BREBES, DN-II Kontras dengan kemeriahan pesta kembang api yang biasanya mewarnai pergantian tahun, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, memilih cara yang jauh dari kesan glamor untuk menyambut Tahun Baru 2026. Bersama jajaran Forkopimda, ia melakukan aksi door to door menyambangi kediaman warga kurang mampu dan penyandang disabilitas pada Rabu malam (31/12/2025).
Dalam aksi senyap namun menyentuh tersebut, Bupati Paramitha menyerahkan bantuan langsung berupa paket sembako, santunan tunai, serta kebutuhan dasar lainnya. Kegiatan yang berlangsung hingga dini hari Kamis (1/1/2026) ini bukan sekadar seremoni penyaluran bantuan, melainkan menjadi ajang serap aspirasi spontan antara pemimpin dan rakyatnya.
“Perayaan tahun baru bukan hanya tentang sukacita semata, tetapi momentum untuk memperkuat kepedulian. Saudara-saudara kita yang kurang mampu dan penyandang disabilitas adalah bagian prioritas dari pembangunan Brebes yang harus kita rangkul bersama,” ujar Paramitha di sela-sela kegiatannya.
Viral dan Mendapat Apresiasi Luas
Aksi humanis ini mendadak menjadi perbincangan hangat di jagat maya setelah dokumentasi kegiatannya tersebar luas. Akun Instagram populer, Lambe Turah, turut mengunggah momen tersebut, yang seketika memicu gelombang respons positif dari warganet.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut telah menuai ribuan komentar. Banyak pihak menilai langkah turun langsung ke lapangan di saat pejabat lain merayakan pesta adalah cermin kepemimpinan yang empatik.
Beberapa komentar warganet yang mencuri perhatian antara lain:
“Ini baru ok, sukses selalu Bu,” tulis akun @faleri.glory.
“Semoga yang lain bisa niru,” ujar @sewamobil.sub yang didukung banyak likes.
Sentimen positif juga datang dari akun @eza_hrsmann yang menuliskan, “Ternyata masih ada pejabat waras di tengah-tengah negara yang sakit.”
Sementara akun @pandulistya secara singkat menuliskan slogan, “Brebes beres 😉.”
Simbol Kepemimpinan Humanis
Keputusan Bupati Paramitha untuk meninggalkan panggung perayaan besar demi mengetuk pintu rumah warga menjadi pesan kuat tentang makna kepemimpinan di era baru.
Alih-alih merayakan pergantian tahun dengan kemewahan, ia memilih hadir di tengah-tengah kesulitan warga, membuktikan bahwa empati dan kehadiran nyata jauh lebih bermakna daripada sekadar kembang api yang menghiasi langit malam.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Struktur baru kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Brebes (DKB) memicu polemik di kalangan pekerja seni. Penempatan sejumlah anggota DPRD aktif pada posisi strategis seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dinilai mengancam independensi ruang kebudayaan dari intervensi politik praktis.
Ketua Pengurus Nasional Persatuan Pekerja Acara Seni (PPAS), Anom Panuluh, menyuarakan kegelisahan tersebut. Menurutnya, meskipun secara aturan memungkinkan, keterlibatan aktif politisi di pucuk pimpinan lembaga seni membawa beban moral yang berat.
“Sepanjang aturannya memperbolehkan, silakan saja. Namun persoalannya adalah, apakah pimpinan mampu memisahkan kepentingan partai dengan kepentingan organisasi? Di situlah tantangan moralnya,” ujar Anom dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).
Kritik Atas Dominasi Birokrasi dan Politik
Anom menilai stagnansi DKB selama ini berakar pada kaburnya batasan antara politik, birokrasi, dan kebudayaan. Ia mencontohkan bagaimana pada periode sebelumnya, lembaga ini bahkan pernah dipimpin langsung oleh pejabat struktural dari dinas terkait.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya menjadi mitra kritis justru dipimpin oleh instansi pembinanya sendiri? Ini menimbulkan kabut dalam fungsi dan tanggung jawab,” cetusnya.
Ia menegaskan bahwa pekerja seni tidak mempermasalahkan sosok personal pemimpinnya, melainkan menuntut garis tegas apakah kepemimpinan tersebut berorientasi pada pengabdian budaya atau sekadar kepentingan pragmatis kekuasaan.
Kekhawatiran Merembet ke Dewan Kebudayaan dan Pendidikan
Isu “politisasi” lembaga publik ini disinyalir tidak hanya berhenti di DKB. Muncul kabar bahwa pembentukan Dewan Kebudayaan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes juga akan diisi oleh tokoh-tokoh berlatar belakang politik praktis.
Anom memperingatkan bahwa jika tren ini terus berulang, lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penopang nurani publik akan kehilangan “ruh” dan daya hidupnya.
“Seni dan pendidikan adalah wilayah nurani. Jika ruang ini didominasi kepentingan politik, maka gagasan kebudayaan akan terseret ke ranah pragmatis. Lembaga hanya akan jadi simbol tanpa jiwa,” tambah Anom.
Desakan Regulasi dan Independensi
Sebagai solusi, PPAS mendorong Pemerintah Kabupaten Brebes dan DPRD untuk segera merumuskan pedoman etika serta regulasi daerah (Perda/Perbup) yang menjamin independensi lembaga kebudayaan.
Pihaknya mendesak agar Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, dan Dewan Pendidikan dikelola secara terbuka dan profesional oleh individu yang memiliki dedikasi penuh pada bidangnya.
“Brebes memiliki potensi seni luar biasa, mulai dari teater rakyat hingga seni kontemporer. Yang dibutuhkan hanyalah ruang yang jujur dan bebas kepentingan politik agar Brebes tumbuh menjadi rumah seni yang berjiwa, bukan sekadar nama di papan organisasi,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Konfirmasi: “Senjata Mematikan” yang Kerap Terlupakan oleh Jurnalis
Oleh: Drs. Wahyudi El Panggabean / 1 Januari 2026
WWW.DETIK-NASIONAL COM II Dalam perburuan informasi mengenai dugaan penyimpangan, seorang jurnalis memikul beban kewajiban yang mutlak: Verifikasi. Di khazanah jurnalistik, permintaan konfirmasi bukanlah sekadar formalitas administratif atau penggugur kewajiban.
Wartawan senior, Drs. Wahyudi El Panggabean, menegaskan bahwa konfirmasi adalah “senjata paling mematikan” sekaligus perisai pelindung bagi wartawan sebelum sebuah berita dilepas ke liarnya ruang publik. Namun, ironisnya, realita di lapangan sering kali menunjukkan fenomena kontradiktif. Banyak jurnalis yang justru enggan atau bahkan takut menggunakan senjata ini.
Mengapa Wartawan “Alergi” Konfirmasi?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keengganan mengonfirmasi biasanya berakar pada tiga penyakit akut: ketidaksabaran mengejar tenggat (deadline), ketiadaan nyali, hingga rendahnya kecakapan berkomunikasi.
Padahal, mendapatkan konfirmasi adalah sebuah seni strategi untuk menembus dinding pertahanan narasumber. Tanpa konfirmasi, sebuah berita hanyalah kumpulan tuduhan yang rapuh. Sebagaimana ditegaskan Wahyudi, menembus narasumber—terutama pihak yang tertuduh—membutuhkan kesabaran pada level ekstrem. Tak jarang, seorang jurnalis harus bersiaga selama berhari-hari demi mendapatkan satu jawaban krusial bagi keberimbangan berita.
Seni Berdiplomasi di “Ruang Panas”
Selain kesabaran, teknik komunikasi yang elegan adalah kunci. Wartawan dituntut mampu menyampaikan poin tuduhan tanpa membuat narasumber merasa “diadili” sebelum waktunya.
Pendekatan yang terlalu agresif sering kali kontraproduktif. Narasumber yang merasa diserang cenderung menutup diri atau bahkan bereaksi dengan intimidasi. Di sinilah integritas diuji: konfirmasi harus dilakukan secara profesional di ruang yang tepat, bukan dengan cara mempermalukan di muka umum demi mengejar sensasi. 
Jerat Pidana di Balik Berita Sepihak
Esensi dari konfirmasi adalah menjaga keberimbangan (cover both sides). Wartawan yang mengabaikan proses verifikasi sejatinya sedang mengarahkan moncong senjata kepada dirinya sendiri. Alih-alih mengungkap kebenaran, ia justru sedang membunuh kredibilitas profesinya.
Mengabaikan konfirmasi merupakan pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya:
Pasal 1: Kewajiban menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Pasal 3: Kewajiban menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merusak reputasi media, tetapi juga membuka pintu lebar bagi jeratan hukum pidana terkait pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong (hoax).
Penutup: Etika di Atas Rating
Kode Etik Jurnalistik Indonesia tidak hanya menuntut keberanian, tetapi juga integritas moral. Seorang jurnalis dilarang keras menulis atas dasar kebencian atau niat untuk melukai subjek berita, sehebat apa pun dugaan pelanggaran yang dilakukan subjek tersebut.
Tugas suci wartawan adalah menyajikan kebenaran yang terverifikasi, bukan menciptakan kegaduhan yang merusak. Pada akhirnya, berita yang hebat bukanlah berita yang paling cepat tayang, melainkan berita yang paling jujur, presisi, dan teruji akurasinya. Karena di dalam jurnalisme, kecepatan tanpa ketepatan adalah bencana.
Reporter: Teguh
Ribuan Petani Tanjung Enim Terhimpit Kemiskinan, Kebijakan PT BA dan Pemerintah Dinilai “Tutup Mata”
MUARA ENIM, DN-II Ribuan petani lokal di wilayah Tanjung Enim, Sumatera Selatan, kini berada di ambang kemiskinan ekstrem. Mereka kehilangan mata pencaharian setelah lahan perkebunan rakyat dikuasai oleh PT Bukit Asam (PTBA), perusahaan pelat merah di bawah naungan BUMN yang dituding berlindung di balik legalitas HGU (Hak Guna Usaha) dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk merampas ruang hidup warga pribumi. (1/1/2026).
Ganti Rugi yang Jauh dari Harapan
Ironisnya, proses kompensasi yang dilakukan PTBA dinilai sangat tidak adil. Alih-alih memberikan “ganti untung”, perusahaan dikabarkan hanya memberikan biaya “kerohiman” yang nilainya jauh dari kata layak. Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan tumpuan ekonomi jangka panjang demi ekspansi tambang batu bara.
Sebagai bentuk perlawanan, warga Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, resmi melayangkan laporan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Laporan dengan nomor 001/SP – MD/VI/2025 tersebut diantarkan langsung ke Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta untuk menuntut keadilan.
Misteri Dana CSR: “Hanya Menjadi Santapan Oknum?”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain masalah lahan, transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR) PTBA kini menjadi sorotan tajam. Sejumlah tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun, warga Tanjung Enim tidak pernah merasakan dampak nyata maupun transparansi nominal dana tersebut.
“Kami sudah puluhan tahun hidup di sini, tapi tidak pernah tahu keberadaan apalagi jumlah dana CSR itu. Kami minta PTBA transparan dan mengumumkannya secara terbuka di media sosial setiap tahun,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.
Paradoks Kekayaan Alam: Negara Makmur, Rakyat Hancur
Fakta di lapangan menunjukkan kontras yang menyakitkan. Di tengah masifnya pengerukan kekayaan alam untuk kepentingan bisnis negara, kemiskinan di sekitar wilayah operasional PTBA justru semakin menjamur. Hilangnya lahan pertanian yang selama ini menjadi penopang hidup kini digantikan oleh lubang-lubang tambang.
Masyarakat juga menyoroti ketimpangan penegakan hukum lingkungan. Jika rakyat kecil kerap dituding merusak lingkungan, kini publik bertanya: bukankah negara, melalui BUMN, juga melakukan pengrusakan hutan secara masif dengan modal HGU dan IUP?
Tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto
Warga mendesak Presiden Ke-8 RI, Prabowo Subianto, untuk turun tangan demi menciptakan keadilan dan kesetaraan. Masyarakat menuntut dua poin utama:
Legalitas Tambang Rakyat: Memberikan kesempatan bagi rakyat untuk ikut mengelola tambang melalui badan hukum koperasi.
Penyediaan Lapangan Kerja: Memprioritaskan warga yang kehilangan lahan untuk dipekerjakan dalam ekosistem pertambangan agar mereka tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Tanjung Enim masih menunggu respons nyata dari Istana Negara terkait jeritan hati para petani yang kini terasing di tanah kelahirannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Prima
BREBES, DN-II Menjelang pergantian tahun, Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar kegiatan spiritual bertajuk Doa Bersama dan Renungan Akhir Tahun 2025 serta Menyambut Tahun Baru 2026. Kegiatan khidmat ini berlangsung di Masjid Baitul Muttaqin Polres Brebes pada Rabu malam (31/12/2024).
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah dan dihadiri oleh Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, serta anggota Polres Brebes.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas perlindungan Tuhan sepanjang tahun 2025 sekaligus niat tulus untuk menyongsong tahun 2026 agar lebih baik lagi.
“Malam ini kita berkumpul dengan niat baik untuk mendoakan agar langkah kita ke depan senantiasa diijabah oleh Allah SWT. Ini adalah momen untuk kita bahagia dalam syukur dan merenung agar pengabdian kita di tahun mendatang semakin maksimal,” ujar AKBP Lilik.
Kapolres juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Brebes sebagai bentuk sinergi yang kuat antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Suasana doa bersama semakin khusyuk saat seluruh jemaah bersama-sama membacakan Surat Ar-Rahman dan Surat Al-Waqi’ah. 
Kapolres menjelaskan bahwa pemilihan kedua surat ini memiliki makna mendalam bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas.
“Surat Ar-Rahman sebagai pengingat akan nikmat Allah yang tak terbatas agar personel selalu rendah hati dan pandai bersyukur. Surat Al-Waqi’ah sebagai pengingat akan kepastian hari akhir dan pentingnya meningkatkan amal ibadah serta integritas dalam bekerja,” jelasnya
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan salawat bersama untuk memohon ampunan dan pertolongan Allah SWT agar Kabupaten Brebes senantiasa aman dan kondusif di tahun yang baru.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Brebes Iptu Indra Prasetyo menambahkan bahwa pihak kepolisian telah menyiagakan personel di berbagai titik keramaian. “Kami mengimbau masyarakat untuk merayakan malam tahun baru dengan tertib, hindari penggunaan kembang api berbahaya dan tidak melakukan konvoi di jalan raya demi keselamatan bersama,” pungkasnya. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Pemandangan bangku tunggu yang sesak sejak fajar menyingsing seolah telah menjadi potret permanen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes. Keluhan pasien mengenai antrean yang mengular serta jam praktik dokter spesialis yang kerap terlambat kembali mencuat, memicu diskusi hangat mengenai kualitas pelayanan kesehatan publik di penghujung tahun (31/12/2025).
Di balik tumpukan berkas dan wajah lelah para pasien, tersimpan kompleksitas sistemik yang menuntut solusi nyata dari pihak manajemen rumah sakit.
Dilema Infrastruktur dan Teka-Teki Jam Praktik
Wacana pemisahan alur pelayanan antara pasien umum dan peserta BPJS Kesehatan sering kali mencuat sebagai solusi. Namun, rencana ini kerap membentur keterbatasan infrastruktur. Mayoritas gedung RSUD saat ini beroperasi dengan kapasitas yang sudah melampaui batas (overload), memaksa pasien dari berbagai latar belakang pembiayaan berdesakan di ruang tunggu yang sama.
Selain masalah ruang, “misteri” kursi dokter yang kosong hingga pukul 10.00 pagi menjadi titik utama frustrasi pasien. Berdasarkan analisis lapangan, fenomena ini biasanya dipicu oleh tiga faktor objektif:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prioritas Visite: Dokter spesialis wajib melakukan kunjungan ke ruang rawat inap atau menangani operasi darurat sebelum ke poliklinik.
Regulasi Tiga Tempat: Izin praktik dokter di maksimal tiga faskes berbeda menciptakan jadwal yang sangat ketat di tengah mobilitas antar-kota.
Defisit Tenaga Medis: Belum idealnya rasio jumlah dokter spesialis di RSUD membuat sistem pelayanan rentan lumpuh jika satu dokter terhambat tindakan darurat.
Perspektif Medis: Solusi Dua Poliklinik
Seorang dokter spesialis yang bertugas di wilayah Pekalongan memberikan pandangannya saat ditemui awak media di sela perjalanannya menuju Cirebon. Meski enggan disebutkan namanya, ia menekankan pentingnya segregasi atau pemisahan fisik pelayanan.
“Solusi yang paling memungkinkan adalah membuka dua poliklinik berbeda untuk memisahkan pasien umum dan BPJS agar tidak terjadi penumpukan di satu titik,” ujarnya.
Terkait jam praktik, ia menilai kehadiran dokter pada pukul 10.00 pagi secara regulasi masih memungkinkan, mengingat tanggung jawab dokter spesialis yang kerap terbagi di beberapa tempat. “Solusi lainnya adalah pihak rumah sakit menyediakan dua dokter untuk spesialisasi yang sama. Namun, konsekuensinya rumah sakit harus siap secara anggaran untuk menggaji dua dokter tersebut. Intinya tinggal mencari titik temu antara prioritas pasien dan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Respon Manajemen RSUD Brebes
Menanggapi keluhan masyarakat yang terus bergulir, manajemen RSUD Brebes menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan. Plt. Direktur RSUD Brebes, Imam Budi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk mengurai permasalahan ini.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana RSUD Brebes, Miftahul Jannan, menyambut baik kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi. “Terima kasih atas masukannya, semoga bisa segera kami perbaiki ke depannya,” singkat Miftah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesimpulan: Reformasi yang Mendesak
Memperbaiki wajah RSUD bukan sekadar soal menambah kursi, melainkan tentang reformasi manajemen antrean berbasis digital, penambahan rasio tenaga medis, dan transparansi komunikasi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga pelayanan yang memanusiakan. Selama kesenjangan antara volume pasien dan ketersediaan tenaga medis belum teratasi, antrean panjang akan terus menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan di Brebes.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Doa bersama tersebut menghadirkan Ustadz Dr. (H.C) Adi Hidayat, Lc., sebagai penceramah. Selain itu, doa lintas agama dipimpin oleh para tokoh agama yang mewakili enam agama di Indonesia, yakni KH. Syamsul Maarif (Islam), Romo Yos Bintoro PR (Katolik), Pdt. Cipto Martalu Sapangi (Protestan), Pinandita Astono Chandra Dana (Hindu), KRT. Asun Goama (Buddha), serta JS. Ruysya Supit, S.IKom. (Konghucu). Kehadiran para tokoh agama tersebut mencerminkan semangat bahwa perbedaan keyakinan bukanlah sekat, justru menjadi kekuatan untuk saling menopang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi mewujudkan persatuan Indonesia.
Dalam sambutannya, Panglima TNI mengajak seluruh hadirin untuk menumbuhkan empati dan memanjatkan doa bagi saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana di berbagai wilayah tanah air. Panglima TNI juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban jiwa yang timbul pada bencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, beliau berharap agar seluruh korban yang terdampak dapat segera bangkit, pulih, dan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi.
Lebih lanjut, Jenderal TNI Agus Subiyanto mengajak seluruh prajurit dan keluarga besar TNI untuk mensyukuri berbagai capaian yang telah diraih sepanjang tahun 2025, sekaligus menjadikan momentum pergantian tahun sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri. “Jadikan setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kekurangan, sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” tegasnya.
Sejalan dengan sambutan Panglima TNI, Ustadz Adi Hidayat dalam khutbahnya menyampaikan doa dan penghormatan bagi seluruh pihak yang telah mengabdikan jiwa dan raganya demi tugas kemanusiaan dan pengabdian kepada bangsa. “Semoga siapapun yang bertugas dan mengorbankan jiwa raganya, dimuliakan oleh Allah SWT, dijaga keluarganya dan sekalipun tidak disebut namanya, jasanya akan selalu terkenang dan mengiringi kehidupan kedamaian di negara kita ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ustadz Adi Hidayat juga memanjatkan doa dan harapannya agar seluruh kebijakan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta semakin memperkuat persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai momentum terbaik untuk menyiapkan agenda-agenda strategis ke depan guna mengantarkan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
Red
BREBES, DN-II Menjelang detik-detik pergantian tahun, Kepolisian Resor (Polres) Brebes memperkuat sinergi lintas sektoral dengan menggelar Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pelayanan Perayaan Malam Tahun Baru 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Lapangan Tri Brata Mapolres Brebes, Rabu (31/12/2025) pagi.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, memimpin langsung jalannya apel yang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda, di antaranya Dandim 0713 Brebes Letkol Inf Sapto Broto, Kepala Dinas Perhubungan Drs. Nur Ari Haris Yuswanto (mewakili Bupati Brebes), Kepala Satpol PP Ibu Caridah, serta perwakilan dari Subdenpom IV/I-4 dan Jasa Raharja.
Dalam amanatnya, Kapolres Brebes menekankan bahwa apel ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel, sarana, maupun prasarana pengamanan.
“Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan semata. Sikap meremehkan harus kita buang jauh-jauh agar kewaspadaan tetap terjaga terhadap dinamika situasi masyarakat yang terus berubah,” tegas AKBP Lilik saat membacakan amanat.
Berdasarkan hasil pemetaan (mapping) kerawanan, Polres Brebes mewaspadai sejumlah potensi gangguan kamtibmas, antara lain, Penyalahgunaan narkoba dan pesta minuman keras, Tindak kriminalitas (Curat, Curas, dan Curanmor), Aksi tawuran antar kelompok pemuda serta balap liar serta kemacetan lalu lintas dan potensi bencana alam seperti banjir atau tanah longsor mengingat saat ini memasuki musim penghujan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guna memastikan malam tahun baru berjalan kondusif, Kapolres menyampaikan tiga instruksi utama kepada seluruh petugas di lapangan untuk profesional dan Humanis dalam memberikan pelayanan terbaik dengan sistem body system untuk keselamatan anggota. Kemudian memperkuat soliditas antar instansi demi situasi kamtibmas yang terkendali serta tetap waspada dengan meningkatkan kepekaan terhadap potensi aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum malam tahun baru.
”Dengan sinergitas, tetap menjaga kewaspadaan dan profesional serta humanis dalam pelayanan pengamanan kepada masyarakat di malam tahun baru diharapkan wilayah Kabupaten Brebes berjalan kondusif,” tegasnya.
Usai pelaksanaan apel, Kapolres Brebes bersama jajaran Forkopimda melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan bermotor (ranmor) dinas. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan seluruh armada pendukung dalam kondisi prima untuk mobilisasi selama pengamanan berlangsung.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Semoga pengabdian yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua,” tutup AKBP Lilik Ardhiansyah. (Red/Hms)
TEGAL, DN-II Menutup kalender kerja tahun 2025, Pemerintah Kota Tegal melakukan langkah strategis dengan melakukan perombakan besar-besaran di jajaran birokrasinya. Wali Kota Tegal secara resmi melantik sejumlah Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi pada Selasa (30/12/2025).
Mutasi dan promosi besar ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.3/088.Κ/2025 dan 800.1.3/089.Κ/2025. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya penguatan struktur organisasi sekaligus akselerasi pelayanan publik guna menyongsong tahun anggaran 2026.
Pengisian Pos Strategis dan Promosi Internal
Dalam pelantikan kali ini, sejumlah pejabat senior mendapatkan kepercayaan untuk mengisi posisi strategis. Menariknya, banyak posisi Kepala Dinas kini diisi oleh wajah-wajah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris di instansi yang sama. Hal ini menandakan adanya strategi continuity (keberlanjutan) agar program kerja di tahun mendatang tidak perlu dimulai dari nol.
PPT PELANTIKAN 31 DESEMBER 2025
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berikut adalah daftar pejabat eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) yang baru dilantik:
Nama Pejabat Jabatan Baru Jabatan Lama
Dewi Umaroh, S.Psi., M.H. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinar Marnoto, S.ST., M.Si. Kepala Dinas Sosial Sekretaris Dinas Sosial
Dorres Indrian Nugroho, S.STP., M.Si. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabag Protokol & Komunikasi Pimpinan SETDA
Abdan Harimurti, AP. Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kepala Bagian Umum SETDA
dr. Lenny Harlina H.S., M.M. Direktur RSUD Kardinah Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kardinah
Budio Pradibto, S.H. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Bagian Hukum SETDA
Penyegaran Level Administrasi dan Kewilayahan
Tidak hanya di tingkat kepala dinas, gerbong mutasi juga bergerak di level Pejabat Administrasi (Eselon III). Beberapa posisi kunci di Sekretariat Daerah (SETDA) dan tingkat kecamatan mengalami penyegaran guna memperkuat lini koordinasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Agus Arifin, AP., M.M. kini resmi menjabat sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA, sementara Heri Eko Purnomo, S.Kom., M.Si. dipercaya menakhodai Bagian Perekonomian SETDA. Di lini kewilayahan, Teti Kirnawati, S.K.M., M.H. mendapatkan promosi sebagai Camat Tegal Barat.
Regenerasi Hingga Tingkat Kelurahan
Penyegaran birokrasi ini menyentuh hingga level akar rumput. Sebanyak 9 Lurah baru dilantik untuk bertugas di empat kecamatan se-Kota Tegal. Di antaranya adalah Iqbal Palestin yang menjabat sebagai Lurah Kejambon dan Kurniadi Wirawan sebagai Lurah Pekauman.
Para pemimpin muda ini diharapkan mampu membawa inovasi dan semangat baru dalam melayani masyarakat secara langsung di lapangan.
“Pelantikan di penghujung tahun ini menjadi sinyal kuat keseriusan Pemerintah Kota Tegal untuk mengawali tahun 2026 dengan komposisi tim yang solid, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan,” tulis rilis resmi tersebut.
Seluruh proses perombakan jabatan ini dipastikan telah melalui pertimbangan matang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tegal. Proses ini juga telah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kepegawaian yang berlaku.
Reporter: Teguh
Editor: Redaksi Detik-Nasional
BREBES, DN-II Pemerintah Kecamatan Brebes mengambil langkah proaktif untuk mempercepat penanganan dampak bencana di wilayahnya. Camat Brebes, Asif Fauzan, menginstruksikan Pemerintah Desa Kalimati dan Desa Lembarawa untuk segera melengkapi berkas administrasi agar bantuan bagi warga terdampak dapat segera disalurkan.
Asif menegaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan dengan perangkat desa setempat. Bahkan, pada Selasa (30/12/2025), pihaknya telah meminta Kepala Desa Kalimati dan Kalipucang meninjau langsung titik lokasi guna memastikan kondisi riil dan kebutuhan warga di lapangan.
“Kemarin kami sudah meminta Kepala Desa Kalimati dan Lembarawa untuk turun ke lokasi. Kami arahkan mereka untuk segera berkoordinasi secara terpadu dengan pihak kecamatan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dan PMI (Palang Merah Indonesia),” ujar Asif saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (31/12/2025).
Administrasi Jadi Kunci Penyaluran Bantuan
Selain peninjauan fisik, Asif menekankan bahwa kelengkapan administrasi berupa proposal permohonan bantuan merupakan syarat mutlak yang harus segera dipenuhi. Proposal tersebut akan menjadi landasan hukum serta basis data bagi BPBD dalam memverifikasi dan menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami meminta pihak desa segera menyerahkan proposal bagi warga yang terdampak. Hal ini sangat krusial agar proses verifikasi di BPBD bisa dilakukan secepat mungkin, sehingga bantuan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Memangkas Birokrasi
Langkah jemput bola yang dilakukan pihak kecamatan ini diharapkan dapat memangkas jalur birokrasi yang panjang. Fokus utamanya adalah mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kedua desa tersebut pascabencana.
Hingga saat ini, pihak kecamatan terus memantau perkembangan di lapangan sembari menunggu kelengkapan dokumen dari masing-masing desa untuk diteruskan ke tingkat kabupaten.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page