KOLAKA, DN-II Dugaan penyerobotan lahan milik warga oleh PT Rimau di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, kian memanas. Hingga Sabtu (3/1/2026), aktivitas perusahaan dilaporkan masih terus berlangsung di atas lahan milik Hj. Muliati Menca Bora, meski laporan hukum telah dilayangkan sejak dugaan penyerobotan dimulai pada 26 Desember 2025 lalu.
Lambannya respons dari aparat penegak hukum, khususnya Polres Kolaka, memicu kekecewaan pihak keluarga dan sorotan publik terkait implementasi kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
Kronologi: Lahan Dikuasai Sejak Akhir Tahun
Menurut keterangan pihak keluarga Hj. Muliati Menca Bora, PT Rimau diduga mulai melakukan penguasaan fisik lahan secara sepihak sejak 26 Desember 2025. Lahan yang selama ini dikelola keluarga tersebut dimasuki dan dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik sah.
“Sejak tanggal 26 Desember sudah ada aktivitas (alat berat/operasional) di lokasi. Sampai hari ini masih terus berlangsung. Kami sudah melapor, tetapi belum ada tindakan nyata di lapangan untuk menghentikan aktivitas tersebut,” ungkap perwakilan keluarga kepada awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberlanjutan aktivitas ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak sipil dan berpotensi memicu eskalasi konflik di area sengketa jika tidak segera ditangani secara preventif oleh pihak kepolisian. 
Sorotan Terhadap Polres Kolaka dan Pelanggaran Konstitusi
Mandeknya penanganan kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kehadiran negara dalam melindungi hak milik warga negara. Sejumlah pemerhati hukum menilai sikap diam aparat bisa mencederai mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
Secara yuridis, tindakan dugaan penyerobotan ini bersinggungan dengan beberapa instrumen hukum:
KUHP Pidana: Pasal 167 (memasuki lahan tanpa izin) dan Pasal 385 (penyerobotan tanah/stellionaat).
UUPA No. 5 Tahun 1960: Penegasan bahwa hak atas tanah harus dihormati dan dilindungi dari penguasaan ilegal.
Pasal 33 UUD 1945: Prinsip kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk penguasaan sepihak oleh korporasi tanpa dasar hukum yang sah.
Dampak Kerugian dan Potensi Konflik
Hj. Muliati Menca Bora melalui kuasa hukum atau keluarganya menyatakan telah mengalami kerugian materiil yang signifikan akibat hilangnya akses terhadap lahan tersebut. Selain kerugian ekonomi, keberadaan aktivitas perusahaan di tengah sengketa menciptakan tensi tinggi yang dikhawatirkan memicu konflik sosial horizontal.
“Kami hanya menuntut keadilan. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke korporasi. Kami meminta Polres Kolaka segera memasang garis polisi atau menghentikan operasional perusahaan di lahan kami sampai ada keputusan hukum tetap,” tegas pihak keluarga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanti Transparansi Aparat
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Kolaka belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan laporan tersebut maupun alasan belum adanya tindakan pengamanan di lokasi sengketa. Begitu pula dengan pihak manajemen PT Rimau yang masih bungkam saat dikonfirmasi mengenai dasar legalitas aktivitas mereka di lahan milik Hj. Muliati.
Publik kini menanti keberanian dan profesionalisme Polres Kolaka untuk menegakkan supremasi hukum secara transparan demi mencegah preseden buruk dalam penanganan konflik agraria di Sulawesi Tenggara.
Tim Prima
BREBES, DN-II Keluarga besar Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Brebes menyelenggarakan puncak peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 dengan khidmat dan meriah. Acara yang dipusatkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Brebes pada Sabtu (3/1/2026) ini menjadi ajang penguatan sinergi sekaligus apresiasi atas berbagai capaian prestasi.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Brebes, H. M. Aqsho, M.Ag., menyampaikan bahwa peringatan tahun ini merupakan muara dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
“Hari ini adalah puncak acara setelah sebelumnya kita melalui berbagai lomba dan jalan sehat massal. Sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan penghargaan kepada para pemenang yang telah menorehkan prestasi. Namun, rangkaian ini belum berakhir, karena pada 7 Januari mendatang kita akan menggelar acara syukuran sebagai penutup,” ujar H. M. Aqsho di sela-sela acara. 
Motivasi bagi Generasi Muda
Salah satu momen emosional dalam acara tersebut adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah siswa madrasah berprestasi. H. M. Aqsho menegaskan bahwa apresiasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan investasi mental bagi masa depan pelajar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pemberian hadiah ini adalah bentuk motivasi bagi mereka yang telah bekerja keras. Kami ingin para siswa terus giat mengasah kemampuan agar siap bersaing di level yang lebih tinggi, baik nasional maupun internasional,” tambahnya.
Kerukunan: Fondasi Utama Pembangunan
Mengusung tema besar tentang kerukunan umat, Kankemenag Brebes menekankan bahwa keharmonisan adalah prasyarat mutlak bagi kemajuan bangsa. Di tahun 2026 ini, Kemenag berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga keberagaman.
“Indonesia tidak mungkin bisa membangun jika masyarakatnya tidak rukun. Kedamaian akan membawa Indonesia maju, dan itu harus dimulai dari keteladanan keluarga besar Kementerian Agama,” tegas H. M. Aqsho.
Semangat Kebersamaan
Acara puncak ini juga diwarnai dengan pemberian penghargaan bagi ASN di lingkungan Kemenag Brebes. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Faidurrahim, Kepala Seksi Bina Masyarakat (Bimas) Islam, yang berhasil menyabet juara dalam lomba tenis meja.
Menutup rangkaian acara, H. M. Aqsho mengakui bahwa tantangan pelayanan publik di tahun 2026 akan semakin kompleks. Namun, ia optimistis dengan semangat kebersamaan dan integritas, seluruh aparatur Kemenag Brebes mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
MUARA ENIM, DN-II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemantauan intensif terhadap progres tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024.
Berdasarkan data pemantauan terhadap LHP periode 2020 hingga 2024, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi sorotan, mulai dari manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga penatausahaan aset tetap.
Dasar Hukum dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pemantauan ini dilakukan berdasarkan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ketat. Merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, diatur bahwa:
Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan pemeriksaan diterima.
Selain itu, hal ini sejalan dengan Pasal 21 UU No. 15/2004 yang menegaskan bahwa lembaga perwakilan (DPRD) melakukan pembahasan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.
Poin-Poin Utama Hasil Pemantauan BPK
Meskipun Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi, masih terdapat beberapa catatan penting yang memerlukan atensi serius:
Permasalahan PD Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME):
Ditemukan bahwa Perusahaan Daerah SPME belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023. BPK merekomendasikan Bupati Muara Enim untuk mengambil langkah strategis dalam memperbaiki sistem manajemen keuangan dan pelaporan di tubuh PD SPME.
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas:
Hasil audit menunjukkan adanya pertanggungjawaban perjalanan dinas pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinyatakan tidak sesuai ketentuan. Hal ini berpotensi menjadi temuan administratif maupun kerugian daerah jika tidak segera diklarifikasi/disetorkan kembali ke kas daerah.
Penatausahaan Aset Tetap:
Terdapat catatan mengenai penatausahaan aset tetap yang dinilai belum memadai (termasuk koordinasi lintas wilayah yang perlu sinkronisasi). Pengelolaan aset yang buruk berisiko mengurangi validitas nilai aset pada Neraca Pemerintah Daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tindak lanjut atas temuan BPK bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum dalam pengelolaan uang rakyat,” tegas perwakilan tim pemeriksa dalam laporannya.
Pemerintah Kabupaten Muara Enim kini didorong untuk mempercepat penyelesaian sisa rekomendasi guna mempertahankan atau meningkatkan opini laporan keuangan dari BPK pada tahun berjalan.
Tim Prima
KOTA TEGAL, DN-II Semangat kebersamaan dan pengabdian kembali bergema dalam peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama (Kemenag). Upacara yang digelar di halaman Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Tegal, Sabtu (3 Januari 2026) pagi, menjadi momentum penting untuk memperkokoh komitmen menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat moderasi beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan keagamaan bagi masyarakat.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, yang bertindak sebagai inspektur upacara, menegaskan bahwa peringatan HAB bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat akan peran besar Kemenag dalam membina kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan berkeadaban. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya Kantor Kemenag Kota Tegal, atas dedikasi dan kerja nyata dalam menjaga kerukunan umat. 
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya soal fisik dan ekonomi, tetapi juga harus seimbang dengan pembangunan mental dan spiritual. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Kota Tegal dan Kementerian Agama akan terus diperkuat demi terwujudnya masyarakat yang religius, rukun, dan berakhlak mulia.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga membacakan sambutan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menekankan tema HAB ke-80: “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Menteri Agama menegaskan bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan energi kebangsaan yang produktif. Perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial harus dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa.
Ia juga menekankan bahwa perjalanan 80 tahun Kemenag menunjukkan peran penting sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini, peran itu semakin luas: meningkatkan kualitas pendidikan agama, merawat kerukunan, memberdayakan ekonomi umat, serta menghadirkan agama sebagai solusi bagi persoalan bangsa.
Usai upacara, suasana semakin meriah dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba dalam rangka HAB ke-80. Wali Kota Tegal bersama Kepala Kantor Kemenag Kota Tegal, Forkopimda, dan jajaran lainnya memberikan apresiasi kepada peserta yang telah berkontribusi memeriahkan peringatan ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Momentum HAB ke-80 di Kota Tegal pun menjadi bukti nyata bahwa kebersamaan, toleransi, dan pengabdian adalah fondasi kokoh untuk membangun masyarakat yang damai dan maju.(* S. Bimantoro )
TEGAL, DN-II Masalah sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) RW 01 Kelurahan Cabawan, Kota Tegal, kian memprihatinkan. Meski pihak kelurahan telah berulang kali melakukan pembersihan, tumpukan sampah liar yang meluber hingga ke bahu jalan tetap menjadi persoalan yang belum terpecahkan.
Warkum Lurah Cabawan Sabtu 3 Januari 2026 , mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kebersihan di lokasi tersebut. Namun, rendahnya kesadaran oknum masyarakat dalam membuang sampah menjadi kendala utama. (3/1/2026).
Bukan Sekadar Masalah Teknis, Tapi Masalah SDM
Menurut Warkum , area TPST tersebut sudah dibersihkan secara total berkali-kali, namun sampah kembali menumpuk dalam waktu singkat. Ia menduga pelakunya bukan hanya warga sekitar, melainkan warga luar daerah yang melintas.
“Ini masalah SDM (Sumber Daya Manusia). Saya sudah pasang banner imbauan sampai tiga kali, tapi hilang terus. Lokasi itu sudah saya bersihkan sampai lima kali, tapi tetap saja ada yang buang sembarangan,” ujar Warku saat dikonfirmasi, Sabtu (3/1).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pola pembuangan sampah seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. “Pas ditungguin tidak ada yang muncul, giliran tidak dilihat, malah dibuang sembarangan. Bahkan dulu pernah ada yang buang kasur di situ,” tambahnya.
Dampak Lingkungan dan Ancaman Penyakit
Tumpukan sampah yang meluber ke jalan tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga merusak estetika dan mengancam kesehatan warga. Warku merasa khawatir jika wilayahnya mendapat citra negatif akibat masalah ini.
“Jangan sampai wilayah kita dijuluki ‘Kunjuk’ (Kumuh dan Banyak Nyamuk). Dampaknya kembali ke warga sendiri. Kalau lingkungan kotor, warga juga yang merasakannya,” tegasnya.
Koordinasi dengan DLH dan Kendala Cuaca
Terkait penanganan sampah, pihak Kelurahan Cabawan rutin berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal. Dalam seminggu, sampah biasanya diangkut dua hingga tiga kali menggunakan truk. Namun, volume sampah yang masuk tetap melampaui kapasitas karena cara pembuangan yang tidak teratur.
” Harusnya sampah dibuang ke dalam bak, tapi ini malah dilempar di luar sampai penuh ke jalan. Saat ini kondisi sedang musim hujan, jadi sampah basah dan sulit untuk dibakar secara mandiri. Kami menunggu jadwal pembersihan manual dan pengangkutan oleh DLH,” jelas Warku.
Di akhir keterangannya, Warkum Lurah Cabawan kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik warga lokal maupun warga yang melintas, untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Pihaknya juga telah meminta para Ketua RT dan RW untuk lebih intensif memantau lokasi tersebut agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Reporter: Teguh
KOLAKA, DN-II Menanggapi tuduhan penipuan dan penggelapan lahan di Desa Oko-Oko, Kabupaten Kolaka, Hj. Muliati Menca Bora akhirnya angkat bicara. Secara tegas, ia membantah tudingan tersebut dan menyebut bahwa fakta yang terjadi bukanlah tindak pidana, melainkan proses pertukaran lokasi tanah yang telah disepakati bersama secara legal.
Dalam klarifikasi resminya, Hj. Muliati menjelaskan bahwa polemik ini bermula dari kesepakatan pertukaran lahan antara pihak Pak Taming dengan lahan milik almarhumah Suriyani Menca Bora (adik kandung Hj. Muliati).
“Yang terjadi sebenarnya adalah pertukaran lokasi. Saya menjual lahan Pak Taming yang secara otomatis telah menjadi hak saya setelah pertukaran. Sebaliknya, ahli waris Pak Taming menjual lokasi milik almarhumah adik saya. Jadi, tidak ada unsur menjual tanah milik orang lain secara melawan hukum,” tegas Hj. Muliati, Sabtu (3/1).
Disepakati di Kantor Desa dan Diketahui Pejabat Setempat
Hj. Muliati menekankan bahwa proses pertukaran tersebut dilakukan secara transparan, bukan di bawah tangan. Kesepakatan itu diformalkan di Kantor Desa Oko-Oko dengan diketahui serta ditandatangani langsung oleh Kepala Desa setempat, Binsar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, kehadiran aparatur desa sebagai saksi mempertegas bahwa transaksi tersebut sah dan memiliki landasan administrasi yang kuat.
“Jika ada unsur penipuan, tentu sejak awal di kantor desa sudah dipersoalkan. Faktanya, semua pihak hadir dan setuju tanpa ada keberatan sedikit pun saat itu,” tambahnya.
Analisis Hukum: Unsur Pidana Tidak Terpenuhi
Secara yuridis, Hj. Muliati melalui timnya menilai tuduhan yang dialamatkan padanya sangat prematur. Merujuk pada Pasal 378 KUHP (Penipuan) dan Pasal 372 KUHP (Penggelapan), ia menilai unsur-unsur pidana tersebut tidak terpenuhi karena: 
Tiada Tipu Muslihat: Seluruh pihak mengetahui dan menyepakati objek tanah yang dipertukarkan.
Hak yang Sah: Penguasaan lahan didasari pada dokumen kesepakatan, bukan penguasaan tanpa hak.
Asas Konsensualisme: Sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah karena adanya kesepakatan dan objek yang jelas.
Peringatan Terkait Pencemaran Nama Baik
Hj. Muliati menyayangkan adanya penggiringan opini publik yang cenderung menyudutkan dirinya. Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan kehormatan dan martabat sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Ia juga memberikan sinyal bahwa langkah hukum terkait pencemaran nama baik (Pasal 310 dan 311 KUHP) bisa saja diambil jika fitnah terus berlanjut tanpa dasar hukum yang jelas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar masalah lahan, tapi menyangkut nama baik keluarga besar kami. Saya minta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah,” tuturnya.
Siap Buka Dokumen demi Kepastian Hukum
Menutup pernyataannya, Hj. Muliati menegaskan kesiapannya untuk kooperatif dan membuka seluruh dokumen pendukung, termasuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemerintah desa guna menjamin transparansi.
“Silakan cek dokumen di desa. Kami ingin masalah ini dilihat secara objektif. Jangan ada opini yang menyesatkan publik, padahal ini murni kesepakatan perdata yang sah,” tutupnya.
Tim Prima
LAHAT, SUMATERA SELATAN, DN-II Langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan dalam mengusut dugaan mega skandal Dana Desa di Desa Lubuk Layang Ilir, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pengusutan marathon terhadap anggaran tahun 2018 hingga 2025 ini dinilai sebagai momentum krusial untuk mengakhiri dugaan praktik korupsi sistematis yang telah berlangsung selama tujuh tahun. (2/1/2025).
Masyarakat mengapresiasi profesionalisme penyidik Polda Sumsel yang mulai melakukan klarifikasi terhadap para perangkat desa. Namun, mengingat besarnya potensi kerugian negara dari proyek yang diduga mangkrak dan fiktif, warga mendesak agar kepolisian segera meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dengan penetapan tersangka.
“Kami mendukung penuh Polda Sumsel. Proses hukum ini harus tegak lurus. Berdasarkan bukti lapangan, kami mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab, terutama oknum Kades dan sindikasinya, segera ditetapkan sebagai tersangka,” ujar perwakilan warga yang meminta pengawalan kasus ini hingga tuntas.
Di tengah proses hukum yang berjalan, aroma kepanikan mulai tercium dari pihak Kepala Desa. Informasi dari sumber internal menyebutkan adanya upaya “penjinakan” saksi, di mana Kades diduga membujuk perangkat desa untuk mengakui tanda tangan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) lama sebagai tanda tangan asli.
Bahkan, tersiar kabar adanya iming-iming “uang terima kasih” berupa penggantian biaya operasional ke Palembang bagi perangkat yang bersedia berkompromi. Strategi Kades yang meminta pemeriksaan dilakukan serentak pada hari yang sama juga dikritisi sebagai langkah konyol untuk mengunci kesaksian dan menghindari sinkronisasi fakta oleh penyidik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Skandal ini semakin memanas dengan terungkapnya keterlibatan oknum pendamping desa berinisial EPW yang diduga disewa untuk menyusun LPJ fiktif dengan upah Rp12 juta per tahun. Secara hukum, tindakan menyusun laporan negara tanpa keterlibatan perangkat desa yang sah dan dengan cara memalsukan tanda tangan massal adalah tindakan keji.
“Secara administratif dan pidana, jika LPJ dibuat oleh pihak luar tanpa diketahui perangkat desa dan tanda tangannya dipalsukan, maka seluruh dokumen tersebut Batal Demi Hukum. Tidak ada nilai kebenarannya sedikitpun,” tegas sumber internal tersebut.
Sumber internal tersebut juga memberikan peringatan keras kepada rekan-rekan perangkat desa agar tidak terjebak dalam skenario penyelamatan diri oknum Kades.
“Terima kasih kepada Polda Sumsel yang sudah bekerja. Namun kami ingatkan, perangkat desa jangan mau terjebak bujuk rayu Kades. Mengakui tanda tangan palsu sebagai tanda tangan asli berarti kalian secara sadar mendukung korupsi desa dan siap memikul konsekuensi hukumnya. Jangan mau jadi tumbal untuk kejahatan yang sudah terjadi bertahun-tahun,” tambahnya.
Audit mandiri masyarakat mengungkap daftar panjang dugaan penyelewengan, di antaranya:
– Proyek Sumur Bor Sebelum Nya di laporkan sempat Mangkrak (2019-2024): Yang Menelan biaya fantastis sebesar Rp1,12 Miliar namun dilaporkan baru baru ini di perbaiki setelah viral.
– Proyek Fiktif Kolam Ikan (2024): Anggaran Rp87,4 Juta yang secara fisik tidak ditemukan di lapangan.
– Penyalahgunaan Dana Aspirasi: Dugaan pencampuradukan bantuan sapi senilai Rp140 Juta ke dalam LPJ Dana Desa guna menutupi defisit anggaran.
– Eksploitasi Perangkat Desa: Pemotongan gaji Sekretaris Desa dan staf secara sistematis selama bertahun-tahun.
– Musdes: Warga masyarakat juga mempertanyakan kapan Musdes di lakukan sejak kades menjabat, siapa saya yang di undang dan dinmana pelaksanaannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat kini menaruh harapan besar pada pundak Polda Sumsel untuk segera mengambil tindakan tegas. Penuntasan kasus ini akan menjadi bukti bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta Dana Desa harus kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan kemakmuran oknum.
Publisher -Red PRIMA
BEKASI, DN-II Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, berakhir dengan kericuhan. Kekecewaan warga memuncak setelah ratusan barcode bantuan yang diterima dinyatakan kedaluwarsa oleh pihak otoritas penyalur, sehingga tidak dapat dicairkan. (2/1/2026).
Peristiwa ini bermula ketika Kantor Pos Giro Kecamatan Pebayuran menyerahkan barcode bantuan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Bantarjaya pada Rabu (31/12/2025). Mengingat waktu yang sangat mepet menjelang akhir tahun, proses pendistribusian kepada warga di tiga dusun setempat baru dapat dilaksanakan pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB.
Namun, karena keterbatasan waktu dan jumlah penerima yang cukup banyak, proses pencairan tidak dapat diselesaikan dalam satu hari. Saat sebagian warga hendak melanjutkan proses pencairan pada hari berikutnya (1/1/2026), pihak Kantor Pos menyatakan bahwa barcode tersebut sudah tidak berlaku lagi.
Kepala Desa: Ada Kejanggalan dalam Prosedur
Kepala Desa Bantarjaya, Abu Jihad (akrab disapa Abuy), mengaku terkejut saat menerima laporan kendala teknis yang menimpa warganya. Ia mengonfirmasi adanya kejanggalan dalam prosedur penyaluran di akhir tahun tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya sangat kaget saat mendengar info ini dari salah satu Kepala Dusun kami. Ada kejanggalan dalam proses penyaluran BLT Kesra ini. Berdasarkan keterangan perangkat kami, barcode baru diterima dari PSM pada tanggal 31 Desember sore,” ujar Abuy kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa petugas PSM telah berupaya maksimal melakukan pencairan hingga menjelang malam hari, namun karena sistem yang sudah memasuki pergantian tahun, akses untuk pencairan terkunci secara otomatis.
“Pihak PSM menginformasikan kepada kami bahwa menurut Kantor Pos Giro Pebayuran, bantuan tersebut sudah tidak bisa dicairkan karena sudah melewati batas waktu atau expired,” lanjutnya.
Warga Menuntut Transparansi dan Solusi
Kondisi ini memicu spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat. Banyak warga merasa menjadi korban dari buruknya koordinasi antara pihak penyalur dan pelaksana di lapangan. Beberapa warga bahkan menduga adanya kelalaian oknum yang sengaja menunda distribusi hingga mendekati batas waktu akhir tahun.
“Hari ini sudah tahun baru, kami datang dengan harapan bisa mencairkan bantuan, tapi malah diberitahu sudah tidak berlaku. Kami tidak tahu kesalahan siapa, tapi yang jelas hak kami terganggu,” ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Kantor Pos Cabang Pebayuran dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan klarifikasi serta mencari solusi bagi ratusan warga yang gagal menerima haknya.
(Prima)
BOYOLALI, DN-II Mengawali tahun baru dengan semangat tinggi, Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo menggelar Apel Luar Biasa Awal Tahun 2026 di Lapangan Dirgantara, Jumat (2/1/2026). Bertindak sebagai pimpinan apel, Komandan Lanud Adi Soemarmo, Marsma TNI Henri Ahmad Badawi, S.M., M.M., M.Han.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran personel militer, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan PPPK. Apel ini bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi momentum krusial untuk refleksi capaian tahun lalu sekaligus penegasan arah kebijakan strategis TNI Angkatan Udara di tahun 2026. 
Apresiasi Prestasi Global dan Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Danlanud membacakan amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI M. Tony Harjono, S.E., M.M. Kasau menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh prajurit dan ASN TNI AU yang telah berkontribusi mengharumkan nama bangsa dan organisasi sepanjang tahun 2025.
Sejumlah prestasi gemilang yang disoroti antara lain:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sertifikasi Aset Negara: Keberhasilan dalam pengamanan dan legalitas aset-aset strategis.
Inovasi Teknologi: Pengembangan smoke trail yang membanggakan.
Tata Kelola Pemerintahan: Perolehan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Nasional dan Unit Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB.
Prestasi Olahraga: Keberhasilan atlet-atlet TNI AU dalam menyumbang medali bagi Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.
Visi TNI AU 2026: Modern dan “AMPUH”
Memasuki tahun 2026, Kasau menekankan beberapa prioritas utama, di antaranya modernisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), validasi organisasi, serta peningkatan kualitas SDM yang unggul.
Melalui Perintah Harian Kasau, seluruh personel diinstruksikan untuk:
Mempertebal Keimanan: Sebagai landasan moral dalam bertugas.
Disiplin dan Integritas: Menjaga kehormatan prajurit di setiap lini.
Safety First: Mengutamakan keselamatan terbang dan kerja (zero accident).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kewaspadaan Siber: Meningkatkan keamanan data di tengah perkembangan teknologi.
Sinergitas: Memperkuat kolaborasi nasional demi mewujudkan TNI AU yang AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, Humanis) menuju Indonesia Maju.
Acara ditutup dengan doa bersama untuk kelancaran tugas-tugas TNI AU di tahun yang baru. (Pen Lanud Smo)
Red
PURBALINGGA, DN-II Mengawali kalender kerja tahun 2026, Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Jenderal Besar Soedirman menggelar Apel Luar Biasa di Lapangan Mako Lanud J.B. Soedirman, Purbalingga, Jumat (02/01/2026).
Kegiatan ini dipimpin oleh Komandan Lanud J.B. Soedirman, Letkol Pnb Tatag Onne Setiawan, S.I.P., M.Han., yang diwakili oleh Kadisops Mayor Tek Hanggara Wira Setyadi. Apel diikuti dengan khidmat oleh seluruh personel militer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lanud J.B. Soedirman.
Capaian Strategis dan Zero Accident
Dalam kesempatan tersebut, Kadisops membacakan amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M. Kasau menyoroti bahwa sepanjang tahun 2025, TNI AU telah berhasil melewati berbagai dinamika dan tantangan tugas yang kompleks.
“Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi TNI Angkatan Udara untuk terus bertransformasi mewujudkan kekuatan udara yang AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis) serta berdaya gentar di kawasan,” ujar Kasau dalam amanat tertulisnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu prestasi yang sangat diapresiasi adalah keberhasilan TNI AU dalam mempertahankan predikat Zero Accident selama dua tahun berturut-turut (2024-2025). Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen seluruh personel dalam menjaga standar keselamatan dan profesionalisme pada setiap operasi maupun penugasan.
7 Perintah Harian Kasau
Menutup amanatnya, Kasau menekankan tujuh poin perintah harian sebagai pedoman kerja bagi seluruh prajurit “Swa Bhuwana Paksa” di tahun 2026, yaitu:
Iman dan Takwa: Memperkuat fondasi spiritual sebagai dasar pengabdian.
Pegang Teguh Jatidiri: Setia pada Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI.
Safety First: Menjadikan keselamatan terbang dan kerja sebagai prioritas utama.
Cyber Security: Meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan siber.
Transformasi Terarah: Memastikan visi TNI AU AMPUH terlaksana secara konsisten.
SDM Unggul: Mewujudkan sumber daya manusia yang adaptif dan profesional.
Sinergi Nasional: Memperkuat kolaborasi antar-lembaga demi kepentingan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui Apel Luar Biasa ini, Lanud J.B. Soedirman menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan tugas di tahun 2026 dengan semangat baru dan dedikasi tinggi demi menjaga kedaulatan wilayah udara nasional.
Dikutip dari laman : https://www.facebook.com/share/1ANBNSUT45/
Red
You cannot copy content of this page