Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung tancap gas, bergerak cepat memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatra. Mendagri Tito resmi ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Upaya pemetaan itu dilakukan dengan menggelar pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Mendagri.
Dalam pertemuan tersebut, Tito memaparkan bahwa terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana. Sejak awal, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), serta berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat. Ini termasuk membuka akses jalan, membangun jembatan, menyediakan layanan kesehatan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Berdasarkan hasil konsolidasi dan pemantauan lapangan, Mendagri mengatakan, dari 52 kabupaten/kota terdampak, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kendati demikian, dirinya menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata dia, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.
Mendagri menambahkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan Pemda.
Mendagri juga memaparkan progres pendataan rumah rusak akibat bencana. Saat ini pemerintah terus berupaya mempercepat pendataan sekaligus memvalidasinya agar bantuan kepada masyarakat terdampak segera tersalurkan. Ia berharap, percepatan penyaluran bantuan ini dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda.
Guna mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Mendagri juga mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan untuk membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. Selain itu, pihaknya akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana, yakni di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi.
“Posko ini akan diawaki 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari kementerian/lembaga maupun dari daerah-daerah,” pungkas Mendagri.
Red
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto resmi menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menindaklanjuti itu, Mendagri bergerak cepat menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/1/2026). Pertemuan ini membahas berbagai perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Forum ini juga sebagai upaya untuk memetakan langkah percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana
“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada media massa usai pertemuan.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Mendagri menyampaikan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kendati demikian, dirinya menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata dia, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.
Mendagri menambahkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda).
Pada sektor pelayanan dasar, Mendagri memastikan seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus mendukung pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Terkait penanganan pengungsi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah meminta daerah agar segera menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu seluruh pendataan selesai. “Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegas Mendagri.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. Posko tersebut juga akan menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik.
“Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi … saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Mendagri.
Red
Jakarta, DN-II Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., didampingi Pejabat Tinggi Unhan RI menerima kunjungan Bupati Sambas, Kalimantan Barat, H. Satono, S.Sos., I., M.H., beserta rombongan, dalam rangka silaturahmi dan dialog kelembagaan antara institusi pendidikan tinggi pertahanan dan pemerintah daerah. Kegiatan ini berempat di ruang tamu Rektor Unhan RI, Kampus Bhineka Tunggal Ika (BTI) Unhan RI, Sentul. Kamis, (8/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran pandangan strategis mengenai penguatan sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan negara. Bupati Sambas menyampaikan gambaran kondisi objektif daerahnya, termasuk tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi di sejumlah wilayah, yang berdampak pada optimalisasi kesempatan pendidikan bagi generasi muda.
Rektor Unhan RI menyampaikan bahwa Unhan RI menyelenggarakan pendidikan pertahanan dengan sistem seleksi nasional yang transparan, objektif, dan berbasis merit. Seluruh proses penerimaan dan pendidikan mahasiswa dilaksanakan dengan standar yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai daerah, sebagai wujud komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter kebangsaan.
Audiensi ini mencerminkan kesamaan pandangan mengenai pentingnya sinergi antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Kerja sama yang terbangun diharapkan dapat memperkuat kontribusi pendidikan tinggi pertahanan bagi kepentingan nasional dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kegiatan ini diakhiri dengan saling memberikan cinderamata dilanjutkan dengan foto bersama dan pengisian buku tamu Rektor Unhan RI oleh Bupati Sambas Kalimantan Barat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
(Sumber: Humas Unhan RI).
Peliputan: Agus N /Thoni/Dwiki
Reporter: Agus N.
Editor : M. Taher.
JAKARTA, DN-II Pemerintah bergerak cepat dalam mengakselerasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat koordinasi memenuhi undangan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI yang menginstruksikan penanganan komprehensif di wilayah terdampak. Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menko PMK Prof. Pratikno, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon yang menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas.
Capaian Masif di Bulan Pertama
Dalam kesempatan tersebut, Seskab Teddy Indra Wijaya memaparkan data dan fakta lapangan yang menunjukkan progres signifikan dalam satu bulan pertama masa pemulihan. Pemerintah mengklaim kerja lapangan dilakukan secara masif dan terukur.
Berikut adalah beberapa capaian kunci yang disampaikan Seskab:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aksesibilitas: Sebanyak 72 dari 78 titik jalan nasional yang terputus kini telah kembali tersambung.
Infrastruktur Darurat: Pembangunan 17 jembatan bailey besar telah rampung untuk memulihkan konektivitas antarwilayah.
Hunian & Kesehatan: Sebanyak 1.100 unit hunian siap huni telah tersedia. Selain itu, 87 unit rumah sakit dan 860 puskesmas sudah beroperasi penuh melayani masyarakat.
Ekonomi & Pendidikan: Sekolah, pasar, dan pusat kegiatan ekonomi mulai berdenyut kembali secara berkala.
Fokus Eksekusi di Bulan Kedua
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa tim Satgas telah bekerja aktif mengoordinasikan petugas di lapangan. Fokus utama saat ini adalah menyempurnakan rencana strategis untuk jangka pendek dan menengah.
“Setelah menerima penugasan dari Presiden, kami langsung melakukan kontrol dan koordinasi ketat agar pelaksanaan pemulihan di lapangan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun,” ujar Tito.
Memasuki bulan kedua pada akhir Januari ini, Seskab Teddy menekankan pentingnya akurasi data dan kecepatan eksekusi. Adanya Satgas ini diharapkan dapat memangkas birokrasi sehingga bantuan dan pembangunan infrastruktur permanen dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak. ***
JAKARTA, DN-II BTN 08/01/2026-Aroma busuk ketidakadilan kembali tercium dari Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat. Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Isa Rachmatarwata dalam megaskandal korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Rabu (7/1/2026) praktis memicu amarah publik. Bagaimana tidak? Isa hanya divonis 1 tahun 6 bulan penjara,sebuah hukuman yang dianggap lebih menyerupai “hadiah” ketimbang efek jera bagi perampok uang rakyat.
Majelis Hakim memilih “berbaik hati” dengan menyatakan Isa melanggar Pasal 3 UU Tipikor (penyalahgunaan wewenang) yang ancaman minimumnya hanya 1 tahun. Langkah ini secara drastis menganulir tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjerat terdakwa dengan Pasal 2,pasal “berdarah” dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.
Ketimpangan ini kian mencolok karena hakim juga membebaskan Isa dari kewajiban uang pengganti dengan dalih terdakwa tidak menikmati langsung kerugian negara. Pertimbangan ini dianggap naif,dalam skandal sebesar Jiwasraya yang merugikan negara triliunan rupiah, absennya sanksi finansial bagi aktor intelektual adalah penghinaan bagi jutaan nasabah yang hidupnya hancur.
Kritik pedas datang dari aktivis HAM internasional dan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Dengan nada satir, ia menyebut proses hukum ini tak lebih dari sekedar sandiwara murah.
“Putusan ini sangat janggal dan melukai nalar sehat. Korupsi Jiwasraya ini korbannya 5,3 juta jiwa, kerugiannya di atas Rp60 triliun, tapi vonisnya cuma 1,5 tahun? Ini bukan penegakan hukum, ini dagelan! Publik patut curiga,apakah hakim sedang ditekan, atau ada ‘transaksi’ di bawah meja agar vonis disunat sedemikian rupa?” tegas Wilson, Kamis (8/1/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wilson mendesak agar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung tidak tidur dan segera mengaudit integritas majelis hakim yang memutus perkara ini. Menurutnya, perbedaan pasal yang digunakan hakim sangat aromatik terhadap kepentingan tertentu untuk menyelamatkan terdakwa dari jeruji besi yang lebih lama.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan pihaknya masih “pikir-pikir”. Namun, publik menuntut lebih dari sekedar retorika profesionalisme. Jika JPU tidak mengajukan banding, maka Kejaksaan Agung secara tidak langsung dianggap mengamini “diskon besar-besaran” hukuman bagi pelaku korupsi kelas kakap.
Vonis “ringan rasa bebas” ini menjadi sinyal berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketika hukum gagal menghadirkan keadilan yang proporsional dengan skala kejahatan, maka pengadilan tidak lagi menjadi benteng terakhir kebenaran, melainkan menjadi “laundry” untuk memutihkan dosa para koruptor.
Jika skandal Rp60 triliun saja hanya dihargai 1,5 tahun penjara, lantas apa gunanya slogan “Ganyang Korupsi” yang sering didengungkan pemerintah? Rakyat kini menunggu, apakah sistem hukum kita masih punya urat malu untuk memperbaiki putusan sesat ini di tingkat banding, atau justru membiarkan kepercayaan publik runtuh hingga ke dasar yang paling dalam.
(TIM/Red)
JAKARTA, DN-II Pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Sebagai langkah konkret, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) resmi menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gus Ipul—menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah transisi dari masa tanggap darurat menuju fase pemulihan berkelanjutan. Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan, terutama pada aspek penguatan ekonomi masyarakat.
“Setelah masa kedaruratan selesai, Kemensos memberikan dukungan pascabencana bagi korban terdampak. Salah satu pilar utamanya adalah program pemberdayaan guna memulihkan roda ekonomi keluarga,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya.
Skema Bantuan Ekonomi
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kemensos telah menetapkan indeks bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga bagi para korban bencana di Sumatra. Bantuan ini diharapkan menjadi modal awal bagi masyarakat untuk kembali produktif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mekanisme penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan secara ketat dan tepat sasaran. “Proses penyaluran dukungan ini akan sepenuhnya merujuk pada data yang divalidasi oleh Pemerintah Daerah setempat,” tambahnya.
Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga
Pembentukan Pokja ini juga menunjukkan sinergi kuat antar-instansi pemerintah. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir untuk memastikan integrasi program pemulihan, di antaranya:
Menteri P2MI: Mukhtaruddin
Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Hasya
Wakil Menteri Koperasi: Farida Farichah
Wakil Menteri Desa dan PDT: Ahmad Riza Patria
Selain jajaran menteri, dukungan jaminan sosial juga diperkuat dengan kehadiran Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, serta Direktur HC dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Abdur Rahman Irsyadi.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur sosial dan memastikan masyarakat terdampak bencana di Sumatra dapat kembali mandiri secara ekonomi dalam waktu singkat. ***
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jabar, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara Panen Raya sekaligus Pengumuman Swasembada Pangan Indonesia yang diikuti sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring serta lebih dari 2 juta petani secara daring. Kegiatan ini terpusat di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. “Hari ini kita mencatat suatu kemenangan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa merdeka kalau tergantung bangsa lain,” ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa percepatan pencapaian swasembada pangan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, berkat persatuan dan kerja keras seluruh elemen bangsa. “Memang saya beri target 4 tahun swasembada beras swasembada pangan, terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia, saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak. 1 tahun kita sudah swasembada, 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, 1 tahun kita tidak bergantung pada bangsa lain,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada sejumlah tokoh atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dan 2 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lencana Wirakarya.
Dari jajaran TNI, sebanyak 29 personel menerima tanda kehormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Foto: BPMI Setpres dan Puspen TNI
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan strategis dengan jajaran menteri dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (7/1/2026) malam. Pertemuan tersebut fokus pada percepatan pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur pascabencana.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Danantara, Dony Oskaria. Selain itu, jajaran Direktur Utama dari Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan (PP), hingga Brantas Abipraya turut hadir memberikan laporan progres.
Poin Utama Hasil Pertemuan:
Progres Hunian Danantara: Melalui koordinasi BP BUMN Danantara, pembangunan rumah hunian di sejumlah wilayah terdampak menunjukkan kemajuan signifikan. Dalam dua minggu ke depan, tambahan hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam dipastikan rampung dan siap ditempati warga.
Akselerasi Infrastruktur oleh Kementerian PU: Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah melakukan pemulihan fasilitas umum secara masif, meliputi akses jalan, rumah sakit, sekolah, perkantoran, hingga jaringan air bersih. Selain itu, Kementerian PU juga menargetkan pembangunan hunian baru di wilayah Aceh selesai pada awal Februari mendatang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendekatan Humanis dalam Relokasi: Memasuki satu bulan pascabencana, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota untuk mengakomodasi keinginan warga yang beragam.
“Pemerintah berkomitmen membangun hunian secepat mungkin. Namun, kami juga menghargai aspirasi warga; ada yang ingin hunian disediakan, ada yang ingin memperbaiki secara mandiri, hingga ada yang memilih pindah mengikuti keluarga,” ujar perwakilan pemerintah dalam pertemuan tersebut.
Kolaborasi Jalur Cepat
Pemerintah menginstruksikan agar BUMN Karya bekerja ekstra dalam memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski dalam tempo cepat. Setelah hunian rampung, para kepala daerah diharapkan segera melakukan mobilisasi warga agar proses transisi dari pengungsian ke rumah baru berjalan lancar.
Red
KARAWANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung terhadap inovasi hilirisasi dan implementasi teknologi pertanian modern dalam agenda Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (07/01/2026). Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan berbasis teknologi.
Transformasi Digital di Sektor Pertanian
Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyaksikan langsung demonstrasi alat mesin pertanian (alsintan) mutakhir. Teknologi yang dipamerkan meliputi:
Alsintan Otonom: Traktor tanpa awak untuk efisiensi pengolahan lahan.
Drone Sprayer: Pengaplikasian pupuk dan pestisida presisi dari udara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pompa Otomatis: Sistem irigasi pintar guna memastikan ketersediaan air sepanjang musim.
Fokus Hilirisasi: Nilai Tambah Komoditas Lokal
Selain meninjau mekanisasi, Kepala Negara mengunjungi Pameran Hilirisasi Pertanian. Fokus utama tertuju pada pengolahan produk hasil bumi, salah satunya tanaman endemik gambir. Presiden menekankan bahwa komoditas strategis ini harus memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri sebelum merambah pasar ekspor.
Akademisi dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, yang turut hadir dalam pameran tersebut, memberikan catatan kritis terkait tata kelola ekspor. “Selama ini Indonesia cenderung mengekspor gambir dalam bentuk mentah atau bongkahan. Akibatnya, nilai tambah ekonomi justru dinikmati negara pengolah,” jelasnya. Ia berharap momentum ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperkuat industri pengolahan gambir domestik.
Komitmen Pemerintah
Kunjungan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi hulu ke hilir. Dengan teknologi otonom, biaya produksi diharapkan turun, sementara melalui hilirisasi, pendapatan petani dan devisa negara diproyeksikan akan meningkat signifikan.
Sumber: BPMI Setpres
Red
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#SwasembadaPangan
#HilirisasiPertanian
#PrabowoSubianto
Jabar, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional tahun 2025 dalam acara Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi tinggi kepada para petani dan seluruh elemen pertanian yang telah bekerja keras sehingga target swasembada yang semula diproyeksikan empat tahun, dapat terwujud hanya dalam waktu satu tahun. Presiden menegaskan bahwa ketersediaan pangan yang mandiri adalah kunci utama agar bangsa Indonesia tidak bergantung pada negara lain.
Sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh dan pelaku di bidang pertanian. Penghargaan tersebut diberikan antara lain kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta para petani, penyuluh, hingga jajaran TNI dan Polri yang dinilai berjasa besar dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan pangan.
Red
Sumber: BPMI Setpres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
You cannot copy content of this page