WASPADA! CELAH KORUPSI RJIT MULAI DARI BIAYA MATERIAL HINGGA PEMOTONGAN DANA P3A”
WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), yang merupakan kolaborasi strategis antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR, belakangan ini disorot terkait potensi penyalahgunaan anggaran. Program ini vital dalam menunjang produksi pertanian nasional dengan memperbaiki infrastruktur pengairan di tingkat petani, yang pelaksanaannya seringkali melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Namun, tingginya alokasi anggaran yang melibatkan banyak pihak di lapangan menimbulkan celah bagi oknum untuk mencari keuntungan, yang pada akhirnya merugikan kelompok petani penerima manfaat dan mengancam keberlanjutan swasembada pangan.
Potensi tindak pidana korupsi yang paling umum terjadi adalah penyelewengan dana dalam bentuk pemotongan (penyunatan) anggaran yang seharusnya diterima penuh oleh P3A pelaksana. Selain itu, praktik mark-up harga material atau penggelembungan volume pekerjaan (fiktif) juga sering ditemukan, di mana selisih dana hasil korupsi tersebut masuk ke kantong oknum di berbagai tingkatan, baik dari pihak birokrasi, pendamping proyek, hingga pengurus kelompok tani itu sendiri. Praktik ini secara langsung melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kualitas infrastruktur yang dihasilkan menjadi korban utama dari praktik culas ini. Penyimpangan anggaran sering berujung pada penggunaan bahan bangunan di bawah spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyebabkan jaringan irigasi tersier yang dibangun menjadi cepat rusak atau tidak berfungsi optimal. Kondisi ini secara substansial menghambat akses air bersih ke lahan pertanian, yang seharusnya mampu meningkatkan indeks pertanaman dan hasil panen, namun justru menimbulkan kerugian negara dan kesengsaraan bagi petani.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanggapi kerentanan ini, aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk meningkatkan pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan program RJIT, khususnya di daerah-daerah yang rawan. Pengawasan ketat diperlukan sejak tahap perencanaan, pencairan dana, hingga tahap pelaksanaan fisik di lapangan. Selain itu, transparansi dana dan pelibatan aktif masyarakat petani sebagai pengawas eksternal juga menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan.
Dampak hukum dari penyelewengan dana RJIT tidak main-main. Oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara dapat dijerat dengan hukuman penjara berat serta denda sesuai ketentuan UU Tipikor. Program RJIT yang seharusnya menjadi solusi bagi masalah irigasi pertanian harus diselamatkan dari kepentingan oknum, demi menjamin efektivitas anggaran dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh petani Indonesia.
BY : JULIYAN
Presiden Prabowo Berangkatkan Kontingen Indonesia Menuju SEA Games Thailand 2025
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberangkatkan kontingen Indonesia yang akan bertanding pada SEA Games Ke-33 Tahun 2025 di Thailand pada 9-20 Desember mendatang. Acara pelepasan digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (05/12/2025).
Prosesi penyerahan bendera Merah Putih dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir kepada Chief de Mission (CdM) Kontingen Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono menandai dimulainya tugas resmi kontingen Indonesia untuk berkompetisi mengharumkan nama bangsa.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo meyakini bahwa kesempatan untuk mewakili Indonesia di kompetisi olahraga Internasional merupakan kehormatan besar bagi para atlet. Oleh karena itu, Presiden pun mendorong agar para atlet bertanding dengan penuh totalitas serta mental dan keyakinan yang kuat untuk meraih prestasi tertinggi.
Pada SEA Games kali ini, kontingen Indonesia turun dengan 1.021 atlet dan akan mengikuti pertandingan pada 48 cabang olahraga. Indonesia menargetkan untuk dapat mempertahankan posisi tiga besar seperti pada SEA Games sebelumnya di Kamboja.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan mampu menghadapi berbagai cobaan, termasuk bencana alam yang saat ini terjadi di Sumatra.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada acara Doa Bersama dalam rangka HUT ke-61 Partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (05/12/2025).
Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah bereaksi cepat dalam penanganan bencana di berbagai daerah, sehingga kehadiran negara dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sejak awal terjadinya musibah.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memperkuat armada udara untuk penanganan bencana dan kebutuhan pertahanan negara, dengan mendatangkan 200 helikopter tambahan mulai Januari 2026.
Presiden menyatakan bahwa investasi pada alutsista bukan semata untuk kebutuhan pertahanan, melainkan juga elemen penting dalam menghadapi situasi darurat, termasuk bencana dan potensi konflik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Skandal Kas BOS SMPN 1 Lahat Selatan: Kelebihan Uang di Kepsek, Selisih Kurang Mencapai Puluhan Juta
LAHAT SELATAN, DN-II 6 Desember 2025, Pengelolaan dan pengamanan kas pada Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Lahat Selatan dinilai belum memadai dan tidak sesuai dengan sejumlah peraturan pengelolaan keuangan negara/daerah. Temuan ini terungkap dalam pemeriksaan fisik kas secara uji petik yang dilakukan pada 14 Maret 2025.
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelebihan uang tunai yang dipegang oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, jauh melampaui batas maksimal yang ditetapkan.
Kas Tunai Melebihi Batas Maksimal
Saat pemeriksaan fisik, total uang tunai yang berada di tangan Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sekolah mencapai Rp31.410.000,00. Angka ini melebihi batas maksimal uang tunai yang seharusnya dipegang, yaitu sebesar Rp10.000.000,00.
Rincian uang tunai tersebut adalah Rp1.410.000,00 di Bendahara dan sebagian besar, yaitu Rp30.000.000,00, berada di tangan Kepala Sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pengambilan uang tunai dalam jumlah besar tersebut dilakukan pada 11 Februari 2025 ke Bank senilai Rp157.000.000,00. Berdasarkan keterangan, Bendahara menitipkan sebagian besar uang tersebut kepada Kepala Sekolah dengan alasan tidak memiliki brankas.
Bendahara juga menyatakan penarikan dalam jumlah besar disebabkan oleh kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membatasi penarikan Dana BOS hanya dua kali dalam satu periode pencairan. Namun, konfirmasi kepada Ketua Pokja BOS dan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa kebijakan penarikan seharusnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Ditemukan Selisih Kurang Kas Sebesar Rp71 Juta
Selain kelebihan batas kas tunai, pemeriksaan fisik kas juga menemukan adanya selisih kurang kas tunai sebesar Rp71.670.000,00.
Hal ini terjadi karena bukti pertanggungjawaban yang dimiliki Bendahara pada tanggal pemeriksaan (14 Maret 2025) hanya sebesar Rp53.920.000,00, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara saldo kas buku dan saldo kas fisik.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada 19 Maret 2025, Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sekolah dilaporkan telah menyampaikan bukti pertanggungjawaban susulan.
Melanggar Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa peraturan penting dalam pengelolaan keuangan, termasuk:
Pemisahan Tugas: Pelanggaran terhadap prinsip pemisahan tugas antara pihak yang menyimpan uang (Bendahara) dan pihak yang melakukan otorisasi (Kepala Sekolah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyerahan dan penyimpanan uang kas oleh Kepala Sekolah dapat mencegah peningkatan kontrol internal.
Penyimpanan Uang: Adanya uang tunai yang melebihi batas dan disimpan di luar kewenangan Bendahara, yang berpotensi melanggar ketentuan mengenai kewenangan Bendahara Pengeluaran/Pembantu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyetoran dan Saldo: Secara umum, praktik ini juga bertentangan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang menekankan pada pengelolaan kas secara non-tunai sebisa mungkin, dan membatasi penyimpanan uang tunai melebihi batas waktu atau jumlah yang telah ditentukan.
Temuan ini menjadi catatan penting bagi pihak terkait di SMPN 1 Lahat Selatan, khususnya dalam meningkatkan disiplin anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur penatausahaan dan pengamanan kas negara/daerah yang bersumber dari Dana BOS.
Tim Prima
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara terkait kabar Bupati Aceh Selatan Mirwan yang diketahui berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, sementara wilayahnya tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan keprihatinannya atas informasi tersebut.
“Kami sangat menyayangkan sekali, begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini dikabarkan sedang berada di Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah. Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Benni menegaskan, dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat. “Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa Mendagri telah menghubungi langsung Bupati Mirwan untuk meminta klarifikasi. “Bapak Mendagri sudah telepon langsung, yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” jelasnya.
Benni mengatakan, tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri sudah bergerak menuju Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air. Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri akan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Benni menambahkan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025. Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Bupati Mirwan.
Red
Morowali, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong Kabupaten Morowali untuk memperkuat inklusivitas pembangunan, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta keberlanjutan lingkungan di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pesan itu disampaikan Wiyagus saat menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Morowali di Alun-Alun Rumah Jabatan Bupati Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (5/12/2025).
“Kita dapat hadir bersama-sama di bumi ‘Tepe Asa Moroso’ untuk memperingati momen bersejarah hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang ke-26, yang mengusung tema ‘Morowali Tangguh, Morowali Juara’,” katanya.
Wiyagus mengatakan bahwa usia 26 tahun merupakan fase yang cukup matang bagi sebuah daerah otonom. Menengok perjalanan pembentukan Kabupaten Morowali mengingatkan pada semangat ketekunan dan pengorbanan para pendahulu yang telah meletakkan fondasi bagi kemajuan daerah tersebut.
Ia menuturkan, Morowali yang dulu dianggap sulit dijangkau kini menjelma menjadi episentrum gravitasi ekonomi, bukan hanya di Sulawesi, tetapi juga di Indonesia, bahkan dunia. Kekayaan alam berupa nikel menjadikan Morowali pemain kunci dalam rantai pasok global industri baterai dan kendaraan listrik. “Ini adalah sejarah besar yang sedang kita bangun bersama,” tegasnya.
Wiyagus juga mengapresiasi berbagai keberhasilan yang telah dicapai Kabupaten Morowali. Data menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan pertumbuhan ekonomi Morowali termasuk yang tertinggi di Sulteng, mencerminkan besarnya perputaran ekonomi daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Selanjutnya, kualitas manusia Morowali pun terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia, IPM kita tahun 2024 berada di angka 74,36 masuk kategori tinggi dan merupakan yang tertinggi kedua di Sulawesi Tengah setelah Kota Palu,” ungkapnya.
Namun demikian, Wiyagus mengingatkan bahwa tantangan terbesar adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat inklusif dan memberikan efek menetes ke bawah (trickle down effect). Selain itu, isu lingkungan hidup harus mendapat perhatian serius. Hilirisasi nikel merupakan prioritas nasional, namun pelaksanaannya harus berkelanjutan dan memperhatikan kaidah lingkungan.
Tantangan berikutnya adalah kebutuhan sumber daya manusia (SDM) terampil untuk mendukung investasi teknologi tinggi. Karena itu, isu pengangguran lokal harus diatasi melalui pelatihan vokasi yang link and match dengan kebutuhan industri.
“Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali dan masyarakat Morowali [saya apresiasi] atas kerja kerasnya dalam membangun daerah ini menjadi salah satu pilar ekonomi nasional,” tambahnya.
Pada momentum HUT ke-26, mewakili pemerintah pusat, Wiyagus menyampaikan sejumlah arahan kebijakan. Pertama, fokus pada penurunan kemiskinan ekstrem secara stabil. Kedua, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan terdigitalisasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta menutup celah korupsi. Ketiga, menjaga kondusivitas wilayah sebagai objek vital nasional karena stabilitas keamanan adalah kunci investasi.
Keempat, memperkuat sinergi pusat dan daerah yang tegak lurus pada kebijakan nasional, termasuk hilirisasi dan penataan ruang. Kelima, memastikan penegakan tata ruang yang tegas, menghentikan alih fungsi lahan yang melanggar aturan, dan menjamin industri berjalan sesuai standar lingkungan. Keenam, memperkuat sektor non-tambang agar pendapatan daerah juga diarahkan untuk merevitalisasi sektor pertanian dan pariwisata.
“Semoga Morowali semakin maju, sejahtera, dan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Teruslah berkarya untuk bangsa dan negara. Dirgahayu Kabupaten Morowali,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf, Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulteng, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh perempuan dan pemuda Sulteng.
Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa perempuan Indonesia perlu menjadi sosok yang inovatif, kolaboratif, dan transformatif agar mampu menjawab tantangan zaman dan berperan lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan sosial modern.
Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Kongres II Cendekiawan Perempuan Papua, yang mengusung tema “Meningkatkan Kapasitas dan Kepemimpinan Perempuan Indonesia Inovatif, Kolaboratif, Transformatif”, di Ballroom Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Kolaboratif ini sangat penting sekali. Tadi Ketua Umum sedikit sudah menyampaikan jejaringnya. Bagaimana melakukan kolaborasi kerja, dengan siapa, apa sudah berjalan. Kemudian transformatif, bagaimana dari nilai yang lama, kita bisa transformasi pada nilai baru, dengan perubahan baru,” katanya.
Ribka menjelaskan, cendekiawan merupakan kelompok yang berpikir cerdas, memiliki inovasi, dan mampu menggali gagasan untuk meningkatkan kapasitas berpikir demi kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan, Papua memiliki kekayaan sumber daya alam dan kearifan lokal yang dapat menjadi modal besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Papua juga memiliki sumber daya alam dan daya potensi manusianya. Inilah modal kita di Papua yang tidak [boleh] kita biarkan begitu [saja],” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menuturkan bahwa di tengah kekayaan tersebut, perempuan Papua hadir sebagai pelindung keluarga sekaligus penggerak ekonomi berbasis komunitas. Meski pada 2025 masih terdapat jurang kesenjangan yang perlu dijembatani, Ribka tetap optimistis perempuan memiliki posisi penting dalam pembangunan. Hal itu antara lain terlihat dari meningkatnya keterlibatan perempuan sebagai legislator di tingkat pusat maupun daerah.
“Saya sudah promosikan dua perempuan pernah menjadi Pj. Bupati, karena saya ingin merubah stigma yang selama ini, masyarakat Papua menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa,” imbuhnya.
Ke depan, Ribka berharap kesetaraan gender, martabat, dan harga diri perempuan terus meningkat. Ia menilai perempuan memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan—mulai dari mengelola keluarga, menjaga generasi, merawat alam, hingga berkontribusi pada pembangunan sosial.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua Rosaline Irene Rumaseuw serta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat.
Red
Lamongan, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menciptakan inovasi yang benar-benar menghadirkan solusi, bukan sekadar menjadi ajang pencitraan atau berorientasi pada penghargaan. Ia menegaskan bahwa inovasi harus lahir dari kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
“Bapak-Ibu Kepala Daerah, jangan sampai inovasi ini hanya orientasinya ke reward dan gimmick, jangan. Enggak ada rasanya-manfaatnya bagi warga. Harus pertama, mendapatkan solusi. Kalau enggak jadi solusi, enggak ada artinya, Bapak-Ibu,” katanya pada acara Lamongan Award 2025 di Pendopo Lokatantra Lamongan, Jawa Timur, Jumat (5/12/2025).
Bima menjelaskan, inovasi yang efektif tidak hanya menyelesaikan persoalan daerah, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, inovasi harus masuk ke dalam sistem dan terasa dampaknya bagi masyarakat secara langsung. Untuk mewujudkannya, setiap inovasi harus berbasis riset yang kuat.
“Jadi semuanya itu risetnya serius. Kalau risetnya hanya copy paste saja dari internet, ya buat apa? Harus ada hitung-hitungan angkanya. Kemudian inovasi ini juga harus ada dukungan pendanaan. Inovasi ini juga harus membangun kolaborasi dengan semua stakeholders,” terangnya.
Ia menambahkan, negara-negara maju memiliki tradisi inovasi yang melembaga dan berkelanjutan. Pergantian pemimpin tidak menghentikan proses tersebut. Bima mencontohkan pengalaman yang ia temui saat mengikuti kursus di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Di sana terdapat tradisi, ketika seorang menteri baru dilantik, ia langsung mengumpulkan stafnya bersama menteri sebelumnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya tanya, untuk apa? Untuk memastikan semua program-program berlanjut. Untuk memastikan semua inovasi berlanjut,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima turut memaparkan sebuah matriks inovasi yang menggambarkan keragaman pola pikir dan karakter individu dalam menciptakan inovasi. Menurutnya, sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kreativitas dan konsistensi tinggi untuk terus berkreasi, sementara sebagian lainnya lebih pasif. Pola serupa juga terlihat pada kepala daerah; ada yang dikenal progresif dan inovatif, sementara lainnya kurang menonjol. 
Dari matriks itu, Bima menyimpulkan bahwa para inovator memiliki mindset perubahan, jiwa petarung, dan dorongan kuat untuk memberi manfaat bagi orang lain.
“Sudah punya niat untuk berbuat bagi rakyat dan memiliki keberanian untuk berubah. Di sinilah kandang para inovator, Bapak-Ibu sekalian,” ungkapnya.
Bima juga menyampaikan selamat kepada para penerima Lamongan Award 2025. Ia berharap para pemenang dapat menjadi inovator sejati yang berkarya bukan demi kepentingan pribadi atau sekadar meraih penghargaan, melainkan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan membawa perubahan bagi Kabupaten Lamongan.
“Pertanyaannya adalah, apakah warga juga bangga? Apakah rakyat juga merasakan? Apakah ada dampak yang terstruktur, sistematis, dan masif? Itu pertanyaannya. Nah, karena itu izinkan saya mengajak Bapak-Ibu kita semua sedikit merenung di balik kebanggaan penghargaan yang didapat,” tegasnya.
Red
Brebes, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan pihak terkait melaksanakan acara pembagian 100 unit becak listrik kepada masyarakat. Acara penyerahan simbolis ini diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Brebes pada hari ini Sabtu, 6 Desember 2025.
Inisiasi Presiden dan Inovasi Anak Bangsa
Dalam sambutannya, Nanik S. Deyang, yang menjabat sebagai Presiden Becak Listrik Indonesia sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menjelaskan latar belakang program ini.
“Awalnya, beliau [Presiden Prabowo] menggambar sendiri desain becak listrik ini, lalu diberikan sejak sebelum beliau menjabat Presiden. Di awal tahun 2024, beliau memesan 1.000 unit dari PT Len,” ungkap Nanik.
Nanik S. Deyang juga menegaskan bahwa becak listrik yang dibagikan ini merupakan yang pertama di dunia. Inovasi ini adalah hasil kerja keras anak bangsa, di mana PT Len dan PT Pindad membutuhkan waktu untuk riset, mendesain, dan mematenkannya. Saat ini, produksi becak listrik dilakukan oleh PT Len dan juga melibatkan PT Pindad.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Sampai saat ini, sudah ada sekitar 3.500 unit yang kami bagikan. Intinya, Bapak Presiden tidak ingin ada rakyat, terutama yang lansia, harus mencari uang dengan mengayuh becak,” tambahnya.
Peningkatan Pendapatan: Berdasarkan pengalaman, penerima bantuan becak listrik pada tahun 2024 melaporkan peningkatan pendapatan hingga dua sampai tiga kali lipat.
Target Penerima: Becak listrik ini diprioritaskan untuk warga yang berusia lebih dari 60 tahun agar kesehatan mereka di usia senja tetap terjaga.
Manfaat Lingkungan: Selain untuk kesejahteraan, penggunaan becak listrik juga bertujuan untuk meminimalisir polusi udara.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Brebes
Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, turut memberikan tanggapan positif. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes akan terus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan ini.
“Pada tahun 2026, kami berencana memberikan kesejahteraan berupa asuransi kepada semua tukang becak yang ada di Brebes,” ujar Bupati Paramita.
Rasa Syukur dari Keluarga Penerima
Perwakilan keluarga penerima becak listrik menyampaikan rasa terima kasih dan harapan mereka.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah memberikan rezeki ini kepada kami. Kami sangat menghargai perhatiannya kepada rakyat, kepada masyarakat yang lemah, melalui program becak ini,” ujar salah seorang perwakilan penerima.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mereka juga berharap agar program ini terus berlanjut. “Harapan kami ke depan, tidak hanya becak yang sudah dikirim saat ini, tetapi bagi masyarakat yang berikutnya dan belum mendapat giliran juga akan diberikan bantuan,” tutupnya.
Red/Teguh
Jakarta, DN-II Kerja sama maritim antara Bakamla RI dan Indian Coast Guard (ICG) kembali diperkuat melalui pelaksanaan Passing Exercise (PASSEX) antara KN. Pulau Dana–323 dan Kapal ICGS Vigraha 39. Latihan bersama ini digelar di perairan timur Pulau Damar, bertepatan pada hari terakhir rangkaian kunjungan port visit ICG Vigraha di Indonesia. Jumat (5/12/2025).
Latihan dipimpin oleh Komandan KN. Pulau Dana–323, Letkol Bakamla Umar Dhani. “Seluruh rangkaian PASSEX terlaksana dengan lancar dan aman. Kegiatan ini menjadi bukti eratnya hubungan operasional antara Bakamla RI dan Indian Coast Guard di bidang keamanan maritim,” ujarnya.
PASSEX yang berlangsung selama beberapa jam tersebut melibatkan sejumlah materi latihan penting, antara lain OOW Manuver Exercise (manuver perwira jaga anjungan), Drugs Interdiction & VBSS Exercise (latihan interdiksi narkotika dan visit-board-search-seizure), SAR Demonstration (demonstrasi pencarian dan pertolongan), FiFi Exercise (simulasi fire fighting), Steam Pass & Salute Exercise (lintas hormat antarkapal). Rangkaian latihan ini dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas, profesionalisme, sekaligus kesiapan unsur patroli kedua negara dalam menghadapi tantangan keamanan laut yang bersifat dinamis. 
Sebelumnya pada hari yang sama, Bakamla RI secara resmi melepas keberangkatan ICGS Vigraha setelah lima hari berada di Indonesia. Prosesi dilakukan di Dermaga IKT TPT 4, Tanjung Priok, dipimpin oleh Kasubdit Renevalops Kolonel Bakamla Bella Nusa Bahari.
Selama kunjungan 2–5 Desember, delegasi ICG telah melaksanakan agenda intensif, di antaranya kunjungan kehormatan ke Mabes Bakamla RI, pembahasan tindak lanjut MoU kerja sama maritim yang diperpanjang pada Januari 2025, serta jamuan makan malam resmi yang dihadiri Sekretaris Utama Bakamla RI Laksda TNI Dr. Samuel H. Kowaas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Latihan PASSEX hari ini sekaligus menjadi penutup yang solid bagi rangkaian interaksi bilateral Bakamla RI–ICG sepanjang tahun 2025. Kerja sama operasional dan diplomasi yang dibangun menunjukkan upaya bersama dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. (Humas Bakamla RI)
Red/Humas Bakamla RI
