JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung pengelolaan puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, pada Rabu (25/3/2026) dini hari.
Peninjauan yang dilakukan pada pukul 01.00 hingga 02.00 WIB tersebut bertujuan untuk memastikan pergerakan pemudik di terminal bus terbesar di Indonesia itu tetap berjalan aman, lancar, dan nyaman.
Pastikan Kenyamanan Pemudik
Dalam kesempatan tersebut, Seskab Teddy menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para penumpang yang baru saja tiba dari berbagai daerah.
“Tadi jam 1 malam diajak Pak Menhub mengecek puncak arus balik di Terminal Pulo Gebang. Alhamdulillah, setelah tanya-tanya langsung ke para pemudik di bus, mereka menyampaikan perjalanan lancar dan nyaman. Ya, sekalian sapa-sapa dan foto-foto sedikit untuk menghibur mereka,” ujar Seskab Teddy.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan mudik dan balik setiap tahunnya. Sinergi antara Kementerian Perhubungan, Polri, Pemerintah Daerah, serta instansi terkait menjadi kunci utama dalam mengelola mobilitas masyarakat yang sangat tinggi tahun ini.
Antisipasi Gelombang Kedua Arus Balik
Meski puncak arus balik tengah berlangsung, Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada 28–29 Maret 2026. Sejumlah strategi telah disiapkan, antara lain:
Rekayasa Lalu Lintas: Penerapan sistem one way secara situasional di titik-titik krusial.
Manajemen Rest Area: Pengaturan durasi dan kapasitas parkir untuk mencegah penumpukan.
Pembatasan Angkutan Barang: Pengalihan operasional kendaraan besar guna memperlancar arus kendaraan pribadi dan bus.
Insentif Perjalanan: Pemberian diskon tarif tol serta penyediaan ribuan bus mudik gratis untuk mengurai kepadatan.
Dengan perencanaan yang matang dan respons cepat di lapangan, pemerintah optimis seluruh rangkaian arus balik Lebaran 2026 akan berakhir dengan sukses hingga seluruh masyarakat tiba di tujuan masing-masing dengan selamat.
Red
Bogor, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, pada Rabu (25/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan khusus mengenai percepatan transformasi pengelolaan sampah menjadi sumber energi terbarukan atau Waste to Energy (WTE).
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani, hadir melaporkan progres signifikan program WTE yang tengah berjalan di berbagai wilayah Indonesia.
Fokus pada Kota Padat Penduduk
Laporan tersebut menyoroti urgensi penanganan sampah di kota-kota besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Fokus utama mencakup wilayah strategis seperti:
Jawa: DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Luar Jawa: Medan, Bali, serta kota-kota besar lainnya di seluruh tanah air.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tumpukan sampah yang selama ini tidak tertangani dengan baik di daerah harus segera dibersihkan dan dihilangkan melalui pendekatan teknologi.
Transformasi Limbah Menjadi Energi Listrik
Lebih dari sekadar pembersihan lingkungan, Presiden menginginkan pemerintah pusat mengambil peran aktif dalam mengelola limbah tersebut untuk diubah menjadi energi, khususnya energi listrik.
“Pemerintah pusat harus segera turun tangan mengelola sampah yang selama ini terbengkali. Kita ubah masalah lingkungan ini menjadi nilai tambah bagi ketahanan energi nasional,” tegas Presiden dalam arahan tersebut.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan krisis lahan pembuangan akhir (TPA) yang kian kritis, tetapi juga mempercepat target transisi energi bersih di Indonesia.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
BEKASI, DN-II Integritas pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali menjadi sorotan. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran (TA) 2024, ditemukan kekurangan volume pada 23 paket pekerjaan dengan total nilai kerugian mencapai Rp5.793.043.825,00.
Temuan ini tersebar di dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) vital, yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK).
Sorotan Tajam pada Proyek PJUL
Salah satu temuan yang mencolok adalah proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Lingkungan (PJUL) Single Stang di Wilayah I. Proyek yang dikerjakan oleh PT RTP dengan nilai kontrak Rp9,7 miliar ini terindikasi mengalami kekurangan volume sebesar Rp190.311.720,00.
Meski pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Juni 2024, pemeriksaan fisik (uji petik) yang dilakukan Inspektorat bersama penyedia justru menemukan ketidaksesuaian antara realisasi di lapangan dengan nilai yang dibayarkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Landasan Hukum dan Pelanggaran Aturan
Ketidaksesuaian volume pekerjaan ini bersinggungan langsung dengan beberapa regulasi ketat mengenai pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan negara:
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa pejabat yang menandatangani surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. 
Perpres No. 12 Tahun 2021 (Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Pasal 7 mengatur mengenai kewajiban para pihak untuk mematuhi etika pengadaan, termasuk menghindari dan mencegah pemborosan serta kebocoran keuangan negara.
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021:
Mengatur secara detail bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan realisasi volume pekerjaan yang terpasang di lapangan. Jika terjadi kelebihan bayar akibat kekurangan volume, maka penyedia wajib mengembalikan selisih tersebut ke Kas Daerah.
Lemahnya Pengawasan di Lapangan
Kasus ini mencuatkan pertanyaan besar mengenai fungsi kontrol yang dijalankan oleh konsultan pengawas. Dalam proyek PJUL Wilayah I, CV TE bertindak sebagai konsultan pengawas, namun gagal mendeteksi adanya kekurangan volume sebelum proses serah terima (BAST) dilakukan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan aturan, kelalaian dalam pengawasan dapat berakibat pada sanksi administratif hingga daftar hitam (blacklist) bagi penyedia maupun konsultan, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP terkait Sanksi Daftar Hitam.
Tindak Lanjut
Pemerintah Kabupaten Bekasi kini diwajibkan untuk menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan rekomendasi BPK, yaitu menarik kembali kelebihan pembayaran dari pihak penyedia untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan (biasanya 60 hari) kerugian tersebut tidak dikembalikan, maka kasus ini dapat bergeser dari ranah administratif ke ranah hukum tindak pidana korupsi.
Catatan Redaksi: Transparansi dalam proyek infrastruktur adalah hak masyarakat Bekasi. Publik menanti langkah tegas Pj Bupati Bekasi untuk mengevaluasi kinerja kepala SKPD terkait guna mencegah kebocoran anggaran serupa di masa mendatang. Tim Red
BEKASI, DN-II Bobroknya mentalitas sejumlah oknum Kepala Desa di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, kini tengah menjadi sorotan tajam. Praktik bagi-bagi amplop berisi uang Rp150.000 kepada pihak yang mengaku wartawan bukan sekadar masalah etika, melainkan indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi berjamaah dan penggelapan dana pajak negara.
Isu ini mencuat menyusul pengakuan oknum wartawan yang memamerkan uang “jatah” dari sejumlah desa, meliputi Desa Cibarusah Kota, Sirnajati, Wibawamulya, Ridomanah, hingga Ridogalih.
Pimpinan Redaksi Rajawali News Group, Ali Sofyan, memberikan pernyataan keras terkait fenomena ini. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis sekaligus pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Ini adalah penghinaan luar biasa terhadap profesi jurnalis sekaligus pengkhianatan keji terhadap rakyat! Dana PPh Pasal 21 dan anggaran desa itu milik negara yang harus dipertanggungjawabkan, bukan harta pribadi kepala desa yang bisa dibagikan semena-mena untuk membungkam kontrol sosial,” tegas Ali Sofyan.
Dugaan Skema Kejahatan Terstruktur
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, tabir gelap operasional desa mulai terkuak. Pengakuan seorang oknum perangkat desa berinisial K menyebutkan adanya perintah langsung dari pimpinan desa untuk membagikan uang tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik pemberian uang tersebut merupakan kebijakan yang terstruktur dan sistematis.
Secara hukum, dana yang bersumber dari pajak (PPh) wajib disetorkan ke rekening kas negara. Mengalihkan dana tersebut untuk pemberian tunai (gratifikasi) kepada pihak luar berpotensi melanggar hukum, di antaranya:
Pasal 8 UU Tipikor: Terkait penggelapan uang atau surat berharga oleh pegawai negeri atau orang lain yang menjalankan jabatan umum.
Permendagri No. 20 Tahun 2018: Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.
Desakan Penegakan Hukum
Ali Sofyan juga menyoroti rusaknya ekosistem kontrol sosial akibat kolaborasi negatif antara pejabat desa yang takut akan kritik dan oknum media yang menerima “uang receh” tersebut.
“Kami mendesak Kejari Kabupaten Bekasi dan Unit Tipidkor Polres Metro Bekasi untuk segera turun tangan. Jangan diam melihat uang pajak rakyat diselewengkan! Periksa seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) desa di wilayah Cibarusah. Rakyat butuh transparansi, bukan drama bagi-bagi amplop untuk menutupi borok kebijakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Camat Cibarusah maupun para Kepala Desa terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai sumber dana “amplop” yang kini menjadi bola panas di tengah masyarakat tersebut.
Tim Red
ACEH TAMIANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan pesat proses pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini disampaikan Kepala Negara usai melaksanakan salat Idulfitri 1447 H bersama warga di Masjid Darussalam, yang terletak di kawasan hunian sementara (huntara) Aceh Tamiang, Sabtu (21/03/2026).
​Transformasi dari Pengungsian ke Hunian
​Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyoroti progres pemulihan fisik dan sosial yang dinilai berjalan sangat signifikan. Menurutnya, pemulihan tersebut kini telah menyentuh angka hampir 100 persen.
​”Saya melihat progresnya sangat cepat. Masyarakat yang sebelumnya berada di tenda-tenda darurat, kini sebagian besar sudah menempati hunian sementara maupun hunian tetap yang lebih layak,” ujar Presiden.
​Infrastruktur dan Bantuan Sosial
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Selain hunian, Presiden memastikan bahwa aspek vital pendukung kehidupan masyarakat telah kembali normal. Beberapa poin utama yang menjadi fokus perhatian meliputi:
​Infrastruktur Dasar: Jaringan listrik dan akses jalan utama telah pulih sepenuhnya untuk mendukung mobilisasi warga.
​Penyaluran Bantuan: Presiden memastikan bantuan stimulan dari pemerintah pusat telah tersalurkan secara tepat sasaran kepada warga terdampak.
​Kesehatan dan Logistik: Pelayanan publik di lokasi terdampak telah beroperasi kembali secara optimal.
​Apresiasi untuk Sinergi Seluruh Pihak
​Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, hingga relawan yang tak kenal lelah bekerja di lapangan.
​Ia menegaskan bahwa model penanganan cepat ini tidak hanya diterapkan di Aceh, tetapi juga menjadi standar bagi wilayah lain di Indonesia yang mengalami bencana serupa.
​”Semangat warga untuk bangkit kembali sangat luar biasa. Pemerintah akan terus mengawal sisa proses pemulihan hingga tuntas sepenuhnya,” pungkasnya.
​Sumber: BPMI Setpres
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​#PrabowoSubianto
#AcehTamiang
#IdulFitri2026
#PemulihanBencana
#KemensetnegRI
ACEH TAMIANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Darussalam, Kawasan Hunian Sementara (Huntara), Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Sabtu (21/03/2026).
Kehadiran Kepala Negara di tengah warga penyintas bencana ini membawa pesan kuat tentang kepedulian dan kebersamaan di hari kemenangan.
Ibadah Khidmat di Tengah Warga
Presiden tiba di lokasi sejak pagi hari dan langsung bergabung dengan sekitar 1.300 jemaah. Meski berada di lingkungan huntara, rangkaian ibadah berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa kekeluargaan. Usai melaksanakan salat Id, Presiden menyempatkan diri untuk melakukan halalbihalal, bersalaman, dan bertegur sapa langsung dengan para warga yang memenuhi area masjid.
“Kehadiran Bapak Presiden di sini adalah penyemangat luar biasa bagi kami yang sedang dalam masa pemulihan di huntara,” ujar salah satu warga setempat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyaluran Bantuan Kemanusiaan
Sebagai bentuk kepedulian nyata, dalam kesempatan tersebut Presiden juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga. Bantuan yang diberikan meliputi:
Perlengkapan ibadah dan Al-Qur’an.
Pakaian layak pakai.
Paket sembako untuk kebutuhan pokok.
Pemerintah melalui Sekretariat Presiden total menyalurkan sekitar 7.000 paket sembako yang didistribusikan tidak hanya untuk warga di huntara, tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Komitmen Pemerintah
Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan kesejahteraan warga di wilayah terdampak bencana tetap terjaga, terutama dalam momen-momen besar keagamaan. Setelah rangkaian acara selesai, Presiden beserta rombongan terbatas melanjutkan agenda peninjauan infrastruktur di wilayah Aceh sebelum bertolak kembali ke Jakarta.
Sumber: BPMI Setpres
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#PresidenPrabowo
#IdulFitri1447H
#AcehTamiang
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
ACEH TAMIANG, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merayakan hari kemenangan Idulfitri 1447 Hijriah dengan cara yang khidmat dan bersahaja. Kepala Negara melaksanakan salat Id bersama ribuan warga di Masjid Darussalam yang berlokasi di kompleks hunian sementara (huntara), Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Sabtu (21/3/2026).
Momen Kebersamaan dan Silaturahmi
Usai mengikuti rangkaian salat Id, suasana hangat menyelimuti lokasi saat Presiden Prabowo berbaur dengan jamaah. Tanpa sekat, Presiden menyalami satu per satu warga yang hadir, menciptakan momen penuh kekeluargaan di hari raya.
Sebagai bentuk kepedulian, Presiden juga membagikan bingkisan Lebaran berupa paket sembako kepada warga Aceh Tamiang. Senyum haru tampak di wajah para warga yang kini tengah berupaya bangkit pascabencana.
Komitmen Pemerintah Terhadap Warga Terdampak
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi formal. Di sela agenda Lebaran, Presiden Prabowo kembali meninjau langsung kondisi hunian sementara yang disiapkan pemerintah. Langkah ini diambil untuk memastikan fasilitas bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut tetap layak dan memadai.
“Kehadiran Bapak Presiden di sini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lupa pada kami yang sedang diuji bencana. Ini adalah hadiah Lebaran terbaik bagi kami,” ujar salah satu warga setempat.
Makna di Balik Lokasi Pilihan
Keputusan Presiden untuk memilih Aceh Tamiang sebagai lokasi salat Id tahun ini mengandung pesan simbolis yang mendalam. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk hadir langsung di tengah masyarakat, terutama di daerah yang sedang dalam masa pemulihan pascabencana, guna memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai target.
Red
​Sambut Idul Fitri 1447 H, TPA Al Husain Tanabang Ilir Gelar Pawai Obor Meriah
​TANABANG ILIR, WWW.DETIKNASIONAL.COM // Dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1447 H yang jatuh pada tahun 2026, santri TPA Al Husain Tanabang Ilir menggelar kegiatan pawai beramai-ramai pada Jumat malam (20/03/2026). Suasana malam takbiran di desa tersebut mendadak riuh dan penuh cahaya saat ratusan peserta mulai memadati titik kumpul dengan antusiasme yang tinggi.
​Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Tanabang Ilir, Irvan Sanjivaredy, S.P., yang hadir didampingi oleh istri tercinta. Kehadiran orang nomor satu di desa tersebut memberikan semangat tambahan bagi para santri dan warga yang ikut memeriahkan iring-iringan pawai di sepanjang jalan protokol desa.
​Selain jajaran perangkat desa, tampak hadir pula para tenaga pengajar TPA Al Husain yang selama ini menjadi pilar pendidikan agama di sana. Mereka adalah Ustadz Irham Sabari, S.H.I., Ustazah Masriana, S.Th.I., Ustadz Mukminin, S.Sos., serta Ustazah Ria Mukminin yang turut mengawal jalannya barisan agar tetap tertib dan aman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Dalam sambutannya, Irvan Sanjivaredy, S.P. menyampaikan, “Kegiatan pawai ini adalah wujud syukur kita setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Saya sangat mengapresiasi semangat adik-adik santri dan para guru ngaji yang telah menjaga tradisi religius ini tetap hidup di Desa Tanabang Ilir.”
​Lebih lanjut, beliau berharap agar momentum ini dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga dan memupuk rasa cinta generasi muda terhadap syiar Islam. Irvan menekankan bahwa kebersamaan antara pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat adalah kunci utama dalam membangun desa yang harmonis dan religius.
​Acara yang berlangsung hingga menjelang tengah malam ini ditutup dengan doa bersama. Gema takbir yang bersahut-sahutan sepanjang perjalanan pawai berhasil menciptakan atmosfer haru dan bahagia, menandai kemenangan seluruh umat muslim di Desa Tanabang Ilir dalam menyambut hari yang fitri.
REPORT : JULIYAN
Jakarta, DN-II Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO Dwipa), Feri Rusdiono, mengutuk keras operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga setingan terhadap jurnalis Amir. (19/3/2026).
Ia menilai tindakan itu melanggar komitmen Memorandum of Understanding (MOU) antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Feri Rusdiono menegaskan bahwa MOU Dewan Pers-Polri yang telah diteken sejak 2019 wajib menjadi pedoman utama dalam penanganan kasus yang melibatkan wartawan.
“OTT ini jelas setingan dan merusak independensi jurnalisme. Dewan Pers dan Polri harus menyesuaikan prosedur dengan aturan MOU, bukan asal tangkap tanpa verifikasi fakta,” tegas Feri dalam pernyataan resminya kepada media, Kamis (19/3).Kasus Amir menjadi sorotan karena diduga merupakan upaya kriminalisasi profesi jurnalistik.
PWO Dwipa mendesak Dewan Pers segera turun tangan melakukan mediasi dan memastikan hak wartawan terlindungi sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Ini bukan pertama kalinya wartawan jadi korban rekayasa. Polri harus transparan, atau kepercayaan publik terhadap penegak hukum runtuh,” tambah Feri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga kini, Polri belum merespons secara resmi tudingan tersebut. PWO Dwipa berencana menggelar aksi solidaritas jika OTT Amir tidak dibatalkan dan proses hukumnya disesuaikan dengan standar jurnalistik.
(Redaksi)
Ketua Korcam TMI Muara Kuang Salurkan THR Berupa minuman dan minyak dari DPD Ogan Ilir dan Sosialisasikan Program Unggulan
​MUARA KUANG ” WWW.DETIKNASIONAL.COM – Ketua Umum Koordinator Kecamatan (Korcam) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kecamatan Muara Kuang, Hasan, menggelar kegiatan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh anggota TMI di wilayahnya. Acara yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan pada Rabu (18/03/2026) bertempat di kediaman pribadi Hasan di Muara Kuang.
​Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting organisasi, di antaranya Ketua Korcam Suhartono dan Ketua Korcam Lubuk Keliat, Yudi Dwinata. Kehadiran para pimpinan tingkat kecamatan ini menunjukkan soliditas pengurus TMI dalam mengawal program-program kesejahteraan bagi para petani di Kabupaten Ogan Ilir.
​Dalam sambutannya, Hasan menjelaskan bahwa dana THR yang dibagikan tersebut merupakan amanah atau titipan langsung dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TMI Kabupaten Ogan Ilir. Bantuan ini didistribusikan secara merata untuk anggota Tani Merdeka Indonesia yang berada di bawah naungan Kecamatan Muara Kuang serta Kecamatan Lubuk Keliat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Hasan menekankan agar para anggota tidak menitik beratkan perhatian pada besaran nominal yang diterima. Beliau berpesan bahwa esensi utama dari pemberian ini adalah simbol kepedulian organisasi serta bentuk nyata dari kekompakan yang selama ini telah terjalin kuat di antara sesama pejuang pangan.
​Selain agenda pembagian THR, pertemuan tersebut juga menjadi ajang diskusi strategis mengenai keberlanjutan sektor pertanian. Hasan secara khusus membahas mengenai dua program prioritas yang akan dijalankan, yakni pengembangan budidaya tanaman jagung dan optimalisasi lahan melalui penanaman padi gogo sebagai solusi ketahanan pangan di lahan kering.
​Acara ditutup dengan sesi ramah tamah dan komitmen bersama seluruh anggota untuk mensukseskan program-program TMI ke depan. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan para petani di Kecamatan Muara Kuang dan Lubuk Keliat dapat terus mandiri dan merdeka secara ekonomi melalui pendampingan intensif dari organisasi TMI.
REPORT : JULIYAN
You cannot copy content of this page