Medan, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana Sumatra menjadi prioritas utama pemerintah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (12/1/2026).
Mendagri menjelaskan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Ia kemudian dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan segera bergerak cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak. Mendagri juga menghimpun berbagai masalah di lapangan termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan dengan Forkopimda di Sumut, Mendagri juga telah menggelar forum serupa dengan Forkopimda Aceh.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana. Hal tersebut meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal. “[Salah satu indikator penting itu] kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujar Mendagri.
Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumut, Mendagri mengungkapkan kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah. Sementara itu, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, jelas Mendagri, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut. Dalam forum itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa secara umum perekonomian telah berangsur pulih.
“Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatra. Apresiasi ini termasuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota setempat yang dinilai responsif dalam penanganan bencana. Bahkan, menurutnya, Sumut termasuk salah satu daerah yang cepat mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.
“Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan [rusak], ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota [dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat],” tandas Mendagri.
Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Sumut.
Red
Bener Meriah, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Minggu (11/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur, permukiman warga, serta langkah penanganan lanjutan yang perlu segera dilakukan, termasuk relokasi warga di wilayah rawan.
Dalam peninjauan itu, Mendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar, dan pejabat terkait lainnya.
Salah satu lokasi yang dikunjungi Mendagri yaitu Jembatan Jamur Ujung di Kecamatan Wih Pesam yang terdampak banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa kerusakan terjadi karena perubahan aliran sungai yang semula kecil menjadi melebar, sehingga menggerus struktur tanah dan merobohkan jembatan. “Ini betul-betul longsor terjadi ini, sungai yang tadinya kecil [menjadi] lebar seperti ini dan [membuat] jembatan roboh,” ujar Mendagri.
Mendagri mengapresiasi gerak cepat TNI dalam penanganan darurat di lapangan. Ia menyebutkan, perbaikan sementara jembatan telah diselesaikan dalam waktu singkat sehingga akses masyarakat kembali terhubung. “Tapi alhamdulillah ini teman-teman dari TNI cepat sekali ini 10 hari, di sana 4 hari, selesai,” ungkapnya.
Meski demikian, Mendagri menyoroti kondisi permukiman warga di sekitar lokasi yang dinilai sangat rawan. Secara fisik, sejumlah rumah tidak mengalami kerusakan berat, namun letaknya berada di zona berisiko tinggi. “Tapi kita lihat rumah-rumah ini, ini rumah-rumah ini tidak terdampak. Jadi kalau seandainya dikatakan rusak ringan, sedang, berat, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi lihat lokasinya, lokasinya ini rawan sekali,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Mendagri, struktur tanah berpasir membuat kawasan tersebut sangat mudah tergerus, terutama jika kembali terjadi hujan lebat. Ia menegaskan perlunya relokasi demi keselamatan warga. “Ini kalau seandainya didiamkan, ada hujan lebat lagi, struktur tanahnya dari pasir. Ini bisa terjadi tergerus, jadi mau enggak mau kita harus relokasi,” tegas Mendagri.
Peninjauan tersebut merupakan agenda lanjutan Mendagri setelah sebelumnya menggelar rapat bersama kepala daerah se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh pada Sabtu (10/1/2026). Rapat tersebut merupakan upaya Mendagri untuk menyerap berbagai aspirasi dari daerah terkait langkah percepatan penanganan pascabencana yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kondisi masing-masing daerah terdampak baik di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), maupun Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan hasil pemetaan, Kabupaten Bener Meriah menjadi salah satu daerah di Aceh yang perlu mendapat dukungan percepatan pemulihan.
Selain Bener Meriah, pada hari yang sama Mendagri juga meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues. Setelah dari Aceh, Mendagri dijadwalkan bakal meninjau daerah terdampak di Sumut dan Sumbar.
Red
Sekjen Kemendagri ke Pemda: Segera Susun Langkah Konkret Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadan
Jakarta, DN-II Menjelang Ramadan 2026, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun langkah antisipatif sejak dini dalam mengendalikan inflasi. Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga pangan kerap terjadi pada periode tersebut dan hanya dapat dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.
“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Ia pun mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh daerah untuk segera melakukan rapat internal, membuka data inflasi tiga tahun terakhir, dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan. Tomsi berharap, Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan.
“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” jelasnya.
Dalam arahannya, Tomsi juga menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Hal itu di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Ia meminta kementerian/lembaga teknis serta Pemda memperkuat koordinasi termasuk dengan pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan distribusi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di lain sisi, ia menjelaskan angka inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 terkendali di angka 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Menurutnya, angka inflasi ideal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi yang terlalu rendah dapat menekan produsen, khususnya petani dan pelaku sektor perkebunan. Sementara inflasi yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen. “Batas kita yang ideal adalah 2,5 [persen],” tegasnya.
Tomsi mengakui, pada Desember 2025 terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen yang turut dipengaruhi oleh bencana di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga pangan di daerah terdampak dan berkontribusi terhadap inflasi nasional.
“Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah… kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen],” katanya.
Atas capaian tersebut, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemda, kementerian, dan lembaga terkait atas upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi yang lebih tajam terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi, khususnya yang berlangsung dalam periode cukup lama.
Tomsi meminta agar laporan atau rapor inflasi daerah sepanjang tahun 2025 segera disusun dan ditampilkan sebagai bahan evaluasi bersama. Rapor tersebut akan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta jenis komoditas pemicunya. “Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah,” tegas Tomsi.
Turut hadir langsung dalam rapat tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Hadir pula secara virtual pembicara dari kementerian dan lembaga lainnya. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Pemda secara virtual.
Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menurunkan tim ke Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat pemulihan dan penguatan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat terdampak bencana. Penugasan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 14 Januari 2026 sebagai bentuk dukungan langsung Kemendagri kepada pemerintah daerah (Pemda).
Langkah ini bertujuan untuk memastikan layanan serta penerbitan dokumen kependudukan dapat kembali berjalan secara optimal, khususnya di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi daerah terdampak. Kehadiran tim Ditjen Dukcapil diharapkan mampu membantu Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Utara dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Tim ini dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar. Tim ini berisi sejumlah anggota di antaranya Kasubdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Wahyu Widayat, Kasubdit Keamanan Informasi Mensuseno, Kepala Bagian Umum Bastian Jacob Seimahuira, serta sejumlah pejabat dan staf teknis lainnya.
Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tim membawa berbagai peralatan operasional pendukung layanan Adminduk. Hal itu di antaranya alat rekam, printer pencetakan KTP-el, card reader, perangkat penyedia daya dan jaringan, hingga ribuan blangko KTP-el dan kebutuhan operasional lainnya. Peralatan tersebut disiapkan untuk memastikan layanan tetap dapat berjalan meskipun terdapat kendala kelistrikan dan jaringan.
Sebagai bentuk dukungan nyata kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Ditjen Dukcapil Kemendagri juga akan menyerahkan sejumlah perangkat pendukung layanan kepada Dinas Dukcapil setempat. Bantuan tersebut meliputi 8.000 keping blangko KTP-el, satu set power station, satu set perangkat Starlink, serta satu set solar panel.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas layanan Disdukcapil setempat khususnya dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan dan jaringan serta mempercepat pemulihan dan pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Aceh Utara,” ujar Muhammad Nuh.
Puspen Kemendagri
Bosnia, Herzegovina, DN-II Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan ke Masjid Soeharto atau Masjid Istiklal Sarajevo, di sela rangkaian kunjungan kerja di Bosnia dan Herzegovina, pada Minggu (11/1/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda bilateral Indonesia–Bosnia dan Herzegovina yang turut membahas penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.
Masjid Soeharto memiliki nilai historis yang kuat sebagai simbol solidaritas dan komitmen kemanusiaan Indonesia kepada rakyat Bosnia dan Herzegovina pascakonflik Balkan pada dekade 1990-an. Pembangunan masjid Soeharto merupakan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud dukungan moral dan kemanusiaan bagi masyarakat Bosnia dalam masa pemulihan pascaperang.
Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Bosnia dan Herzegovina dibangun di atas nilai persahabatan, solidaritas, dan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut hingga kini terus menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemitraan strategis serta kontribusi bersama kedua negara bagi perdamaian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, paid a visit to Soeharto Mosque (also known as the Istiklal Mosque Sarajevo) on the sidelines of his working visit to Bosnia and Herzegovina, on Sunday (11 January). The visit formed part of the Indonesia–Bosnia and Herzegovina bilateral agenda, which also addresses the strengthening of defence cooperation between the two countries.
Soeharto Mosque holds strong historical significance as a symbol of Indonesia’s solidarity and humanitarian commitment to the people of Bosnia and Herzegovina in the aftermath of the Balkan conflict in the 1990s. The construction of the mosque was initiated by the Government of the Republic of Indonesia as an expression of moral and humanitarian support for the Bosnian people during the post-war recovery period.
During the visit, Minister Sjafrie underscored that relations between Indonesia and Bosnia and Herzegovina are built upon enduring values of friendship, solidarity, and humanity. These values continue to serve as an important foundation for strengthening strategic partnership and for joint contributions by both countries to peace.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia #IndonesiaBosniaHerzegovina
Bosnia, Herzegovina, DN-II Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan resmi ke Bosnia dan Herzegovina dalam rangka pertemuan bilateral dengan Menhan Bosnia dan Herzegovina Zukan Helez, yang berlangsung di Kemhan Bosnia dan Herzegovina, Sarajevo, pada Minggu (11/1/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat hubungan bilateral sekaligus menjajaki peluang pengembangan kerja sama strategis di bidang pertahanan. Kedua Menteri Pertahanan membahas dinamika lingkungan strategis regional dan global, serta menegaskan kembali pentingnya kerja sama pertahanan dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan internasional.
Sebagai hasil konkret, kedua pihak menandatangani Joint Statement yang menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama pertahanan melalui rencana penandatanganan MoU Kerja Sama Pertahanan. Kerja sama tersebut mencakup penguatan kolaborasi industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, serta dukungan bersama terhadap misi perdamaian di bawah mandat PBB.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, conducted an official visit to Bosnia and Herzegovina for a bilateral meeting with the Minister of Defence of Bosnia and Herzegovina, Zukan Helez, held at the Ministry of Defence of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo, on Sunday (11 January).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The meeting aimed to strengthen bilateral relations while exploring opportunities for the development of strategic cooperation in the field of defence. Both Ministers of Defence discussed regional and global strategic dynamics and reaffirmed the importance of defence cooperation in maintaining stability, peace, and international security.
As a concrete outcome, both sides signed a Joint Statement reaffirming their shared commitment to enhancing defence cooperation through the planned signing of a Memorandum of Understanding (MoU) on Defence Cooperation. The cooperation will encompass strengthened collaboration in the defence industry, military education and training, as well as joint support for peacekeeping missions under the mandate of the United Nations.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia #IndonesiaBosniaHerzegovina
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis penguatan ekonomi nasional, mulai dari revitalisasi industri tekstil hingga kesiapan proyek hilirisasi raksasa.
Dalam arahannya, Presiden menekankan empat poin krusial sebagai pilar transformasi industri Indonesia ke depan:
1. Revitalisasi Industri Tekstil dan Garmen
Presiden menginstruksikan penguatan sektor tekstil dan garmen nasional melalui revitalisasi total pada rantai pasok (supply chain). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global dan menjaga stabilitas tenaga kerja di sektor padat karya.
2. Ambisi Industri Chip dan Semikonduktor
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah menargetkan penguatan sektor otomotif dan elektronik melalui investasi pengembangan teknologi semikonduktor. Presiden berharap Indonesia memiliki industri chip mandiri yang akan menjadi tulang punggung bagi masa depan industri digital, otomotif, dan elektronik di tanah air.
3. Hilirisasi Senilai USD6 Miliar
Presiden meninjau perkembangan rencana groundbreaking enam titik baru proyek hilirisasi yang dijadwalkan mulai berjalan pada awal Februari 2026. Proyek dengan total investasi mencapai USD6 miliar ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat nilai tambah komoditas dalam negeri.
4. Peresmian RDMP Balikpapan
Menutup agenda ratas, Presiden membahas kesiapan peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan yang dijadwalkan berlangsung besok, Senin (12/1/2026). Proyek ini merupakan tonggak sejarah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Kehadiran Menteri
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran menteri strategis, di antaranya:
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Danantara, Rosan Roeslani
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi
Pertemuan di hari libur ini menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja cepat dalam merealisasikan target ekonomi.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
SEMARANG, www.detik-nasional.com Kanal Banjir Barat (KBB) Kota Semarang menjadi saksi persaingan sengit ratusan atlet dalam ajang Lomba Dayung Nasional Piala Bergilir Menteri Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2026. Kompetisi bergengsi ini resmi dibuka pada Sabtu (10/1/2026) sebagai ajang penjaringan talenta muda sekaligus penguatan karakter insan PU.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU, Apri Artoto, S.T., M.P.P.M. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya filosofi mendayung dalam kerja tim.
“Tidak ada perahu yang dapat melaju dengan baik hanya karena satu orang mendayung lebih kuat. Keberhasilan hanya dapat dicapai apabila seluruh tim bergerak seirama menuju tujuan yang sama,” tegas Apri Artoto di hadapan para peserta.
Membentuk Karakter Tangguh
Apri menambahkan bahwa Politeknik Pekerjaan Umum (PUtech), sebagai institusi vokasi, memiliki peran strategis dalam mencetak generasi profesional. Menurutnya, kompetisi ini bukan sekadar mengejar juara, melainkan upaya membentuk talenta yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan teknis, kesehatan jasmani, dan ketangguhan mental.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kementerian PU pun berharap ajang ini dapat masuk ke dalam kalender resmi Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI).
“Ke depan, kami berharap lomba ini ditetapkan sebagai agenda tetap PB PODSI sebagai bentuk kontribusi berkelanjutan bagi pembinaan dan pengembangan olahraga dayung nasional,” imbuhnya.
Antusiasme Peserta Meningkat
Ketua Penyelenggara sekaligus Direktur II Bidang Administrasi Umum Politeknik PU, Ir. Iriandi Azwartika, Sp-1, melaporkan bahwa antusiasme tahun ini sangat luar biasa. Sejak dimulai pada 2023, jumlah partisipan terus menunjukkan tren positif.
“Tahun ini diikuti oleh 511 peserta yang terbagi dalam berbagai kategori, mulai dari Dragon Boat Race (DBR) hingga Stand Up Paddle (SUP),” jelas Iriandi.
Rincian kategori lomba meliputi:
Dragon Boat Race (DBR): Terdiri dari kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian PU (8 tim), DBR Mix 500 meter Umum (13 tim), serta kategori Pelajar/Mahasiswa (10 tim).
Stand Up Paddle (SUP): Menandingkan nomor 200 meter Putra (26 peserta) dan 200 meter Putri (25 peserta).
Dukungan Akademik dan Prestasi
Senada dengan hal tersebut, Direktur PUtech, Ir. Brawijaya, S.E., M.Eng.I.E, MSCE, Ph.D.IPU, ASEAN.Eng., menegaskan komitmen institusi dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan non-akademik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“PUtech terus mendorong prestasi olahraga, khususnya dayung. Ini adalah cabang olahraga yang terbukti memberikan kontribusi besar bagi prestasi Indonesia di kancah internasional,” pungkas Brawijaya.
Pembukaan ini turut dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Lina Anggraini, jajaran Pemerintah Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, TNI AL, Polairud, BBWS Pemali Juana, serta perwakilan dari PODSI dan KONI.
Re
Gayo Lues, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meninjau persawahan Aih Badak di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Minggu (11/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri mendorong revitalisasi sawah yang terdampak bencana agar kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan daerah.
“Jadi, kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Jadi direvitalisasi lagi,” katanya.
Mendagri mengatakan, pemulihan sektor pertanian akan dikoordinasikan dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Mentan memiliki konsep pemetaan seluruh sawah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Konsep ini sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden.
“Ada dua mekanisme, yang satu optimalisasi lahan, yang kedua cetak sawah. Optimalisasi lahan itu lahan yang sudah ada, sawah yang sudah ada, dioptimalkan. Misalnya diberikan benih, kemudian diberikan pupuk, irigasi, dan lain-lain,” tuturnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, cetak sawah dilakukan dengan mengonversi lahan baru, misalnya dari hutan menjadi sawah, yang prosesnya membutuhkan waktu lebih lama. Untuk sawah terdampak seperti di Aceh, Mendagri menegaskan akan masuk dalam program optimalisasi lahan.
“Itu [sawah] dibersihkan lagi lumpurnya, setelah itu nanti akan diberikan bantuan: benih, irigasi, kemudian pupuk, alsintan, mesin pertanian, macam-macam akan didukung. Nanti akan rapat, minggu depan saya akan rapat,” ujarnya.
Mendagri juga menyampaikan bahwa perekonomian di Kabupaten Gayo Lues secara umum mulai berjalan normal. Hal ini terlihat dari aktivitas pasar, restoran, hotel, warung, dan toko yang sudah kembali beroperasi. Ketersediaan BBM di SPBU dan LPG juga dinilai mencukupi.
Namun demikian, masih terdapat kampung-kampung tertentu yang rumahnya terdampak. Untuk itu, Mendagri meminta Bupati Gayo Lues segera menyelesaikan pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Untuk rumah rusak ringan akan dibantu Rp15 juta, sedang Rp30 juta, dan berat Rp60 juta.
“[Yang] berat tidak punya pilihan, indeksnya 60 juta. Apakah mau dibangunkan? Kalau dibangunkan, namanya huntap (hunian tetap). Cuma ada problema di sini huntap, di Gayo Lues tidak ada tanah pemerintah. Perlu ada biaya untuk pembebasan [lahan] bagi masyarakat. Beliau (Bupati Gayo Lues) mengajukan anggaran lebih kurang 25 miliar. Nanti saya akan suarakan kepada Menteri Perumahan,” ungkapnya.
Mendagri menambahkan, masyarakat terdampak juga dapat diusulkan masuk program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Prakerja, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Masyarakat yang terdampak bencana dan mengalami penurunan kondisi ekonomi bisa diusulkan masuk program-program tersebut oleh kepala daerah.
“Nah, itu mereka nanti akan bisa diusulkan oleh Pak Bupati,” tambahnya.
Mendagri menambahkan, akses jalan darat di Kabupaten Gayo Lues berangsur pulih sehingga distribusi bantuan logistik dapat berjalan. Meski masih terbatas, jalur transportasi telah terbuka dan kebutuhan logistik dinilai mencukupi. Terkait permintaan beras dari Bupati Gayo Lues, Mendagri menyebut telah langsung berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan bantuan tersebut.
“Kalau ada permintaan [beras] resmi, ini akan ada pertanggungjawaban. Kalau untuk bencana, tidak dibayar, tidak. Berbeda dengan [beras] SPHP itu, yang untuk stabilisasi pangan harga. Itu kan harganya 12.000 per kilo. Tapi kalau untuk bencana, itu negara yang memberikan secara gratis,” tandasnya.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Turki, DN-II Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengawali kunjungan kerja di Turki dengan pertemuan dan courtesy call bersama Menteri Pertahanan Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki, serta pimpinan Presidency of Defence Industries di kompleks ASELSAN, Ankara, Jumat (9/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia–Turki yang telah terjalin erat, khususnya dalam pengembangan industri pertahanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan hubungan antarlembaga.
Menhan RI menekankan bahwa Turki merupakan mitra strategis dalam memperkuat kemandirian pertahanan nasional, termasuk pembangunan ekosistem industri pertahanan berkelanjutan dan penguatan kapasitas menghadapi dinamika strategis global. Dalam rangkaian kegiatan, Menhan dan jajaran turut meninjau fasilitas industri pertahanan ASELSAN sebagai upaya membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan.
The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, commenced an official working visit to Turkey with a meeting and courtesy call with the Turkish Minister of National Defence, the Chief of the Turkish Armed Forces, and the leadership of the Presidency of Defence Industries at the ASELSAN complex in Ankara, on Friday (9 January).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The meeting reaffirmed the strong foundation of Indonesia–Turkey defence cooperation, with a focus on defence industry development, human capital capacity building, and enhanced institutional collaboration.
The Minister of Defence emphasised Turkey’s role as a strategic partner in strengthening Indonesia’s defence self-reliance, including the development of a sustainable defence industry ecosystem and enhanced capabilities to address evolving global strategic dynamics. The programme also included a visit to ASELSAN’s facilities to explore concrete and forward-looking cooperation opportunities.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia
#IndonesiaTurki
You cannot copy content of this page