LTangerang, DN-II Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti secara serius pelaksanaan tender proyek Penataan Ruang Kerja Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang dengan nilai pagu anggaran Rp15 miliar dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp14,96 miliar. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen pengadaan dan evaluasi tender, CBA menemukan indikasi kuat adanya rekayasa dan pengondisian sejak tahap perencanaan hingga penetapan pemenang.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyampaikan bahwa tender yang secara administratif diikuti oleh 34 peserta tersebut pada akhirnya hanya menyisakan satu pemenang, yakni CV Lentera Lestari, dengan nilai kontrak hasil negosiasi Rp14,70 miliar. Angka ini hanya sekitar 1,7 persen lebih rendah dari HPS, sehingga dinilai tidak mencerminkan adanya persaingan harga yang sehat.
“Efisiensi anggaran yang sangat tipis ini menjadi indikator kuat bahwa mekanisme persaingan dalam tender tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Jajang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/1/2026).
CBA mengungkap sedikitnya enam modus utama yang diduga terjadi dalam proses tender tersebut.
Pertama, pengondisian paket pekerjaan agar dapat dimenangkan oleh badan usaha berbentuk CV, bukan PT. Meski nilai proyek mencapai Rp15 miliar, paket dikemas sebagai pekerjaan konstruksi ringan berbasis interior, sehingga memungkinkan CV menjadi pemenang. Di saat yang sama, persyaratan administratif dan teknis justru disusun untuk menyingkirkan perusahaan berbadan hukum PT yang dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman lebih memadai.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kedua, terjadinya persaingan semu melalui gugur massal peserta. Dari 34 peserta, sebanyak 30 peserta dinyatakan gugur tanpa penjelasan evaluasi yang transparan. Kondisi ini membuat tender praktis hanya menyisakan satu peserta yang diduga telah dipersiapkan sebagai pemenang sejak awal.
Ketiga, eliminasi penawar terendah. Salah satu peserta yang mengajukan penawaran Rp11,96 miliar digugurkan dengan alasan administratif terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU). Padahal, menurut CBA, lingkup pekerjaan didominasi pekerjaan interior dan finishing yang tidak membutuhkan kualifikasi konstruksi kompleks.
Keempat, penggunaan syarat yang tidak relevan, yakni kewajiban melampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kedua atau Final Hand Over (FHO). Dokumen tersebut sejatinya merupakan dokumen pasca-pekerjaan, bukan persyaratan untuk mengikuti tender. CBA menduga syarat ini digunakan sebagai alat seleksi untuk menggugurkan peserta tertentu.
Kelima, pengemasan pekerjaan interior sebagai pekerjaan konstruksi. Lingkup pekerjaan seperti plafond, lantai marmer, pelapis dinding, kolom interior, dan kabinet interior diklaim sebagai pekerjaan konstruksi, sehingga membuka ruang manipulasi persyaratan kualifikasi.
Keenam, negosiasi harga yang bersifat formalitas. Dengan tidak adanya pesaing yang lolos secara substantif, proses negosiasi harga terhadap pemenang dinilai hanya sekadar administratif dan tidak mencerminkan prinsip value for money.
Akibat pengguguran penawar terendah dan penetapan pemenang dengan harga mendekati HPS, CBA memperkirakan adanya potensi kehilangan efisiensi anggaran daerah hingga sekitar Rp2,7 miliar. Menurut CBA, potensi kerugian ini seharusnya dapat dihindari apabila proses tender dilaksanakan secara adil dan kompetitif.
CBA menilai tender proyek Gedung Setda Kabupaten Tangerang ini berpotensi melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya prinsip efisien, terbuka, bersaing, transparan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, terdapat dugaan penyusunan persyaratan kualifikasi yang tidak proporsional serta indikasi persekongkolan vertikal dalam proses pemilihan penyedia.
Atas temuan tersebut, CBA mendesak Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit khusus terhadap perencanaan dan pelaksanaan tender, serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan rekayasa tender dan potensi kerugian keuangan daerah.
“Kasus ini penting dibuka secara terang agar menjadi pelajaran dan mencegah praktik serupa terulang dalam pengadaan proyek pemerintah daerah,” tegas Jajang Nurjaman.
Tim Prima
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Kontras dengan kemeriahan pesta kembang api yang biasanya mewarnai pergantian tahun, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, memilih cara yang jauh dari kesan glamor untuk menyambut Tahun Baru 2026. Bersama jajaran Forkopimda, ia melakukan aksi door to door menyambangi kediaman warga kurang mampu dan penyandang disabilitas pada Rabu malam (31/12/2025).
Dalam aksi senyap namun menyentuh tersebut, Bupati Paramitha menyerahkan bantuan langsung berupa paket sembako, santunan tunai, serta kebutuhan dasar lainnya. Kegiatan yang berlangsung hingga dini hari Kamis (1/1/2026) ini bukan sekadar seremoni penyaluran bantuan, melainkan menjadi ajang serap aspirasi spontan antara pemimpin dan rakyatnya.
“Perayaan tahun baru bukan hanya tentang sukacita semata, tetapi momentum untuk memperkuat kepedulian. Saudara-saudara kita yang kurang mampu dan penyandang disabilitas adalah bagian prioritas dari pembangunan Brebes yang harus kita rangkul bersama,” ujar Paramitha di sela-sela kegiatannya.
Viral dan Mendapat Apresiasi Luas
Aksi humanis ini mendadak menjadi perbincangan hangat di jagat maya setelah dokumentasi kegiatannya tersebar luas. Akun Instagram populer, Lambe Turah, turut mengunggah momen tersebut, yang seketika memicu gelombang respons positif dari warganet.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut telah menuai ribuan komentar. Banyak pihak menilai langkah turun langsung ke lapangan di saat pejabat lain merayakan pesta adalah cermin kepemimpinan yang empatik.
Beberapa komentar warganet yang mencuri perhatian antara lain:
“Ini baru ok, sukses selalu Bu,” tulis akun @faleri.glory.
“Semoga yang lain bisa niru,” ujar @sewamobil.sub yang didukung banyak likes.
Sentimen positif juga datang dari akun @eza_hrsmann yang menuliskan, “Ternyata masih ada pejabat waras di tengah-tengah negara yang sakit.”
Sementara akun @pandulistya secara singkat menuliskan slogan, “Brebes beres 😉.”
Simbol Kepemimpinan Humanis
Keputusan Bupati Paramitha untuk meninggalkan panggung perayaan besar demi mengetuk pintu rumah warga menjadi pesan kuat tentang makna kepemimpinan di era baru.
Alih-alih merayakan pergantian tahun dengan kemewahan, ia memilih hadir di tengah-tengah kesulitan warga, membuktikan bahwa empati dan kehadiran nyata jauh lebih bermakna daripada sekadar kembang api yang menghiasi langit malam.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Struktur baru kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Brebes (DKB) memicu polemik di kalangan pekerja seni. Penempatan sejumlah anggota DPRD aktif pada posisi strategis seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dinilai mengancam independensi ruang kebudayaan dari intervensi politik praktis.
Ketua Pengurus Nasional Persatuan Pekerja Acara Seni (PPAS), Anom Panuluh, menyuarakan kegelisahan tersebut. Menurutnya, meskipun secara aturan memungkinkan, keterlibatan aktif politisi di pucuk pimpinan lembaga seni membawa beban moral yang berat.
“Sepanjang aturannya memperbolehkan, silakan saja. Namun persoalannya adalah, apakah pimpinan mampu memisahkan kepentingan partai dengan kepentingan organisasi? Di situlah tantangan moralnya,” ujar Anom dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).
Kritik Atas Dominasi Birokrasi dan Politik
Anom menilai stagnansi DKB selama ini berakar pada kaburnya batasan antara politik, birokrasi, dan kebudayaan. Ia mencontohkan bagaimana pada periode sebelumnya, lembaga ini bahkan pernah dipimpin langsung oleh pejabat struktural dari dinas terkait.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya menjadi mitra kritis justru dipimpin oleh instansi pembinanya sendiri? Ini menimbulkan kabut dalam fungsi dan tanggung jawab,” cetusnya.
Ia menegaskan bahwa pekerja seni tidak mempermasalahkan sosok personal pemimpinnya, melainkan menuntut garis tegas apakah kepemimpinan tersebut berorientasi pada pengabdian budaya atau sekadar kepentingan pragmatis kekuasaan.
Kekhawatiran Merembet ke Dewan Kebudayaan dan Pendidikan
Isu “politisasi” lembaga publik ini disinyalir tidak hanya berhenti di DKB. Muncul kabar bahwa pembentukan Dewan Kebudayaan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes juga akan diisi oleh tokoh-tokoh berlatar belakang politik praktis.
Anom memperingatkan bahwa jika tren ini terus berulang, lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penopang nurani publik akan kehilangan “ruh” dan daya hidupnya.
“Seni dan pendidikan adalah wilayah nurani. Jika ruang ini didominasi kepentingan politik, maka gagasan kebudayaan akan terseret ke ranah pragmatis. Lembaga hanya akan jadi simbol tanpa jiwa,” tambah Anom.
Desakan Regulasi dan Independensi
Sebagai solusi, PPAS mendorong Pemerintah Kabupaten Brebes dan DPRD untuk segera merumuskan pedoman etika serta regulasi daerah (Perda/Perbup) yang menjamin independensi lembaga kebudayaan.
Pihaknya mendesak agar Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, dan Dewan Pendidikan dikelola secara terbuka dan profesional oleh individu yang memiliki dedikasi penuh pada bidangnya.
“Brebes memiliki potensi seni luar biasa, mulai dari teater rakyat hingga seni kontemporer. Yang dibutuhkan hanyalah ruang yang jujur dan bebas kepentingan politik agar Brebes tumbuh menjadi rumah seni yang berjiwa, bukan sekadar nama di papan organisasi,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Konfirmasi: “Senjata Mematikan” yang Kerap Terlupakan oleh Jurnalis
Oleh: Drs. Wahyudi El Panggabean / 1 Januari 2026
WWW.DETIK-NASIONAL COM II Dalam perburuan informasi mengenai dugaan penyimpangan, seorang jurnalis memikul beban kewajiban yang mutlak: Verifikasi. Di khazanah jurnalistik, permintaan konfirmasi bukanlah sekadar formalitas administratif atau penggugur kewajiban.
Wartawan senior, Drs. Wahyudi El Panggabean, menegaskan bahwa konfirmasi adalah “senjata paling mematikan” sekaligus perisai pelindung bagi wartawan sebelum sebuah berita dilepas ke liarnya ruang publik. Namun, ironisnya, realita di lapangan sering kali menunjukkan fenomena kontradiktif. Banyak jurnalis yang justru enggan atau bahkan takut menggunakan senjata ini.
Mengapa Wartawan “Alergi” Konfirmasi?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keengganan mengonfirmasi biasanya berakar pada tiga penyakit akut: ketidaksabaran mengejar tenggat (deadline), ketiadaan nyali, hingga rendahnya kecakapan berkomunikasi.
Padahal, mendapatkan konfirmasi adalah sebuah seni strategi untuk menembus dinding pertahanan narasumber. Tanpa konfirmasi, sebuah berita hanyalah kumpulan tuduhan yang rapuh. Sebagaimana ditegaskan Wahyudi, menembus narasumber—terutama pihak yang tertuduh—membutuhkan kesabaran pada level ekstrem. Tak jarang, seorang jurnalis harus bersiaga selama berhari-hari demi mendapatkan satu jawaban krusial bagi keberimbangan berita.
Seni Berdiplomasi di “Ruang Panas”
Selain kesabaran, teknik komunikasi yang elegan adalah kunci. Wartawan dituntut mampu menyampaikan poin tuduhan tanpa membuat narasumber merasa “diadili” sebelum waktunya.
Pendekatan yang terlalu agresif sering kali kontraproduktif. Narasumber yang merasa diserang cenderung menutup diri atau bahkan bereaksi dengan intimidasi. Di sinilah integritas diuji: konfirmasi harus dilakukan secara profesional di ruang yang tepat, bukan dengan cara mempermalukan di muka umum demi mengejar sensasi. 
Jerat Pidana di Balik Berita Sepihak
Esensi dari konfirmasi adalah menjaga keberimbangan (cover both sides). Wartawan yang mengabaikan proses verifikasi sejatinya sedang mengarahkan moncong senjata kepada dirinya sendiri. Alih-alih mengungkap kebenaran, ia justru sedang membunuh kredibilitas profesinya.
Mengabaikan konfirmasi merupakan pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya:
Pasal 1: Kewajiban menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Pasal 3: Kewajiban menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merusak reputasi media, tetapi juga membuka pintu lebar bagi jeratan hukum pidana terkait pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong (hoax).
Penutup: Etika di Atas Rating
Kode Etik Jurnalistik Indonesia tidak hanya menuntut keberanian, tetapi juga integritas moral. Seorang jurnalis dilarang keras menulis atas dasar kebencian atau niat untuk melukai subjek berita, sehebat apa pun dugaan pelanggaran yang dilakukan subjek tersebut.
Tugas suci wartawan adalah menyajikan kebenaran yang terverifikasi, bukan menciptakan kegaduhan yang merusak. Pada akhirnya, berita yang hebat bukanlah berita yang paling cepat tayang, melainkan berita yang paling jujur, presisi, dan teruji akurasinya. Karena di dalam jurnalisme, kecepatan tanpa ketepatan adalah bencana.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Menjelang pergantian tahun, Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar kegiatan spiritual bertajuk Doa Bersama dan Renungan Akhir Tahun 2025 serta Menyambut Tahun Baru 2026. Kegiatan khidmat ini berlangsung di Masjid Baitul Muttaqin Polres Brebes pada Rabu malam (31/12/2024).
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah dan dihadiri oleh Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, serta anggota Polres Brebes.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas perlindungan Tuhan sepanjang tahun 2025 sekaligus niat tulus untuk menyongsong tahun 2026 agar lebih baik lagi.
“Malam ini kita berkumpul dengan niat baik untuk mendoakan agar langkah kita ke depan senantiasa diijabah oleh Allah SWT. Ini adalah momen untuk kita bahagia dalam syukur dan merenung agar pengabdian kita di tahun mendatang semakin maksimal,” ujar AKBP Lilik.
Kapolres juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Brebes sebagai bentuk sinergi yang kuat antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Suasana doa bersama semakin khusyuk saat seluruh jemaah bersama-sama membacakan Surat Ar-Rahman dan Surat Al-Waqi’ah. 
Kapolres menjelaskan bahwa pemilihan kedua surat ini memiliki makna mendalam bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas.
“Surat Ar-Rahman sebagai pengingat akan nikmat Allah yang tak terbatas agar personel selalu rendah hati dan pandai bersyukur. Surat Al-Waqi’ah sebagai pengingat akan kepastian hari akhir dan pentingnya meningkatkan amal ibadah serta integritas dalam bekerja,” jelasnya
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan salawat bersama untuk memohon ampunan dan pertolongan Allah SWT agar Kabupaten Brebes senantiasa aman dan kondusif di tahun yang baru.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Brebes Iptu Indra Prasetyo menambahkan bahwa pihak kepolisian telah menyiagakan personel di berbagai titik keramaian. “Kami mengimbau masyarakat untuk merayakan malam tahun baru dengan tertib, hindari penggunaan kembang api berbahaya dan tidak melakukan konvoi di jalan raya demi keselamatan bersama,” pungkasnya. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Pemandangan bangku tunggu yang sesak sejak fajar menyingsing seolah telah menjadi potret permanen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes. Keluhan pasien mengenai antrean yang mengular serta jam praktik dokter spesialis yang kerap terlambat kembali mencuat, memicu diskusi hangat mengenai kualitas pelayanan kesehatan publik di penghujung tahun (31/12/2025).
Di balik tumpukan berkas dan wajah lelah para pasien, tersimpan kompleksitas sistemik yang menuntut solusi nyata dari pihak manajemen rumah sakit.
Dilema Infrastruktur dan Teka-Teki Jam Praktik
Wacana pemisahan alur pelayanan antara pasien umum dan peserta BPJS Kesehatan sering kali mencuat sebagai solusi. Namun, rencana ini kerap membentur keterbatasan infrastruktur. Mayoritas gedung RSUD saat ini beroperasi dengan kapasitas yang sudah melampaui batas (overload), memaksa pasien dari berbagai latar belakang pembiayaan berdesakan di ruang tunggu yang sama.
Selain masalah ruang, “misteri” kursi dokter yang kosong hingga pukul 10.00 pagi menjadi titik utama frustrasi pasien. Berdasarkan analisis lapangan, fenomena ini biasanya dipicu oleh tiga faktor objektif:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prioritas Visite: Dokter spesialis wajib melakukan kunjungan ke ruang rawat inap atau menangani operasi darurat sebelum ke poliklinik.
Regulasi Tiga Tempat: Izin praktik dokter di maksimal tiga faskes berbeda menciptakan jadwal yang sangat ketat di tengah mobilitas antar-kota.
Defisit Tenaga Medis: Belum idealnya rasio jumlah dokter spesialis di RSUD membuat sistem pelayanan rentan lumpuh jika satu dokter terhambat tindakan darurat.
Perspektif Medis: Solusi Dua Poliklinik
Seorang dokter spesialis yang bertugas di wilayah Pekalongan memberikan pandangannya saat ditemui awak media di sela perjalanannya menuju Cirebon. Meski enggan disebutkan namanya, ia menekankan pentingnya segregasi atau pemisahan fisik pelayanan.
“Solusi yang paling memungkinkan adalah membuka dua poliklinik berbeda untuk memisahkan pasien umum dan BPJS agar tidak terjadi penumpukan di satu titik,” ujarnya.
Terkait jam praktik, ia menilai kehadiran dokter pada pukul 10.00 pagi secara regulasi masih memungkinkan, mengingat tanggung jawab dokter spesialis yang kerap terbagi di beberapa tempat. “Solusi lainnya adalah pihak rumah sakit menyediakan dua dokter untuk spesialisasi yang sama. Namun, konsekuensinya rumah sakit harus siap secara anggaran untuk menggaji dua dokter tersebut. Intinya tinggal mencari titik temu antara prioritas pasien dan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Respon Manajemen RSUD Brebes
Menanggapi keluhan masyarakat yang terus bergulir, manajemen RSUD Brebes menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan. Plt. Direktur RSUD Brebes, Imam Budi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk mengurai permasalahan ini.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana RSUD Brebes, Miftahul Jannan, menyambut baik kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi. “Terima kasih atas masukannya, semoga bisa segera kami perbaiki ke depannya,” singkat Miftah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesimpulan: Reformasi yang Mendesak
Memperbaiki wajah RSUD bukan sekadar soal menambah kursi, melainkan tentang reformasi manajemen antrean berbasis digital, penambahan rasio tenaga medis, dan transparansi komunikasi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga pelayanan yang memanusiakan. Selama kesenjangan antara volume pasien dan ketersediaan tenaga medis belum teratasi, antrean panjang akan terus menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan di Brebes.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Doa bersama tersebut menghadirkan Ustadz Dr. (H.C) Adi Hidayat, Lc., sebagai penceramah. Selain itu, doa lintas agama dipimpin oleh para tokoh agama yang mewakili enam agama di Indonesia, yakni KH. Syamsul Maarif (Islam), Romo Yos Bintoro PR (Katolik), Pdt. Cipto Martalu Sapangi (Protestan), Pinandita Astono Chandra Dana (Hindu), KRT. Asun Goama (Buddha), serta JS. Ruysya Supit, S.IKom. (Konghucu). Kehadiran para tokoh agama tersebut mencerminkan semangat bahwa perbedaan keyakinan bukanlah sekat, justru menjadi kekuatan untuk saling menopang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi mewujudkan persatuan Indonesia.
Dalam sambutannya, Panglima TNI mengajak seluruh hadirin untuk menumbuhkan empati dan memanjatkan doa bagi saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana di berbagai wilayah tanah air. Panglima TNI juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban jiwa yang timbul pada bencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, beliau berharap agar seluruh korban yang terdampak dapat segera bangkit, pulih, dan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi.
Lebih lanjut, Jenderal TNI Agus Subiyanto mengajak seluruh prajurit dan keluarga besar TNI untuk mensyukuri berbagai capaian yang telah diraih sepanjang tahun 2025, sekaligus menjadikan momentum pergantian tahun sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri. “Jadikan setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kekurangan, sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” tegasnya.
Sejalan dengan sambutan Panglima TNI, Ustadz Adi Hidayat dalam khutbahnya menyampaikan doa dan penghormatan bagi seluruh pihak yang telah mengabdikan jiwa dan raganya demi tugas kemanusiaan dan pengabdian kepada bangsa. “Semoga siapapun yang bertugas dan mengorbankan jiwa raganya, dimuliakan oleh Allah SWT, dijaga keluarganya dan sekalipun tidak disebut namanya, jasanya akan selalu terkenang dan mengiringi kehidupan kedamaian di negara kita ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ustadz Adi Hidayat juga memanjatkan doa dan harapannya agar seluruh kebijakan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta semakin memperkuat persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai momentum terbaik untuk menyiapkan agenda-agenda strategis ke depan guna mengantarkan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
Red
BREBES, DN-II Menanggapi musibah banjir yang melumpuhkan wilayah Kaligangsa, aliansi kemanusiaan yang terdiri dari SBB Rescue (Sepakat Brebes Bermartabat) bersama Pemuda SBB Kaligangsa bergerak cepat melakukan aksi kemanusiaan.
Pada Rabu (31/12/2025), tim gabungan terjun langsung menyisir titik-titik banjir untuk menyalurkan bantuan logistik darurat kepada warga terdampak. Aksi bakti sosial ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan mendesak, mengingat warga kesulitan beraktivitas akibat rumah mereka terendam luapan sungai dengan ketinggian signifikan.
Distribusi Door-to-Door di Tengah Genangan
Perwakilan Tim SBB Rescue, Anggara Susanto, menjelaskan bahwa relawan mendistribusikan sedikitnya 400 paket bantuan pangan yang menyasar keluarga dengan dampak paling parah. Penyaluran dilakukan secara door-to-door dengan menembus genangan air, baik menggunakan perahu maupun berjalan kaki, guna memastikan bantuan sampai ke tangan warga yang terisolasi.
Adapun rincian bantuan yang disalurkan meliputi:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
200 Paket Makan Siang: Berupa nasi ponggol siap santap untuk warga yang tidak dapat memasak karena dapur terendam.
200 Paket Kudapan (Snack): Sebagai tambahan nutrisi harian, diprioritaskan bagi anak-anak di area pemukiman.
“Kami menyadari bantuan ini mungkin belum mencukupi seluruh kebutuhan, namun kami berharap dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara di Kaligangsa, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan di tengah kondisi darurat ini,” ujar Anggara.
Kondisi Terkini: Ketinggian Air Capai 60 Cm
Pantauan di lapangan menunjukkan wilayah Desa Kaligangsa Kulon dan Kaligawetan, khususnya kawasan Kidul Gili, masih terendam air dengan ketinggian rata-rata mencapai 60 centimeter. Banjir ini dipicu oleh luapan sungai akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah Brebes.
Ketua Umum Sepakat Brebes Bermartabat (SBB), Azmi Majid, yang hadir didampingi Direktur Litbang SBB & SBB Rescue, Reza Prisman, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk respons cepat organisasi terhadap bencana daerah.
“Ini adalah wujud kepedulian nyata dari SBB. Kami tidak ingin saudara-saudara kita merasa sendirian menghadapi musibah ini. Kami berharap air segera surut dan para penyintas diberikan kekuatan serta kesabaran,” ungkap Azmi Majid saat memantau lokasi.
Sinergi dan Komitmen Berkelanjutan
Struktur organisasi SBB yang solid menjadi kunci kecepatan aksi ini. Selain bidang Litbang dan Rescue yang dipimpin Reza Prisman, SBB didukung oleh jajaran direktur lainnya, yakni Sutanto, SH (Direktur Bantuan Hukum), Deden Sulaeman (Direktur Lembaga Bantuan Konsumen), dan Ustajudin (Direktur UMKM).
Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari tersebut berjalan lancar dan tertib. Sebagai komitmen jangka pendek, SBB Rescue berencana melanjutkan aksi sosial serupa pada esok hari, Kamis, 1 Januari 2026.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kolaborasi antara organisasi sosial dan elemen pemuda ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga menjadi suntikan moral agar warga tetap semangat untuk segera bangkit dari masa sulit.
Brebes Beres!
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Menjelang detik-detik pergantian tahun, Kepolisian Resor (Polres) Brebes memperkuat sinergi lintas sektoral dengan menggelar Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pelayanan Perayaan Malam Tahun Baru 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Lapangan Tri Brata Mapolres Brebes, Rabu (31/12/2025) pagi.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, memimpin langsung jalannya apel yang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda, di antaranya Dandim 0713 Brebes Letkol Inf Sapto Broto, Kepala Dinas Perhubungan Drs. Nur Ari Haris Yuswanto (mewakili Bupati Brebes), Kepala Satpol PP Ibu Caridah, serta perwakilan dari Subdenpom IV/I-4 dan Jasa Raharja.
Dalam amanatnya, Kapolres Brebes menekankan bahwa apel ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel, sarana, maupun prasarana pengamanan.
“Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan semata. Sikap meremehkan harus kita buang jauh-jauh agar kewaspadaan tetap terjaga terhadap dinamika situasi masyarakat yang terus berubah,” tegas AKBP Lilik saat membacakan amanat.
Berdasarkan hasil pemetaan (mapping) kerawanan, Polres Brebes mewaspadai sejumlah potensi gangguan kamtibmas, antara lain, Penyalahgunaan narkoba dan pesta minuman keras, Tindak kriminalitas (Curat, Curas, dan Curanmor), Aksi tawuran antar kelompok pemuda serta balap liar serta kemacetan lalu lintas dan potensi bencana alam seperti banjir atau tanah longsor mengingat saat ini memasuki musim penghujan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guna memastikan malam tahun baru berjalan kondusif, Kapolres menyampaikan tiga instruksi utama kepada seluruh petugas di lapangan untuk profesional dan Humanis dalam memberikan pelayanan terbaik dengan sistem body system untuk keselamatan anggota. Kemudian memperkuat soliditas antar instansi demi situasi kamtibmas yang terkendali serta tetap waspada dengan meningkatkan kepekaan terhadap potensi aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum malam tahun baru.
”Dengan sinergitas, tetap menjaga kewaspadaan dan profesional serta humanis dalam pelayanan pengamanan kepada masyarakat di malam tahun baru diharapkan wilayah Kabupaten Brebes berjalan kondusif,” tegasnya.
Usai pelaksanaan apel, Kapolres Brebes bersama jajaran Forkopimda melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan bermotor (ranmor) dinas. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan seluruh armada pendukung dalam kondisi prima untuk mobilisasi selama pengamanan berlangsung.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Semoga pengabdian yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua,” tutup AKBP Lilik Ardhiansyah. (Red/Hms)
KOTA TEGAL, DN-II Sebanyak 100 pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, di penghujung tahun 2025, Rabu (31/12/2025) di Ruang Adipura, Komplek Balai Kota Tegal.
Dari jumlah total 100 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) pada bulan November 2025 untuk hasil seleksi administrasi dan hasil akhir pada bulan Desember 2025 dan 94 pejabat administrasi.
Keenam Pejabat JPTP tersebut antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dorres Indrian Nugroho, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Budio Pradipto, Direktur RSUD Kardinah Lenny Harlina Herdha Santi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dewi Umaroh, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Abdan Harimurti dan Kepala Dinas Sosial Dinar Marnoto.
Sementara 94 Pejabat Administrasi lainnya yang didalamnya juga dilantik Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tegal Agus Arifin dan Camat Tegal Barat Teti Kirnawati.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat merupakan hasil kerja keras dan integritas, sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Proses seleksi terbuka dan kompetitif telah dilaksanakan secara transparan sehingga jabatan yang diemban merupakan hasil kerja keras dan integritas. Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya loyalitas bagi setiap pejabat. Menurutnya, loyalitas tidak hanya ditunjukkan di hadapan pimpinan, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Loyalitas adalah ujian sebenarnya bagi seorang pejabat. Loyalitas tidak hanya saat berada di depan pimpinan, tetapi juga saat bekerja di belakang layar,” tegasnya.
Dedy Yon meminta para pejabat yang memperoleh jabatan sesuai harapan agar menjadikan momen tersebut sebagai pembuktian kinerja. Ia mengingatkan agar para pejabat tidak cepat berpuas diri dan terus berinovasi.
Di akhir sambutan, Wali Kota mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan meminta mereka segera menempati pos masing-masing mulai 2 Januari 2026.
“Jangan menunggu, tetapi langsung bekerja dengan semangat penuh. Kota Tegal membutuhkan pejabat yang siap memberikan yang terbaik,” pungkas Wali Kota Tegal.(* S. Bimantoro )
You cannot copy content of this page