JAKARTA, DN-II Guna memperkuat profesionalisme dan menangkal praktik pemalsuan identitas jurnalis di lapangan, Redaksi Media Detik Nasional (detik-nasional.com) resmi meluncurkan desain terbaru Kartu Tanda Anggota (KTA) atau ID Card Pers. Identitas baru ini hadir dengan tampilan eksklusif berwarna merah hati dan dilengkapi fitur keamanan digital mutakhir. (9/1/2026).
Penanggung Jawab Media Detik Nasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.Pd.I., S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen nyata perusahaan dalam menjaga marwah profesi wartawan sekaligus memberikan rasa aman bagi narasumber.
Inovasi Keamanan: Sistem Dual QR Code
Inovasi fundamental pada ID Card terbaru ini terletak pada penggunaan sistem Dual QR Code yang terintegrasi secara real-time dengan database pusat:
QR Code Sisi Depan: Berfungsi memvalidasi legalitas perusahaan. Saat dipindai, akan menampilkan sertifikat resmi dari KOMDIGI RI (dahulu Kominfo) sebagai bukti bahwa media bernaung di bawah payung hukum yang sah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
QR Code Sisi Belakang: Berfungsi sebagai verifikasi data personal jurnalis. Fitur ini menampilkan profil lengkap pemegang kartu, mulai dari nama, foto, hingga nomor kontak resmi yang terdaftar di susunan sistem box redaksi.
“Tanda pengenal ini adalah jaminan bahwa jurnalis kami yang bertugas benar-benar anggota resmi yang terdata secara digital. Ini adalah bentuk proteksi ganda bagi perusahaan maupun mitra kerja di lapangan,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Desain Fisik Anti-Duplikasi
Selain kecanggihan digital, aspek fisik kartu juga mendapat pembaruan signifikan. Casroni, selaku Pendiri DN, menjelaskan bahwa kartu tersebut dirancang dengan standar cetak tinggi untuk mencegah pemalsuan manual.
“Kami menggunakan kombinasi warna merah hati dan abu-abu muda dengan fitur teks timbul (embossed) yang dapat dirasakan teksturnya saat diraba. Fitur ini sengaja kami sematkan agar kartu sulit diduplikasi secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Casroni.
Imbauan Verifikasi bagi Mitra dan Masyarakat
Menanggapi maraknya oknum yang mengaku wartawan, Pimpinan Umum Detik Nasional, Firdaus Andika, mengimbau instansi pemerintah, TNI/Polri, pihak swasta, dan masyarakat untuk proaktif melakukan pengecekan.
Ia merinci ciri-ciri kartu pers TIDAK RESMI atau palsu yang mengatasnamakan Detik Nasional:
Tanpa Tekstur: Permukaan kartu rata dan tidak memiliki fitur teks timbul (embossed).
Desain Menyimpang: Warna dan tata letak tidak sesuai standar (Merah Hati & Abu-abu).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Absennya QR Code Ganda: Tidak memiliki dua kode QR yang berfungsi untuk validasi silang.
“Kami mengambil langkah tegas ini untuk melindungi masyarakat dan narasumber dari potensi penyalahgunaan identitas. Jika ditemukan individu yang membawa identitas di luar standar resmi kami, maka kami pastikan mereka bukan bagian dari awak media Detik Nasional,” pungkas Firdaus.
Redaksi menegaskan bahwa kartu pers terbaru ini merupakan satu-satunya instrumen identitas sah yang diakui dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh perusahaan.Imbuhnya
Redaksi
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto resmi menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menindaklanjuti itu, Mendagri bergerak cepat menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/1/2026). Pertemuan ini membahas berbagai perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Forum ini juga sebagai upaya untuk memetakan langkah percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana
“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada media massa usai pertemuan.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Mendagri menyampaikan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kendati demikian, dirinya menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata dia, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.
Mendagri menambahkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda).
Pada sektor pelayanan dasar, Mendagri memastikan seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus mendukung pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Terkait penanganan pengungsi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah meminta daerah agar segera menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu seluruh pendataan selesai. “Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegas Mendagri.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. Posko tersebut juga akan menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik.
“Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi … saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Mendagri.
Red
Jakarta, DN-II Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., didampingi Pejabat Tinggi Unhan RI menerima kunjungan Bupati Sambas, Kalimantan Barat, H. Satono, S.Sos., I., M.H., beserta rombongan, dalam rangka silaturahmi dan dialog kelembagaan antara institusi pendidikan tinggi pertahanan dan pemerintah daerah. Kegiatan ini berempat di ruang tamu Rektor Unhan RI, Kampus Bhineka Tunggal Ika (BTI) Unhan RI, Sentul. Kamis, (8/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran pandangan strategis mengenai penguatan sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan negara. Bupati Sambas menyampaikan gambaran kondisi objektif daerahnya, termasuk tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi di sejumlah wilayah, yang berdampak pada optimalisasi kesempatan pendidikan bagi generasi muda.
Rektor Unhan RI menyampaikan bahwa Unhan RI menyelenggarakan pendidikan pertahanan dengan sistem seleksi nasional yang transparan, objektif, dan berbasis merit. Seluruh proses penerimaan dan pendidikan mahasiswa dilaksanakan dengan standar yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai daerah, sebagai wujud komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter kebangsaan.
Audiensi ini mencerminkan kesamaan pandangan mengenai pentingnya sinergi antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Kerja sama yang terbangun diharapkan dapat memperkuat kontribusi pendidikan tinggi pertahanan bagi kepentingan nasional dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kegiatan ini diakhiri dengan saling memberikan cinderamata dilanjutkan dengan foto bersama dan pengisian buku tamu Rektor Unhan RI oleh Bupati Sambas Kalimantan Barat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
(Sumber: Humas Unhan RI).
Peliputan: Agus N /Thoni/Dwiki
Reporter: Agus N.
Editor : M. Taher.
JAKARTA, DN-II Pemerintah bergerak cepat dalam mengakselerasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat koordinasi memenuhi undangan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI yang menginstruksikan penanganan komprehensif di wilayah terdampak. Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menko PMK Prof. Pratikno, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon yang menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas.
Capaian Masif di Bulan Pertama
Dalam kesempatan tersebut, Seskab Teddy Indra Wijaya memaparkan data dan fakta lapangan yang menunjukkan progres signifikan dalam satu bulan pertama masa pemulihan. Pemerintah mengklaim kerja lapangan dilakukan secara masif dan terukur.
Berikut adalah beberapa capaian kunci yang disampaikan Seskab:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aksesibilitas: Sebanyak 72 dari 78 titik jalan nasional yang terputus kini telah kembali tersambung.
Infrastruktur Darurat: Pembangunan 17 jembatan bailey besar telah rampung untuk memulihkan konektivitas antarwilayah.
Hunian & Kesehatan: Sebanyak 1.100 unit hunian siap huni telah tersedia. Selain itu, 87 unit rumah sakit dan 860 puskesmas sudah beroperasi penuh melayani masyarakat.
Ekonomi & Pendidikan: Sekolah, pasar, dan pusat kegiatan ekonomi mulai berdenyut kembali secara berkala.
Fokus Eksekusi di Bulan Kedua
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa tim Satgas telah bekerja aktif mengoordinasikan petugas di lapangan. Fokus utama saat ini adalah menyempurnakan rencana strategis untuk jangka pendek dan menengah.
“Setelah menerima penugasan dari Presiden, kami langsung melakukan kontrol dan koordinasi ketat agar pelaksanaan pemulihan di lapangan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun,” ujar Tito.
Memasuki bulan kedua pada akhir Januari ini, Seskab Teddy menekankan pentingnya akurasi data dan kecepatan eksekusi. Adanya Satgas ini diharapkan dapat memangkas birokrasi sehingga bantuan dan pembangunan infrastruktur permanen dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak. ***
JAKARTA, DN-II BTN 08/01/2026-Aroma busuk ketidakadilan kembali tercium dari Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat. Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Isa Rachmatarwata dalam megaskandal korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Rabu (7/1/2026) praktis memicu amarah publik. Bagaimana tidak? Isa hanya divonis 1 tahun 6 bulan penjara,sebuah hukuman yang dianggap lebih menyerupai “hadiah” ketimbang efek jera bagi perampok uang rakyat.
Majelis Hakim memilih “berbaik hati” dengan menyatakan Isa melanggar Pasal 3 UU Tipikor (penyalahgunaan wewenang) yang ancaman minimumnya hanya 1 tahun. Langkah ini secara drastis menganulir tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjerat terdakwa dengan Pasal 2,pasal “berdarah” dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.
Ketimpangan ini kian mencolok karena hakim juga membebaskan Isa dari kewajiban uang pengganti dengan dalih terdakwa tidak menikmati langsung kerugian negara. Pertimbangan ini dianggap naif,dalam skandal sebesar Jiwasraya yang merugikan negara triliunan rupiah, absennya sanksi finansial bagi aktor intelektual adalah penghinaan bagi jutaan nasabah yang hidupnya hancur.
Kritik pedas datang dari aktivis HAM internasional dan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Dengan nada satir, ia menyebut proses hukum ini tak lebih dari sekedar sandiwara murah.
“Putusan ini sangat janggal dan melukai nalar sehat. Korupsi Jiwasraya ini korbannya 5,3 juta jiwa, kerugiannya di atas Rp60 triliun, tapi vonisnya cuma 1,5 tahun? Ini bukan penegakan hukum, ini dagelan! Publik patut curiga,apakah hakim sedang ditekan, atau ada ‘transaksi’ di bawah meja agar vonis disunat sedemikian rupa?” tegas Wilson, Kamis (8/1/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wilson mendesak agar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung tidak tidur dan segera mengaudit integritas majelis hakim yang memutus perkara ini. Menurutnya, perbedaan pasal yang digunakan hakim sangat aromatik terhadap kepentingan tertentu untuk menyelamatkan terdakwa dari jeruji besi yang lebih lama.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan pihaknya masih “pikir-pikir”. Namun, publik menuntut lebih dari sekedar retorika profesionalisme. Jika JPU tidak mengajukan banding, maka Kejaksaan Agung secara tidak langsung dianggap mengamini “diskon besar-besaran” hukuman bagi pelaku korupsi kelas kakap.
Vonis “ringan rasa bebas” ini menjadi sinyal berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketika hukum gagal menghadirkan keadilan yang proporsional dengan skala kejahatan, maka pengadilan tidak lagi menjadi benteng terakhir kebenaran, melainkan menjadi “laundry” untuk memutihkan dosa para koruptor.
Jika skandal Rp60 triliun saja hanya dihargai 1,5 tahun penjara, lantas apa gunanya slogan “Ganyang Korupsi” yang sering didengungkan pemerintah? Rakyat kini menunggu, apakah sistem hukum kita masih punya urat malu untuk memperbaiki putusan sesat ini di tingkat banding, atau justru membiarkan kepercayaan publik runtuh hingga ke dasar yang paling dalam.
(TIM/Red)
JAKARTA, DN-II Pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Sebagai langkah konkret, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) resmi menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gus Ipul—menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah transisi dari masa tanggap darurat menuju fase pemulihan berkelanjutan. Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan, terutama pada aspek penguatan ekonomi masyarakat.
“Setelah masa kedaruratan selesai, Kemensos memberikan dukungan pascabencana bagi korban terdampak. Salah satu pilar utamanya adalah program pemberdayaan guna memulihkan roda ekonomi keluarga,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya.
Skema Bantuan Ekonomi
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kemensos telah menetapkan indeks bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga bagi para korban bencana di Sumatra. Bantuan ini diharapkan menjadi modal awal bagi masyarakat untuk kembali produktif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mekanisme penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan secara ketat dan tepat sasaran. “Proses penyaluran dukungan ini akan sepenuhnya merujuk pada data yang divalidasi oleh Pemerintah Daerah setempat,” tambahnya.
Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga
Pembentukan Pokja ini juga menunjukkan sinergi kuat antar-instansi pemerintah. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir untuk memastikan integrasi program pemulihan, di antaranya:
Menteri P2MI: Mukhtaruddin
Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Hasya
Wakil Menteri Koperasi: Farida Farichah
Wakil Menteri Desa dan PDT: Ahmad Riza Patria
Selain jajaran menteri, dukungan jaminan sosial juga diperkuat dengan kehadiran Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, serta Direktur HC dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Abdur Rahman Irsyadi.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur sosial dan memastikan masyarakat terdampak bencana di Sumatra dapat kembali mandiri secara ekonomi dalam waktu singkat. ***
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jabar, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara Panen Raya sekaligus Pengumuman Swasembada Pangan Indonesia yang diikuti sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring serta lebih dari 2 juta petani secara daring. Kegiatan ini terpusat di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. “Hari ini kita mencatat suatu kemenangan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa merdeka kalau tergantung bangsa lain,” ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa percepatan pencapaian swasembada pangan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, berkat persatuan dan kerja keras seluruh elemen bangsa. “Memang saya beri target 4 tahun swasembada beras swasembada pangan, terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia, saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak. 1 tahun kita sudah swasembada, 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, 1 tahun kita tidak bergantung pada bangsa lain,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada sejumlah tokoh atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dan 2 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lencana Wirakarya.
Dari jajaran TNI, sebanyak 29 personel menerima tanda kehormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Foto: BPMI Setpres dan Puspen TNI
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan strategis dengan jajaran menteri dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (7/1/2026) malam. Pertemuan tersebut fokus pada percepatan pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur pascabencana.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Danantara, Dony Oskaria. Selain itu, jajaran Direktur Utama dari Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan (PP), hingga Brantas Abipraya turut hadir memberikan laporan progres.
Poin Utama Hasil Pertemuan:
Progres Hunian Danantara: Melalui koordinasi BP BUMN Danantara, pembangunan rumah hunian di sejumlah wilayah terdampak menunjukkan kemajuan signifikan. Dalam dua minggu ke depan, tambahan hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam dipastikan rampung dan siap ditempati warga.
Akselerasi Infrastruktur oleh Kementerian PU: Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah melakukan pemulihan fasilitas umum secara masif, meliputi akses jalan, rumah sakit, sekolah, perkantoran, hingga jaringan air bersih. Selain itu, Kementerian PU juga menargetkan pembangunan hunian baru di wilayah Aceh selesai pada awal Februari mendatang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendekatan Humanis dalam Relokasi: Memasuki satu bulan pascabencana, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota untuk mengakomodasi keinginan warga yang beragam.
“Pemerintah berkomitmen membangun hunian secepat mungkin. Namun, kami juga menghargai aspirasi warga; ada yang ingin hunian disediakan, ada yang ingin memperbaiki secara mandiri, hingga ada yang memilih pindah mengikuti keluarga,” ujar perwakilan pemerintah dalam pertemuan tersebut.
Kolaborasi Jalur Cepat
Pemerintah menginstruksikan agar BUMN Karya bekerja ekstra dalam memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski dalam tempo cepat. Setelah hunian rampung, para kepala daerah diharapkan segera melakukan mobilisasi warga agar proses transisi dari pengungsian ke rumah baru berjalan lancar.
Red
Jakarta, DN-II Mumentum Berbagai HUT di NKRI adalah pertanda Demokrasi Kemanusian Keamanan Berbangsa Bernegara sangat elok di RI ini “, ujar Prof Dr KH Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta Via Telpon Selulernya 8/1/2026
Prof Sutan Nasomal Yakin Presiden RI Prabowo Subiyanto tidak akan melupakan sejarah dan mampu menyelamatkan NKRI dari ancaman baik dari dalam negri dan dari Negara Manapun.
Dunia terpecah menjadi dua kubu. Terkuat ekonomi di uji selama 20 tahun ini. Perang dagang Ekonomi dan perang dagang Tekhnologi serta peralatan Militer berlomba terus yang kini terjawab dengan gamblang siapakah yang menjadi terkuat dan pemenangnya di dunia ini. 
Ternyata Negara yang bukan mengikuti faham demokrasi bisa lebih maju, tenang, damai, sejahtera dan tidak bisa di ganggu oleh negara yang mengikuti paham demokrasi.
Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada tim media. Waktu menjawab dengan sejujur jujurnya Negara yang tidak mengikuti cara Negara Paman SAM mengutamakan selogan Demokrasi ternyata menjadi Negara yang maju serta pesat berkembang kemajuan di banyak hal. Negara Demokrasi malah menjadi Negara Miskin dan tenggelam dengan hutang. Ada pula yang hancur dengan perang saudara. Sangat terbuka informasi dalam evaluasi selama 25 tahun ini. Negara Paman SAM terjebak dalam propaganda demokrasi palsu. Bahkan warga negara Paman SAM tidak bisa bebas berkunjung ke negara manapun karena ada luka besar di Masyarakat dunia akibat cara cara di waktu lalu Negara Paman SAM membuktikan cara cara penjajahan di mana mana menjadi alat poltiknya. Bahkan Negara Paman SAM membuat pangkalan militer di 750 tempat agar mengamankan kepentingannya ikut serta dalam menciptakan perang baik di TIMTENG dan ASIA.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Negara yang tidak bisa di ganggu dan ditekan oleh Negara Paman SAM hanya Negara China.
China tidak perlu paham demokrasi selama ribuan tahun. Karena sejarah menjawab yang tidak bisa dipungkiri bahwa Kerajaan atau Negara Komunis yang bisa bertahan dengan baik serta tidak bisa di jajah.
Prof Dr Sutan Nasomal : 1000 tahun yang lalu TIMTENG sangat maju dengan kerajaan di bawah paham ISLAM. Sangat kuat ekonomi dan makmur. Terjadi melemah dan terpecah akibat propaganda moderenisasi dan demokrasi. Yang terbawa arus menjadi negara demokrasi malah menjadi Negara lemah dan miskin serta tenggelam dengan hutang. Akhirnya di jajah dan perang saudara. Terjebak dengan sistem rumit dan dendam akibat menang demokrasi melalui jalan licik. Demokrasi jurdil tidak pernah ada di dunia ini. Semua angka pemenang demokrasi adalah angka halunisasi yang di bayar atas kepentingan politik.
Negara Kerajaan masih ada di beberapa tempat. Tidak mengambil paham demokrasi tetapi sangat maju, kaya dan makmur negaranya. Itulah fakta yang terekam jejaknya selama 100 tahun ini sampai tahun 2026. Tidak bisa di jajah oleh negara Paman SAM dan tidak bergantung dengan negara manapun. Tidak pernah menjajah negara manapun. Tidak tenggelam berhutang dengan negara manapun. Warga negaranya tenang dan aman bila berkunjung ke negara manapun. Negara kerajaan dengan konsep ISLAM di TIMTENG tetap stabil menjadi negara kaya. Kemungkinan di TIMTENG pada 100 tahun ke depan demokrasi tidak akan di gunakan lagi. Tidak menjadi Negara Boneka Paman SAM.
Prof Dr Sutan Nasomal : informasi kemudian menjawab dengan jelas. Kemudian Tampil China menjadi Negara Raksasa Industri dengan ekonomi terkuat atau teknologinya sangat maju serta peralatan militernya berkembang sangat hebat. China menjadi Negara Nomer 1 tampa menjajah siapapun. China tidak menjadi negara boneka manapun. Berdiri dan belajar dari segala hal. Negara China tidak bergantung dari politik negara Paman SAM.
Partai Komunis berhasil dalam revolusi ekonomi sosial dan memajukan Masyarakat.
Amerika sangat takut Dunia mengakui China dengan partai komunisnya tampa demokrasi dan kebebasan moderenisasi bisa maju dan kuat. Tampa alasan yang jelas Amerika membenci China.
China tidak perlu menghabiskan uang rakyat ratusan trilyun untuk pesta demokrasi yang namanya pemilu. Kemudian muncul nama Presiden baru dengan hasil kesepakatan politik. Bukan hasil pilihan rakyat. Memang tidak akan ada jurdil dalam pemilu. Karena presiden di pilih atas kepentingan politik. Bukan atas pilihan bebas dari rakyat. Maka china berani mengajak seluruh rakyatnya. KALAU MAU TIDAK JADI BUDAK DUNIA MAKA BELAJAR UNTUK BERDIRI DI ATAS KAKI SENDIRI. Hal ini terwujud.
China tidak menjadi negara boneka manapun dan tidak merugikan atau menjajah negara manapun.
China membuka pintu untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan untuk semua ratusan negara di dunia ini. China menjawab bahwa dunia tidak butuh satu warna. Maka china hadir dengan warna berbeda.
Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan. Semoga para pemimpin di dunia ini punya rasa malu dan mau belajar dari sejarah perkembangan kehidupan tatanan dunia.
Prof Dr Sutan Nasomal menyampaikan kepada tim media. “Sebelum era penjajahan. Kerajaan Sunda Nusantara telah menjawab bahwa nenek moyang Indonesia pernah menjadi negara kuat atau kerajaan besar yang menguasai dunia. Kemudian di susul oleh kerajaan sunda lainnya. Tidak ditundukkan dengan paradokma moderenisasi dan tidak terpengaruh dengan cara politik barat. Kerajaan Sunda Nusantara malah menjadi peradaban termaju di masanya.
Maka hal ini bisa menjawab dengan kondisi saat ini. Kita lebih maju atau mundur jauh.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sejarah Jangan Di Lupakan
KARAWANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung terhadap inovasi hilirisasi dan implementasi teknologi pertanian modern dalam agenda Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (07/01/2026). Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan berbasis teknologi.
Transformasi Digital di Sektor Pertanian
Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyaksikan langsung demonstrasi alat mesin pertanian (alsintan) mutakhir. Teknologi yang dipamerkan meliputi:
Alsintan Otonom: Traktor tanpa awak untuk efisiensi pengolahan lahan.
Drone Sprayer: Pengaplikasian pupuk dan pestisida presisi dari udara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pompa Otomatis: Sistem irigasi pintar guna memastikan ketersediaan air sepanjang musim.
Fokus Hilirisasi: Nilai Tambah Komoditas Lokal
Selain meninjau mekanisasi, Kepala Negara mengunjungi Pameran Hilirisasi Pertanian. Fokus utama tertuju pada pengolahan produk hasil bumi, salah satunya tanaman endemik gambir. Presiden menekankan bahwa komoditas strategis ini harus memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri sebelum merambah pasar ekspor.
Akademisi dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, yang turut hadir dalam pameran tersebut, memberikan catatan kritis terkait tata kelola ekspor. “Selama ini Indonesia cenderung mengekspor gambir dalam bentuk mentah atau bongkahan. Akibatnya, nilai tambah ekonomi justru dinikmati negara pengolah,” jelasnya. Ia berharap momentum ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperkuat industri pengolahan gambir domestik.
Komitmen Pemerintah
Kunjungan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi hulu ke hilir. Dengan teknologi otonom, biaya produksi diharapkan turun, sementara melalui hilirisasi, pendapatan petani dan devisa negara diproyeksikan akan meningkat signifikan.
Sumber: BPMI Setpres
Red
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#SwasembadaPangan
#HilirisasiPertanian
#PrabowoSubianto
