MALANG, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026). Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini menjadi simbol kuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menjaga stabilitas bangsa di tengah dinamika global.
Sapa Ratusan Ribu Jemaah
Sejak Sabtu malam, ratusan ribu jemaah dari berbagai penjuru daerah telah memadati kawasan stadion. Saat tiba di lokasi, Presiden Prabowo langsung menyapa para peserta dengan hangat. Suasana khidmat menyelimuti stadion seiring dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan selawat yang menggema, memperkuat pesan persatuan dan kesejukan.
Peran Strategis NU untuk Bangsa
Dalam pidato sambutannya, Presiden menegaskan bahwa NU bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan pilar penting dalam sejarah dan masa depan Indonesia. Beliau mengapresiasi kontribusi konsisten NU dalam menjaga moderasi beragama dan kedamaian di tanah air.
”Nahdlatul Ulama memiliki peran besar dalam menjaga persatuan bangsa. Momentum satu abad ini adalah penegasan bahwa sinergi ulama dan negara adalah kunci menuju Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat,” ujar Presiden Prabowo.
Refleksi Menuju Indonesia Maju
Acara ini merupakan puncak refleksi perjalanan 100 tahun NU. Bagi pemerintah, momentum ini dipandang sebagai landasan moral yang penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa depan. Mujahadah Kubro ini ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa, dipandu oleh jajaran Rais Aam dan kyai-kyai sepuh NU.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” sekaligus Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (07/02/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa sinergi antara ulama (pemimpin agama) dan umara (pemimpin pemerintahan) merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas serta mewujudkan kemakmuran di tanah air.
MUI sebagai Pilar Stabilitas
Presiden memberikan apresiasi mendalam terhadap peran strategis MUI yang selama ini konsisten menjadi peneduh bagi umat. Menurutnya, MUI bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan pilar stabilitas dan toleransi yang selalu hadir di garda terdepan, termasuk dalam situasi sulit seperti penanganan bencana alam.
“Kolaborasi antara pemimpin agama dan pemerintah akan membawa Indonesia menjadi bangsa besar yang mampu melindungi segenap tumpah darahnya,” ujar Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen Pemberantasan Korupsi
Di hadapan para pengurus MUI yang baru dikukuhkan, Kepala Negara juga menyinggung tantangan besar nasional. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam memerangi kemiskinan dan memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
Secara spesifik, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Beliau menyatakan tidak akan mundur setapak pun dalam upaya:
Memberantas praktik korupsi secara sistematis.
Menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dukungan dan persatuan dari para ulama memberikan kekuatan moral luar biasa bagi saya dalam menjalankan amanah untuk menegakkan keadilan di seluruh penjuru tanah air,” tegasnya.
Acara ini diakhiri dengan prosesi pengukuhan pengurus pusat MUI periode 2025–2030 yang diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI.
Red
Tag:
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#PresidenPrabowo
#MUI2025
#PersatuanBangsa
#MasjidIstiqlal
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi” Ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog.” Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.
Red
Jakarta, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kedatangan PM Australia Anthony Albanese dengan upacara jajar kehormatan dan iringan pasukan berkuda dalam rangka kunjungan kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (06/02/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan PM Albanese membahas berbagai agenda prioritas, termasuk penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan joint venture di sektor pertanian. Presiden Prabowo juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia serta mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia, didukung oleh kesiapan Danantara dalam menjajaki peluang co-investment. 
Di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil, Presiden Prabowo mengusulkan perluasan mutual recognition agreements untuk sertifikasi profesi guna membuka peluang lebih besar bagi para profesional Indonesia berkontribusi pada perekonomian Australia untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui program Australia Awards Garuda Scholarship.
Sementara itu, PM Albanese menyampaikan bahwa Australia dan Indonesia telah menyepakati nota kesepahaman antara Pemerintah Australia dan Danantara. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan pertukaran informasi antarlembaga, sekaligus mengidentifikasi peluang peningkatan investasi dua arah.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
Foto: Humas Kemensetneg
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Mengawali akhir pekan dengan semangat kolaborasi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan hangat bersama para alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tergabung dalam organisasi Mata Garuda, Sabtu (7/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB ini menjadi ruang dialektika bagi para intelektual muda untuk menyelaraskan gagasan demi kemajuan bangsa.
Representasi Nasional dari Berbagai Sektor
Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 alumni yang mewakili 38 provinsi di seluruh Indonesia. Keberagaman menjadi warna utama dalam diskusi ini, di mana para peserta berasal dari lintas angkatan (2015–2025) dan berbagai latar belakang profesi, mulai dari: 
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akademisi (Guru & Dosen)
Profesional Swasta
Wirausahawan
Dari Gagasan Menuju Aksi Nyata
Lebih dari sekadar silaturahmi, diskusi mengalir pada isu-isu strategis mengenai kepemimpinan dan kontribusi konkret pasca-studi. Seskab Teddy dan para alumni membedah bagaimana potensi besar lulusan kampus terbaik dalam dan luar negeri ini dapat dioptimalkan untuk mendukung program-program strategis pemerintah.
“Alumni LPDP adalah bukti nyata bahwa investasi negara pada pendidikan bukan sekadar mengejar gelar akademis, melainkan tentang manifestasi pengabdian dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas,” ujar salah satu perwakilan peserta.
Komitmen “Aku Pasti Mengabdi”
Pertemuan ditutup dengan penguatan komitmen bersama. Semangat “Aku Pasti Mengabdi” bukan lagi sekadar slogan, melainkan janji kolektif para alumni untuk terus memberikan dampak nyata di daerah asal masing-masing, membawa perubahan dari Sabang sampai Merauke.
Aku pasti mengabdi!!
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” sekaligus Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan peran krusial MUI sebagai jangkar stabilitas nasional. Menurut Presiden, MUI bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan pilar yang menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.
“MUI selalu menjadi pilar stabilitas, ketenangan, kesejukan, dan toleransi antarumat beragama. MUI tidak pernah absen saat bangsa mengalami kesulitan,” ujar Presiden Prabowo.
Beliau juga mengapresiasi respons cepat MUI dalam membantu penanganan bencana alam yang baru-baru ini melanda sejumlah wilayah, mulai dari Aceh, Sumatra Barat, hingga Sumatra Utara.
Sinergi Ulama dan Pemerintah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa sejarah peradaban membuktikan bahwa bangsa yang makmur adalah bangsa yang mampu menjaga perdamaian. Hal tersebut, menurutnya, hanya bisa dicapai jika para pemimpin agama (ulama) dan pemimpin pemerintahan (umara) berjalan beriringan.
“Persatuan antara ulama dan umara merupakan kunci utama terciptanya perdamaian, kemakmuran, dan kebangkitan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Kado untuk Umat: Gedung Baru di Jantung Ibu Kota
Sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap penguatan institusi Islam, Presiden Prabowo mengumumkan rencana pembangunan gedung baru bagi MUI. Pemerintah telah menyiapkan lahan strategis seluas kurang lebih 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.
Lahan tersebut nantinya akan difungsikan sebagai pusat aktivitas MUI serta berbagai lembaga umat Islam lainnya, sehingga koordinasi dan pelayanan kepada umat dapat terpusat di jantung ibu kota.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
Jayawijaya, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan kesiapan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan. Pembangunan tersebut mencakup sejumlah fasilitas utama, di antaranya Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Saat ini, proses pembangunan KIPP telah memasuki tahap detail engineering design (DED) atau rancang bangun rinci.
Ribka menyampaikan hal tersebut kepada awak media usai meninjau lokasi KIPP Papua Pegunungan di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Jayawijaya. Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan persiapan groundbreaking Aula Sekolah Tinggi Alkitab (STA)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tom Bozeman, Sinakma, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (6/2/2026).
“Kami terus dorong di pusat, kemungkinan tahun inilah, kita sudah bisa mulai pembangunan. Jadi dari semua daerah DOB hanya Papua Pegunungan. Jadi Puji Tuhan, Pak Gubernur dengan Pak Sekda, dan semua jajaran sudah clear kriterianya, semua sudah memenuhi syarat, DED-nya sudah,” katanya.
Ribka menjelaskan, tahapan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Setelah DED, proses akan berlanjut ke tahap lelang hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan. Ia menegaskan, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, seluruh kantor Daerah Otonomi Baru (DOB) ditargetkan sudah operasional pada 2027.
“Nanti pembagian tugasnya ada, pemerintah pusat kerja apa, pemerintah daerah kerja apa. Nanti Pak Kadis PU, Pak Sekda, pemerintah pusat bangun fisik biasanya, tetapi perabot isi di dalam itu adalah tugas dari pemerintah daerah. Termasuk kantor-kantor lainnya, isinya, itu yang nanti dilakukan oleh teman-teman di daerah,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain meninjau KIPP, kunjungan Ribka juga terkait rencana pembangunan Aula STA Tom Bozeman. Pihaknya menyebutkan, permintaan pembangunan aula tersebut disampaikan pihak sekolah saat kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
“Nanti soal namanya kita masih tetap, masih pakai, Aula STA Tom Bozeman Wamena. Waktu itu secara spontanitas Pak Menteri Perumahan minta kepada pihak sekolah bagaimana bisa berikan nama Aula Prabowo. Tetapi kita timbang ini harus [izin] karena nama Presiden, jadi kita harus izin dulu kepada Pak Presiden,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok D. Siep, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Red
Deli Serdang, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyambut kedatangan rombongan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (6/2/2026). Mereka merupakan praja yang ditugaskan pada gelombang kedua untuk membantu pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.
Dalam arahannya, Bima menekankan kepada praja untuk memfokuskan pemulihan pada kawasan permukiman warga Aceh Tamiang. Langkah ini merupakan kelanjutan setelah area perkantoran pemerintah ditangani oleh praja yang ditugaskan pada gelombang sebelumnya.
“Namun demikian target operasi dari kalian berbeda. Bila adik-adik kalian [pada gelombang pertama] fokus pada kantor pemerintahan, kalian akan fokus kepada pemukiman-pemukiman,” jelas Bima.
Ia menjelaskan, gelombang sebelumnya telah berhasil menuntaskan pemulihan fasilitas publik di tengah kondisi keterbatasan air dan listrik. Kini, praja gelombang kedua akan melanjutkan estafet perjuangan dengan kondisi tempat tinggal yang lebih layak di kompleks pemerintahan yang telah dibersihkan. Namun, bukan berarti tanpa tantangan karena mereka akan lebih intensif berinteraksi dengan masyarakat di lapangan.
“Ini medannya tidak kalah berat, malah mungkin lebih berat karena di pemukiman warga dan juga berkomunikasi, berinteraksi dengan warga,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, Bima juga menegaskan bahwa penugasan ini merupakan momentum berharga bagi praja untuk menguji solidaritas, kepemimpinan, dan inisiatif dalam membantu masyarakat. Ia mengingatkan praja agar selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Selain itu, mereka juga harus menjaga nama baik institusi karena kehadiran mereka di lokasi bencana mencerminkan kehadiran negara.
“Jaga nama baik Kemedagri, jaga nama baik IPDN dan sekali lagi jaga nama baik Kemendagri, jaga nama baik IPDN dan kalian adalah representasi dari negara,” pungkasnya.
Red
Kuningan, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus secara resmi membuka Retret Pejabat Administrator Kabupaten Kuningan di Ballroom Arya Kemuning, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (6/2/2026). Dalam acara tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan untuk bersinergi dalam mewujudkan visi misi kepala daerah setempat.
“Retret juga bagian dari membentuk superteam ya, untuk mencapai visi dan misi Bapak Bupati tentunya. Sebagai bagian dari visi-misi Bapak Presiden Prabowo tentunya,” ujar Wiyagus.
Ia menambahkan, pelaksanaan retret sangat penting dalam membangun keselarasan visi misi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kegiatan tersebut berperan dalam memperkuat harmonisasi pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengungkapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pengembangan SDM, kata dia, menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program dan kebijakan, Indonesia bertekad menciptakan SDM berdaya saing global, berkarakter kuat, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat sejumlah tantangan yang menjadi kendala, termasuk bagi Pemkab Kuningan. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk menerapkan kebijakan berbasis kondisi masing-masing daerah. Di sisi lain, dari segi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah sebagai bagian dari konsolidasi fiskal nasional. Hal ini dapat menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, di sini pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola APBD secara efektif dan berkualitas, dengan menetapkan skala prioritas belanja, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mendorong inovasi pembiayaan melalui kerja sama dengan swasta dan optimalisasi BUMD,” jelas Wiyagus.
Ia menambahkan, dalam menghadapi berbagai tantangan, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Hal ini terbukti melalui kolaborasi yang optimal, pemerintah pusat dan daerah berhasil menekan angka inflasi agar lebih terkendali. Begitu pula saat terjadinya pandemi Covid-19 yang mampu diatasi melalui kerja keras pusat dan daerah. Wiyagus berharap, pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kuningan, dapat menyambut sekaligus mendukung program prioritas Presiden yang tertuang dalam Asta Cita. Dengan begitu, program tersebut diyakini mampu mendorong kesejahteraan rakyat. 
“Kami berharap seluruh Pemda dapat menyambut dan mengimplementasikan program-program ini secara bersungguh-sungguh, terencana, kemudian juga berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci agar kehadiran negara melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” tandas Wiyagus.
Untuk diketahui, usai membuka retret tersebut, Wiyagus menyambangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kasturi di Kabupaten Kuningan. Wiyagus mengecek langsung proses pembuatan sekaligus distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usai menyambangi SPPG, Wiyagus beranjak menuju Sekolah Rakyat yang berlokasi di SMP Negeri 6 Kuningan. Di sekolah tersebut, Wiyagus berinteraksi dengan para guru dan siswa. Ia juga menyaksikan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara antusias oleh guru dan siswa.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuningan.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026). Pertemuan bilateral ini menghasilkan sejumlah kesepakatan krusial, mulai dari ketahanan pangan hingga penandatanganan traktat keamanan bersejarah.
Dalam suasana yang produktif, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperdalam kemitraan strategis melalui kerja sama konkret di berbagai sektor prioritas:
1. Ketahanan Pangan & Pertanian
Indonesia dan Australia sepakat memperluas kolaborasi di sektor pertanian. Langkah ini diambil guna mendukung program penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.
2. Hilirisasi dan Investasi Mineral Kritis
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo secara khusus mengundang Australia untuk menanamkan modal di sektor hilirisasi mineral kritis, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit, dan emas. Sebaliknya, Presiden juga mendorong perusahaan Indonesia untuk mulai menjajaki investasi di sektor pertambangan mineral kritis di Australia guna menciptakan ekosistem industri yang saling menguntungkan.
3. Sinergi Investasi melalui Danantara
Pemerintah kedua negara menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Australia dengan Danantara. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pertukaran informasi antarlembaga serta mengidentifikasi peluang investasi dua arah yang lebih masif.
4. Pendidikan dan Peningkatan SDM
Di sektor pendidikan, fokus diarahkan pada pelatihan tenaga pengajar yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah dan universitas baru di Indonesia. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Australia melalui program Australia Awards Garuda Scholarship.
5. Traktat Keamanan Bersama
Puncak pertemuan ditandai dengan penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perlu dicatat bahwa perjanjian ini bersifat strategis namun bukan merupakan pakta pertahanan (defense pact), sehingga tidak mewajibkan salah satu negara untuk terlibat dalam perang negara lainnya.
“Hari ini saya sangat senang menandatangani perjanjian ini dengan Bapak Presiden. Ini adalah momen bersejarah dalam hubungan bangsa kita, sekaligus pengakuan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan adalah dengan bertindak bersama,” ujar PM Anthony Albanese.
Pertemuan ini menegaskan posisi Indonesia dan Australia sebagai mitra sejajar yang saling bergantung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. (*)
— TIW —
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#CatatanSeskab
You cannot copy content of this page