SERANG, DN-II Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang yang membantah keberadaan 300 ton timah hitam dalam bangkai kapal MV GPO Amethyst di media yang berjudul *’Eksekusi Bangkai Kapal MV GPO Amethyst Senilai Rp19,5 Miliar, Kejari Serang Tegaskan Tidak Ada 300 Ton Timah Hitam – radarbanten.co.id
https://share.google/wjdfBaURK1ye1oqGT’* justru memantik kecurigaan publik. Alih-alih memberikan jawaban substantif, pernyataan resmi kejaksaan dianggap sebagai bentuk “pembenaran sepihak” untuk menutup celah atas pertanyaan yang tak kunjung dijawab.
Plt. Kasi Intel Kejari Serang, Merryon Hariputra, sebelumnya mengeklaim kapal senilai Rp19,5 miliar tersebut dalam kondisi kosong. Namun, klaim ini berbanding terbalik dengan rentetan upaya konfirmasi yang telah dilakukan awak media sejak Desember 2025, yang justru menemui jalan buntu (bungkam).
*Fakta yang Terabaikan: Bungkamnya Penkum Kejati Banten*
Terdapat inkonsistensi yang tajam terkait klaim Kejari Serang bahwa media tidak melakukan konfirmasi. Faktanya, pada 22 Desember 2025, wartawan telah melayangkan empat poin krusial kepada Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pertanyaan-pertanyaan “tak terjawab” tersebut meliputi:
– Hasil Pre-Audit: Mengapa muatan 300 ton timah hitam tidak masuk dalam daftar inventaris sitaan jika pengecekan fisik menyeluruh dilakukan sebelum lelang?
– Status Uang Lelang: Apa dasar administratif sehingga dana lelang Rp19,5 miliar diduga masih “parkir” di bank swasta dan belum disetor ke kas negara sebagai PNBP?
– Temuan Material Tak Tercantum: Apa langkah pengamanan terhadap temuan material (timah) saat pemotongan kapal, mengingat secara hukum material di luar risalah lelang adalah milik negara?
– Pengawasan Lapangan: Siapa petugas pengawas saat proses pemotongan? Mengapa muncul dugaan pembiaran keluarnya timah ke “pasar gelap” di bawah pengawasan instansi penegak hukum?
Hingga berita ini diturunkan untuk ketiga kalinya, pihak Penkum Kejati Banten tetap membisu. Ironisnya, klarifikasi justru muncul dari Merryon Hariputra, yang saat ini diketahui merangkap jabatan sebagai Kasi Barang Bukti—posisi yang paling bertanggung jawab atas integritas fisik objek lelang tersebut.
*Kejanggalan Prosedural dan “Pasar Gelap”*
Pakar Hukum Maritim menilai, bantahan lisan dari kejaksaan tidak memiliki kekuatan hukum tanpa disertai bukti audit fisik yang melibatkan pihak ketiga.
“Kejaksaan tidak bisa hanya memberikan klaim lisan. Jika dalam data awal atau intelijen pelabuhan terdapat muatan, namun saat eksekusi dinyatakan nihil, ada dua kemungkinan: muatan itu sengaja dihilangkan, atau ada kelalaian fatal dalam pengawasan barang bukti,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketergesaan melakukan lelang tanpa memperjelas status muatan tambahan berisiko merugikan keuangan negara. “Jika timah hitam tersebut benar ada dan keluar ke pasar gelap, ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi potensi tindak pidana korupsi.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
*Desakan Transparansi: Buka BAP ke Publik*
Kelompok masyarakat kritis kini mendesak Kejari Serang untuk membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kondisi fisik kapal secara transparan. Hal ini dianggap krusial untuk membuktikan apakah klaim “nihil” tersebut didasarkan pada fakta lapangan atau sekadar “stempel” untuk memuluskan proses lelang.
“Publik butuh data, bukan narasi pertahanan diri. Jika benar kapal itu kosong, tunjukkan berita acara pengecekannya. Jangan sampai proses penegakan hukum ini justru menjadi celah bagi oknum untuk bermain di wilayah abu-abu muatan kapal,” pungkas sumber tersebut.
Hingga saat ini, publik masih menunggu jawaban resmi dari Kejati Banten terkait empat poin konfirmasi yang diajukan, guna memastikan aset negara senilai puluhan miliar rupiah ini tidak diselewengkan. (Red)
BERAU, DN-II Dugaan penyerobotan lahan milik petani oleh perusahaan pertambangan kembali memanas di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Aktivitas operasional PT Berau Coal terpantau telah merambah lahan milik Kelompok Tani (Poktan) Bumi Subur, Kampung Gurimbang, meski pihak perusahaan sebelumnya mengklaim secara administratif bahwa lahan tersebut belum digunakan.
Temuan Kontradiktif di Lapangan
Kasus ini mendapat atensi khusus dari Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI). Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., C.ILJ., turun langsung melakukan verifikasi faktual di lokasi pada Rabu (14/01). Turut mendampingi Sekretaris Jenderal DPP AKPERSI, Budianto, beserta jajaran pengurus DPD Kaltim dan DPC Berau.
Peninjauan ini mengungkap adanya ketidaksesuaian (diskrepansi) informasi yang mencolok. Dalam pertemuan sebelumnya yang melibatkan Pemerintah Daerah, PT Berau Coal bersikeras menyatakan bahwa lahan Poktan Bumi Subur belum masuk dalam area operasional perusahaan. Namun, pengamatan langsung di titik koordinat menunjukkan kehadiran alat berat dan aktivitas penambangan yang masif.
“Kami hadir di sini untuk menguji kebenaran klaim tersebut. Faktanya, aktivitas tambang sudah berjalan di atas tanah petani. Ada ketimpangan informasi yang sangat serius antara laporan administratif perusahaan dengan realitas di lapangan,” tegas Rino Triyono di lokasi peninjauan. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Indikasi Pelanggaran Pidana
Sebagai praktisi hukum, Rino menegaskan bahwa tindakan menguasai lahan milik pihak lain tanpa penyelesaian hak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ia menilai, jika proses ganti rugi atau pelepasan hak belum tuntas namun aktivitas penambangan sudah dilakukan, maka unsur penyerobotan lahan telah terpenuhi.
“Secara hukum, jika lahan ini sah milik petani dan belum ada penyelesaian hak, namun perusahaan sudah melakukan eksploitasi, maka ini adalah pelanggaran undang-undang. Harus ada perlindungan hukum yang konkret bagi petani agar hak-hak mereka tidak dilindas kepentingan industri,” lanjutnya.
Mendorong Transparansi dan Keadilan
Senada dengan Ketua Umum, Sekjen DPP AKPERSI, Budianto, menyatakan komitmen organisasi untuk mengawal sengketa ini hingga tuntas. Ia mendesak PT Berau Coal untuk mengedepankan transparansi dan segera memenuhi kewajiban terhadap anggota Poktan Bumi Subur.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat hak masyarakat kecil terabaikan. Perusahaan harus bertanggung jawab dan segera memberikan klarifikasi jujur atas fakta lapangan yang kami temukan,” ujar Budianto.
Hingga berita ini diterbitkan, tim sedang berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada manajemen PT Berau Coal untuk memberikan ruang hak jawab terkait temuan lapangan ini. Kasus ini menjadi potret buram sengketa agraria di Kalimantan Timur, di mana masyarakat lokal kerap harus berjuang keras demi mempertahankan hak atas tanah mereka di tengah ekspansi pertambangan skala besar. Tim Prima
Pakistan, DN-II Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan rangkaian diplomasi pertahanan di Islamabad, Pakistan, yang diawali dengan pertemuan kehormatan bersama Menteri Produksi Pertahanan Pakistan, H.E. Muhammad Raza Hayat Harraj, di Kementerian Produksi Pertahanan, Senin (12/1/2026).
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Pakistan untuk memperkuat kerja sama pertahanan bilateral berdasarkan Agreement on Cooperation Activities in the Field of Defence tahun 2010, dengan fokus pada dialog strategis, pendidikan dan pelatihan militer, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme kerja sama melalui forum JDCC.
Agenda dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan kepada Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Defence Forces Pakistan, guna mempererat hubungan antarangakatan bersenjata dan membahas dinamika keamanan kawasan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan ke Markas Besar Angkatan Udara Pakistan untuk pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan, Zaheer Ahmad Babar Sidhu.
The Minister of Defence Sjafrie Sjamsoeddin, conducted a series of defence diplomacy engagements in Islamabad, Pakistan, beginning with a courtesy call on the Minister for Defence Production of Pakistan, H.E. Muhammad Raza Hayat Harraj, at the Ministry of Defence Production on Monday (12 January).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The meeting reaffirmed the commitment of Indonesia and Pakistan to strengthening bilateral defence cooperation based on the Agreement on Cooperation Activities in the Field of Defence signed in 2010, focusing on strategic dialogue, military education and training, defence human resource development, and cooperation mechanisms through the Joint Defence Cooperation Committee (JDCC).
The agenda continued with a courtesy call on Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Defence Forces of Pakistan, to strengthen military-to-military relations and exchange views on regional security dynamics. The engagements concluded with a visit to the Pakistan Air Force Headquarters for a meeting with the Chief of Air Staff, Zaheer Ahmad Babar Sidhu.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia
#Pakistan
PENAJAM PASER UTARA, DN–II Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Presiden saat menerima laporan perkembangan pembangunan dari Otorita IKN (OIKN) dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur, Selasa (13/01/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam keterangan persnya di Kabupaten Malang, menjelaskan bahwa Kepala Negara memberikan perhatian khusus agar pembangunan fasilitas kenegaraan di IKN terus diakselerasi.
“Bapak Presiden berharap pembangunan fasilitas yang berfungsi untuk lembaga legislatif maupun yudikatif dapat selesai sepenuhnya pada tahun 2028,” ujar Prasetyo. 
Dua Catatan Utama Presiden
Dalam rapat koordinasi bersama OIKN tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan strategis terhadap paparan yang disampaikan. Menurut Mensesneg, arahan Presiden bertumpu pada dua prinsip utama:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perbaikan Tata Kelola: Memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai standar dan regulasi.
Percepatan Proses: Mengoptimalisasi linimasa pengerjaan infrastruktur fisik di lapangan.
Menuju Pemerintahan yang Utuh
Prasetyo menegaskan bahwa percepatan ini bukan sekadar mengejar target fisik, melainkan demi memastikan tiga fungsi utama pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dapat segera beroperasi secara terintegrasi di IKN.
Langkah ini memperkuat sinyal bahwa pemerintahan Presiden Prabowo fokus pada efektivitas birokrasi dan pemerataan pembangunan melalui simbol ibu kota baru tersebut.
Red
Sumber: BPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo
#IKN #Mensesneg
#PembangunanNasional
#IndonesiaMaju
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menugaskan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk membantu percepatan penanganan dampak bencana di Sumatra. Rencananya, KKP akan memberangkatkan 1.142 taruna dalam beberapa kloter ke daerah terdampak.
Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Pelepasan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan ke Lokasi Bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KP Didit Herdiawan Ashaf.
Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra sejak akhir November 2025 berdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dampak tersebut mencakup korban jiwa, kerusakan infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan, fasilitas umum, hingga sektor pertanian dan perikanan.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat sejak hari pertama telah melakukan mobilisasi nasional atas arahan Presiden dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Upaya tersebut telah membuahkan hasil berupa pemulihan bertahap di sejumlah daerah, meskipun masih terdapat wilayah yang memerlukan atensi khusus.
“Dalam catatan kami dari tiga provinsi ini ada 52 kabupaten/kota yang terdampak, 18 [kabupaten/kota] ada di Aceh, 18 kabupaten/kota ada di Sumatera Utara, dan 16 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat,” ujar Mendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari angka tersebut, sejumlah daerah telah pulih sepenuhnya, sebagian lainnya setengah pulih, dan sisanya membutuhkan penanganan intensif secara gotong royong. Misalnya, di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, permasalahan utama adalah lumpur tebal yang menutup rumah, fasilitas umum, sekolah, hingga kantor pemerintahan. Sementara di wilayah pegunungan, persoalan utama berupa longsor yang memutus akses jalan dan jembatan.
Menurut Mendagri, penanganan lumpur di kawasan permukiman tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alat berat karena banyak lokasi berada di gang-gang sempit dan rumah warga. Oleh karena itu, diperlukan tambahan pasukan yang kuat secara fisik untuk bekerja secara manual dari rumah ke rumah.
“Karena itulah kita perlu tambah pasukan ke sana, TNI dan Polri sudah menambah pasukan, enggak cukup, kita ingin cepat. Kalau ingin cepat yang paling cepat adalah [juga menugaskan] sekolah kedinasan. Kenapa sekolah kedinasan? Karena di bawah kendali pemerintah,” tegas Mendagri.
Ia menyebutkan bahwa sebelumnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengirimkan lebih dari 1.000 praja, disusul Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sekitar 500 personel. Menurut Mendagri, dukungan KKP dengan mengirimkan 1.142 taruna merupakan bantuan yang sangat berarti. “Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri KKP, Bapak Wamen, karena ini sangat berguna sekali,” ujarnya.
Di sisi lain, Mendagri juga mendorong para taruna KKP untuk memanfaatkan penugasan ini sebagai praktik langsung penerapan ilmu kelautan dan perikanan. Menurutnya, banyak tambak, nelayan, dan alur sungai yang terdampak lumpur dan sedimentasi sehingga membutuhkan pendampingan teknis. “Ini adalah praktik betul-betul langsung riil bukan teori,” jelasnya.
Red
Boyolali, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pembangunan desa menjadi barometer kemajuan suatu negara. Sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus penggerak utama pembangunan nasional berbasis potensi wilayah, kemajuan desa dinilai sangat menentukan arah pembangunan nasional.
“Artinya, Indonesia akan maju jika desanya maju,” kata Wiyagus saat membuka Lokakarya Desa dan Kelurahan Berprestasi di Pendopo Gedhe, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (14/1/2026).
Menurut Wiyagus, pencapaian visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik serta pembangunan terhadap 75.266 desa dan 8.496 kelurahan dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif. Apalagi, kata dia, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 
Sejalan dengan Asta Cita keenam, desa kini ditempatkan bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan yang berdaya, mandiri, dan inovatif. Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasi tren positif pembangunan desa yang tercermin dari meningkatnya jumlah desa berstatus berkembang dan maju. Capaian ini diiringi dengan penguatan transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selanjutnya, Wiyagus juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Sebagai penggerak produksi, distribusi, dan pemasaran hasil desa, Kopdeskel Merah Putih dinilai dapat disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan bahan pangan lokal serta penguatan rantai pasok pangan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak ketinggalan, Wiyagus juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat akan pentingnya membangun desa yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana melalui perencanaan yang tepat, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan dana desa yang menyasar mitigasi dan pemulihan pascabencana.
“Kemandirian desa juga harus diimbangi dengan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim agar kesejahteraan masyarakat bisa tetap terjaga,” tandasnya dalam kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 tersebut.
Red
MALANG, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang pada Selasa (13/1/2026). Sekolah unggulan ini memiliki nilai historis yang kuat karena arsitektur bangunannya didesain langsung oleh Kepala Negara sejak masa rintisan saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada November 2023 lalu.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa lembaga pendidikan unggulan seperti SMA Taruna Nusantara merupakan wadah strategis bagi kemajuan anak bangsa. Kehadiran kampus ini diharapkan mampu mencetak generasi yang unggul, terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
Keunggulan Sistem Pendidikan
SMA Taruna Nusantara Kampus Malang hadir dengan skema pendidikan yang komprehensif untuk mencetak kader bangsa masa depan. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi keunggulan kampus ini:
Sistem Berasrama (Boarding School): Membentuk kedisiplinan dan kemandirian siswa secara totalitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beasiswa Penuh: Seluruh biaya pendidikan digratiskan, memberikan akses bagi putra-putri terbaik bangsa tanpa hambatan ekonomi. 
Integrasi Tiga Kurikulum: Proses pembelajaran menggabungkan Kurikulum Nasional, Kurikulum Khusus SMA Taruna Nusantara, dan Kurikulum Internasional Cambridge.
“Integrasi ketiga kurikulum ini bertujuan membentuk lulusan yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, berdaya saing di kancah global, serta memiliki karakter unggul,” ujar Presiden.
Ekspansi Nasional
Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Setelah puluhan tahun berpusat di Magelang sejak awal 1990-an, Presiden kini memperluas jangkauan SMA Taruna Nusantara ke berbagai wilayah di Indonesia.
Selain di Jawa Timur (Malang), kampus serupa juga tengah dikembangkan di Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, serta beberapa wilayah strategis lainnya. Presiden menekankan pentingnya sekolah unggulan dalam menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki karakter kuat dan jiwa patriotik yang tinggi.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
Balikpapan, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang berlangsung di Kantor Besar PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Peresmian proyek RDMP Balikpapan menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Proyek strategis ini merupakan wujud nyata kolaborasi sinergis antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendorong terwujudnya swasembada energi sekaligus meningkatkan nilai tambah industri pengolahan minyak nasional.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian RDMP Balikpapan merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia serta menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan proyek strategis nasional tersebut.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personalia yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini. Para insinyur, para pekerja, aparat keamanan, pemerintah daerah, manajemen dan masyarakat Balikpapan, serta Kalimantan Timur. Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa,” ucap Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian nasional merupakan fondasi utama dalam membangun kekuatan bangsa di tengah dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. “Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Proyek RDMP Balikpapan memiliki nilai investasi sebesar USD 7,4 miliar atau setara Rp123 triliun. Melalui proyek ini, kapasitas pengolahan minyak mentah meningkat signifikan dari sebelumnya 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, sehingga diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak.
Kehadiran Panglima TNI dalam peresmian ini menegaskan komitmen TNI dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, dalam kedaulatan dan penguatan energi nasional bagi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.
Foto: BPMI Setpres dan Puspen TNI
#tniprima
#tnirakyat
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
Jakarta, DN-II Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dengan agenda jemput bola pelayanan administrasi kependudukan.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi langsung memimpin ke empat wilayah terdampak bencana di Aceh yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Langsa.
Kegiatan penting ini dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, didampingi Kepala Registrasi Kependudukan Provinsi Aceh, T. Syarbaini dan tim serta jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Muhammad Farid, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Erliani Budi Lestari, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Agus Irawan, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhammad Nuh Al Azhar.
Turut hadir dalam rombongan Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk Rentan Adminduk Dit Dafdukcapil Ahmad Ridwan. Dari Dit. BAPKS Kasubdit Wilayah I Diana Angraeni, Kasubdit PIAK Wahyu Widayat, Kabag Umum Bastian Seimahura, Katim Teknis Wilayah Sulawesi NTT Febryan Denistya Perdana, Ketua Tim Kerja Wilayah I Zefanya Yosua Jocom dan Tim Teknis dari Ditjen Dukcapil
Selama empat hari, mulai Senin (12/1/2026) hingga Kamis (15/1/2025) rombongan melakukan serangkaian kegiatan jemput bola dan pemberian bantuan perangkat operasional untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan. Agenda kunjungan Dirjen juga meliputi peninjauan pelayanan di kantor Disdukcapil setempat, posko layanan di lapangan serta pertemuan dengan kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pada kesempatan pertama, Dirjen Dukcapil telah menyerahkan bantuan hibah berupa peralatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik senilai Rp421 juta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan diterima langsung oleh Bupati Armia Fahmi. Selanjutnya penyerahan bantuan juga akan dilakukan di tiga daerah lainnya.
Bantuan tersebut terdiri dari perangkat mobile enrollment, printer CR707E, printer kertas, card reader, ribbon, film, serta perlengkapan pendukung lainnya yang akan digunakan untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, khususnya di daerah terdampak bencana. Selain itu diserahkan pula oleh-oleh dari Jakarta berupa blanko KTP-el sebanyak 4.000 keping di masing masing daerah yang dikunjungi.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk selalu hadir di tengah masyarakat. “Dukcapil selalu berada di garis depan untuk melayani masyarakat. Penugasan tim ke Aceh ini adalah wujud nyata bahwa negara tidak pernah absen dalam menjamin hak identitas setiap warga, sekalipun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa pelayanan publik harus terus berjalan tanpa henti,” tegas Teguh Setyabudi.
Dirjen Dukcapil juga menegaskan bahwa kehadiran Tim Jemput Bola pelayanan Adminduk Dukcapil di Aceh bukan sekadar simbolik, melainkan untuk memastikan layanan publik khususnya penerbitan dokumen kependudukan pasca bencana benar-benar berjalan.
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Utara tetap mendapatkan hak administrasi kependudukan mereka. Dengan dukungan perangkat yang kami bawa dan serahkan, layanan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan bisa kembali berjalan optimal meski dalam kondisi keterbatasan infrastruktur,” ujar Dirjen Teguh.
Untuk mendukung pemulihan layanan Adminduk di daerah terdampak bencana, Ditjen Dukcapil menyerahkan bantuan berupa perangkat perekaman dan pencetakan KTP-el. Berikut rincian bantuan tersebut:
Adapun untuk Kabupaten Aceh Timur bantuan yang diserahkan terdiri:
– 1 unit Printer CR707E, 600 DPI (Card Reader + SAM)
– 2 unit CR707 PETG Ribbon CMYKR
– 1 unit CR707 Clear RTR Film
– 1 set Cleaning Card (Double Adhesive)
Dan, Kota Langsa bantuan yang diserahkan, terdiri:
– 2 unit Printer CR707E, 600 DPI (Card Reader + SAM)
– 4 unit CR707 PETG Ribbon CMYKR
– 2 unit CR707 Clear RTR Film
– 2 set Cleaning Card (Double Adhesive)
Sementara itu, untuk Kabupaten Aceh Utara tim jebol adminduk juga telah menyerahkan bantuan peralatan operasional lengkap untuk mendukung layanan Adminduk di sana. Bantuan tersebut antara lain berupa: 2 set mobile enrollment; 1 unit printer Fargo; 1 unit card reader beserta SAM; 1 set power station; 1 set perangkat Starlink; 1 set solar panel; 2 unit printer kertas; 2 unit tinta printer ink; 2 ribbon; 1 film; 1 set cleaning kit; dan 8.000 keping blanko KTP-el.
Dengan adanya dukungan ini, kapasitas layanan Disdukcapil di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara dan Kota Langsa diharapkan semakin kuat, terutama dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan dan jaringan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ditjen Dukcapil menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan layanan serta memastikan hak administrasi kependudukan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Dukcapil
Red
BALIKPAPAN, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meresmikan proyek infrastruktur energi terintegrasi, Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, di Kantor Besar PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian ini merupakan tonggak sejarah bagi industri energi tanah air. Proyek ini dinilai menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan energi nasional.
“Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa. Peresmian hari ini menjadi salah satu momen bersejarah dalam upaya kita memperkuat kedaulatan energi di tanah air,” ujar Presiden Prabowo.
Peningkatan Kapasitas dan Standar Lingkungan
Proyek strategis nasional ini menelan nilai investasi fantastis mencapai USD 7,4 miliar atau setara dengan Rp123 triliun. Melalui pengembangan RDMP Balikpapan, kapasitas pengolahan minyak mentah Pertamina meningkat signifikan sebesar 100 ribu barel per hari, dari semula 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak hanya soal kuantitas, proyek ini juga membawa lompatan teknologi pada aspek kualitas produk. Kilang Balikpapan kini mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan standar Euro 5. Standar ini menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah, sehingga lebih ramah lingkungan dan sejalan dengan komitmen transisi energi hijau.
Hadirnya RDMP Balikpapan diharapkan dapat menekan ketergantungan impor BBM dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi global.
Red
You cannot copy content of this page