Beranda » Lampung » Halaman 2

Lampung

NEW DELHI, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, India, pada Jumat (11/9/2026) pukul 22.00 waktu setempat. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS yang diselenggarakan pada 12–13 September 2026.

 

​Setibanya di bandara, kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat tinggi Pemerintah India, jajar pasukan kehormatan, serta persembahan tarian tradisional khas India yang menyambut hangat delegasi Indonesia.

​Selepas dari bandara, Kepala Negara beserta rombongan langsung menuju hotel tempat bermalam di New Delhi. Di lokasi tersebut, Presiden disambut antusias oleh jajaran pejabat negara, pimpinan dan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di New Delhi, serta puluhan mahasiswa dan diaspora Indonesia yang menetap di India.

​Kehadiran Indonesia dalam KTT ke-18 BRICS ini memiliki arti penting sebagai keikutsertaan perdana dalam kapasitas sebagai anggota penuh. Dalam forum internasional tersebut, para pemimpin negara anggota diagendakan untuk membahas berbagai isu strategis, khususnya penguatan kerja sama antarnegara berkembang (Global South). Pertemuan ini juga diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mempererat kolaborasi di sektor ketahanan pangan, kemandirian energi, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, serta penguatan perdagangan global.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Red/BPMI Setpres

#KemensetnegRI #RilisPresiden

Jakarta, DN-II TNI terus mendukung pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau sekaligus pelaksanaan pencarian terhadap lima jurnalis yang hilang kontak di wilayah Perairan Selat Sunda. Upaya tersebut dilakukan melalui pengerahan unsur kapal perang dan Kapal Angkatan Laut (KAL) untuk memastikan kondisi perairan serta membantu proses pencarian, Kamis-Jumat (10–11/9/2026).

Dukungan pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebelumnya dilaksanakan KRI Lepu-861 yang tergabung dalam Operasi Gada Wira BKO Danguspurla Koarmada I.

KRI Lepu-861 membawa unsur Forkopimda Lampung untuk melihat secara langsung kondisi Gunung Anak Krakatau dan perairan sekitarnya. Dari pemantauan tersebut, aktivitas erupsi kecil masih terlihat sehingga aspek keselamatan pelayaran terus menjadi perhatian.

Dalam perkembangan pencarian lima jurnalis yang hilang kontak, TNI AL bersama Tim SAR Gabungan melakukan penyisiran di sejumlah wilayah perairan yang diduga menjadi lokasi hilang kontak. Pada hari ketiga pencarian, KAL Anyer I-3-64 Lanal Banten menemukan sebuah pelampung di sebelah barat Perairan Cikoneng-Labuan. Temuan tersebut kemudian diperiksa untuk memastikan keterkaitannya dengan para jurnalis yang tengah dicari.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Memasuki hari keempat, KAL Anyer kembali menemukan sebuah pelampung di Perairan Anyer, sekitar tiga mil dari lokasi penemuan sebelumnya. Pelampung tersebut langsung dibawa ke posko untuk dilakukan identifikasi.

TNI AL dan Tim SAR Gabungan belum dapat memastikan keterkaitan kedua temuan tersebut dengan lima jurnalis yang hilang kontak dan tetap mengedepankan proses pemeriksaan serta pencarian di lapangan.

TNI  bersama seluruh unsur yang terlibat akan terus melakukan pencarian dan pemantauan di wilayah Perairan Selat Sunda. Upaya tersebut merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung keselamatan pelayaran, pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta membantu pencarian dan penyelamatan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Red

#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045

BANDAR LAMPUNG, DN-II Sebanyak 1.196 mahasiswa baru Universitas Malahayati mendapat pembekalan Wawasan Kebangsaan dari Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.(Han), dalam rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2026/2027, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Graha Bintang (GB) Universitas Malahayati tersebut diikuti mahasiswa dari 5 fakultas dan 15 program studi dengan mengusung tema “Menjadi Mahasiswa Berprestasi, Unggul, Beretika dan Religius.”

Dalam materinya, Pangdam menekankan bahwa memasuki perguruan tinggi bukan hanya tentang meraih gelar akademik, tetapi juga kesempatan untuk membentuk karakter, memperluas wawasan, dan meneguhkan jati diri sebagai generasi penerus bangsa.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, mahasiswa didorong untuk mampu berpikir kritis dan bijak tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Persatuan, toleransi, etika, disiplin, cinta tanah air, serta semangat berkontribusi di tengah masyarakat menjadi fondasi penting bagi generasi muda.

Pembekalan ini diberikan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan mahasiswa menghadapi kehidupan kampus sekaligus membangun generasi yang unggul secara intelektual dan kuat secara karakter.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Melalui PKKMB, 1.196 mahasiswa baru Universitas Malahayati diharapkan menjadikan masa kuliah sebagai momentum untuk mengembangkan potensi, meraih prestasi, membangun jejaring, serta tumbuh menjadi generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab bagi bangsa dan negara. Red

Bandar Lampung, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, bukan sekadar unit usaha retail. KDKMP diarahkan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat, layanan pemerintah, unit usaha, serta kemitraan strategis dalam satu ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

“KDKMP ini akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Simpan pinjam itu salah satu saja. Di dalamnya bisa jadi ada toko sembako, ada apotek, dan semua barang subsidi disalurkan secara resmi melalui KDKMP ini,” ujar Bima dalam Seminar Nasional KDKMP bertema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

Menurut Bima, KDKMP tidak boleh dipersepsikan hanya sebagai pesaing minimarket. Koperasi tersebut memiliki fungsi yang lebih luas, antara lain memotong rantai pasok dan mengurangi peran perantara sehingga harga di tingkat petani dapat meningkat, sementara harga bagi konsumen dapat ditekan. KDKMP juga diharapkan berkontribusi dalam pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja di desa.

“KDKMP ini menggabungkan, satu, kebutuhan masyarakat, kedua, layanan pemerintah, dan yang ketiga, ini yang penting dan menarik, yaitu layanan bisnis. Warga butuh apa, pemerintah melayani apa, subsidi-subsidi tadi, dan ketiganya adalah unit-unit usaha bisnis dan potensi kemitraan strategis,” kata Bima.

Wamendagri Bima Arya: KDKMP Harus Dikembangkan Jadi Pusat Layanan Ekonomi Desa Terintegrasi

Dalam implementasinya, KDKMP diarahkan mendukung distribusi bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pupuk, serta gas LPG bersubsidi. KDKMP juga didorong membangun ekosistem bersama program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain dengan berperan sebagai agregator yang dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat setempat.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Bima menjelaskan, pengelolaan KDKMP saat ini masih berada dalam masa transisi sekitar dua tahun. Dalam periode tersebut, PT Agrinas Pangan Nusantara mengelola koperasi melalui penempatan personel yang terus dimatangkan, termasuk melalui pelatihan serta dengan mengakomodasi masukan dari kepala desa maupun lurah. Setelah masa transisi berakhir, KDKMP diarahkan menjadi aset dan milik desa atau kelurahan.

Sejumlah daerah, kata Bima, telah menunjukkan perkembangan positif. KDKMP Sidomulyo di Jember telah menembus ekspor kopi ke tiga negara, sementara KDKMP di Sulawesi Tenggara berhasil memasuki pasar Tiongkok. Jawa Timur juga disebut mencatatkan nilai transaksi KDKMP tertinggi secara nasional.

Bima menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pengembangan KDKMP berjalan optimal, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawalan implementasi di lapangan.

“Ujung tombaknya tentu pemerintahan daerah. Pak Mendagri Tito sudah mengeluarkan surat edaran, memastikan agar kepala daerah memberikan full atensi, mulai dari perencanaan. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah silakan diselaraskan apabila ada hal yang perlu diakomodasi dengan KDKMP,” ujar Bima.

Terkait pemanfaatan lahan, Bima menjelaskan, lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat digunakan untuk mendukung KDKMP melalui skema kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala desa dapat berkoordinasi dengan kepala daerah untuk menyampaikan permohonan kepada BUMN terkait, termasuk opsi pinjam pakai tanpa pembayaran apabila memenuhi ketentuan.

Adapun target ideal luas lahan KDKMP mencapai 1.000 meter persegi. Namun, penerapannya dapat disesuaikan bagi daerah yang memiliki keterbatasan lahan.

Bima juga meminta pemerintah daerah memastikan proses verifikasi dan validasi dilakukan sebelum KDKMP diserahterimakan kepada desa atau pemerintah daerah. Tim yang dipimpin sekretaris daerah di masing-masing kabupaten/kota bertugas memeriksa administrasi, kesesuaian dokumen, serta kondisi lapangan dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sekaligus mencegah persoalan di kemudian hari.

Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Forkopimda Provinsi Lampung, serta para bupati, camat, dan lurah. Red

NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berlanjut hingga hari kedua puluh satu, Jumat (4/9/2026). TNI terus melaksanakan berbagai kegiatan penanganan untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak.

Pada hari ini, sebanyak 121,487 ton bantuan dikirim melalui jalur laut menggunakan KRI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan mendukung proses pemulihan pascabencana.

Secara keseluruhan, bantuan yang telah dikirim TNI dalam penanganan gempa NTT sebanyak 1.201,5 ton melalui jalur darat, laut, dan udara.

TNI terus bersinergi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan unsur terkait dalam mendukung penanganan bencana serta pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Red

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045

Lampung, DN-II Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan Infantry Marksmanship Training Program (IMTP) dan Scout Stalking di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Kamis (3/9/2026).

Latihan ini diikuti prajurit dari Marinir TNI AL, USMC Amerika Serikat, ARDB Jepang, dan ROK MC Korea.

Latihan IMTP bertujuan menguji dan meningkatkan kemampuan tembak tempur. Ketepatan, kecepatan mag reload, hingga tembakan terukur menjadi fokus utama.

Materi meliputi menembak dari posisi diam hingga menembak sambil bergerak. Para personel menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti setiap tahapan.

Bersamaan dengan itu, prajurit juga mengasah kemampuan pengintaian Scout Stalking dengan menekankan penyamaran, observasi, pemanfaatan medan, dan pergerakan tersembunyi. Latihan ini menuntut ketelitian, kesabaran, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi terhadap kondisi medan operasi. Red/Casroni

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

#sgs26 #TogetherWeTrain #StrengthThroughPartnership

Lampungg, DN-II Peserta Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan Menembak Mortir dan Menembak Reaksi di Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Lampung, Selasa (1/9/2026).

Delegasi negara peserta menguji keterampilan, ketepatan, dan kecepatan dalam menembak mortir serta mengasah naluri tempur melalui latihan tembak lorong reaksi.

Latihan ini tidak hanya menuntut kemampuan teknis individu, tetapi juga menekankan komunikasi dan koordinasi antar unsur. Kesamaan prosedur dan pemahaman taktis menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan operasi gabungan multinasional.

Komandan Yonif 7 Marinir Letkol Mar Muhammad Kristian Widiantoro, menyampaikan bahwa latihan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kemampuan prajurit sekaligus memperkuat interoperabilitas TNI dengan pasukan negara sahabat.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

#sgs26 #TogetherWeTrain #StrengthThroughPartnership

Lampung, DN-II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi mengirim laporan masyarakat ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terkait adanya dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Ahmad Hanafiah Kabupaten Lampung Timur karena diduga 13 proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) dan 1 paket pengadaan electric generating set tahun anggaran 2026 telah diatur dan dikondisikan oleh Plt Direktur RSUD KH. Ahmad Hanafiah selanjutnya melalui modus mark-up harga untuk memperoleh penerimaan cash back.

Dalam keterangan persnya pada Senin (31/8/2026), Seno Aji, S. Sos, S.H, M.H selaku Ketua Umum DPP KAMPUD didampingi Agung Triyono, Amd Sekretaris Umum dan Fitri Andi merupakan Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur menyampaikan bahwa Kejati Lampung secara khusus berwenang menerima laporan dari masyarakat perihal adanya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) atas dasar kewenangan tersebut kita mendaftarkan laporan yang ditujukan kepada Kepala Kejati Lampung.

“Kita telah secara resmi mengirimkan surat laporan masyarakat kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung tepatnya pada Senin (31/8/2026) terkait terlaksananya 13 paket pengadaan proyek alat kesehatan (Alkes) dan 1 paket pengadaan electric generating set tahun anggaran 2026 yang diduga telah terjadi praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, harapannya Kejati Lampung di bawah komando Bapak Dr. Taufan Zakaria, S.H, M.H yang belum lama dilantik oleh Jaksa Agung dapat menindaklanjutinya dengan proses penegakan hukum demi rasa keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat, kondisi ini tentunya didasari karena terungkapnya modus operandi atas dugaan pengkondisian dan pengaturan pembagian paket-paket proyek alkes tahun 2026 kepada 6 perusahaan penyedia diantaranya: Endo Indonesia, Bina Equipment Sejahtera, Aritek Karya Mandiri, Medivindo Sarana Medica, Ge Operations Indonesia dan Pana Indo Alkestama, sebagaimana keterangan dan bukti petunjuk yang terungkap dan berhasil diinvestigasi oleh tim DPP KAMPUD, baik keterangan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) maupun keterangan dari Bupati Lampung Timur yang membuka skema dugaan modus pengaturan proyek-proyek alkes oleh Plt Direktur RSUD KH. Ahmad Hanafiah”, pungkas Seno Aji merinci pernyataan PPTK kegiatan dan keterangan dari Bupati Lampung Timur yang berhasil diinvestigasi oleh tim DPP KAMPUD.

DPP KAMPUD Laporkan Dugaan Mark-up 14 Proyek Alkes RSUD KH Ahmad Hanafiah ke Kejati Lampung

Selain dugaan pengaturan dan pengkondisian pembagian 14 paket proyek oleh Plt. Direktur RSUD KH. Ahmad Hanafiah yang merangkap sebagai Pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan tersebut, Seno Aji juga menjelaskan bahwa dugaan pengkondisian 14 paket proyek pengadaan tersebut tahun 2026 tentunya disinyalir kuat karena adanya janji dan/atau komitmen tertentu yang mengarah kepada cash back hasil dari mark-up harga kegiatan.

“Didasarkan pada keterangan dan bukti petunjuk dari PPTK disinyalir pengkondisian tersebut karena adanya komitmen tertentu yang mengarah kepada mark-up harga kegiatan, yang kemudian melalui praktik mark-up tersebut dimasukan unsur pemberian cash back/rabat/potongan harga yang akan diberikan oleh penyedia kepada pengguna anggaran/PPK setelah transaksi pengadaan alkes selesai dilaksanakan”, jelas Seno Aji.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Senada juga disampaikan oleh Agung Triyono yang menambahkan proses pengadaan oleh PPK diduga ada penyelundupan paket proyek pengadaan alkes dengan skema tumpang tindih anggaran kegiatan.

“Kita tinjau dari rencana umum pengadaan, deskripsi kegiatan, dan riwayat proses pemilihan penyedia melalui e-katalog nampak terindikasi adanya penyelundupan paket kegiatan yaitu pada belanja alat kedokteran bedah yang dikerjakan oleh penyedia Endo Indonesia, karena paket tersebut tidak tercatat dalam sistem perencanaan pengadaan dan berpotensi tumpang tindih dengan belanja alat kedokteran eletrocauther 2 set dengan spesifikasi power monopolar cutting, monopolar coalgulas yang dikerjakan oleh perusahaan yang sama yaitu Endo Indonesia”, pungkas Agung Triyono.

Sementara, Fitri Andi sebagai Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur meminta Kejati Lampung untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut secara responsif, transparan, dan akuntabel.

“Kita meminta Kejati Lampung merespon secara cepat dan menindaklanjuti laporan ini secara transparan dan akuntabel demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta nilai kepatutan di dalam masyarakat, kemungkinan juga kita akan meneruskan laporan tersebut ke Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Jakarta”, kata Andi. Tim

Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta peserta Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri membiasakan diri mengambil keputusan dan menyusun kebijakan berbasis sains dan data. Hal itu disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber Dialog Kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri di Gedung Tribrata Convention Center Dharmawangsa, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Mendagri mengatakan, sebagai calon pemimpin strategis, peserta Sespim akan menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan keputusan cepat sekaligus tepat. Karena itu, setiap persoalan perlu terlebih dahulu dipahami melalui referensi, pengumpulan data, serta analisis dengan metodologi yang tepat.

“Setiap pengambilan keputusan, saya minta rekan-rekan selalu mengambil keputusan berbasis science, berbasis data,” ujar Mendagri.

Ia menekankan, pendidikan formal tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh gelar, melainkan membentuk pola pikir ilmiah. Pada jenjang sarjana, misalnya, mahasiswa dilatih mengubah kebiasaan mengambil keputusan berdasarkan perasaan menjadi pendekatan yang sistematis. “Jadi, targetnya S1 itu hanya untuk mengubah cara berpikir, mengambil keputusan yang tadinya hanya feeling-feeling-an menjadi berbasis systematic science, ilmiah,” tegasnya.

Pengambilan Keputusan Pemimpin Strategis Wajib Berbasis Metodologi, Kata Mendagri

Menurutnya, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kompleks pula kemampuan seseorang dalam mencari referensi, menguasai metodologi, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting bagi seorang pemimpin ketika menghadapi persoalan di lapangan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Mendagri juga mengingatkan bahwa pemimpin yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan dan memiliki pengikut. Seorang pemimpin harus mampu menyusun konsep dan menentukan arah yang jelas bagi organisasi.

“Strong leader itulah leader yang tidak hanya memiliki power, kekuasaan. Kita nanti memiliki kekuasaan, kapolres, kapolda, kajati, kajari, [atau] mungkin menjadi komandan di TNI, tapi power is not enough,” tuturnya.

Guna membangun kepemimpinan yang konseptual, Mendagri menilai pengetahuan menjadi kunci. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran dari orang lain, serta membaca berbagai referensi.

“Makin rajin membaca, makin banyak membaca, makin banyak knowledge, maka ketika menghadapi problem, kita akan memiliki referensi yang banyak, tinggal menambah data, terus bisa mengambil keputusan. Itulah, pemimpin yang kuat, strong leader, dia harus memiliki konsep,” jelasnya.

Selain itu, Mendagri juga mendorong peserta memperluas pendidikan, termasuk melalui kesempatan belajar di luar negeri. Menurutnya, pendidikan di negara maju memberikan manfaat tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga budaya dan jejaring internasional.

“Kalau sekolahnya luar negeri, apalagi negara maju, negara yang disiplin, less corrupt, keunggulannya kita bisa mendapatkan budaya itu tertular ke kita,” jelasnya. Red/Casroni

Jakarta, DN-II TNI mengerahkan 248 personel tambahan sebagai penyuluh untuk memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra. Sebanyak 209 personel diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Lampung, Palembang, dan Pekanbaru, serta 39 personel dari Bandara Raden Inten menuju Palembang, Jumat (28/8/2026).

Personel yang terdiri atas Pasis Seskoad, Pamen TNI AD, Pati TNI AL, dan Tim Pendukung akan memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta membantu pemantauan dan penanganan awal di wilayah rawan Karhutla.

Pengerahan ini menunjukkan kesiapsiagaan TNI dalam mendukung pemerintah dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat terkait, serta masyarakat. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan Karhutla sekaligus mencegah meluasnya dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

TNI akan terus memberikan dukungan secara terpadu sesuai kebutuhan di lapangan. Pengerahan 248 personel penyuluh tambahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dari dampak Karhutla. Red

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045