Jakarta , DN-II Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI, Mayjen TNI Rio Firdianto, memimpin Delegasi Indonesia dalam Pertemuan ke-24 Indonesia-Singapore Joint Intelligence Committee (ISJIC). Pertemuan tahunan ini diselenggarakan oleh Military Intelligence Organisation (MIO) Angkatan Bersenjata Singapura (Singapore Armed Forces/SAF) di kompleks Kementerian Pertahanan Singapura (Ministry of Defence/MINDEF), Jumat (12/6/26).
Dalam forum yang berlangsung selama tiga hari (10–12 Juni 2026) tersebut, kedua negara fokus melakukan pertukaran informasi serta pandangan strategis mengenai dinamika keamanan kawasan. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah analisis potensi kerawanan
terorisme sebagai imbas dari konflik yang tengah bergejolak di kawasan Timur Tengah.
Asintel Panglima TNI, Mayjen TNI Rio Firdianto, menegaskan bahwa pola ancaman modern yang semakin kompleks menuntut respons yang cepat dan terintegrasi dari lembaga intelijen kedua negara.
“Kompleksitas ancaman keamanan saat ini membutuhkan penguatan kerja sama intelijen yang nyata, pertukaran informasi yang cepat dan akurat, serta peningkatan kepercayaan antar-lembaga dalam menghadapi berbagai ancaman transnasional,” ujar Mayjen TNI Rio Firdianto dalam keterangannya. (18/6/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain menghadiri agenda utama ISJIC, Asintel Panglima TNI beserta delegasi juga melakukan kunjungan strategis ke Counter-Terrorism Information Facility (CTIF) yang berada di Changi Naval Base, Singapura.
Pada kesempatan itu, Mayjen TNI Rio Firdianto menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi CTIF dalam menjaga stabilitas kawasan. Menurutnya, CTIF memiliki peran penting dalam mendukung kerja sama kontra-terorisme regional melalui mekanisme berbagi informasi (information sharing), peningkatan kapasitas personel, serta penguatan pemahaman bersama terhadap pergeseran ancaman keamanan global.
Pertemuan ke-24 ISJIC ini menjadi bukti nyata komitmen berkelanjutan TNI dalam memperkuat diplomasi pertahanan dan kerja sama intelijen dengan negara-negara sahabat. Sinergi ini diharapkan mampu mengantisipasi dinamika ancaman regional maupun global demi mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang aman, stabil, dan kondusif. Red
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiabebasaktif
Lampung, DN-II Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM) secara resmi menggelar Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Malaysia-Indonesia (Malindo) Darat Samudera Angkasa (Darsasa) 12 AB/2026 yang berlangsung dari tanggal 17 s.d. 25 Juni 2026 di wilayah Provinsi Lampung, Indonesia.
Dalam amanat Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun yang dibacakan oleh Kepala Biro Latihan Sops TNI Brigjen TNI Ade David Siregar pada upacara pembukaan yang dilaksanakan pada hari Rabu, (17/6/2026).
Mengatakan bahwa latihan ini merupakan komitmen nyata pemerintah Indonesia dan Malaysia yang diwakili kedua angkatan bersenjata untuk memperkuat semangat kebersamaan, hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua bangsa serumpun.
“Latihan ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme, interoperabilitas, sinergi kesiapsiagaan penanganan bencana alam dan dalam pemberian bantuan kemanusiaan yang berpotensi besar dilaksanakan di kedua negara sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,” pungkasnya.

Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan laporan kesiapan latihan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Operasi Latihan (Kasi Ops Lat) Latgabma Malindo Kolonel Inf A. Wakhid Dedy Setyawan mewakili Direktur Latihan (Dirlat) Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, menerapkan skenario utama dalam Latgabma Malindo ini yaitu Misi Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana / Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Dengan materi latihan meliputi, Latihan Staf (Staff Exercise), Latihan Siber (Cyber Exercise) untuk mengantisipasi ancaman digital modern dan Program Bakti Sosial / Medical Civic Action Program (MEDCAP).
Latihan gabungan tiga tahunan ini diawali dengan kegiatan Program Karya Bakti / Engineering Civic Action Program (ENCAP) berupa rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pengecoran jalan dan water purification di sungai terdekat, yang merupakan wujud kepedulian TNI terhadap warga masyarakat setempat di sekitar daerah latihan. Latgabma Malindo menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara dan meningkatkan kesiapan operasional, serta memperkuat stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Red
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiabebasaktif
Jakarta/Hulu Sungai Selatan, 18 Juni 2026 – Konflik agraria di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, kini mencapai babak baru yang mencengangkan. PT Antang Gunung Meratus (AGM) dengan percaya diri memasang papan pengumuman “Objek Vital Nasional” di area tambangnya. Namun, label prestisius ini justru menjadi ironi yang memuakkan di mata masyarakat.
Secara regulasi, penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di sektor pertambangan idealnya diberikan kepada perusahaan yang memiliki kepatuhan hukum penuh dan memberikan kontribusi strategis bagi kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat. Namun, realitas di lokasi sengketa sangat bertolak belakang. Bagaimana mungkin sebuah lahan yang diduga lahir dari praktik gratifikasi dan penipuan terhadap masyarakat kecil bisa dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional?
Pemasangan dan pemberian label objek vital di atas tanah kriminal tersebut merupakan upaya sistematis untuk mengelabui masyarakat serta memanipulasi pandangan pemerintah pusat. Terbitnya izin Objek Vital Nasional ini patut dipertanyakan secara mendasar, baik dari sisi sumber maupun asal muasalnya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, sebuah kawasan/lokasi/bangunan/instalasi dikategorikan Obvitnas apabila menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Sangat tidak logis dan mencederai rasa keadilan jika status ini disematkan pada tambang yang justru merampas hak hidup rakyat, menghancurkan ekosistem, dan diduga sarat akan praktik korupsi. Publik mendesak investigasi mendalam terhadap pemerintah pusat, karena patut diduga kuat adanya keterlibatan pihak kementerian atau otoritas di Jakarta dalam pemberian status tersebut di atas alas hak tanah yang bermasalah.
Historisitas Cacat Hukum: Lahan seluas 400 hektare yang diklaim sebagai wilayah operasional PT AGM adalah tanah milik masyarakat yang sah, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Tanah (SKT).
Perbandingan Terbalik: Sementara papan Obvitnas di lapangan dengan tegas melarang penambangan tanpa izin, ironisnya, justru perusahaan itu sendiri yang diduga kuat beroperasi di atas alas hak yang cacat hukum (Void Ab Initio) karena diduga lahir dari suap.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyalahgunaan Status: Penetapan status Obvitnas pada area yang sengketa kepemilikannya sedang diperjuangkan warga merupakan bentuk dugaan pembegalan hukum yang memanfaatkan atribut negara untuk membentengi korporasi dari tuntutan rakyat.
Kondisi sosial masyarakat empat desa terdampak sangat memprihatinkan. Dengan keterbatasan pendidikan dan kendala bahasa, warga diduga menjadi objek penipuan. Tanah milik warga dirampas dengan janji manis ganti rugi sebesar Rp500 per meter yang hingga kini tidak pernah terealisasi.
Di sisi lain, PT AGM diduga mengeruk hingga 11 juta ton batu bara per tahun selama kurang lebih empat tahun terakhir. Kami mendesak transparansi total atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan setoran pajak—baik pusat maupun daerah—dari aktivitas pengangkutan (hauling) masif ini. Jangan sampai negara hanya menjadi penonton saat korporasi diduga merampok kekayaan alam di atas tanah yang mereka jarah dari tangan rakyat.
A. Gafar Rehalat, SH., selaku kuasa hukum warga, menegaskan bahwa penggunaan label Obvitnas adalah upaya sistematis untuk memposisikan warga sebagai pihak yang salah di tanah leluhur mereka sendiri. Ia mendesak Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung, KPK, serta menteri terkait untuk segera melakukan tindakan tegas, cepat, dan mencabut izin operasional PT AGM. Jika izin tersebut diduga lahir dari gratifikasi, maka status Obvitnas tersebut harus dicabut dan area tersebut harus segera disegel permanen.
Bencana ekologis di lapangan kini mencapai titik nadir. Sedikitnya 50 hektare lahan produktif warga terkubur lumpur tambang hasil buangan PT AGM. Tanah pertanian yang menjadi urat nadi kehidupan warga telah rusak total, berubah menjadi kubangan limbah yang mematikan ekosistem lokal, menghancurkan vegetasi, dan memicu kematian massal biota sungai akibat dugaan pencemaran limbah tambang yang sangat pekat.
Kasus ini semakin tak terbantahkan setelah pihak kepolisian menetapkan sejumlah kepala desa sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi penerbitan dokumen pembebasan lahan sesuai Surat Panggilan Tersangka Nomor S.Pgl/Tsk.1/157/IV/RES.1.24/2026/Reskrim.
Publik menuntut jawaban nyata atas dugaan persekongkolan jahat antara korporasi dan oknum pejabat daerah, serta mempertanyakan keterlibatan otoritas pusat:
1. Segera cabut status Objek Vital Nasional pada area yang masih dalam sengketa agraria.
2. Bongkar asal muasal terbitnya status Objek Vital Nasional dan periksa dugaan keterlibatan kementerian atau lembaga di Jakarta, mengingat kriteria strategis dalam Keppres Nomor 63 Tahun 2004 mensyaratkan kemanfaatan bagi hajat hidup orang banyak, bukan justru memusnahkannya.
3. Lakukan audit investigatif terhadap dugaan aliran dana gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT AGM.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
4. Sita hasil produksi tambang sebagai dana pemulihan ekosistem bagi 50 hektare lahan produktif yang kini berubah menjadi kubangan limbah beracun.
5. Terapkan metode pelacakan aliran dana untuk membongkar jejaring dugaan korupsi sistematis dan aktor intelektual di balik korporasi yang kebal hukum.
Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Paparan ini merujuk pada bukti-bukti visual, pengakuan masyarakat, dokumen hukum formal, serta temuan lapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Redaksi memberikan ruang klarifikasi kepada manajemen PT AGM maupun pihak pemerintah daerah terkait untuk membuktikan kebenaran alas hak mereka di atas tanah masyarakat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.”(Tim Redaksi)
JAKARTA, DN-II Hubungan diplomatik dan persaudaraan antara Indonesia dan Palestina kembali diperkuat lewat komunikasi langsung tingkat tinggi. Presiden RI Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, di Jakarta pada Senin (15/6/2026) malam.
Komunikasi ini menegaskan posisi strategis Indonesia yang konsisten berdiri di sisi rakyat Palestina dalam semangat solidaritas global.
Situasi Terkini dan Harapan Palestina
Dalam perbincangan tersebut, Presiden Mahmoud Abbas memaparkan perkembangan dan situasi terkini yang tengah terjadi di Palestina. Di samping itu, Abbas menyampaikan apresiasi yang mendalam atas keteguhan sikap Indonesia yang tidak pernah surut dalam membela hak-hak warga Palestina.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa Palestina menaruh harapan besar pada kepemimpinan nasional Indonesia saat ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Presiden Abbas menyampaikan harapan agar Indonesia tetap mengambil peran aktif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina di tengah dinamika global saat ini. Beliau menilai kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo memiliki posisi penting dan sangat diperhitungkan dalam berbagai forum internasional,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Komitmen Teguh Indonesia
Merespons pemaparan dan harapan tersebut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen mutlak Indonesia. Ia memastikan bahwa Indonesia akan terus berada di baris depan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya diplomasi internasional yang mendorong terwujudnya perdamaian yang tidak hanya abadi, tetapi juga adil dan bermartabat bagi seluruh rakyat Palestina.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Pemerintah terus berkomitmen memperkuat kepercayaan pasar dan pelaku ekonomi melalui serangkaian kebijakan strategis. Langkah ini diwujudkan lewat penguatan iklim investasi, percepatan deregulasi, serta dorongan masif terhadap program hilirisasi dan industrialisasi nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (15/06/2026).
Menurut Mensesneg, salah satu indikator kuat meningkatnya kepercayaan investor internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia saat ini adalah suksesnya hasil penerbitan obligasi global (global bond) Danantara.
“Dalam satu hingga dua minggu ini, pemerintah terus melakukan berbagai langkah konkret untuk memperkuat fundamental ekonomi, menjaga persepsi pasar, serta meningkatkan iklim investasi nasional,” ujar Prasetyo.

Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dorong Reformasi Struktural dan Kemandirian Ekonomi
Selain fokus menjaga sentimen positif dari para investor, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah tengah memprioritaskan reformasi struktural. Langkah ini ditempuh melalui percepatan deregulasi guna memangkas hambatan birokrasi, sekaligus mempercepat hilirisasi dan industrialisasi.
Kebijakan tersebut dinilai krusial untuk membangun ekosistem ekonomi domestik yang lebih kompetitif, sekaligus menjadi pilar utama dalam memperkokoh kemandirian ekonomi nasional di kancah global.
Mengakhiri keterangannya, Mensesneg mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku pasar, serta pelaku ekonomi untuk saling bahu-membahu. Kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan mampu menjaga stabilitas serta mempercepat pemulihan dan penguatan ekonomi Indonesia ke depan.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Pemerintah mengumumkan capaian positif atas penerbitan obligasi global (global bond) perdana oleh Danantara Indonesia. Hasil book building instrumen utang ini mencatat kelebihan permintaan (oversubscribed) yang signifikan, mencerminkan tingginya kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa total penawaran yang masuk dari investor mencapai kurang lebih USD4,6 miliar. Angka tersebut jauh melampaui target awal penerbitan yang ditetapkan sebesar USD1 miliar.
“Dari rencana USD1 miliar, book building yang masuk mencapai kurang lebih USD4,6 miliar,” ujar Rosan dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/06/2026).
Imbal Hasil Kompetitif di Dua Tenor
Selain mencatatkan kelebihan permintaan, Danantara juga berhasil memperoleh persentase pengembalian hasil obligasi (yield) yang sangat kompetitif di pasar global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Rosan merinci hasil akhir dari dua tenor surat utang yang diterbitkan sebagai berikut:
Tenor 5 Tahun: Berhasil ditutup dengan nilai imbal hasil 5,35 persen.
Tenor 10 Tahun: Berhasil ditutup dengan nilai imbal hasil 5,95 persen.
Dari masing-masing tenor tersebut, Danantara berhasil menghimpun dana sebesar USD750 juta, dengan sebagian dari total penerbitan obligasi tersebut telah terealisasi sepenuhnya.
Rencana Ekspansi Tenor Panjang
Melihat antusiasme yang luar biasa dari pasar internasional serta stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik yang terus terjaga, Rosan memproyeksikan Danantara akan membuka ruang untuk menerbitkan instrumen serupa dengan jangka waktu yang lebih panjang di masa mendatang.
“Ke depan, Danantara membuka peluang untuk menerbitkan obligasi dengan tenor hingga 30 tahun,” pungkasnya.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Jakarta, DN-II Profesor Doktor Sutan Nasomal SH MH Harapkan Presiden Prabowo Subianto Bentuk Lembaga Jawatan Badan khusus melindungi mengawal membina membela para tenaga kerja diluar negeri di ASEAN Asia Afrika dan negara di dunia ini sudah harus urgent untuk dilakukan Yth Bapak Haji Prabowo Subianto Presidenku Presidenmu Presiden kita semua “, ujar Profesor Doktor KH Sutan Nasomal SH MH di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka dibilangin kawasan Asrama Koppasus Cijantung Jakarta (16/6/2026), via telpon selulernya saat menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri secara khusus.
Sangat di sayangkan Negara Jiran Malaysia yang dikenal di dunia adalah Negara rumpun melayu yang berdasarkan Azaz Islam tetapi masyarakatnya jauh dari hatinya ketaqwaan dan beriman kepada ajaran Islam.
Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH melihat kejahatan dan kebengisan para pengguna pembantu dari Indonesia yang ditusuk dan di pukuli dengan kejam adalah bukti jelas bahwa Negara Malaysia tidak aman untuk penempatan tenaga kerja.
Sesuap Nasi untuk dikirimkan kekampung hasil bekerja sebagai pembantu di negara jiran malaysia meninggalkan banyak dokumen merah (Penuh Penderitaan) bahwa warga negara Indonesia di perlakukan melebihi dari budak. Apa yang dituangkan dalam perjanjian G TO G tidak berlaku di negara jiran Malaysia. Penipuan dengan ragam cara di alami oleh tenaga kerja di lakukan oleh para agen (kantor di malaysia) memindahkan kontrak asli ke pihak yang tidak ada kontrak. Di perjual belikan orang Indonesia. Sudah lama hal ini terjadi sehingga warga negara Indonesia di anggap sampah dan se enaknya diperlakukan tidak manusiawi.
Menindak lanjuti perlindungan untuk warga negara Indonesia di negri jiran malaysia yang hakikatnya tidak ada tersentuh perlindungan kecuali ada kasus berat. Seperti yang viral hari ini. Itu baru satu yang terbuka ke publik. Padahal ada ribuan kasus yang sama mengalami hal buruk selama di negri jiran malaysia.
Jelas Agama Islam Melarang Berbuat Dzolim sesama antar manusia. Kenyataannya di negri jiran malaysia tidak ada cahaya Islam yang bisa melindungi nasib warga negara Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan besar harapan kepada Pemerintah Indonesia agar menutup semua jalur untuk kontrak tenaga kerja dan membatalkan G TO G karena tidak berlaku di malaysia. 
Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media bahwa. Solusi terbaik untuk pemerintah Indonesia terkait G TO G kesepakatan menempatkan tenaga kerja Indonesia ke malaysia adalah di setiap KBRI KJRI harus ada DIVISI KHUSUS TENAGA KERJA yang memiliki tugas melakukan perlindungan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja dari Indonesia yang di resmikan negara jiran malaysia.
Tidak ruang yang aman di negara manapun untuk tenaga kerja dari Indonesia bila tidak ada DIVISI KHUSUS TENAGA KERJA INDONESIA yang bisa bergerak memberikan pertolongan dan tidak pernah libur di negara penempatan. Melihat sangat pentingnya pengamanan dan perlindungan yang sesuai peraturan.
Catatan khusus dari Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH agar tidak ada perdagangan manusia dengan alasan apapun maka semua wanita Indonesia tidak lagi mencari kerja ke luar negri. Pemerintah harus menjamin ketersediaan lapangan kerja yang bisa menghidupkan rakyatnya.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH
Pakar Ilmu Hukum International Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocate Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Yang Mulia Sultan bin Saad Al-Muraikhi, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin sore (15/6/2026).
Pertemuan bilateral ini membahas penguatan kerja sama strategis, investasi jumbo, hingga rencana kunjungan resmi Emir Qatar ke Indonesia pada akhir tahun mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sultan bin Saad Al-Muraikhi menyampaikan salam hangat sekaligus apresiasi dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, atas kepemimpinan Presiden Prabowo. Pemerintah Qatar menilai Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat positif, terutama dalam pertumbuhan ekonomi dan peluncuran berbagai program kesejahteraan sosial.
Secara khusus, pihak Qatar memberikan pujian atas komitmen Pemerintah Indonesia yang fokus pada program-program fundamental masyarakat, seperti peningkatan sektor kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, serta implementasi program makan bergizi gratis.
Komitmen Investasi Sektor Strategis
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain membahas program sosial, pertemuan ini juga mempertegas komitmen ekonomi yang kuat antara kedua negara. Pemerintah Qatar menegaskan kembali komitmen investasi di Indonesia dengan nilai mencapai USD 4 miliar atau setara dengan Rp65,6 triliun.
Tak hanya mandek pada kesepakatan yang sudah ada, Qatar juga menyatakan rencana serius untuk melakukan perluasan investasi di berbagai sektor strategis lainnya di tanah air dalam waktu dekat.
Momentum 50 Tahun Hubungan Diplomatik
Pertemuan sore itu juga menjadi jembatan persiapan agenda diplomatik besar. Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Indonesia pada akhir tahun 2026.
Kunjungan tersebut diproyeksikan menjadi momentum emas karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar. Setengah abad hubungan bilateral ini diharapkan menjadi batu loncatan untuk mempererat kemitraan strategis, baik di bidang ekonomi, politik, maupun kebudayaan kedua negara. (DN/Red)
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/06/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini fokus pada penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis, mulai dari transisi energi, investasi hijau, hingga pengembangan teknologi.
Pesawat kenegaraan yang membawa Presiden Steinmeier beserta Ibu Negara Elke Büdenbender dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 09.20 WIB. Kedatangan pemimpin Jerman tersebut disambut oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama sejumlah pejabat tinggi kedua negara, sebelum bertolak langsung menuju Istana Merdeka.

Setibanya di Istana, Presiden Steinmeier disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Prosesi penyambutan kenegaraan berlangsung khidmat di halaman Istana Merdeka, diiringi lagu kebangsaan kedua negara dan dentuman meriam sebanyak 21 kali. Usai melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan dan saling memperkenalkan delegasi masing-masing, kedua pemimpin negara melakukan sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu di Ruang Kredensial.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan pertemuan empat mata di beranda depan Istana untuk membahas isu-isu krusial secara lebih mendalam.
Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kunjungan Presiden Steinmeier. Menurutnya, Jerman merupakan salah satu mitra terpenting Indonesia di Eropa Timur maupun global, dan kunjungan ini menjadi momentum emas untuk mempererat hubungan yang sudah terjalin baik selama ini.
“Kunjungan ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi hubungan Indonesia dan Jerman. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi, khususnya dalam manufaktur dan teknologi,” ujar Presiden Prabowo.
Sementara itu, pihak Jerman juga menyambut positif arah kebijakan ekonomi dan investasi Indonesia. Pertemuan ini diharapkan dapat segera menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkret yang menguntungkan kedua belah pihak dalam waktu dekat.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut antara lain jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan delegasi diplomatik terkait.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
PARIS, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis, pada Selasa (26/05/2026) sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Kedatangan Kepala Negara ini menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi kenegaraan guna memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.
Setibanya di bandara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis, serta menerima penghormatan dari regu jajar kehormatan militer Prancis. Suasana hangat juga menyambut Presiden saat tiba di hotel tempatnya bermalam, di mana ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Paris telah berkumpul dan menyambutnya dengan penuh antusias.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa kunjungan kenegaraan ini memiliki nilai yang sangat penting. Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat kemitraan yang selama ini sudah terjalin erat. 
“Kunjungan resmi kenegaraan kali ini diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis, mengingat saat ini kedua negara memiliki sejumlah kerja sama strategis di berbagai bidang,” ujar Teddy.
Sebelum memulai agenda formal kenegaraan bersama pemerintah Prancis, Presiden Prabowo dijadwalkan akan membaur bersama masyarakat Indonesia di Paris. Presiden direncanakan melaksanakan ibadah salat Iduladha bersama para WNI yang dipusatkan di Wisma KBRI Paris.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres)
You cannot copy content of this page
