Dicky Syailendra Resmi Dilantik sebagai Pj Sekda Ogan Ilir, Siap Lanjutkan Agenda Strategis Daerah
OGAN ILIR, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir secara resmi melantik Dicky Syailendra sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Ogan Ilir pada Senin, 8 Desember 2025. Prosesi pelantikan berlangsung tertib dan khidmat di Ruang Rapat Utama Kompleks Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai, Indralaya. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca-berakhirnya masa tugas H. Muhsin Abdullah yang telah memasuki purnatugas.
Sebelum dilantik sebagai Pj Sekda, Dicky Syailendra memiliki rekam jejak yang relevan di lingkungan Pemkab Ogan Ilir, yaitu menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Transisi jabatan dilakukan dengan cepat; ia sempat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda selama satu minggu, terhitung sejak 1 Desember 2025, sebelum akhirnya dikukuhkan sebagai Pj Sekda. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, mewakili Bupati Ogan Ilir, dan dihadiri oleh pejabat eselon II serta pimpinan OPD setempat.
Dalam sambutan resminya, Dicky Syailendra menegaskan komitmennya terhadap profesionalitas birokrasi dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan amanah yang diberikan. Ia menyatakan kesiapannya untuk bekerja secara maksimal sesuai arahan Bupati, dengan fokus utama pada upaya menyukseskan seluruh program pembangunan daerah yang telah direncanakan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dicky juga mengungkapkan bahwa tugas-tugas sebagai Sekda bukanlah hal baru baginya. Pengalaman saat menjabat Asisten I memberinya pemahaman mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi Sekda, sebab ia secara rutin terlibat langsung dalam koordinasi lintas perangkat daerah serta pendampingan Sekda sebelumnya dalam urusan strategis pemerintahan. Meskipun demikian, ia memilih untuk fokus pada tugasnya saat ini sebagai pembantu bupati, dan menyatakan belum memikirkan peluang untuk menjadi pejabat definitif.
Sementara itu, Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, menekankan peran vital Sekda sebagai motor penggerak birokrasi daerah yang harus mampu menjaga kesinambungan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ardani juga menegaskan filosofi dasar seorang pejabat: “Pejabat harus ingat bahwa tugas kita adalah melayani masyarakat, bukan sebaliknya.”
Ardani berharap Pj Sekda Dicky Syailendra dapat segera melakukan konsolidasi internal serta memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah. Dengan terisinya jabatan Pj Sekda, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir diharapkan mampu menjaga stabilitas administrasi, mempercepat realisasi program prioritas, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang optimal.
By : JULIYAN
Patroli tersebut bertujuan untuk menilai kondisi wilayah pascabencana sekaligus membuka akses jalur distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak. Dalam pergerakannya, personel menempuh perjalanan selama kurang lebih tiga jam dari Desa Parsikaman melalui Aek Raisan dan Aek Mompang. Sepanjang rute, ditemukan sedikitnya 20 titik longsor yang menghambat akses menuju lokasi.
Setibanya di Kelurahan Nauli, personel TNI langsung melaksanakan pendataan kondisi wilayah dan kebutuhan warga. Dari hasil pendataan diketahui bahwa aliran listrik masih tersedia, namun masyarakat mengalami kesulitan air bersih akibat terputusnya saluran air sekitar satu kilometer dari pemukiman. Selain itu, tercatat data korban jiwa di beberapa lokasi, yakni di Aek Mompang sebanyak lima orang (tiga ditemukan, dua masih dalam pencarian), di Desa Mardame sebanyak 13 orang (11 ditemukan, dua masih dalam pencarian), sementara di Kecamatan Sitahuis dan Kelurahan Nauli tidak terdapat korban jiwa.
Di lokasi, personel TNI bersama masyarakat juga telah menyiapkan Landing Zone (LZ) helikopter yang dinilai sangat strategis untuk mendukung pendorongan logistik melalui udara. LZ tersebut mampu menjangkau tiga wilayah terdampak, yakni Desa Naga Timbul dengan jumlah penduduk sekitar 1.200 jiwa, Kelurahan Nauli sekitar 2.000 jiwa, dan Desa Mardame sekitar 1.100 jiwa. Adapun kebutuhan mendesak masyarakat saat ini meliputi beras, mi instan, minyak goreng, genset beserta bahan bakar, perangkat Starlink, obat-obatan seperti obat gatal dan demam untuk anak maupun dewasa, serta pakaian layak pakai.
Sebagai langkah percepatan pemulihan, telah disusun sejumlah rencana kegiatan, antara lain pendorongan logistik menggunakan helikopter Mi-17 sebanyak tiga sortie, pendirian dapur lapangan, perbaikan saluran air bersih, pendorongan logistik dengan berjalan kaki ke dusun-dusun yang belum terjangkau, serta pelayanan kesehatan dan pemberian obat-obatan kepada masyarakat. Seluruh upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mempercepat stabilisasi kondisi di wilayah terdampak bencana.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#tnisiagabencana
#indonesiamaju
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat komitmen pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah masing-masing. Ia mendorong Pemda untuk berinovasi dalam memperkuat HAM sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat, sesuai prinsip Asta Cita poin pertama tentang penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM.
Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM 2025 bertema “Sinergi Pembangunan HAM Menuju Indonesia Emas 2045”. Ribka menegaskan, Musrenbang HAM menjadi pengingat bahwa HAM bukan isu sektoral, melainkan fondasi tata kelola pemerintahan di semua tingkatan.
“Agenda Musrenbang HAM dalam rangka Hari HAM, sebagai bentuk menegaskan kembali sebuah prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara. Prinsip fundamental yang harus kita junjung tinggi,” katanya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Ia merinci tiga prinsip utama bagi Pemda. Pertama, kewajiban menghormati HAM, termasuk memastikan kebijakan dan peraturan daerah (Perda) tidak diskriminatif, serta mendorong aparatur menerapkan pendekatan humanis dalam pelayanan dan penegakan ketertiban.
“Pemda memastikan tidak ada kebijakan atau tindakan aparatur yang melanggar Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kedua, kewajiban melindungi HAM melalui langkah proaktif, seperti memastikan pembangunan dan investasi tidak merusak lingkungan dan memperkuat pelindungan bagi kelompok rentan. Ribka juga menyoroti data kekerasan dari Komnas Perempuan dan menekankan pentingnya kolaborasi untuk menekan angka kekerasan melalui kesadaran dan penegakan hukum.
“Pemda wajib menyediakan mekanisme perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi,” ungkapnya.
Ketiga, kewajiban memenuhi HAM melalui penyediaan anggaran, infrastruktur, dan layanan publik yang inklusif. Ribka menekankan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya—mulai dari pendidikan bagi warga miskin hingga perumahan layak—merupakan bentuk nyata implementasi otonomi daerah.
“Dijamin hak dasar masyarakat di daerah. Terpenuhi hak sosial dan hak budaya. Ini adalah implementasi nyata otonomi daerah,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Ribka juga menyampaikan dukacita atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung penanganan di lapangan.
“Keluarga besar Kemendagri, BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), berbelasungkawa atas terjadinya banjir di tiga wilayah Sumatra,” tandasnya.
Sebagai informasi, Musrenbang HAM tersebut dihadiri Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, serta Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.
Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kembali menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah di wilayah masing-masing, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana. Penegasan tersebut disampaikan kepada awak media usai Press Conference laporan kinerja Komisi II DPR RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Bima mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan arahan yang tegas agar kepala daerah tetap berada di lapangan saat bencana melanda. Menurutnya, posisi kepala daerah sangat vital karena memimpin langsung koordinasi penanganan darurat di daerah.
“Ya tentu, karena bupati, wali kota itu kan pemimpin dari Forkopimda. Bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim, ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Jadi wewenangnya, otoritasnya, ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda,” jelasnya.
Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan juga telah mengingatkan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada November hingga Desember 2025. Bahkan, setelah menerima laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem, Mendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) yang meminta kepala daerah mengambil langkah-langkah strategis. 
Karena itu, Bima menegaskan bahwa ketidakhadiran kepala daerah di lokasi bencana menjadi perhatian serius pemerintah. “Tentu kalau ada kepala daerah yang tidak ada di lokasi, itu perlu dilakukan investigasi,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terkait potensi sanksi, ia menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tindakan yang dapat diberikan mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga rekomendasi pemberhentian tetap melalui Mahkamah Agung.
“Jadi mari kita tunggu dulu hasil pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan,” ujarnya.
Bima juga menekankan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap kepala daerah, tetapi juga pihak lain yang terlibat dalam keberangkatan. “Aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin memerlukan beberapa hari waktu, beberapa hari ke depan,” terangnya.
Red
YOGYAKARTA, DN-II Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia kini tengah berada di titik krusial. Dalam sebuah diskusi di kawasan Benteng Vredeburg, Yogyakarta, eks wartawan spesialis korupsi sekaligus aktivis kepemudaan, Teguh Aji Wiguno, melontarkan kritik tajam terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat perubahan regulasi.
“KPK saat ini seolah kehilangan taringnya. Perubahan undang-undang telah memangkas kekuatan lembaga yang dulunya menjadi tolak ukur kepercayaan publik ini,” ujar Teguh di sela-sela peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Harkodia), Senin, (8/12/2025).
Dilema Sosial: Korupsi Berkedok Kedermawanan
Selain aspek legal formal, Teguh menyoroti tantangan sosiologis di masyarakat. Ia mengungkapkan adanya fenomena di mana pelaku korupsi justru mendapat pembelaan dari warga karena dianggap sebagai sosok yang dermawan di lingkungannya.
“Ini dilema di akar rumput. Ada oknum yang terindikasi korupsi, tapi rajin berdonasi dan membantu tetangga. Akibatnya masyarakat merasa sungkan. Padahal, secara prinsip, itu adalah pelanggaran integritas yang nyata,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fenomena ini, menurut Teguh, membuktikan bahwa edukasi integritas sangat mendesak untuk diperkuat agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik gratifikasi yang dibungkus bantuan sosial.
Mendorong Keberanian Melapor
Sebagai solusi di tengah melemahnya sistem pengawasan formal, Teguh mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan mandiri. Ia mendorong pemanfaatan kanal-kanal pelaporan resmi untuk memutus rantai korupsi.
“Kita harus membudayakan ketahanan terhadap godaan korupsi. Korupsi itu bukan soal kebutuhan semata, tapi soal integritas. Manfaatkan fitur laporan yang ada, transparansi adalah kunci,” tegas pria yang kini aktif di Institut Peradaban tersebut.
Pendidikan Audit dan Peran Pemuda
Menutup dialog, Teguh menekankan pentingnya ‘pendidikan audit’ bagi publik. Tujuannya agar celah korupsi yang selama ini tidak terdeteksi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat diidentifikasi lebih dini melalui partisipasi masyarakat.
Acara yang berakhir di Balai Kota Yogyakarta ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu korupsi dan berani menjaga integritas demi masa depan Indonesia yang lebih bersih.
Red/Teguh
Bengkulu, DN-II Skandal dugaan pencemaran lingkungan yang melibatkan Restoran Mie Gacoan Bengkulu kini merambah menjadi krisis kepercayaan institusional melibatkan korporasi yang inkonsisten, media yang abai verifikasi, dan pemerintah daerah yang lalai. (8/12/2025).
Kasus ini bukan lagi sekadar masalah sumur bor, melainkan potret nyata kelemahan pengawasan dan penegakan hukum di Kota Bengkulu.
Ahmad Rifai, perwakilan warga Jalan Sudirman, secara eksplisit membantah klaim pengerjaan sumur bor yang sempat disiarkan beberapa media lokal sebagai “klarifikasi resmi,” memicu pertanyaan serius tentang standar jurnalisme di daerah ini.
“Kami bantah dulu supaya berimbang. Belum ada pengerjaan sumur bor itu,” tegas Ahmad. “Pemberitaan yang beredar tidak sesuai dengan kondisi lapangan.”
Bantahan warga ini menjadi tamparan keras bagi etos kerja pers yang dinilai gagal melakukan verifikasi dasar (check and re-check). Media yang mengangkat klarifikasi tanpa bukti dokumen dan tanpa konfirmasi lapangan telah mengkhianati prinsip faktualitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegagalan ini diperparah oleh pengakuan Kepala Cabang Mie Gacoan Bengkulu, Zainal, yang dengan enteng menyebut “klarifikasi resmi” tersebut hanyalah “obrolan ringan” dan “bukan pernyataan resmi.”
“Memang kami belum mengklarifikasi secara resmi. Kami hanya ngobrol soal apa yang sudah dilakukan… Yang kemarin itu hanya diskusi, bukan pernyataan resmi,” dalih Zainal.
Pengakuan ini menunjukkan betapa mudahnya manajemen korporasi menggunakan media sebagai corong propaganda yang tidak terverifikasi, sementara jurnalis lokal seolah hanya puas dengan jurnalisme “kopi darat” tanpa menuntut bukti legalitas dan dokumen resmi.
Masalah legalitas adalah inti dari polemik ini. Ahmad Rifai menyoroti rencana kerja tanpa izin, yang mencerminkan arogansi hukum pihak Mie Gacoan.
“Legalitasnya apa? Tidak bisa langsung mengerjakan begitu saja. Belum ada legalitas, tapi sudah mau bekerja,” kecamnya.
Namun, kritik paling tajam diarahkan pada Pemerintah Wilayah setempat. Kelalaian ini mencerminkan pemerintah yang “buta, tuli, dan bisu” dalam menjalankan fungsi pengawasan lingkungan dan izin usaha.
1. BUTTA terhadap fakta di lapangan, membiarkan dugaan pencemaran terjadi tanpa audit ketat.
2. TULI terhadap keluhan dan tuntutan warga mengenai izin dan tindak lanjut.
3. BISU karena tidak ada satu pun pernyataan tegas dari otoritas daerah yang menjamin penegakan sanksi jika terbukti melanggar UU Lingkungan Hidup.
“Di mana fungsi Dinas Lingkungan Hidup? Di mana peran Satpol PP menegakkan Perda? Pemerintah daerah terkesan membiarkan polemik ini berlarut-larut, seolah-olah keselamatan lingkungan dan kenyamanan warga bukan prioritas. Sikap ini adalah pengkhianatan terhadap mandat publik,” tegas sumber yang enggan disebut namanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mie Gacoan, yang hingga kini mengaku menunggu surat dari kantor pusat untuk mengambil keputusan, seolah menjadikan birokrasi internal sebagai tameng. Sementara itu, warga dipaksa menanggung dampak dari kelumpuhan aksi yang dilakukan oleh korporasi dan kelalaian struktural oleh pemerintah daerah.
Publisher -Red
Pengerahan prajurit dari Yon TP 853/Bawar Reje Bur dilakukan sebagai langkah cepat dalam memastikan rumah sakit daerah kembali berfungsi sebagai layanan kesehatan utama masyarakat. Para prajurit bekerja tanpa mengenal lelah untuk menyingkirkan lumpur tebal yang mengendap hingga 10 sentimeter di lantai dasar rumah sakit. Dalam pelaksanaannya, TNI bersinergi dengan delapan personel Pemadam Kebakaran Aceh Tamiang serta 27 anggota Satgas Matadana Poltekkes Kemenkes Medan.
Sejak hari pertama, sasaran utama pembersihan adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD) mengingat ruangan tersebut merupakan pusat layanan krusial yang harus segera dipulihkan. Lumpur yang telah mengering dan mengeras pada lantai maupun dinding menjadi tantangan yang membutuhkan tenaga ekstra serta ketelitian dalam penanganannya. Namun dengan kerja terkoordinasi, prajurit Kodam IM mampu melaksanakan pembersihan secara efektif.
Meskipun kondisi di lapangan cukup berat, semangat para prajurit tetap tinggi. Mereka bekerja dari pagi hingga sore menggunakan peralatan manual dan mesin penyemprot guna memastikan tidak ada sisa lumpur yang dapat menghambat kesiapan ruang pelayanan. Berkat ketekunan dan disiplin para prajurit, aktivitas pembersihan menunjukkan perkembangan signifikan dari hari ke hari.
Hingga saat ini kondisi RSUD Aceh Tamiang telah memasuki tahap finishing. Lumpur tebal yang sebelumnya menutupi lantai dan lorong berhasil dibersihkan sepenuhnya. Seluruh ruang utama kini dalam kondisi normal dan siap menjalani tahap sterilisasi sebelum rumah sakit kembali dioperasikan untuk melayani masyarakat terdampak banjir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembersihan RSUD Aceh Tamiang menjadi prioritas mengingat rumah sakit merupakan fasilitas vital yang sangat dibutuhkan masyarakat pada masa pascabencana. Kehadiran prajurit Yon TP 853/Bawar Reje Bur menjadi wujud nyata komitmen Kodam Iskandar Muda dan TNI dalam mendukung percepatan pemulihan wilayah serta memastikan pelayanan kesehatan masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman dan optimal.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
YOGYAKARTA, DN-II Riuh rendah Pasar Beringharjo, Yogyakarta, menyimpan kisah perjuangan para pedagang yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup di sana. Salah satunya adalah Ibu Intan (52), pedagang yang telah berjualan di Jalan Gedongkiwo 24 selama lebih dari 20 tahun. (8/12/2025).
Ditemui di lapaknya, Ibu Intan mengisahkan perubahan drastis kondisi pasar dibandingkan dua dekade lalu. Jika dulu Beringharjo selalu disesaki pembeli dari seluruh penjuru Indonesia, kini situasinya jauh berbeda.
Gempuran Online dan Pasca-Pandemi
Menurut Ibu Intan, penurunan omzet yang ia rasakan dipicu oleh dua faktor utama: maraknya perdagangan daring (online) dan dampak berkepanjangan pandemi COVID-19.
“Dulu ramai sekali, sekarang jauh beda. Saingannya banyak, terutama pengaruh online,” keluh Ibu Intan. Ia menambahkan bahwa harga di platform online sangat bersaing, sehingga membuat pasar fisik makin sepi pengunjung. “Pasca-COVID dampaknya kerasa banget, pembeli belum pulih seperti dulu.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Strategi Bertahan: Sabar dan Telaten
Menghadapi situasi yang sulit, Ibu Intan mengaku tidak memiliki strategi khusus selain menjaga kesabaran. “Strateginya ya harus sabar dan telaten,” ujarnya singkat.
Penurunan jumlah pembeli juga berdampak pada operasional lapaknya. Jika dulu ia mungkin memiliki lebih banyak bantuan, kini ia hanya dibantu oleh satu orang karyawan. Koleksi dagangannya pun tetap ia pertahankan selengkap mungkin untuk menarik minat pelanggan, mulai dari:
Daster dan Sprei.
Mukenah dan Taplak Meja.
Kemeja dan Sarung Batik.
Blangkon.
Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, berkisar antara Rp25.000 hingga Rp100.000-an, tergantung pada kualitas bahan.
Beban Biaya di Tengah Sepi
Meskipun omzet tidak menentu, Ibu Intan tetap harus memenuhi kewajiban membayar retribusi pasar. Biaya tersebut dibayarkan secara harian sebesar kurang lebih Rp1.600. Sistem pembayarannya pun sudah mengikuti perkembangan zaman, di mana pengelola pasar menyediakan opsi pembayaran melalui QRIS maupun tunai.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ibu Intan, yang statusnya kini sebagai penyewa lapak milik bosnya, berharap agar kondisi pasar tradisional bisa kembali pulih. Baginya, Beringharjo bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan saksi bisu perjalanan hidupnya selama 20 tahun terakhir.
Red/Teguh
YOGYAKARTA, DN-II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara strategis menggeser pusat rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 ke Yogyakarta. Senin, (8/12/2025).
Langkah ini mendapat apresiasi dari Sekretaris LSM LANDEP (Lembaga Analisis Data dan Pengkajian Kebijakan Publik) Kabupaten Brebes, M. Subhan, yang menilai momentum ini sebagai titik balik penguatan integritas melalui jalur pendidikan.
Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah dipandang bukan sekadar rotasi lokasi, melainkan langkah taktis untuk mendekatkan pesan antikorupsi ke akar rumput serta dunia akademis. 
Yogyakarta: Simbol Intelektual dan Integritas
Meski penentuan lokasi merupakan kewenangan penuh KPK, LANDEP melihat alasan filosofis yang kuat di balik terpilihnya “Kota Pelajar” tersebut. Selain posisi geografisnya yang strategis bagi perwakilan Pemerintah Daerah dari berbagai provinsi, Yogyakarta dinilai memiliki nilai historis yang kuat dalam dunia intelektual.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Yogyakarta adalah simbol kota pendidikan. Kami memandang dunia pendidikan harus menjadi ujung tombak dalam proses sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini,” ujar M. Subhan di sela-sela kegiatan Roadshow Hakordia.
Menurutnya, institusi pendidikan bertanggung jawab mencetak kader bangsa yang akan mengisi jabatan strategis di masa depan. Dengan memusatkan kegiatan di Yogyakarta, diharapkan nilai-nilai integritas dapat meresap kuat mulai dari lingkungan akademis perguruan tinggi hingga ke tingkat sekolah dasar.
Kritik Terhadap ‘Pemerataan’ Korupsi ke Tingkat Desa
Di sisi lain, M. Subhan memberikan catatan kritis mengenai dinamika sosiopolitik pasca-reformasi. Ia menyoroti fenomena miris di mana praktik korupsi kini seolah ikut terdesentralisasi hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah.
“Sangat memprihatinkan. Alih-alih pemerataan kesejahteraan, yang kita lihat justru seolah terjadi ‘pemerataan’ praktik korupsi di berbagai daerah. Dulu mungkin korupsi dilakukan secara terpusat, namun sekarang hampir di tingkat desa hingga lingkup terkecil pun ditemukan indikasi korupsi,” tegasnya.
Red/Teguh
Mahalnya Harga Sebuah Kebohongan: Mengapa Manipulasi Informasi Pasti Runtuh
Oleh: Redaksi DN-II
Nasional, DN-II Di era di mana informasi bergerak lebih cepat dari logika, masyarakat modern kian terjebak dalam labirin klaim yang saling tumpang tindih. Namun, di tengah riuh rendahnya hoaks dan manipulasi, sebuah prinsip purba tetap berdiri kokoh: Kebenaran adalah pelari maraton yang tidak akan pernah kehabisan napas. (8/12/2025).
Berikut adalah bedah urgensi integritas di tengah gempuran badai disinformasi:
1. Waktu sebagai Auditor Alam yang Independen
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Banyak pihak mencoba memanipulasi fakta demi keuntungan elektoral maupun material sesaat. Namun, sejarah selalu membuktikan bahwa waktu adalah hakim yang paling adil. Kepalsuan mungkin bisa menempati barisan terdepan hari ini, namun ia dibangun di atas fondasi pasir yang rapuh.
Hukum Alam: Sesuatu yang palsu akan selalu dianggap sebagai “benda asing” dalam narasi kehidupan.
Ketangguhan: Kebenaran tidak butuh dibela dengan kebohongan baru; ia hanya butuh ketabahan untuk menanti saatnya menampakkan diri secara utuh.
2. Jejak Digital: Pedang Bermata Dua bagi Kejujuran
Digitalisasi telah mengubah lanskap kejujuran secara radikal. Saat ini, integritas bukan lagi sekadar domain moralitas, melainkan aset ekonomi dan sosial yang sangat bernilai. Setiap pernyataan meninggalkan rekam jejak yang abadi dan tak terhapuskan.
“Reputasi yang dibangun selama puluhan tahun bisa runtuh dalam hitungan detik ketika satu kebohongan terendus oleh audit jejak digital.”
Masyarakat kini kian piawai dalam melakukan uji silang (cross-check). Sekali kepercayaan publik retak akibat manipulasi informasi, kredibilitas pribadi maupun institusi akan sulit dikembalikan ke bentuk semula.
3. Biaya Psikologis di Balik Kepalsuan
Menjaga narasi bohong adalah pekerjaan yang melelahkan secara mental. Dalam psikologi komunikasi, hal ini dikenal sebagai Beban Kognitif Tinggi (High Cognitive Load).
Beban Mental: Ketakutan konstan akan terbongkarnya rahasia memicu stres kronis bagi sang penyebar disinformasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kemerdekaan Batin: Memilih untuk jujur—meski pahit—adalah bentuk kemerdekaan batin. Ketenangan pikiran adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan hasil manipulasi data apa pun.
4. Menjadi Konsumen Informasi yang Etis
Kita semua memiliki tanggung jawab kolektif untuk berhenti menjadi “bahan bakar” penyebaran hoaks. Sebelum menekan tombol share, setiap individu perlu menggunakan filter Tiga Pertanyaan Fundamental:
Parameter Pertanyaan Kritis Tujuan
Faktual Apakah ini benar? Memverifikasi bukti valid dan sumber kredibel.
Utilitas Apakah ini bermanfaat? Memastikan informasi membangun, bukan merusak.
Etika Apakah ini adil? Menghindari narasi yang menyudutkan sepihak.
Kebenaran mungkin tidak selalu menjadi yang pertama sampai di garis finis, namun ia adalah satu-satunya yang akan tetap berdiri tegak saat seluruh bangunan kepalsuan runtuh. Menjaga integritas di tengah badai informasi bukan sekadar pilihan moral, melainkan investasi terbaik untuk menyelamatkan peradaban dari kegelapan intelektual.
Cahaya kebenaran akan selalu menemukan celah untuk menembus kegelapan yang paling pekat sekalipun. Saatnya kita berdiri di sisi yang benar.
Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda memiliki pengalaman di mana kebenaran terungkap secara tak terduga di tengah kepungan hoaks? Bagikan perspektif Anda di kolom komentar untuk memperkuat gerakan literasi informasi nasional.
Berita Opini :
Oleh Casroni
