan masa depan atas pengorbanan serta dedikasi para atlet.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir melaporkan bahwa kontingen Indonesia pada Sea Games ke-33 Thailand berhasil meraih 91 medali emas, 111 medali perak, dan 131 medali perunggu. Menpora pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, dan federasi cabang olahraga atas kerja keras dan kolaborasi yang solid.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan guna memastikan Indonesia semakin berdaya saing, terutama menjelang agenda besar seperti ASEAN Para Games dan Asian Games mendatang.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Tegal, DN-II Pengamat politik dan hukum, Surono, Jumat 9 Januari 2026 menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan suap yang menyeret nama Shanty Alda. Sorono menilai KPK terkesan mengulur waktu meski sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung (MA).
Dalam keterangannya, Sorono mendesak agar kasus yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), ini segera dibuka kembali secara transparan. Ia juga menyoroti adanya dugaan keterkaitan Shanty Alda dengan praktik tambang ilegal yang saat ini tengah dibidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Kita sudah jenuh melihat KPK yang mengulur-ulur terus. Mengapa kasus Shanty Alda tidak dibuka kembali? Padahal sudah jelas ada keputusan Mahkamah Agung. Jika KPK tidak menindak, kami siap melakukan aksi demo besar-besaran,” ujar Sorono dalam sesi wawancara, Jumat (9/1/2026).
Sorono membandingkan penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ia merujuk pada kasus seorang kakek di Situbondo yang divonis berat hanya karena mencari makan, sementara kasus korupsi besar cenderung jalan di tempat.
“Saya meminta kepada pimpinan KPK dan Presiden Prabowo untuk bersikap tegas. Pak Presiden sudah bekerja bagus, tapi akan lebih baik lagi jika kasus Shanty Alda dituntaskan dan yang bersangkutan segera ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berita Opini Analisis (Features)
Sorono: ” Jangan Ada Tebang Pilih dalam Kasus Shanty Alda, Hukum Harus Adil! ”
Prahara hukum seputar dugaan suap tambang ilegal kembali mencuat. Pengamat hukum, Surono, secara terbuka menyentil ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia. Fokus utamanya adalah dugaan keterlibatan Shanty Alda dalam kasus suap mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba.
Surono mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang baru-baru ini melakukan penggeledahan di Kementerian Kehutanan dan ESDM terkait tambang ilegal. Namun, ia mempertanyakan mengapa Shanty Alda seolah tak tersentuh oleh KPK.
“Hukum jangan tebang pilih. Rakyat kecil yang salah sedikit langsung ditangkap, tapi kenapa yang besar seperti ini tidak diselesaikan? Keputusan MA sudah ada, cari Shanty Alda, buka kembali kasusnya,” kata Surono.
Ia juga menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian khusus pada kasus ini guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di era pemerintahan yang baru.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung tancap gas, bergerak cepat memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatra. Mendagri Tito resmi ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Upaya pemetaan itu dilakukan dengan menggelar pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Mendagri.
Dalam pertemuan tersebut, Tito memaparkan bahwa terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana. Sejak awal, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), serta berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat. Ini termasuk membuka akses jalan, membangun jembatan, menyediakan layanan kesehatan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Berdasarkan hasil konsolidasi dan pemantauan lapangan, Mendagri mengatakan, dari 52 kabupaten/kota terdampak, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kendati demikian, dirinya menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata dia, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.
Mendagri menambahkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan Pemda.
Mendagri juga memaparkan progres pendataan rumah rusak akibat bencana. Saat ini pemerintah terus berupaya mempercepat pendataan sekaligus memvalidasinya agar bantuan kepada masyarakat terdampak segera tersalurkan. Ia berharap, percepatan penyaluran bantuan ini dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda.
Guna mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Mendagri juga mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan untuk membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. Selain itu, pihaknya akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana, yakni di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi.
“Posko ini akan diawaki 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari kementerian/lembaga maupun dari daerah-daerah,” pungkas Mendagri.
Red
You cannot copy content of this page