Ketimpangan Anggaran Kabupaten Bekasi 2022: Birokrasi Gemuk, Pembangunan Lunglai
BEKASI, DN-II Struktur Anggaran Belanja pada tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 memicu sorotan tajam. Analisis terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menunjukkan ketidakseimbangan alokasi yang mengarah pada inefisiensi birokrasi dan minimnya investasi pembangunan jangka panjang bagi masyarakat.
Akar Masalah: Prioritas yang Terbalik
Masalah utama dalam postur anggaran ini adalah dominasi Belanja Operasi yang menelan sebagian besar porsi dana, meninggalkan sisa yang sangat minim untuk pembangunan fisik atau pelayanan publik langsung.
Birokrasi Memakan Anggaran: Badan Kepegawaian dan PSDM, misalnya, mengalokasikan Rp17,7 miliar hanya untuk belanja pegawai.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Belanja Modal yang Miris: Di Balitbangda, alokasi Belanja Modal hanya tercatat sebesar Rp183,8 juta. Kecilnya angka ini menghambat kemampuan daerah untuk berinvestasi pada aset produktif yang dibutuhkan rakyat.
Ketidakseimbangan BPBD: Bahkan di instansi vital seperti BPBD, rasio anggaran menunjukkan ketimpangan: 70% untuk operasional internal dan hanya 30% untuk modal. Ini mengindikasikan bahwa anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai “mesin” birokrasi ketimbang performa penanganan bencana di lapangan.
Celah Transparansi dan Risiko Penyimpangan
Analisis mendalam menemukan adanya pos anggaran besar yang masuk dalam kategori “rentan pengawasan”:
Dana Tak Terduga (BTT) Fantastis: Terdapat alokasi Rp100 Miliar pada BPKD dalam bentuk Belanja Tidak Terduga.
Belanja Hibah: Alokasi sebesar Rp8,5 Miliar di Kesbangpol memerlukan pengawasan ketat agar tidak menjadi instrumen kepentingan politik praktis.
Besarnya angka pada pos ini menciptakan celah lebar bagi ketidaktransparanan jika tidak dibarengi dengan mekanisme audit yang ketat.
Krisis Tata Kelola: Isu Rangkap Jabatan
Sorotan juga tertuju pada aspek manajemen SDM. Munculnya nama Ir. H. Entah Ismanto, SH, MM, yang terindikasi menjabat sebagai Kepala Badan di dua institusi strategis sekaligus (Bappelitbangda dan Bappeda), memicu kekhawatiran akan konflik kepentingan dan menurunnya fokus akuntabilitas kepemimpinan.
Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk memulihkan kesehatan fiskal Kabupaten Bekasi, diperlukan langkah-langkah luar biasa:
Restrukturisasi Rasio Belanja: Pemerintah Kabupaten Bekasi harus secara progresif memangkas belanja operasional dan mengalihkan porsi yang lebih besar ke Belanja Modal demi pertumbuhan ekonomi daerah.
Audit Forensik DPRD: DPRD Kabupaten Bekasi didesak untuk melakukan audit forensik terhadap pos BTT dan Dana Hibah guna memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Klarifikasi Kepemimpinan: Kepala Daerah wajib memberikan klarifikasi transparan mengenai praktik rangkap jabatan dan segera melakukan pengisian jabatan secara definitif untuk menjaga profesionalisme.
Transparansi Publik: Rincian belanja barang, jasa, dan modal harus dipublikasikan secara mendetail agar masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap pengadaan dan program pembangunan.
Catatan Akhir: Anggaran bukan sekadar deretan angka, melainkan cerminan keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Jika anggaran 2022 lebih banyak habis untuk membiayai internal pemerintahan, maka kesejahteraan warga Bekasi sedang dipertaruhkan.
Tim Redaksi Prima
Kuningan, DN-II Minggu 7 Desember 2025 – Proyek pembangunan saluran air (senderan) di Desa Nanggela, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, kini tengah menjadi pusat perhatian publik. Proyek yang berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung dan dikerjakan oleh PT. HK ini diduga kuat dikerjakan asal-asalan, tidak sesuai spesifikasi teknis, serta mengabaikan prinsip transparansi anggaran. Minggu, (7/12/2025).
Temuan Lapangan: Material Buruk dan Nihil Papan Informasi
Hasil investigasi lapangan menunjukkan kualitas material yang digunakan sangat meragukan. Salah satu mandor di lokasi proyek bahkan mengakui bahwa pasir yang digunakan memiliki kualitas rendah (“pasir beureum”/merah). Penggunaan material yang tidak standar ini dikhawatirkan akan membuat bangunan cepat rusak dan merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Selain masalah teknis, proyek ini juga kedapatan tidak memasang Papan Informasi Proyek. Tidak adanya informasi mengenai volume pekerjaan, durasi, hingga rincian anggaran, menimbulkan kesan bahwa pelaksana sengaja menyembunyikan data dari pengawasan masyarakat.
Analisis Yuridis (Tinjauan Peraturan Perundang-undangan)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tindakan pengabaian spesifikasi dan transparansi ini berpotensi melanggar beberapa instrumen hukum nasional:
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Ketidakhadiran papan proyek melanggar hak masyarakat untuk mengetahui rincian penggunaan anggaran negara.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Pada Pasal 59, disebutkan bahwa penyelenggara jasa konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Penggunaan material buruk adalah pelanggaran serius terhadap standar mutu konstruksi.
Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021 (Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Mewajibkan penyedia jasa melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis yang telah disepakati.
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Ketidaksesuaian spesifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi.
Mendesak Ketegasan BBWS dan Aparat Penegak Hukum
Masyarakat menuntut BBWS Cimanuk-Cisanggarung untuk bertindak tegas terhadap PT. HK sebagai pelaksana. Jika terbukti ada manipulasi spesifikasi (RAB), BBWS wajib memberikan sanksi administratif hingga masuk dalam daftar hitam (blacklist).
“Jika dibiarkan, praktik ini akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan dana publik. Aparat Penegak Hukum (APH) wajib turun tangan untuk mengusut dugaan pelanggaran ini demi memastikan uang rakyat tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas sumber di lokasi.
Publik kini menanti langkah nyata dari pihak otoritas. Pengawasan dari dinas terkait dan penindakan dari aparat hukum adalah kunci agar proyek strategis seperti irigasi ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi petani dan masyarakat Kabupaten Kuningan, bukan sekadar menjadi ladang keuntungan bagi pihak tertentu.
Tim Redaksi/Prima
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
GOMBONG, KEBUMEN, DN-II Krisis etika dan kemanusiaan melanda BRI Unit Sempor terkait penyanderaan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik ahli waris nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR). (8/12/2025).
Sorotan kini tertuju pada gaya kepemimpinan bank BUMN tersebut yang dinilai tidak profesional, anti-transparansi, dan mencederai standar pelayanan publik.
Penolakan Pimpinan Unit untuk menemui langsung ahli waris, pendamping hukum, serta jurnalis—dan justru mengalihkan urusan substantif kepada petugas keamanan (Satpam)—menunjukkan degradasi etika kepemimpinan dalam mengelola program strategis Pemerintah Pusat.
Kronologi dan Sengkarut Administrasi
Pinjaman KUR yang seharusnya menjadi bantalan ekonomi UMKM di masa pandemi COVID-19 (2022), kini berubah menjadi beban bagi ahli waris. Pasca meninggalnya nasabah peminjam sekaligus pemilik jaminan, Ayahanda Sailam, ahli waris utama, Sumirah (warga Desa Wero, Gombong), berupaya mengambil hak jaminannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, BRI Unit Sempor memberikan respons birokratis yang kaku dengan dalih tunggal: “Harus dilunasi.” Tuntutan pelunasan penuh kepada ahli waris yang tengah berduka ini memicu pertanyaan besar, mengingat setiap penyaluran KUR wajib dilindungi oleh asuransi jiwa kredit. Hal ini mengesankan adanya pengabaian terhadap semangat perlindungan sosial yang diamanatkan negara.
Pelanggaran Etika dan Pelayanan Prima
Dalam dua kali kunjungan, termasuk saat ahli waris membawa Surat Kuasa resmi dan didampingi awak media, Pimpinan BRI Unit Sempor memilih bungkam. Meski dikonfirmasi berada di lokasi, yang bersangkutan enggan berdialog, menjadikan Satpam sebagai perisai komunikasi untuk urusan aset dan hukum yang bukan merupakan kapasitas tugas keamanan (Tupoksi).
“Kami datang dengan mandat resmi. Penolakan pimpinan untuk keluar ruangan dan justru menjadikan petugas keamanan sebagai juru bicara masalah aset adalah preseden buruk. Ini adalah bentuk pengecutan profesional dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” kecam pendamping ahli waris.
Sikap “lempar tanggung jawab” dengan dalih koordinasi berlarut-larut dengan Cabang Gombong kian mempertegas dugaan kesengajaan untuk mempersulit rakyat kecil dalam mendapatkan haknya.
Tuntutan dan Desakan Terbuka
Kasus ini menuntut atensi segera dari Kantor Cabang (Kanca) BRI Gombong untuk mengevaluasi standar etika pimpinan unitnya. Terdapat tiga poin tuntutan utama yang dilayangkan:
Audit Pelayanan dan Etika: Mendesak BRI untuk mengaudit Pimpinan Unit Sempor atas dugaan pelanggaran prosedur pelayanan nasabah (SOP) dan penolakan transparansi informasi publik.
Transparansi Klaim Asuransi: BRI wajib memberikan penjelasan detail mengenai status asuransi KUR almarhum. Apakah ada kegagalan administratif dalam klaim asuransi sehingga beban pelunasan justru ditimpakan kepada ahli waris?
Pengembalian Sertifikat: Mendesak segera dikembalikannya SHM kepada Sumirah tanpa syarat yang memberatkan, berlandaskan azas kemanusiaan dan mekanisme proteksi asuransi nasabah yang telah tiada.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Surat Desakan Terbuka Ditujukan Kepada:
Menteri BUMN RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (Koordinator Program KUR)
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Red/Waluyo
ACEH BESAR, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) khusus di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12/2025). Pertemuan ini bertujuan memastikan langkah-langkah darurat dan pemulihan pascabencana berjalan optimal.
Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan tujuh poin krusial yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran terkait:
1. Kecepatan dan Ketepatan Aksi
Presiden menegaskan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi dari seluruh unsur pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menjamin keselamatan warga serta mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak.
2. Penguatan Operasi Terpadu
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergi antara TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat. Fokus utama saat ini adalah percepatan distribusi bantuan, pengamanan wilayah, serta pemulihan konektivitas antardaerah yang terputus akibat bencana.
3. Prioritas Pembangunan Hunian
Merespons banyaknya rumah warga yang rusak, Presiden memastikan bahwa pembangunan kembali hunian rakyat menjadi prioritas utama dalam tahap pemulihan pascabencana.
4. Penanganan Terukur di Lokasi Sulit
Meski kondisi alam di beberapa titik masih menjadi tantangan, Presiden menginstruksikan agar penanganan dilakukan secara bertahap dan terukur. Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan kehidupan masyarakat berlangsung berkelanjutan.
5. Manajemen Bantuan dan Obat-obatan
Presiden menyoroti manajemen penyaluran bantuan agar dilakukan lebih teliti. Obat-obatan menjadi kebutuhan prioritas yang harus dipastikan tiba tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan.
6. Pemenuhan Pakaian dan Partisipasi Publik
Selain melalui program pemerintah, Presiden mendorong partisipasi publik dalam donasi pakaian layak pakai untuk warga terdampak. Kebutuhan sandang menjadi perhatian serius guna meringankan beban warga di pengungsian.
7. Integritas dan Tata Kelola Bersih
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Negara menitipkan pesan tegas agar seluruh upaya penanganan dan pemulihan bencana tetap menjaga integritas. Tata kelola pemerintahan yang bersih harus dijunjung tinggi guna menghindari penyalahgunaan wewenang di tengah masa darurat.
Apresiasi Atas Sinergitas
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras relawan, petugas lapangan, dan sinergitas seluruh instansi.
“Kekompakan seluruh unsur pemerintah, relawan, dan masyarakat menjadi kekuatan besar dalam mempercepat pemulihan di wilayah terdampak,” pungkasnya.
Red
#CatatanSeskab
Tapanuli, DN-II TNI menurunkan Yonzipur I/DD untuk memasang Jembatan Bailey yang menjadi akses vital penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Tengah (Tapteng) setelah jembatan utama terputus akibat banjir bandang. Upaya percepatan pemulihan infrastruktur ini langsung dilakukan begitu pasukan tiba di lokasi, di Desa Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Minggu (7/12/2025).
Sebanyak 20 personel Yonzipur I/DD bersama dukungan alat berat berupa crane dan excavator dikerahkan untuk mempercepat pembangunan jembatan darurat tersebut. Proses pemasangan terus dipacu mengingat jalur itu merupakan nadi transportasi antara Tapsel Tapteng.
Jembatan Bailey yang tengah dibangun memiliki panjang 33 meter, lebar 3,05 meter, serta mampu menopang beban hingga 35 ton. Kehadiran jembatan darurat ini diharapkan dapat memulihkan kembali akses warga yang sempat terputus dan memudahkan distribusi logistik.
Kapendam I/BB menyampaikan bahwa personel di lapangan bekerja tanpa henti untuk memastikan jalur penghubung tersebut dapat segera dibuka kembali. “Kami berharap pemasangan ini cepat tuntas sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman,” ujarnya.
Percepatan pemulihan fasilitas umum merupakan komitmen TNI dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat, terutama pada situasi darurat bencana.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
Makassar, DN-II Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang bersama Forkopimda Kota Palembang mengirimkan sebanyak 14 ton bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Hercules C-130 A-1333 dari Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Jumat (5/12/2025).
Komandan Lanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, S.Sos., M.S.(NSSS). saat melepas keberangkatan pesawat menyampaikan bahwa bantuan berupa kebutuhan pokok seperti mi instan, air mineral, dan biskuit merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Kota Palembang serta berbagai instansi terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Danlanud berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban serta menjadi ladang amal bagi seluruh pihak yang terlibat.
Danlanud SMH juga mengapresiasi dedikasi dan semangat tinggi para personel Lanud SMH serta awak pesawat Hercules yang bekerja sejak malam hingga pagi hari dalam proses pemuatan logistik agar pengiriman dapat berjalan tepat waktu, aman, dan lancar.
Pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut turut disaksikan oleh unsur Forkopimda Kota Palembang serta perwakilan dari sejumlah instansi terkait, sebagai bentuk sinergi dan kepedulian bersama dalam mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak.
Red
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bireuen, DN-II Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh tetap terpenuhi. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau pengerjaan Jembatan Bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu, (07/12/2025).
Kepala Negara memastikan bahwa pasokan pangan tetap terjaga dengan mengirim suplai dari daerah lain. Pemerintah juga akan menghapus utang kredit usaha rakyat bagi petani yang terdampak bencana.
Di sisi lain, Presiden mengapresiasi kecepatan, dedikasi, serta kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah dalam menanggapi kerusakan infrastruktur vital di daerah terdampak bencana.
Sebagai langkah percepatan, Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai komandan percepatan perbaikan infrastruktur. Menurut Presiden, penugasan tersebut dikarenakan TNI AD memiliki banyak pasukan, mulai dari konstruksi, pembangunan, hingga teritorial, yang mampu bergerak cepat.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Percepatan Pemulihan Akses, Presiden Prabowo Tinjau Pengerjaan Jembatan Bailey Teupin Mane di Bireuen
Aceh, DN-II Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Minggu (07/12/2025).
Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara yang merupakan ruas vital penghubung Bireuen-Takengon tersebut menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau titik konstruksi yang berada di tepi aliran sungai dan menyaksikan dari dekat operasi alat berat.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Bailey Teupin Mane ditargetkan selesai dalam waktu satu pekan, dan akan dilanjutkan ke daerah terdampak lain seperti Bener Meriah dan Takengon.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Negara turut menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik dan pergerakan masyarakat segera pulih.
Presiden juga menerima laporan rinci mengenai kerusakan infrastruktur lain, termasuk kerusakan bendungan dan area persawahan warga, seraya memastikan pemerintah akan segera melakukan perbaikan.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
KABUPATEN BEKASI, DN-II Transparansi pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi sorotan tajam. Dalam rilis terbaru, Ali Sofian menyatakan bahwa Rajawali News berkomitmen mengawal pemberantasan korupsi, selaras dengan temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat mengenai disparitas ekstrem dalam alokasi anggaran dan rasio belanja yang tidak sehat. (7/12/2025).
Berikut adalah ringkasan data anggaran yang memicu kontroversi:
Badan Daerah Total Anggaran (A) Belanja Operasi (BO) Belanja Modal (BM)
BPKD (Keuangan) Rp1.131 Triliun N/A N/A
BPBD (Bencana) Rp21.2 Miliar 91.85% (Rp19.47 M) 8.15% (Rp1.73 M)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bapenda (Pendapatan) Rp193.2 Miliar 96% (Rp185.5 M) 4% (Rp7.7 M)
1. “Kotak Hitam” Rp1,1 Triliun di BPKD
Muncul pertanyaan besar mengapa pos anggaran BPKD sebagai entitas administratif mencapai lebih dari Rp1,1 Triliun. Angka ini hampir enam kali lipat dari gabungan empat badan lainnya.
Publik mempertanyakan porsi riil belanja internal pegawai dibandingkan dengan dana pass-through (Belanja Transfer/BTT). Tanpa rincian yang jelas, alokasi triliunan rupiah ini berisiko menjadi “kotak hitam” yang rawan inefisiensi dan sulit diawasi secara mendetail.
2. Krisis Prioritas: Operasional vs Keselamatan Nyawa
BPBD, yang bertanggung jawab atas mitigasi bencana (banjir, kekeringan, dsb), hanya mengalokasikan 8,15% (Rp1,73 Miliar) untuk belanja modal seperti alat berat, perahu karet, dan sistem peringatan dini.
Analisis: Rasio Belanja Operasi sebesar 91,85% menimbulkan kecurigaan bahwa anggaran habis hanya untuk gaji, perjalanan dinas, dan administrasi perkantoran. Ini adalah bentuk trade-off berbahaya antara kenyamanan birokrasi dan keselamatan publik. Apakah Rp1,73 Miliar cukup untuk memitigasi bencana di seluruh Kabupaten Bekasi tahun 2025?
3. Efektivitas Bapenda dalam Sorotan
Dengan belanja operasi mencapai 96% (Rp185,5 Miliar), Bapenda dituntut membuktikan efektivitas dana tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika mayoritas dana habis untuk internal (honor kegiatan/sosialisasi), maka kontribusi riil terhadap penemuan potensi pajak baru patut dipertanyakan.
4. Dampak Buruk Bagi Masyarakat
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat Bekasi adalah pihak yang paling dirugikan. Saat bencana melanda, respon BPBD berpotensi lambat karena keterbatasan peralatan. Di sisi lain, kegagalan optimalisasi PAD menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga.
Tuntutan dan Aksi Nyata
Merespon temuan ini, kami mendesak langkah konkret sebagai berikut:
Audit Kinerja Ketat: BPK dan DPRD harus melakukan audit terhadap rasio belanja modal BPBD dan mengevaluasi alokasi pada APBD Perubahan 2025.
Transparansi Rincian Komponen: Mendesak Pemkab Bekasi mempublikasikan rincian komponen terbesar anggaran BPKD (Transfer & BTT) agar terpisah dari biaya operasional internal.
Re-Alokasi Dana: Menuntut DPRD memastikan pergeseran dana dari belanja operasi ke belanja modal (investasi peralatan bencana) demi kepentingan masyarakat luas.
Laporan Akuntabilitas Bapenda: Mendesak Bapenda menyajikan LAKIP yang merinci korelasi antara belanja Rp185,5 Miliar dengan target capaian kepatuhan wajib pajak.
Tim Redaksi Prima
Kuningan, DN-II Peristiwa amblasnya jalan akibat longsor di Blok Pamuruyan, Desa Ciwaru, Kabupaten Kuningan, kini memasuki pekan kedua tanpa penanganan berarti dari pemerintah daerah. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat setempat yang merasa dianaktirikan di tengah slogan pembangunan “Kuningan Melesat”.
Kritik Terhadap Slogan “Kuningan Melesat”
Warga menilai jargon tersebut hanya sekadar seremonial belaka. Faktanya, meski pemberitaan mengenai alokasi anggaran daerah dari APBD, PBB, hingga pinjaman dana dari Bank Jabar Banten (BJB) kerap viral di media sosial, realisasinya belum menyentuh kebutuhan mendesak warga di Blok Pamuruyan.
“Minimnya perhatian dari Pemkab Kuningan membuat kami miris. Keamanan dan kesejahteraan warga seolah terabaikan, padahal akses jalan ini sangat vital bagi urusan ekonomi dan mobilitas harian kami,” ujar salah satu warga.
Gotong Royong di Tengah Keterbatasan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski minim uluran tangan pemerintah, semangat gotong royong warga tetap menyala. Pada Minggu (7/12/2025), puluhan warga Blok Pamuruyan turun ke lokasi untuk merapihkan area longsor. Dengan alat seadanya, mereka mengumpulkan material batu lokal demi menambal jalan yang rusak.
Kebutuhan material lainnya seperti semen dan pasir justru didapatkan dari bantuan pihak swasta dan masyarakat yang peduli.
“Kami sangat berterima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya. Berkat bantuan tersebut, kami bisa melakukan perbaikan darurat meski material yang ada saat ini masih jauh dari cukup,” ungkap Ketua RT setempat, Oding.
Aspirasi untuk Bupati Kuningan
Senada dengan Oding, Anggota BPD Ustad Rusidi dan tokoh masyarakat Eko, menyayangkan lambatnya respon dari instansi terkait, termasuk BPBD Kuningan. Padahal, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama penghubung wilayah mereka.
“Kami atas nama warga Blok Pamuruyan berharap Bapak Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, dapat melihat langsung kondisi di lapangan. Kami masih sangat membutuhkan tambahan material untuk perbaikan permanen agar akses jalan ini bisa kembali normal,” tutupnya.
Tim Prima
